Surya Paloh Resmi Jadi Ketua Umum Partai NasDem

Surya Paloh Resmi Jadi Ketua Umum Partai NasDem

Headline

Ketua Majelis Nasional Partai Nasional (NasDem) Surya Paloh – Inilah.com/Agus Priatna

inilah.com, Jakarta – Ketua Majelis Nasional Partai Nasional (NasDem) Surya Paloh resmi diangkat sebagai ketua umum partai, dalam Kongres I Partai NasDem, di JCC, Jakarta, Jumat (25/1/2013).

Ketua Umum Partai NasDem, Patrice Rio Capella secara resmi menyerahkan mandat Ketua Umum kepada Surya Paloh. Menurutnya, tugas yang diemban dalam Partai NasDem membangun partai ini adalah berawal dari sebuah mandat.

“Oleh karena itu, dihadapan saudara-saudara sekalian, saya kembalikan mandat ini kepada Bapak Surya Paloh sebagai pemberi mandat,” kata Rio dalam pidato pembukaan saat kongres.

Untuk itu, kongres tersebut secara resmi Rio menyerahkan mandat Ketua Umum itu kepada Surya Paloh sebagai pemberi mandat.

“Saya Ketua Umum Partai NasDem saat ini mendukung Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Majelis Nasional Partai pada saat ini untuk diangkat sebagai Ketua Umum Partai NasDem dalam kongres yang mulia ini,” lanjut Rio.

Surya Paloh, kata Rio, diyakini dapat membawa partainya untuk bersaing menghadapi arena pertandingan Pemilu 2014 nanti. “Kita yakin, kepemimpinan beliaulah yang akan membawa Partai NasDem menuju kemenangan dan kejayaan,” ujarnya. [mvi]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Nirwan Bakrie Siap Bertemu Menpora

    Nirwan Bakrie Siap Bertemu Menpora

  • Pasar Siaga Moneter Ketat Eropa-AS Lebih Cepat

    Pasar Siaga Moneter Ketat Eropa-AS Lebih Cepat

Nasional | NasDem Sulsel Dukung Penuh Surya Paloh Jadi Ketua Umum


Dok detikcom

Makassar – Menjelang pelaksanaan Kongres Partai Nasional Demokrat (NasDem), 25-26 Januari 2013 di Jakarta Convention Center, Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Sulawesi Selatan mendukung sepenuhnya Surya Paloh menjadi ketua umum.

Hal itu disampaikan Ketua DPW NasDem Sulsel, Sanusi Ramadan saat dihubungi detikcom, Rabu (23/1/2013).

“Kami solid dan sepenuhnya mendukung Surya Paloh untuk mengambil alih posisi ketua umum di Partai NasDem. Kami menganggap figur beliau dengan pengalamannya sangat pantas memimpin Partai NasDem, terutama jasa beliau sebagai pencetus lahirnya Partai NasDem,” ujar Sanusi.

Terkait mundurnya Hary Tanoesoediyo sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem dan Sekjen Partai Nasdem Ahmad Rofiq, Sanusi menganggap hal tersebut sebagai dinamika dalam partai dan tidak berpengaruh pada kader-kader muda di Sulsel. DPW Nasdem Sulsel sendiri masih dihuni 90 persen kader-kader muda yang potensial.

“Kami memang merasa kehilangan dengan mundurnya Pak Hary, terutama atas jasanya selama di partai. Tapi tidak patut kami sesali terus-menerus. Kita harus bergerak. Kita kehilangan satu kader akan bertambah lagi nantinya,” tambah Sanusi.

(mna/try)

Nazaruddin Sebut Bendahara Umum PDIP Kebal Hukum

Nazaruddin Sebut Bendahara Umum PDIP Kebal Hukum
Muhammad Nazaruddin (Liputan6.com/Abdul Aziz Prastowo)

Liputan6.com, Jakarta : Terpidana korupsi Wisma Atlet M Nazaruddin menuding ada keterlibatan anggota DPR Olly Dondokambey dalam dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana pusat olahraga Hambalang, Jawa Barat. Nazaruddin menyebut Olly kebal hukum.

“Di proyek Hambalang itu ada anggota DPR yang menerima dana cukup banyak tapi orang ini kebal hukum. Padahal kalau dipikir barang buktinya lebih terbukti dari seorang Angie (Angelina Sondakh). Tapi sampai sekarang orang ini kebal hukum, namanya Olly Dondokambey,” kata Nazaruddin usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Dugaan keterlibatan Olly sempat mengemuka setelah satuan tugas KPK menggeledah rumah Olly di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, beberapa waktu lalu. Satgas KPK menyita furniture antik dari rumah Olly ang diduga pemberian dari tersangka Teuku Bagus Muhammad Noor.

