Ayu Azhari di Pilkada Sukabumi sebagai Wakil Bupati

Ayu Azhari di Pilkada Sukabumi sebagai Wakil Bupati


Ayu Azhari di Pilkada Sukabumi sebagai Wakil Bupati Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, membantah kabar soal batalnya pencalonan Ayu Azhari sebagai Wakil Bupati Sukabumi akibat ketidakhadiran saat dilakukan verifikasi tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Berdasarkan hasil verifikasi tingkat DPC atau kabupaten hingga ingkat provinsi, pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi sudah menyerahkan enam nama untuk bupati dan sembilan nama untuk wakil bupati termasuk nama Ayu. Jelang pilkada 2010, partai politik tentu sah-sah saja memasang calon unggulannya untuk menarik simpati masyarakat. Namun kualitas dan kapabilitas para calon yang diusung tentu janganlah dilupakan/ karena amanah tugas memimpin suatu daerah jelas bukan hal yang ringan. Selain itu Ayu Azhari secara resmi sudah melamar ke PDIP sebagai bakal calon Bupati Sukabumi, Jabar. Namun, Ayu akan berhadapan dengan Desi Ratnasari yang kemungkinan ikut maju pada Pilkada Sukabumi. Ayu Azhari PDIP Wakil Bupati Sukabumi Pilkada Desi Ratnasari Jawa Barat

Dua Tersangka Wakil DPRD Seluma Ditahan KPK

Dua Tersangka Wakil DPRD Seluma Ditahan KPK
Jum’at, 25 Oktober 2013 , 16:30:00 WIB

Laporan: Christie Stefani

GEDUNG KPK
  

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan dua tersangka Wakil Ketua DPRD Seluma, Jonaidi Syahri dan Muchlis Tohir dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan dan jembatan di lingkungan Kabupaten Seluma, Bengkulu tahun jamak senilai Rp 381 miliar.

Jalani pemeriksaan mulai dari jam 10.00 WIB tadi (Jumat, 25/10), Jonaidi Syahri dan Muchlis Tohir keluar dari lobi utama KPK pukul 15.30 WIB dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Tidak ada komentar yang diberikan saat keluar dari KPK.

Sementara itu, Jurubicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa keduanya akan ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat.  

“Mereka ditahan untuk 20 hari pertama demi kepentingan penyidikan,” ujar Johan.  

Jonaidi Syahri dan Muchlis Tohir telah ditetapkan menjadi tersangka sejak 1 Februari lalu. Mereka diduga melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU 30/1999 sebagaimana diubah 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. [rus]


Baca juga:

Ketua DPRD Seluma Segera Disidangkan
Ditanya Kenapa Korupsi, Wakil Rakyat Menjawab Itu Perjalanan Hidup
KPK Tahan Dua Penyuap Anggota Dewan Seluma
Direktur Operasional Puguk Permai Sudah Menjadi Tersangka KPK
Politisi Demokrat Ini Siap Bantah KPK di Pengadilan Tipikor


Komentar Pembaca

Wakil Bupati Lebak Benarkan Pertemuan Atut-Akil

Wakil Bupati Lebak Benarkan Pertemuan Atut-Akil

Headline

Wakil Bupati Lebak, Banten, Amir Hamzah – (Foto : istimewa)

inilah.com, Jakarta – Wakil Bupati Lebak, Banten, Amir Hamzah tak banyak berkomentar usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Amir membenarkan dirinya ditanyai soal pertemuan antara Gubernur Ratu Atut Chosiyah dan Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar.

Hal itu dikonfirmasinya dengan menganggukan kepala sembari berujar menyerahkan semuanya ke penyidik.

“Kita serahkan semuanya ke KPK. Silakan tanya saja pada KPK,” kata Amir, Selasa (22/10/2013) malam.

Pertemuan tersebut diketahui dilakukan Akil dan Atut pada medio akhir September 2013. Diduga dalam pertemuan tersebut, Akil dan Atut serta Wawan membicarakan masalah pemilu kada.

Amir juga mengaku ditanyai soal pertemuannya dengan Wawan. “Iya,” singkatnya.

Pertemuan tersebut diduga buat berkonsultasi soal duit Rp1 Miliar untuk Akil. Namun, dia kemudian tak mau menjawab saat ditanya apakah duit Rp1 miliar yang diberikan Wawan untuk Akil melalui Susi Tur Andayani itu berasal darinya.

Ia kemudian memilih masuk ke mobil dan tak menjawab pertanyaan lain yang diajukan wartawan.[dit]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Lawan Sociedad, United Siap ke Jalur Kemenangan

    Lawan Sociedad, United Siap ke Jalur Kemenangan

  • Terus Ditekan Fans, Ronaldo Bela Pemain Ini

    Terus Ditekan Fans, Ronaldo Bela Pemain Ini

Inilah.com

Wakil Bupati Lebak Katakan, Pemeriksaan KPK Biasa-biasa Saja

Wakil Bupati Lebak Katakan, Pemeriksaan KPK Biasa-biasa Saja
Selasa, 22 Oktober 2013 , 21:20:00 WIB

Laporan: Samrut Lellolsima

AMIR HAMZAH/NET
  

RMOL. Sekitar 10 jam Wakil Bupati Lebak, Banten, Amir Hamzah menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia diinterogasi dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan.

