Fungsionaris PAN tak Setuju Cara SBY Selesaikan Konflik

Metrotvnews.com, Jakarta: Fungsionaris Partai Amanat Nasional (PAN) Laurent Bahang Dama menyatakan tidak sependapat dengan cara penyelesaian konflik Partai Demokrat yang diambil alih ketua majelis tinggi.

“Seharusnya majelis tinggi tidak perlu turun tangan, cukup di internal saja. Terus terang saya tidak setuju dengan cara Demokrat menyelesaikan konflik internal partainya,” katanya dalam diskusi politik yang bertajuk “Parpol dan Mekanisme Penyelesaian Konflik” di Jakarta, Kamis (14/2).

Laurent tidak menampik setiap parpol memiliki konflik dan manajemen penyelesaian tersendiri. Dia mengatakan, PAN memiliki majelis penyelesaian sengketa untuk memecahkan masalah-masalah yang ada.

“Jadi, jika ada masalah diselesaikan di majelis penyelesaian sengketa, semua solusi ditentukan serta jangka waktunya pun sudah diatur. Tapi, bukan berarti sistem organisasi di Partai Demokrat tidak bagus, mungkin belum punya saja,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) I Made Leo Wiratma. Ia berpendapat, permasalahan partai seharusnya kembali kepada sistem organisasinya.

“Kalau ketuanya bermasalah, ya tinggal digantikan dengan wakilnya. Untuk apa sistem organisasi itu dibuat jika tidak sesuai fungsinya,” katanya.

Menurut dia, pengambilalihan partai kurang mencerminkan sistem yang ada dalam organisasi. “Pengambilalihan partai oleh majelis tinggi seolah-olah hanya membebankan kehidupan partai kepada satu orang. Dalam organisasi kan tidak seharusnya seperti itu,” katanya.

Leo juga menilai parpol seharusnya menumbuhkan demokrasi untuk menyelesaikan konflik internal partai. “Parpol harus benar-benar mengaktualisasikan dan menumbuhkan demokrasi yang lebih baik,” katanya.

Dia menyebutkan ciri-ciri demokrasi tersebut, meliputi taat hukum, musyawarah, kebebasan (freedom), kesetaraan (egality), aturan main (rule of law) dan tata kelola yang baik (good governance).

“Sebaiknya poin-poin tersebut harus dipahami, dijadikan prinsip dan dilaksanakan agar tidak ada yang saling melangkahi tugas dan fungsi masing-masing yang memicu konflik internal parpol,” katanya.(Ant/Tii)