Olly Dondokambey yang juga Bendahara Umum PDIP menegaskan 2 set meja makan yang disita KPK dari rumahnya di Manado, Sulawesi Utara, bukanlah berasal dari bos PT Adhi Karya, perusahaan rekanan proyek Hambalang. “Itu bukan pemberian Adhi Karya. Saya tidak pernah menerima dari Direktur Adhi Karya,” kata Olly di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 30 September lalu.

Nazaruddin telah diperiksa secara marathon selama 4 hari oleh KPK. Kali ini, Nazarudin mengaku diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anas Urbaningrum dalam perkara Hambalang.

Dalam perkara Hambalang, Ia juga menyebutkan nama Wayan Koster, politisi PDI Perjuangan lainnya dan Angelina Sondakh terlibat dalam perkara tersebut.

“Setelah proyek Hambalang itu, yang terlibat adalah Angie, Wayan Koster, di mana menerima uangnya sudah dijelaskan secara detail. Tapi memang kalau DPR di proyek hambalang yang terima puluhan miliar ini saya lihat luar biasalah,” tukas Nazaruddin. (Adi/Ism)

liputan6.com

Ahok Bakal ‘Pecah’ Dinas Pekerjaan Umum

TEMPO.CO, Jakarta – Sebagai evaluasi atas pemerintahannya yang sudah berjalan genap setahun kemarin, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, menyiapkan rencana untuk membongkar-pasang sejumlah satuan kerja perangkat daerah. Beberapa dinas selama ini dianggap kurang fokus, yang lain membuat manajemen tidak efektif.

Basuki menyebutkan, ada setidaknya tiga SKPD atau dinas yang bakal menjalani bongkar-pasang itu. Yang pertama adalah Dinas Pekerjaan Umum. “PU mungkin akan dibagi menjadi Dinas Air dan Dinas Jalan,” katanya saat ditemui di kantornya di Balai Kota DKI, Jumat 11 Oktober 2013.

Menurut dia, cakupan kerja Dinas Pekerjaan Umum saat ini terlalu besar sehingga banyak pekerjaan yang dirasanya kurang fokus. “Atas dasar itu, kami berencana membaginya.”

Sementara Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Pelayanan Pajak bakal digabung. Penyatuan, menurut Basuki, akan dipaksakan agar pengelolaan keuangan Ibu Kota bisa berjalan lebih efektif.

Peran Dinas Pajak selama ini, kata pria ceplas-ceplos yang biasa disapa Ahok itu, sebatas menerima pajak. Di tempat lain, Badan Pengelola Keuangan Daerah hanya mencatat aset-aset milik pemerintah DKI Jakarta. “Kami sedang mempertimbangkan akan jadi seperti apa (penggabungan itu) nantinya,” katanya sambil menambahkan, “Kalau di daerah lain, kan ada Badan Keuangan Daerah, itu termasuk aset dan pajak digabung.”

Tak cukup dengan penggabungan, akan dibuka pula koneksi langsung dari satuan kerja baru itu ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. “Keluar masuknya uang bisa kelihatan, kontrolnya pun lebih gampang,” kata Ahok.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Manggas Rudi Siahaan mengaku telah mengetahui adanya rencana perombakan satuan kerja yang kini dipimpinnya itu. Dia, yang mendapat promosi sebagai kepala dinas Februari lalu, juga membenarkan bahwa tugasnya terlalu banyak. “Ini semua sudah pernah dibicarakan,” katanya kemarin.

Namun, Manggas menambahkan, perlu kajian matang untuk bongkar-pasang di Dinas Pekerjaan Umum. Menurut dia, bisa saja satu dari Dinas Air dan Dinas Jalan digabung dengan dinas lainnya. Dia menunjuk Dinas Perhubungan. Dia menegaskan akan mengikuti keputusan yang akan diambil nanti. “Kami bagaimana yang terbaik menurut pimpinan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan tak akan ada reformasi di struktur Dinas Perhubungan dalam waktu dekat. Ini meski tingkat aduan yang masuk dari sektor tersebut adalah yang tertinggi selama setahun pertama pemerintahannya di Jakarta

Menurut Jokowi, problem di lapangan pada sektor transportasi memang terlalu rumit. “Kalau saya merombak Dinas Perhubungan dan bisa tidak macet, saya rombak detik ini juga,” ujarnya kepada tim Tempo di rumah dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin lalu.
 
SUTJI DECILYA | ANGGRITA DESYANI | SYAILENDRA | WURAGIL

Topik terhangat:
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | Dolly Riwayatmu | Info Haji

Berita lainnya:
Gereja Tolak Upacara Pemakaman Mantan Kapten Nazi
Kejar Jokowi, Empat Wartawan Kecopetan
Evan Dimas Tetap Ingin Bermain di Persebaya 1927
VO2Max Tinggi, Evan Dimas Bagai Mobil Tangki Besar

Google.co.id