BK DPR Selisik Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Bencana Alam

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Kehormatan (BK) DPR RI masih terus menelusuri dugaan penyelewengan dana bencana alam yang melibatkan anggota dewan dan tenaga ahli DPR.

Ketua BK DPR, M Prakosa mengatakan hingga saat ini BK sudah meminta keterangan dari staf tenaga ahli dari anggota Komisi XI Supomo dan Herdian Ariyanto yang merupakan tenaga ahli Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro.

“Ya, kita sudah meriksa keduanya. Sebenarnya ada tiga staff ahli, tapi yang satu ini diketahui sudah resign,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (14/2).

Prakosa pun enggan membeberkan lebih jauh terkait keterangan keduanya. Namun pihaknya menegaskan bahwa seluruh keterangan itu baik itu berupa dokumen maupun informasi akan ditindak lanjuti di sidang etik BK DPR RI.

“BK akan fokus kepada pihak yang teradukan dahulu. Jadi minggu depan pemeriksaan akan dilanjutkan,” lanjut Prakosa.

Terkait status hukumnya, BK mengatakan semuanya masih sebagai saksi.

Sedangkan pantauan Media Indonesia ketika berkunjung ke ruang kerja Supomo, tampak sepi dan tidak ada aktivitas. Menurut petugas keamanan di lantai 21 Gedung Nusantara 1 DPR RI yang enggan disebut namanya itu Supomo jarang tampak hari belakangan ini.

“Udah jarang liat Bapak sama stafnya yang gemuk itu. Mungkin ke DPP Partai Demokrat,” pungkasnya.

Sebelumnya, BK mendapat laporan dari mantan pejabat BPBD Cianjur Muhammad Sukarya. Anggota BK DPR Ali Machsan Moesa mengatakan BK telah memanggil dan meminta keterangan dari Herdian Aryanto yang merupakan tenaga ahli Gondo Radityo Gambiro, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

“Ini diduga ada yang jadi makelar dana bencana alam di Cianjur. Uang sudah diberikan, tapi akhirnya dana tak turun,” kata Ali Machsan saat dihubungi, Selasa (12/02).

Ali Machsan menerangkan, berdasarkan keterangan pelapor, Pemkab Cianjur dimintai dana oleh oknum tenaga ahli anggota DPR agar anggaran penanggulangan bencana di daerah itu cair. Menanggapi permintaan itu, Pemkab Cianjur memberikan dana Rp1,5 miliar kepada Haris Hartoyo, yang merupakan tenaga ahli dari anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Supomo.

Pemkab Cianjur memberikan uang itu karena terbuai janji akan dibantu pengurusan dana bencana untuk Kabupaten Cianjur. Namun, belum juga janji itu terpenuhi, Pemkab Cianjur diminta mengeluarkan uang Rp2 miliar lagi untuk dana verifikasi proposal dana bencana.

“Harapannya kalau cair pasti agar dapat dana bencana puluhan miliaran rupiah,” ujar Ali.

“Katanya uang diberikan ke Supomo. TA-nya yang terima uang. Tapi karena dia Komisi XI, tak mungkin proposal diurus dia. Katanya lewat Pak Gondo, lewat TA-nya, Pak Herdian. Makanya ini kita periksa,” tambahnya. (Astri Novaria/Agt)