Gerindra Puas dengan Kinerja Jokowi-Ahok

Gerindra Puas dengan Kinerja Jokowi-Ahok

Pelantikan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Senin (15/10).

, JAKARTA — Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan memasuki masa 100 hari Selasa (22/1). Partai Gerindra pun mengaku puas dengan kinerja pasangan tersebut dalam menangani Jakarta hingga saat ini.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, 100 hari bukan waktu yang cukup untuk menilai keberhasilan seorang pemimpin. Namun kualitas dan komitmennya sudah bisa terukur. 

Meski pun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, Fadli menilai, Jokowi-Ahok sudah dalam rel yang benar. 

“Sebagai partai yang ikut mengusung Jokowi-Basuki, kami menilai kinerja mereka baik sekali,” katanya, Senin (21/1).

Sejak dilantik pada 15 Oktober, ujar dia, Jokowi-Ahok sudah menunjukkan kinerja cepat, tanggap dan tahu prioritas. Beberapa kebijakan, baik makro maupun mikro pun telah diputuskan. 

Misalnya, Kartu Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar sudah didistribusikan sejak Oktober. Kemudian kebijakan mereka menaikkan upah buruh menjadi Rp 2,2 juta per bulan.

Ia pun melihat banjir yang merendam Jakarta sepekan terakhir bulan sebagai kesalahan gubernur dan wakilnya. Hal itu, dianggap semata sebagai bencana. 

“Terkait banjir, Jokowi-Ahok sudah mulai antisipasi sejak November 2012. Ada pengerukan sungai, dan normalisasi kali. Juga menjajagi Deep Tunnel terowongan multifungsi,” jelas dia.

Terkait transportasi publik, tambah Fadli, telah direncanakan penambahan seribu armada Transjakarta. Kemudian, meneruskan konsesi pembuatan monorail, dan menyetujui pembangunan MRT. 

Jokowi-Basuki juga memproses pembangunan jalan tol yang sudah ditetapkan pada era Fauzi Bowo. 

Kebijakan taktis lain yang dianggap memuaskan yaitu pembenahan internal birokrasi dan turun langsung ke masyarakat. Hal itu dianggap sebagai langkah strategis karena dibutuhkan masyarakat. Dengan cara itu, Jokowi bisa merasakan langsung denyut masalah warga Jakarta.

“Semua kebijakan itu tentu sangat sulit lahir dalam tempo 100 hari tanpa komitmen kuat. Butuh keberanian untuk eksekusinya,” tutur dia.