Gerindra Juga Tolak Hakim Daming

Gerindra Juga Tolak Hakim Daming



Headline

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Martin Hutabarat dan Muhammad Daming Sanusi – IST

inilah.com, Jakarta – Fraksi Partai Gerindra tak akan memilih Muhammad Daming Sanusi sebagai hakim agung. Pasalnya, Daming telah melukai perasan kaum wanita dengan menyatakan baik korban maupun pelaku perkosaan sama-sama menikamti proses perkosaan.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Martin Hutabarat mengatakan, ucapan Daming itu sangat disesalkan. Oleh sebab itu, partainya tidak akan memilih Daming sebagai Hakim Agung.

“Guyonan tersebut yang melukai rasa keadilan masyarakat lebih-lebih kaum wanita, maka fraksi Gerindra memutuskan untuk menolak yang bersangkutan sebagai Hakim Agung,” kata Martin, melalui pesan singkatnya kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/1/2013).

Namun demikian, dia menjelaskan, pernyataan Daming itu sebenarnya tidak perlu diucapkan. Namun, inti masalahnya adalah pemerkosaan tidak perlu harus dihukum mati layak untuk didiskusikan dan dipertimbangkan.

“Perbuatan bejat seperti itu harus dibedakan dengan pemerkosaan yang disertai pembunuhan atau mengakibatkan meninggalnya korban perkosaan seperti yang terjadi di India dan ramai diberitakan minggu lalu,” jelas anggota Komisi III DPR itu.

“Terhadap yang pertama tadi saya kira perlu dipertimbangkan pendapat Hakim tersebut tidak perlu dihukum mati, tapi harus dihukum seberat-beratnya misal dihukum 20 tahun atau kalau perlu dan hakimnya berani membuat terobosan ya hukuman seumur hidup,” lanjutnya.

Sebelumnya, Daming membuat kontroversi dalam fit and proper test calon hakim agung. Dia menjawab pernyataan anggota Komisi III DPR Andi Azhar soal sanksi hukum terhadap pelaku pemerkosaan itu tidak serius dengan tidak akan memberlakukan hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan.

Sebab, menurut Daming, dalam konteks kasus pemerkosaan, baik pelaku maupun korban sama-sama menikmati adegan tersebut.

“Yang diperkosa dengan yang memperkosa ini sama-sama menikmati. Jadi harus pikir-pikir terhadap hukuman mati,” ujar Daming diiringi dengan gelak tawa seluruh anggota komisi III.

Daming berpendapat, perlu dikaji ulang usulan hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan. Dia hanya sepakat, hukuman mati diberlakukan khusus untuk pengedar ataupun pemakai narkoba dan koruptor.

“Kami harus melihat kasusnya terlebih dahulu, kalau untuk narkoba dan korupsi saya setuju. Untuk kasus perkosaan, ya tentu kita harus pertimbangkan lebih dulu,” tambahnya. [tjs]