Diduga Terlibat Kasus Pencucian Uang, PKS Terancam Dibekukan

Diduga Terlibat Kasus Pencucian Uang, PKS Terancam Dibekukan

Fahri Hamzah. (Antara/Dhoni Setiawan)

Liputan6.com, Jakarta : PKS heran jika partainya dibekukan lantaran ada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), terkait kasus yang menyeret mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam dugaan suap daging sapi impor. Apabila ada peran PKS dalam kasus Luthfi, maka PKS terancam dibekukan atau dibubarkan.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah heran jika kasus TPPU dikaitkan ke PKS. Namun jika ada tudingan seperti itu, pihaknya meminta pada penegak hukum untuk lebih dulu membekukan Partai Demokrat (PD) yang jelas ada dana mengalir ke dalam Kongres PD di Bandung beberapa tahun silam.

“Jadi bekukan dulu PD. Karena jelas uangnya mengalir ke Kongres PD melalui sumbangan Nazaruddin (mantan Bendum PD) dan kawan-kawan. Jadi bekukan dulu Partai Demokrat,” ujar Fahri di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (11/5/2013).

Dia menjelaskan, dana yang mengalir ke PD itu telah jelas disampaikan di muka persidangan.

“Kalau uang itu sudah bisa dipakai untuk PD, karena di dalam persidangan terbukti bahwa uang dari grup permai diangkut dan dibawa ke Bandung. Kan sudah ada kesaksian pakai mobil boks ditenteng pembiayaan,” tuturnya.

Fahri menuding isu TPPU yang tidak jelas itu sebagai provokasi KPK untuk melemahkan PKS. Bahkan isu yang digulirkan itu sebagai bentuk ancaman.

“Jangan ngomong soal PKS kalau itu tidak jelas. Pak LHI baru tersangka, itu apa terbukti pencucian uangnya? Ini yang saya bilang provokasi KPK untuk melemahkan PKS,” imbuhnya.

“Ini ancaman supaya kita kendor. Kalau Anda mau Demokrat clear, langsung tutup itu kan maunya. Karena uang itu jelas mengalir,” terang Fahri.

Sebelumnya, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menilai, partai politik seperti PKS terkategori sebagai korporasi. Apabila terbukti ikut berperan dalam kasus yang menjerat Luthfi, maka PKS bisa dijerat dengan Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Dalam UU TPPU ada Pasal 6, itu untuk menjerat korporasi yang menerima. Apa parpol masuk? Iya,” pungkas Tama dalam acara diskusi bertajuk `Uang Dicuri, Uang Dicuci` di Cikini, Jakarta. (Frd)

news.liputan6.com