Pemkab Purbalingga Kesulitan Upah Guru Honorer Sesuai UMK

Guru honorer menggelar aksi unjuk rasa (ilustrasi)

PURBALINGGA — Persoalan kesejahteraan guru honorer masih sulit dipecahkan. Seperti yang dialami Pemkab Purbalingga, bila Pemkab hendak memberikan honor bagi guru honorer sebesar UMK, maka anggaran APBD yang terserap akan sangat besar.

”Saat ini saja, dengan honor hanya Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu per bulan, kita harus menyediakan anggaran lebih dari Rp 6 miliar,” kata Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto, Selasa (17/3).

Dia menyebutkan, jumlah guru atau tenaga honorer bidang kependidikan di wilayahnya, memang cukup besar. Para honorer tersebut diangkat dengan menggunakan SK kepala sekolah atau SK komite sekolah di masing sekolah, karena Bupati sudah tidak bisa mengeluarkan SK tentang guru honorer.

Pemkab tidak bisa melarang perekrutan guru honorer tersebut, karena kenyataannya jumlah guru PNS di Purbalingga masih kurang.

”Saya sebenarnya juga prihatin dengan nasib mereka. Tapi kalau untuk menjadikan mereka CPNS, juga  tidak mungkin karena tidak mungkin saya melanggar aturan dari pusat,” katanya.

Berdasarkan data tahun 2014, kata Bupati, jumlah guru honorer yang bekerja di sekolah-sekolah wilayah Purbalingga tercatat sekitar 4.000 hingga 5.000 orang. ”Dengan jumlah tersebut, dalam APBD 2014 sebenarnya sudah dianggarkan dana sekitar Rp 6 miliar. Namun belum kita bagikan, karena kemungkinan jumlahnya sudah bertambah,” jelas Bupati.

Untuk itu, dia mengaku sudah meminta Dinas Pendidikan melakukan pendaraan mengenai jumlah guru tidak tetap atau guru honorer yang ada di Purbalingga. ”Kami berharap pada 1 April sudah bisa bisa mendapatkan data tersebut,” katanya.

Setelah mendapat data valid, Bupati menyatakan akan membahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengetahui kemampuan anggaran Pemkab guna bisa mengalokasikan anggaran untuk keperluan tersebut. Setelah itu, pihaknya juga akan merapatkannya dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Bagian Hukum dan HAM Setda agar pemberian honor tersebut tidak menyalahi aturan yang ada.

Sekda Purbalingga Imam Subijakto juga menyatakan, pada tahun 2014 ini, Pemkab Purbalingga sebenarnya sudah mengalokasikan dana Rp 6 miliar untuk penambahan kesejahteraan guru honorer dan pegawai tidak tetap. Namun pencairan dana tersebut belum bisa direalisasikan karena jumlah mereka sudah bertambah.

”Jika tetap dicairkan, mereka yang tidak terdata tidak akan mendapatnya. Untuk penambahan kesejahteraan Rp 100 ribu-Rp 150 ribu per orang saja kami membutuhkan Rp 6 miliar. Dengan tambahan data tentunya anggaran yang digunakan akan bertambah besar,” katanya.

republika.co.id

Ribuan tukang sampah DKI upah molor 3bulan, Caleg-Partai tidak malu?

LENSAINDONESIA.COM: Ribuan Pekerja Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan DKI Jakarta, yang setiap hari bekerja memelihara kebersihan Jakarta dari sampah, nasibnya hanya jadi “alat kampanye” para Caleg maupun partai selama musim kampanye.

Faktanya, upah ribuan buruh harian itu sudah tiga bulan ini terlambat. Penyebabnya, justru akibat molornya pengesahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) DKI 2014 di tangan para wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta. Termasuk, mekanisme pencairan.

Baca juga: Sampah "numpuk" lantaran minimnya kapasitas kendaraan pengangkut dan Mahasiswa Jakarta 'gerah' sungai-sungai jadi lumbung sampah bebal

Ironis, memang, para wakil rakyat itu saat masih jadi Caleg seperti musim kampanye saat ini, sangat bersemangat menjual janji membela rakyat miskin. Sebaliknya, setelah duduk di lembaga terhormat DPR, seperti “tutup mata” terhadap nasib pengabdi kebersihan ibukota yang upahnya sangat minim, dan tiga bulan belum terima. Nyatanya, tidak ada sepotong kalimat pun dari wakil rakyat atau partai yang merasa salah, apalagi malu?

Akibat upah molor, praktis para pekerja harian lepas yang jumlahnya ribuan itu, harus sabar menunggu APBD cair. Tidak heran, mereka mengaku untuk menutupi kebutuhan sehari-hari harus utang ke sana-sini.

