free web stats

example banner

DPR Batal Mengesahkan Revisi UU Adminduk

Rapat Paripurna DPR, Kamis (11/7) gagal mengesahkan Revisi UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) menjadi undang-undang. Kegagalan disebabkan pimpinan DPR mendapat surat dari Komisi II yang meminta pengesahan ditunda. “Itu isi surat Komisi II,” terang pimpinan rapat paripurna, Priyo Budi Santoso.

Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo membenarkan permintaan penundaan pengesahan. Karena belum ada proses sinkronisasi dengan pemerintah.

Arif menjelaskan, dalam draf revisi, semua instansi dinas catatan sipil dan kependudukan harus bertanggungjawab kepada pemerintah. Saat ini berada langsung di bawah kepala daerah.

Arif berpandangan perubahan instansi vertikal dalam revisi UU Adminduk dapat segera dilakukan. Ia berharap revisvi undang-undang dapat disahkan selambatnya akhit 2013. Pasalnya berkaitan dengan Pemilu 2014 mendatang.  “Persoalan hak dasar kependudukan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat,” pungkas politisi PDIP itu.

hukumonline.com

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below