Demokrat Dinilai Intervensi KPU

Demokrat Dinilai Intervensi KPU

Headline

Ist

inilah.com, Jakarta – Partai Demokrat dianggap telah mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Intervensi terkait dengan ketiadaan posisi Ketua Umum Demokrat, padahal daftar caleg harus ditanda tangani Ketua Umum.

Anggota Dewan Pembina Demokrat Amir Syamsuddin dinilai telah mengintervensi KPU dengan cara meminta agar KPU mengeluarkan peraturan dengan Tata Cara Pengisian Jabatan Ketua Umum Partai yang lowong akibat Ketua Umum berhalangan tetap.

Hal tersebut dianggap sebagai upaya penyalahgunaan kekuasaan negara, mengingat Amir juga merupakan Menteri Hukum dan Ham.

“Itu jelas sebagai upaya menyeret KPU terlibat dalam konflik internal Partai Demokrat (PD) dan semata mata demi kepentingan PD,” jelas Koordinator Forum Advokat Pengawal Konstitusi/FAKSI) Petrus Selestinus dalam rilisnya Sabtu (2/3/2013).

Ia menegaskan, elit-elit PD sudah tidak malu-malu lagi menggunakan Institusi negara untuk kepentingan kelompok, kepentingan PD dan kepentingan pribadi. Hal itu dianggap sangat berbahaya terutama dalam menempatkan posisi partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat.

“Saatnya keberadaan PD ditinjau kembali atau dibubarkan. Persoalannya siapa yang bisa membubarkan PD kalau yang berhak mengajukan pembubaran partai politik ke MK adalah pemerintah pusat,” katanya.

Petrus menjelaskan keinginan elit PD tersebut mengisyaratkan adanya intervensi terhadap KPU demi menyelamatkan Partai Demokrat dari kekacauan pelaksanaan AD/ART yang hampir semua jabatan strategis Partai terpusat pada SBY.

“Sikap Menkumham tersebut membuktikan PD belum siap membuat perturan pelaksana AD/ ART manakala PD menghadapi konflik kepengurusan,” terang Petrus.

Padahal pasal 99 AD Partai Demokrat, sambung Petrus, telah mengatur bahwa perlunya Peraturan Partai yang mengatur lebih lanjut tentang jabatan Ketum PD yang lowong.
Kesemrawutan AD dan ART PD antara lain disebabkan oleh hampir seluruh jabatan strategis dimonopoli oleh Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Kehormtana, sehingga hampir semua divisi dan bidang-bidang yang lain menjadi stagnan karena terjadi pemusatan kekuasaan yang berlebihan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.

“Sebagai contoh pemgambil alihan kewenangan ketua umum PD dari AU tanpa didahului dengan proses pemeriksaan tentang kesalahan Ketum AU di Dewan Kehormatan yang Ketuanya SBY sendiri. Didalam UU Partai Politik sendiri dengan tegas memberi wewenang kepada partai politik untuk mengurus dirinya dengan mengacu kepada AD dan ART Partai,” pungkasnya. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Apa Maksud Acungan Jari Tengah Alba ke Madridista?

    Apa Maksud Acungan Jari Tengah Alba ke Madridista?

  • Messi Samai Rekor Legenda Madrid

    Messi Samai Rekor Legenda Madrid