Tukang sampah yang rata-rata warga miskin, kali ini, bak sudah jatuh masih tertimpa tangga. Bukan cuma upah molor, tapi total upah yang diterima pun ditotal sebulan masih di bawah UMP DKI Jakarta yang Rp2,4 juta. Mereka masih banyak yang menerima upah harian per hari Rp50 ribu. Jika masuk kerja tidak dapat upah. Ini jauh lebih rendah dari buruh cari rumput di pedesaan. Ironis, mereka hidup di ibukota negara yang kaya sumber daya alamnya.

Padahal, para tukang sampah itu sudah membuktikan perannnya tidak serendah sampah yang tiap hari dibersihkan. Faktanya, jika sampah Jakarta dibiarkan menumpuk di kali dan berserakan di mana-mana, problem banjir tidak terhindarkan. Bau busuk dan lalat berterbangan berdampak penyakit.

Kepala Dinas Kebersihan Saptastri Ediningtyas menanggapi gaji belum keluar itu, mengatakan, merupakan hal biasa karena anggaran pergantian sedang proses.

“Ibaratnya diproses dulu, terus disahkan DPRD DKI Jakarta. Mekanisme anggaran diproses sesuai Upah Minimum Propinsi (UMP), sebelum dilimpahkan ke rekening Bank DKI,” dalih Saptastri Ediningtyas
kepada Licom, Kamis (20/03/14).

Saptastri mengakui para Pekerja Harian lepas itu memang sangat membatu dinas kebersihan untuk memelihara kebersihan dan keindahan Ibukota Jakarta. Mereka bertugas menyapu di jalannya sampai sebagai sopir truk sampah Dinas Kebersihan DKI.

Disinggung kapan gaji para buruh harian di Pemprov itu bisa diterima, Saptastri mengatakan, “Anggaran di DPR sudah diketuk, masih proses sekarang, Insa Allah bisa lebih cepat.”

Dia mengakui molornya penggajian para tenaga harian lepas itu bukan hanya terjadi di Dinas Kebersihan. Tapi, juga dialami Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

“Kita antri (di BPKD). Kan semua SKPD juga belum. Jadi, bukan Dinas Kebersihan saja. Kita berharap segera bisa dicairkan,” tambahnya.

Soal gaji buruh lepas Pemprov ini bukan cuma molor. Tapi, yang belakangan juga jadi sorotan, yaitu gaji mereka “disunat” sana-sini. Seperti, dipotong perusahaan outsourcing yang mengkoordinasi mereka, termasuk juga disunat oknum-oknum Pemprov.

Diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengakui adanya problem upah buruh sampah itu. Bahkan, Ahok menganggap Dinas Kebersihan melakukan praktik perbudakan. Sehingga, banyak petugas kebersihan yang gajinya di bawah Upah Minimum (UMP) Provinsi.

Sementara itu, Saptastri, berjanji mengevaluasi sistem penggajian. Untuk sementara, pihaknya masih menggunakan sistem penggajian berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK), yakni Rp 80.000 per hari kerja. Gaji itu tidak langsung diterima pekerja, melainkan lewat berbagai mekanisme, seperti perusahaan outsourcing, sehingga pekerja menerimanya jika ditotal sebulan di bawah UMP.

Saptastri berjanji sesuai perintah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Akok), ke depannya akan dibuat mekanisme sesuai dengan UMP. @endang

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Penuntutan Upah Buruh Jangan Bikin Investor Takut

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan aksi demonstrasi penuntutan kenaikan upah buruh jangan sampai membuat investor takut.

“Saya kira kita harus patuh kepada dewan pengupahan. Kalau dewan pengupahan sudah menentukan, gubernur sebaiknya mengikuti. Kita tentu ingin para buruh sejahtera,” ujar Hatta di Jakarta, Sabtu (2/11).

Namun Hatta mengatakan agar dipikirkan juga kalau aksi mogok dan demonstrasi tersebut merugikan dunia usaha. “Apalagi ada pemogokan ada sweeping, saya lihat ada yg dibacok. Itu akan menakutkan bagi investor. Kalau investor takut datang ke Indonesia, kita akan dipunish, ekonomi kita akan runtuh,” lanjutnya.

Hatta mengajak semua pihak untuk menahan diri. “Lakukan demonstrasi secara baik, tidak melakukan sweeping, tidak memaksa, yang tidak mau demo, silahkan jangan dipaksa,” ujarnya.

Lebih lanjut Hatta mengatakan aksi mogok kerja akan sangat merugikan secara materi maupun non materi. “Kalau ada hari mogok coba berapa miliar kerugian, belum lagi nama baik Indonesia yang kita bangun dengan susah payah, tidak gampang membangun citra Indonesia sebagai citra negara tujuan investasi.”

