DPD Dorong Usulan Perubahan UUD 1945

Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam upaya penataan sistem ketatanegaraan UUD 1945, Kelompok Anggota di MPR membentuk Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Timja tersebut dibentuk berdasarkan SK Pimpinan MPR RI No 5/PIMP/2012 tanggal 1 Oktober 2012 lalu tentang Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia MPR dengan masa keanggotaan Tahun 2012-2014.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Kelompok DPD, Istibsyaroh, di Sidang Paripurna ke-10 Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013. Pihaknya juga tidak memungkiri bahwa pembentukan Timja ini merupakan lompatan politis yang diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi perlunya perubahan UUD 1945 kepada MPR untuk ditindaklanjuti.

“Mekanismenya sudah diatur sesuai Pasal 37 UUD 1945. Maka, Kelompok DPD akan tetap mengupayakan penggalangan dukungan tanda tangan untuk memenuhi ketentuan konstitusi. Saat ini masih diperlukan minimal 99 orang di luar DPD,” ujarnya di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, Selasa (26/2).

Total dukungan yang sudah diperoleh mencapai 9.774 dukungan dari stake holder daerah, ormas, 99 perguruan tinggi, dan LSM.

“Timja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia ini nanti akan membahas tiga isu, yakni pengkajian UU MD3 untuk dipecah menjadi 4 UU (UU tentang MPR, UU tentang DPR, UU tentang DPD dan UU tentang DPRD,” pungkasnya.

Adapun Tim Kerja ini beranggotakan 45 orang, antara lain Fraksi Partai Demokrat 9 orang, Fraksi Partai Golkar 6 orang, Fraksi PKS 4 orang, Fraksi PAN 3 orang, Fraksi PPP 3 orang, Fraksi Kebangkitan Bangsa 2 orang, Fraksi Partai Gerindra 2 orang, Fraksi Partai Hanura 2 orang dan 8 orang Kelompok Anggota DPD.

Lebih lanjut kata Istibsyaroh, Timja ini akan mengkaji wacana GBHN dan membahas penyelenggaraan Laporan Kinerja Tahunan lembaga-lembaga negra yang difasilitasi oleh sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

“Kelompok DPD tetap akan melanjutkan komunikasi politik dengan Ketum Parpol untuk dapatkan dukungan usulan perubahan UUD 1945. Nanti tetap ada pertemuan informal melalui Forum Bersama Fraksi Parpol dan Kelompok DPD di MPR,” lanjutnya. (Astri Novaria/Adf)