free web stats

example banner

BPK Beri Nilai A Pada Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sharif Cicip Sutardjo (kiri), menunjukkan buku laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP tahun 2012 pada Kamis, (11/7).

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya menerima laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan KKP tahun 2012, dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan (DPP).

Opini dari BPK tersebut masih sama terkait dengan hasil laporan keuangan KKP pada tahun sebelumnya. Meski demikian, tahun 2012 merupakan tahun peningkatan bagi laporan KKP karena hanya terdapat beberapa catatan kecil dibandingkan tahun 2011.

Buku laporan hasil pemeriksaan BPK diberikan secara resmi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, yang diwakilkan oleh anggota IV BPK, Ali Masykur Musa. Dalam sambutannya, Sharif menegaskan bahwa laporan keuangan yang KKP telah susun sesuai dengan SAP dan siap bertanggung jawab atas hasilnya.

“Semua rekening atas nama pejabat dalam pemerintahan sudah dicatat dalam laporan keuangan. Sehingga tidak terdapat kecurangan material yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern,” kata Sharif memberi keterangan.

Ali Masykur Musa mengucapkan terima kasih kepada KKP atas kerja sama yang baik pada sambutannya sebelum menyerahkan laporan. Namun, ia memiliki beberapa catatan untuk KKP antara lain; adanya hibah yang seharusnya berada di luar APBN (οff-budget), hilangnya aset tetap KKP senilai Rp50,4 miliar tanpa keterangan, pajak kurang pungut senilai Rp365 juta, menambah nilai bayaran atas beberapa pekerjaan, dan denda keterlambatan yang belum dipungut.

Setelah menjabarkan beberapa catatan, Ali Masykur memuji mekanisme laporan keuangan KKP yang semakin membaik dari tahun ke tahun. “Ibarat kalau di kuliah ada nilai A-, A, dan A+. Nah di KKP ini sudah bagus sekali tapi belum sempurna, jadi dapat nilainya A,” ujar Ali Masykur yang mengundang gelak tawa para hadirin.

Selain itu BPK juga memberi rekomendasi perihal peningkatan kuota subsidi BBM untuk para nelayan yang melaut. Alasannya, agar proporsi BBM bersubsidi yang diberikan pemerintah di tiap sektor bisa seimbang.

Sejak 2006 sampai 2008, KKP mendapat opini hasil audit Tidak Mengatakan Pendapat atau Disclaimer. Kemudian pada 2009 meningkat dengan hasil Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hingga mencapai posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan (DPP) pada 2011. Ini artinya, kualitas penyajian laporan keuangan KKP mengalami kemajuan yang cukup berarti dalam kurun waktu empat tahun.

Google.co.id

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

More Related Posts