Hatta juga memberikan komentar tentang undang-undang pengupahan. “Kan kita sudah punya undang-undang. Inpres nomor 9 hanya mengatakan bahwa pemerintah daerah, gubernur, ataupun bupati mengikuti apa yg ditentukan dewan pengupahan,” ujarnya.

Menurutnya dalam undang-undang sudah diatur tiga indikator penentuan upah minimum yaitu standar KHL, produktivitas kerja, dan kondisi perekonomian. Produktivitas juga harus diukur dan tidak membandingkan upah di Indonesia dengan negara tertentu yang lebih tinggi. “Persatuan kerja mereka juga berbeda. Oleh karena itu, secara jujur kita juga mengatakan, kita haru berani mengukur produktivitas, kita berani mengukur keadaaan ekonomi, inflasi, dan sebagainya,” lanjutnya.

Kemudian terkait Inpres nomor 9, Hatta mengatakan bahwa Inpres tersebut sebagai panduan para gubernur untuk berpegang pada dewan pengupahan. Dewan pengupahan melihat dari KHL, kemudian produktivitas dan ekonomi. “Kalau ada kesepakatan dunia usah dan pekerja, ngapain ribut-ribut. Negeri perlu tenang, rakyat tenang, gak ada perusahaan yang mau sengsarakan pekerjanya. Demikian juga pekerja menahan diri jangan sampai tutup perusahaannya.” (Iqbal Musyaffa)

Editor: Retno Hemawati

google.co.id

Alasan Buruh Ngotot Minta Kenaikan Upah 50 Persen

Buruh gabungan dari berbagai Serikat Pekerja dan organisasi buruh melakukan aksi mogok nasional di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, Kamis (31/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekjen Konfederasi serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhammad Rusdi mengatakan, buruh akan tetap memperjuangkan kenaikan upah 50 persen. Alasannya, kenaikan 50 persen sudah berdasarkan hitung-hitungan secara formal.

Ia menuturkan, ketetapan upah minimum provinsi (UMP) oleh kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) seringkali tidak ditetapkan berdasarkan survei Komponen Hidup Layak (KHL) yang sesuai kebutuhan riil buruh. Rusdi mencontohkan kebutuhan tempat tinggal. Hasil survei KHL buruh harga sewa kamar tiga petak Rp 800 ribu. Namun selama ini diputuskan Rp 500 ribu.

Contoh lain transportasi. Hasil survei buruh memperkirakan Rp 600 ribu. Namun diputuskan Rp 210 ribu.”Jadi, ada item kebutuhan yang tidak masuk hitungan KHL atau tidak sesuai dengan survei KHL yang dilakukan buruh,” ujar Rusdi pada diskusi Polemik ‘Buruh Mengeluh Pengusaha Berpeluh’ SindoTriJaya FM Sabtu (2/10).

Mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta Rp 2,4 juta, Rusdi menilai, hal tersebut adalah keputusan yang cacat moril dan cacat hukum. Karena menurutnya angka itu lahir tidak dengan kesepakatan perwakilan buruh di dewan pengupahan.

“Perwakilan buruh tiga kali ‘walk out’ dari Dewan Pengupahan DKI Jakarta karena ada arogansi dari dewan pengupahan unsur pemerintah yang dominan. Bagaimana bisa upah ditetapkan ketika perwakilan buruh tidak
hadir?” tutur Rusdi.

google.co.id

KSPI: Buruh Akan Terus Perjuangkan Kenaikan Upah Minimum 50 Persen

 Ribuan buruh melakukan aksi mogok kerja di kawasan industri EJIP Cikarang, Jawa Barat, Jumat (1/11).  (Republika/ Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekjen Konfederasi serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan buruh akan tetap memperjuangkan kenaikan upah 50 persen. Sebab menurut dia, kenaikan 50 persen tersebut sudah berdasarkan hitung-hitungan secara formal.

Ia menuturkan ketetapan upah minimum oleh kepala daerah (gubernur/ bupati/ wali kota) seringkali tidak ditetapkan berdasarkan survei Komponen Hidup Layak (KHL) yang sesuai kebutuhan riil buruh.

Ia mencontohkan kebutuhan tempat tinggal. Hasil survei KHL buruh harga sewa kamar 3 petak Rp 800 ribu. Namun selama ini diputuskan Rp 500 ribu. Contoh lain transportasi. Hasil survei buruh memperkirakan Rp 600 ribu. Namun diputuskan Rp 210 ribu.

“Jadi, ada item kebutuhan yang tidak masuk hitungan KHL atau tidak sesuai dengan survei KHL yang dilakukan buruh,” ujar Rusdi pada diskusi Polemik ‘Buruh Mengeluh Pengusaha Berpeluh’ SindoTriJaya FM Sabtu (2/10).

Mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta Rp 2,4 juta, Rusdi menilai, hal tersebut adalah keputusan yang cacat moril dan cacat hukum. Sebab, menurut dia angka tersebut lahir tidak dengan kesepakatan perwakilan buruh di dewan pengupahan.

“Perwakilan buruh tiga kali walk out dari Dewan Pengupahan DKI Jakarta karena ada arogansi dari dewan pengupahan unsur pemerintah yang dominan. Bagaimana bisa upah ditetapkan ketika perwakilan buruh tidak hadir?,” tutur Rusdi.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Riza Suwarga menilai wajar tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah. Sebab saat ini nilai rupiah terus melemah menyebabkan harga meningkat sehingga daya beli masyarakat termasuk buruh pun menurun.

“Hal yang paling fundamental yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah nilai tukar rupiah yang melemah. Nilai tukar rupiah yang lemahkan menurunkan daya beli kita termasuk buruh,” kata Riza.

Lebih lanjut Riza mengatakan perlu sikap arif menghadapi tuntutan buruh.  Selain itu, perlu ada titik temu antara pengusaha dengan buruh terkait upah minimum. “Titik temu itulah yang diperlukan agar ada stabilisasi ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, lia melanjutkan, pemerintah jangan lepas tangan terkait penetapan upah minimum atau membenturkan permasalahan ini antara pengusaha dan buruh. PR besar pemerintah, tuturnya, yaitu harus merevitalisasi lagi kebijakan ekonomi yang fundamental salah satunya ada penguatan nilai tukar rupiah.

google.co.id

KADIN: Wajar Buruh Minta Kenaikan Upah

 Ribuan buruh melakukan aksi mogok kerja di kawasan industri EJIP Cikarang, Jawa Barat, Jumat (1/11).  (Republika/ Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komite Tetap Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Riza Suwarga menilai wajar tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah. Sebab, sekarang nilai rupiah yang terus melemah menyebabkan harga meningkat. Alhasil daya beli masyarakat, termasuk buruh pun menurun.

“Hal yang paling fundamental yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah nilai tukar rupiah yang melemah. Nilai tukar rupiah yang lemahkan menurunkan daya beli kita termasuk buruh,” kata Riza di Jakarta, Sabtu (2/11).

Riza berkata, perlu sikap arif menghadapi tuntutan buruh. Selain itu, perlu ada titik temu antara pengusaha dengan buruh terkait upah minimum. “Titik temu itulah yang diperlukan agar ada stabilisasi ekonomi,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah jangan lepas tangan terkait penetapan upah minimum, atau membenturkan permasalahan ini antara pengusaha dan buruh. Pekerjaan rumah besar pemerintah, menurutnya adalah harus merevitalisasi lagi kebijakan ekonomi yang fundamental salah satunya ada penguatan nilai tukar rupiah.

google.co.id

Politisi Demokrat: Tren Politik Jadi Acuan Penetapan Upah Buruh

Politisi Demokrat: Tren Politik Jadi Acuan Penetapan Upah Buruh

Liputan6.com, Jakarta : Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo menduga, telah terjadi politisasi terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang terjadi di sejumlah daerah.

“Karena ada pergerakan tingkat UMP yang tidak random, tapi mengikuti pergerakan pilkada dan pileg. Jadi tren politik jadi acuan penetapan upah buruh,” kata Ikhsan dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2013).

Ikhsan mengungkapkan, angka tuntutan kenaikan UMP itu akan terus naik berbeda di setiap tahunnya. Ia mencontohkan antara 2005 hingga 2013 terjadi perbedaan kenaikan yang random.

“Mulai dari 2005 hingga 2013 kenaikannya random. Pada 2007 angka yang dituntut 9,9 persen, pada 2013 angka yang dituntut 43,8 persen, dan pada 2014 angka yang dituntut 68 persen,” ungkap Ikhsan.

Angka random tersebut, Ikhsan menuturkan, tidak disukai pihak swasta. Namun di satu sisi, dia pun tak menyalahkan buruh. Ikhsan yang juga seorang ekonom menambahkan, pemerintah sudah memberi solusi atas masalah tersebut, yakni dengan mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang penetapan upah minimum provinsi.

“Ini coba dijawab presiden dengan Inpres tersebut. Silakan upah buruh naik tapi tidak melebihi 10 persen inflasi. Ada inflasi 6 persen naik 16 persen itu wajar. Tapi pada 2013, di mana inflasi mencapai sembilan hingga 10 persen, dan angka upah minimun naik sebesar 68 persen, itu jomplang,” pungkas Ikhsan. (Ein)

google.co.id