Ical Diyakini tidak Lepas Tanggung Jawab di Lapindo

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau yang kerap disapa Ical diyakini tidak akan melepaskan tanggung jawabnya kepada pemerintah bagi pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo.

“Walaupun Mahkamah Agung (MA) menyatakan kasus Lapindo termasuk kategori bencana alam yang penyelesaiannya melibatkan pemerintah, pihak Aburizal Bakrie tidak akan melepas tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah,” kata Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin di Jakarta, Jumat (15/2).

Menurut dia, secara pribadi Ketua Umum Partai Golkar itu telah menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan persoalan pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo dengan secepatnya. “Namun, karena ini jumlahnya tidak sedikit dan sebagai manusia ada batas kemampuan sehingga pihak Lapindo butuh waktu untuk melakukan pembayaran yang masih tersisa,” ujarnya.

Nurul menambahkan, pihak Lapindo Brantas tidak bermaksud melupakan tanggung jawab kepada para korban, tetapi hanya meminta waktu untuk menjadwal ulang pembayaran yang masih tersisa. “Jadi, niatnya pasti tidak akan melupakan, cuma meminta waktu untuk pembayaran yang sudah menjadi konsensus diantara pihak-pihak yang terkait,” katanya.

Nurul berpendapat Ical pun tidak ingin masalah tersebut mengakibatkan beban dalam bentuk apa pun bagi Partai Golkar. “Saya pikir Pak Ical juga tidak mau hal ini berlarut-larut. Tidak ingin ada beban atau pekerjaan rumah yang masih ada kemungkinan untuk dipolitisasi,” ujar Nurul.

Saat membuka sidang kabinet di Jakarta, Kamis (14/2), Presiden Yudhoyono kembali memerintahkan PT Minarak Lapindo Jaya segera melunasi ganti rugi korban luapan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Itu merupakan yang kesekian kalinya SBY mendesak Lapindo menepati tanggung jawabnya.

Misalnya, pada 17 Februari 2009, Presiden memerintahkan Lapindo menuntaskan ganti rugi paling lambat pada akhir tahun tersebut. Namun, hingga saat ini pelunasan itu ternyata belum tuntas. “Sampaikan ke pada Lapindo, kalau janji, ditepati. Kalau main-main dengan rakyat, dosanya dunia akhirat,” kata Presiden.

Lapindo wajib membayar ganti rugi Rp3,830 triliun kepada korban semburan lumpur yang terjadi pada 2006. Sejauh ini Lapindo sudah membayar Rp2,97 triliun sehingga masih tersisa Rp850,9 miliar. (Ant/Hnr)