ICW: Praduga Bersalah Harus Diterapkan pada Kasus Pencucian Uang

ICW: Praduga Bersalah Harus Diterapkan pada Kasus Pencucian Uang

Tama S. Langkun (Antara/Ujang Zaelani)

Liputan6.com, Jakarta : Penyitaan harta milik tersangka kasus pencucian uang oleh KPK kerap mendapat perlawanan dari kerabat dan rekan tersangka. Seperti halnya, penyitaan 5 mobil mewah milik tersangka mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang ditentang penggurus DPP dan tim kuasa hukum Luthfi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun mengatakan, pola pikir penyidik KPK terhadap koruptor harus diubah. Dari asas praduga tidak bersalah menjadi praduga bersalah. Hal itu dibutuhkan dalam menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) agar efektif dalam memiskinkan koruptor dengan cara penyitaan.

Mindset penyidik sejak 1981 berpandangan asas praduga tidak bersalah. Itu perlu berubah total dalam kasus pencucian uang. Terapkan asas praduga bersalah, bukan praduga tak bersalah,” tegas Tama di Warung Daun, Jalan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/5/2013).

Ia menjelaskan bila pola pikir sudah praduga bersalah, maka pemiskinan koruptor akan berjalan dengan baik. “Kalau kasus Bahasyim, dugaan korupsinya kan Rp 1 miliar, tapi yang disita sampai Rp 60 miliar,” jelas Tama.

Pernyataan itu juga didukung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, dalam hal ini asas praduga bersalah bukan hanya berlaku bagi penyidik saja, melainkan jaksa dan juga hakim.

“Dalam pemeriksaan konvensional, jaksa menuntut dan membuktikan. Kalau sekarang ditujukkan kepada terdakwa, biarkan si terdakwa menjelaskan darimana harta ini semua,” imbuh Agus.

Ia menuturkan perlunya harta terdakwa disita lebih dulu asal ada dugaan yang cukup kuat, dan biarkan harta yang disita dibuktikan di pengadilan. “Jadi tidak perlu dibuktikan dulu, cukup dugaan dulu. Misalnya kasus Bahasyim, bisa dirampas Rp 64 miliar, karena tidak bisa menjelaskan asal hartanya,” papar Agus.

Ia menambahkan, untuk bisa menggunakan TPPU agar efektif, perlu kepintaran hakim dalam mengarahkan terdakwa agar bisa mewujudkan pembuktian atas harta yang sudah disita.

“Di pengadilan, hakim bisa memberikan pembuktian terbalik pada terdakwa. Tapi, ini hakimnya harus pintar gimana meng-conduct untuk perampasan aset atau pemiskinan,” tukas Agus.(Adi/*)

news.liputan6.com