Usai diperiksa, Amir menyatakan bahwa di ruang pemeriksaan tadi, banyak pertanyaan yang dilontarkan penyidik seputar suap dalam sengketa pilkada tersebut. Tapi, pria yang maju sebagai calon Bupati Lebak ini mengklaim pertanyaan yang dilontarkan masih normatif. Adapun Amir diketahui merupakan pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Biasa saja, biasa saja (pertanyaannya),” kata dia di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (22/10) malam.

Amir tak menampik saat ditanya apakah penyidik juga menanyakan soal pertemuan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah bersama Wawan dan Akil Mochtar yang terjadi di Singapura medio September 2013 lalu. Pertemuan itu diduga membahas perihal masalah Pilkada di lingkungan MK.

“Kita serahkan semuanya ke KPK. Silahkan tanya saja pada KPK,” kata dia sambil menganggukkan kepala.

Kendati begitu, Amir bungkam saat ditanya soal apakah uang Rp 1 milliar yang diberikan ke Akil Mochtar berasal darinya. Dia terus bungkam hingga akhirnya masuk ke dalam mobil pribadinya.

Amir sebelumnya pernah diperiksa KPK sebagai saksi tersangka Tb Chaeri Wardhana alias Wawan pada Rabu (9/10) terkait kasus suap pengurusan sengketa pilkada Lebak, Banten.

Pada 7 Oktober 2013, KPK sudah mengeluarkan surat perintah cegah terhadap Amir Hamzah yang juga merupakan calon Bupati Lebak, Banten yang dilayangkan ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham terkait kasus suap sengketa Pilkada Lebak, Banten. Dalam surat cegah bernomor No. SKEP.704/01/10/2013, KPK juga mencekal calon wakil Bupati Lebak, Kasmin Bin Saelan yang berlaku untuk enam bulan ke depan.

Wawan sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka pemberi suap Rp1 miliar kepada Akil Mochtar dan advokat sekaligus politisi PDIP Susi Tur Andayani dalam pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten yang disidangkan di MK. [rus]


Baca juga:

Istri Akil Mochtar Tolak Beri Keterangan di Ruang Pemeriksaan
KPK Anggap Terlalu Dini Seret Suami Airin di Lidik Alkes
Penyelidikan Kasus Alkes Tak Berkaitan Suap Sengketa Pilkada di MK
Diperiksa Untuk Suami
Berkacamata Hitam, Ratu Rita Terobos Kerumunan Wartawan


Komentar Pembaca

Wakil Ketua MPR Hajriyanto: KPK Perlu Tindaklanjuti Bunda Putri

Wakil Ketua MPR Hajriyanto: KPK Perlu Tindaklanjuti Bunda Putri
Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Tohari. (Antara/Ismar Patrizki)

Liputan6.com, Jakarta : Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari berpendapat KPK perlu menindaklanjuti isu Bunda Putri guna mengakhiri spekulasi buruk yang terus berkembang di tengah masyarakat.

“KPK yang sedang menangani persoalan hukum perlu menindaklanjuti isu itu, dimana status suap dan korupsi ini ditangani KPK. Isu tentang Bunda Putri sudah meluas dan menyinggung wilayah sangat sensitif secara politik,” kata Hajriyanto di Jakarta, Jumat (18/10/2013).

Menurut Hajriyanto, isu Bunda Putri harus segera diusut karena itu menyangkut posisi dan kedudukan sejumlah tokoh yang disebut memiliki hubungan dengan Bunda Putri. “Jika persoalan isu Bunda Putri ini tidak segera dihentikan maka sangat diyakini ini akan menjadi `liar` dan spekulasi luas,” jelas dia.

Oleh karena itu, ucap Hajriyanto, KPK harus memanggil orang yang disebut-sebut sebagai Bunda Putri untuk mengklarifikasi status dirinya dalam kesaksian yang disampaikan tersangka kasus suap impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq.

“KPK harus memanggil dia agar publik tahu posisi Bunda Putri dalam isu ini dan mendapatkan kejelasan. Kalau tidak, akan terus ada spekulasi. Misalnya, ada foto yang mungkin sifatnya kebetulan tetapi kan bisa mengundang spekulasi,” terang Hajriyanto.

Ia berharap, KPK dapat mengakhiri isu tersebut dengan cara memanggil sosok Bunda Putri untuk dimintai penjelasan. “Memang KPK tidak bisa memanggil seseorang tanpa bukti awal, namun karena isu ini sudah `menggelinding`, mungkin pemanggilan dapat dilakukan.”

Selain itu, kata Hajriyanto, pihak yang berjanji memberikan keterangan tentang Bunda Putri juga harus memenuhi janji tersebut. “Termasuk Presiden yang menugaskan orang untuk mengusut tentang Bunda Putri. Harus diumumkan supaya spekulasi ini dapat segera dihentikan,” sambungnya.

