free web stats

example banner

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Berpotensi Dikorupsi

Ilustrasi perempuan pekerja di pabrik tembakau.

Jakarta – Peraturan tentang pembagian dana bagi hasil cukai tembakau tidak memberikan keadilan bagi petani tembakau. Aturan yang ada pun lebih diarahkan untuk mematikan industri hasil tembakau.

Ketidakadilan itu sudah berawal dari UU 39/2007 tentang Perubahan atas UU 11/1995 tentang Cukai, dan semakin nyata dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nο.84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau (DBHCHT) dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT. Penelitian dilakukan di 5 propinsi terbesar penerima cukai yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, Jawa Barat dan DI Yogyakarta.

Catatan di atas adalah hasil penelitian tentang Karut Marut Hukum dan Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau (DBHCHT) di Indonesia yang dipaparkan peneliti Indonesia Berdikari, Gugun el Guyanie.

Gugun mengatakan, dalam UU itu,dana cukai yang dikembalikan ke daerah hanya sebesar 2% saja. Sisanya 98% diambil oleh pemerintah pusat. Sementara nilai cukai tahun lalu saja sebesar Rp 84 triliun, jumlah yang sangat besar.

“Tidak ada penjelasan hukum dalam UU itu mengapa dana yang dikembalikan hanya 2%,” katanya di Jakarta hari ini.

Dijelaskan Gugun, distribusi dan pemanfaatan dana hasil cukai di daerah-daerah sangat timpang bagi kepentingan petani tembakau. Hampir semua daerah, lebih dari 60-70% dana cukai dipakai untuk Program Lingkungan Sosial, yaitu program yang berorientasi kesehatan.

“Kalau pun program-program kesehatan itu yang berkaitan dengan rokok, masih masuk akal. Tapi di sejumlah daerah, dana itu dipakai untuk Program KB atau Program HIV/AIDS yang tidak ada hubungannya dengan tembakau. Sementara yang diterima oleh petani hampir tidak ada,” ujarnya.

Menanggapi hasil penelitian Indonesia Berdikari, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nurtantio Wisnu Brata mengatakan, pada 2004 petani tembakau pernah meminta agar ada dana DBHCHT itu kembali ke petani. Namun begitu keluar Peraturan Menteri Keuangan 84/2008 itu, harapan petani buyar.

Nurtantio mengatakan kalau pun ada peruntukan dana cukai untuk pengembangan kualitas bahan baku, nyatanya program yang diadakan oleh Dinas-dinas Perkebunan di daerah lebih mendorong petani untuk beralih tanaman atau diversifikasi. Misalnya lewat program penyediaan bibit kakao, kopi, dan tanaman lainnya.

“Bahkan ada juga dana hasil cukai yang diselewengkan menjadi dana aspirasi anggota DPRD,”kata Wisnu.

Wisnu mencontohkan, di Kudus dana bagi hasil cukai dibuat program sistematis untuk mengalihkan buruh pabrik rokok ke pelatihan menjahit, memasak, dan salon kecantikan. Padahal Kabupaten Kudus mendapat alokasi terbesar untuk Jawa Tengah yaitu Rp 70,3 miliar. “Seharusnya, salah satu peruntukan dana cukai adalah untuk pembinaan industri tembakau,” tukasnya.

Terkait adanya penyelewengan pemanfaatan DBHCHT, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT)UGM, Hifdzil Alim mengatakan, potensi penyelewengan sudah muncul pada aturan induknya, yaitu ketidakjelasan UU Cukai dan PMK 84/2008.

“Dalam aturan itu, terkait soal pengawasan, harusnya semua aktor pengawasan masuk. Tapi yang memimpin hanya Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Kalau bicara tembakau, seharusnya ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perkebunan, bahkan Kementerian Perdagangan yang masuk di sini,” ujarnya.

Menurut Hifdzil, sisi pengawasan ternyata sangat lemah sehingga menimbulkan corruption bу design.“Soal sanksi penyalahgunaan DBHCHT yang hanya berupa penangguhan pencairan DBHCHT, tapi tidak ada sanksi hukum,” imbuhnya.

Sementara,peneliti lembaga pemantau anggara FITRA, Ucok Sky Khadafi mengatakan, dalam audit BPK ada temuan bahwa beberapa formulasi tarif cukai dalam Permenkeu tidak sesuai dengan batasan maksimal tarif cukai dalam UU Cukai. Ada yang ditutupi oleh pemerintah pusat tentang penerimaan hasil cukai.

“Kita harus tanyakan, bagaimana proses pemerintah-pemerintah daerah mengetahui mereka dapat berapa dari tarif cukai itu,” kata Ucok.

Lebih lanjut Ucok mengatakan, masyarakat bisa mempertanyakan UU Cukai itu ke Mahkamah Konstitusi, mempertanyakan angka yang tidak jelas itu.“Masyarakat punya hak menanyakan informasi penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau ke pemerintah karena dilindungi Undang-undang,” katanya.

Google.co.id

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below