Daftar Caleg Harus Diteken Ketua Umum

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil menyatakan Partai Demokrat harus memiliki ketua umum jika ingin menyerahkan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) Pemilu Legislatif 2014. Untuk itu KPU akan mengacu pada susunan kepengurusan partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

“Jadi persyaratannya kan pengajuan itu dilakukan oleh pimpinan parpol. Keterangan pimpinan parpol itu adalah ketua umum atau sekretaris jenderal atau sebutan lain yang diatur oleh AD/ART partai,” kata Husni seperti dilaporkan Media Indonesia edisi Rabu (27/2).

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tenang Pemilu Legislatif, daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diajukan kepada: a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandantangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.

Husni menjelaskan, KPU akan melihat apakah Partai Demokrat yang kini ketua umumnya tidak ada dan unsur pimpinan ada empat orang apakah dibolehkan dalam menyerahkan DCS. Karena itu, ia akan meminta keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM tentang legalitas pimpinan partai itu.

“Bagi KPU yang paling penting adalah keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan berdasarkan itu kita menyatakan mereka atau yang bersangkutan itu adalah pimpinan partai politik sebagaimana yang dimaksud UU Nomer 2 Tahun 2008 tentang Parpol yang sudah direvisi,” urai Husni.

Husni mengingatkan posisi ketua merupakan legalitas suatu organisasi, termasuk partai politik. Karena itu, ia menunggu kejelasan dari Kemenkum dan HAM. “Itu tadi, yang paling penting keterangan dari Kumenkum dan HAM, bisa saja disebut plt, pejabat ketua atau apa namanya, tapi itu harus tercatat di Kemenkum dan HAM,” terang Husni.

Seperti diketahui, Partai Demokrat tidak memiliki ketua umum sejak Anas Urbaningrum mundur dari posisi itu pada 23 Februari lalu. Posisi Anas kemudian diisi oleh empat orang pimpinan yang terdiri dari dua wakil ketua umum, sekretaris jendral, dan direktur eksekutif.

Penyerahan daftar caleg sementara akan dimulai pada 9 Maret dan dua minggu kemudian ditetapkan sebagai DCS. Pada Oktober akan difinalisasi menjadi daftar caleg tetap (DCT).

Terkait unsur pimpinan Partai Demokrat yang kini diisi oleh empat orang itu apakah bisa menggantikan posisi ketua umum seperti yang dimaksudkan Pasal 57 UU Pemilu Legislatif, Husni mengatakan hal itu dikembalikan pada internal partai. “Apakah unsur itu memenuhi, lihat juga AD/ART mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menyatakana akan menanyakan ke KPU apakah dengan mundurnya ketua umum, wakil ketua umum bisa mewakili bersama sekjen untuk menandatangani DCS.

“Untuk itu majelis tinggi lewat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat akan mengirimkan surat ke KPU untuk menanyakan proses pengesahan DCS disesuaikan dengan kondisi partai saat ini,” katanya.(Fidel/Uut)