Sebelumnya, Presiden SBY memberikan klarifikasi pernyataan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq tidak benar, dan ia sama sekali tidak mengenal sosok Bunda Putri yang namanya dikaitkan dengan dirinya. SBY meminta Luthfi untuk bersikap ksatria dan tidak bermain-main dengan kebenaran.

“Yang memperkenalkan katanya kawan Luthfi sendiri. Lalu mengapa dibawa-bawa Presiden segala macam. Saya tidak paham,” ucap Presiden SBY.

Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis 10 Oktober 2013, menyebut ada sosok bernama Bunda Putri yang ia kenal sebagai orang dekat SBY dan bisa memberikan informasi akurat mengenai kebijakan pemerintah. (Ant/Ali)

liputan6.com

Kejagung Berharap SBY Segera Pilih Wakil Jaksa Agung

Kejagung Berharap SBY Segera Pilih Wakil Jaksa Agung
Jaksa Agung, Basrief Arief. (Liputan6.com/Abdul Aziz Prastowo)

Liputan6.com, Jakarta : Posisi Wakil Jaksa Agung yang ditinggalkan Darmono yang pensiun sejak 1 Juli 2013 lalu masih kosong. Jaksa Agung Basrief Arief berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera memilih calon wakil jaksa agung (Waja) Oktober ini. Nama-nama calon sebanyak 3 orang sudah ia serahkan ke presiden.

“Mudah-mudahan pekan ini sudah ada (nama calon Wakil Jaksa Agung),” kata Basrief usai salat Idul Adha di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (15/10/2013).

Ia menambahkan, pihaknya telah mengajukan sejumlah nama dari struktural Kejagung untuk menduduki posisi kursi orang nomor dua di Korps Adyaksa itu. Menurutnya, nama calon Waja yang dikirim semua berasal dari internal Kejagung.

Basrief pun mengakui sempat keteteran menangani kasus-kasus di Kejagung sepeninggal Darmono.

“Tapi saya betul-betul keteter belum ada penganti Pak Darmono,” ucap Basrief

Namun, ia tidak mau merinci 3 nama kandidat wakil jaksa agung yang diserahkan ke Presiden SBY.

Saat ditelusuri, sumber Liputan6.com yang enggan disebutkan identitasnya menyebut pengganti Darmono adalah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) ST Burhanuddin.

“Kemungkinan Pak Jamdatun,” ungkap sumber itu.

Selain itu, kandidat lainnya yang cukup kuat adalah Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Mahfud Manan. Lantaran, Manan telah 2 kali menjabat ditingkat eselon I, yakni pernah menjabat Kepala Badan Diklat Kejagung, dan kini sebagai Jampidum sekaligus Plt Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas).

“Bisa saja dia (Mahfud) diangkat sebagai Waja, karena 2 kali eselon I dan lebih senior dari yang lain. Tapi semua tergantung Jaksa Agung yang mengusulkan ke Presiden,” ujar sumber itu.

Sementara pascapensiun dini Jamwas Marwan Effendi dikabarkan akan diganti Andhi Nirwanto, yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.

Ada pula kabar yang menyebut bahwa Presiden SBY menghendaki calon dari luar kejaksaan seperti anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Selain itu, Ketua Pusat Peneliti dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf juga difavoritkan.

Saat dikonfirmasi ke Kejagung, Basrief menolak nama Ruhut.

“(Ruhut) nggak lah. Usulan kami diterima,” tukas Basrief. (Adi/Sss)

liputan6.com

Gus Naim segera dilantik sebagai wakil Ketua DPRD Surabaya

LENSAINDONESIA.COM: Pelantikan Muhammad Naim Ridwan sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya menggantikan Musyafak Rouf segera terlaksana dalam waktu dekat. Saat ini, DPRD Surabaya tinggal menunggu jawaban surat Gubernur atas surat Walikota Surabaya terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) sejak tanggal 9 Oktober lalu.

Wakil Ketua DPC PKB Surabaya, Satuham membenarkan hal ini dan berharap surat itu segera dijawab oleh Gubernur Jatim. Sesuai aturan, surat walikota paling lambat diproses selama 14 hari dan dikirimkan ke DPRD Surabaya. “Saya yakin dalam seminggu, surat itu sudah dijawab gubernur. Karena menilik aturannya, surat itu harus dijawab paling lama 14 hari,” kata Satuham.

Baca juga: Gus Naim segera dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya dan PKB tunjuk Gus Naim isi kekosongan kursi Wakil Ketua DPRD

Diketahui, surat bernomor 176/6085/436.7.3/2013 itu menindaklanjuti surat Ketua DPRD Surabaya Mochammad Machmud bernomor 170/1819/436.5/2013 tanggal 8 Oktober 2013 perihal PAW wakil ketua DPRD Surabaya. Dewan telah mengajukan usulan itu agar segera ada pelantikan wakil ketua yang sudah 1,5 tahun dikosongkan Fraksi PKB.

“Ya paling tidak minggu depan pasca libur idhul Adha sudah ada surat jawaban dari Gubernur. Dalam hal ini PKB sangat menginginkan jabatan itu segera didefinitifkan agar kinerja partai itu bisa tertata,” ungkapnya.@iwan_Christiono

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com