Paloh: Parpol Bisa Ubah Kucing Putih Jadi Hitam

Paloh: Parpol Bisa Ubah Kucing Putih Jadi Hitam

Headline

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh – Inilah.com/Ardhy Fernando

inilah.com, Jakarta – Kekuatan partai politik (parpol) akan berpengaruh bagi kebijakan pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat. Bahkan, parpol juga dapat dengan mudah mengubah Undang-undang (UU).

“Luar biasa kekuatan partai politik, memilih gubernur, memilih walikota, memilih bupati, membuat UU, mengubah UU,” kata Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dalam pidatonya, di Kongres Partai NasDem, di JCC, Jakarta, Jumat (25/1/2013).

Bahkan, kata Surya Paloh, kekuatan parpol dapat mengubah kebijakan dalam setiap kekuasaan. Menurutnya, kebenaran dapat berubah menjadi salah. “Kucing putih kadang-kadang bisa disebut kucing hitam dan setengah hitam,” tegas Paloh.

Untuk itu, Paloh meyakini Partai NasDem akan membawa perubahan guna memperjuangkan kepentingan rakyat. “Izinkanlah kita untuk memperjuangkan hak-hak rakyat,” ujarnya.

Bahkan, tanda-tanda alam telah menunjukkan bahwa partai tersebut akan membawa perubahan bagi negeri ini. “Sebagai partai nomor satu yang lolos verifikasi di Kemenkumham,” jelas Paloh. [tjs]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Mancini: Balotelli Tidak Akan Kami Lepas

    Mancini: Balotelli Tidak Akan Kami Lepas

  • Kursi Kosong Warnai Kongres NasDem

    Kursi Kosong Warnai Kongres NasDem

Kemana Hary Tanoe Berlabuh?

Kemana Hary Tanoe Berlabuh?

Headline

Hary Tanoe – inilah.com/Agus Priatna

inilah.com, Jakarta – Bos MNC Grup resmi mengundurkan diri dari Partai NasDem karena tidak cocok dengan kepengurusan ala Surya Paloh. Kemana ia akan berlabuh?

Menurut Hary, setidaknya ada tiga opsi yang bisa ia lakukan. Pertama, membentuk organisasi massa (Ormas) yang baru. “Yang penting bagaimana kini bisa membangun untuk bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik,” ujar Hary kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/1/2013).

Opsi kedua, mendirikan partai politik baru, namun konsekuensinya tidak bisa ikut beratrung di pemilu sekarang dan baru bisa berkiprah di Pemilu 2019. Ketiga, bergabung dengan partai politik yang sudah ada yang sudah menjadi peserta Pemilu 2014.

Dari tiga opsi tersebut, Hary belum menentukan pilihannya. “Masih terlalu dini untuk menentukan pilihan. Saya tidak dalam posisi untuk memutuskannya saat ini.”

Opsi tersebut juga menurutnya bisa berubah-ubah. Artinya, tidak serta merta harus opsi kesatu, kedua, atau ketiga. “Bisa juga alternatif kombinasi di antara opsi-opsi itu,” tegas Hary. [tjs]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Langkah Tepat Guardiola ke Bayern Munchen

    Langkah Tepat Guardiola ke Bayern Munchen

  • Hary Tanoe Tak Takut Kepada Surya Paloh

    Hary Tanoe Tak Takut Kepada Surya Paloh

Serikat Petani: Ubah Paradigma Ketahanan Pangan Nasional

Lahan pertanian, salah satu faktor penopang ketahanan pangan nasional (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketahanan pangan negara makin digerogoti seiring dengan gempuran produk pangan impor. Sebagian besar komoditas pangan  dipenuhi dari impor, hanya beras yang dirasa cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan nasional. Padahal berkaca dari masa lalu, sektor pertanian digenjot melalui pendekatan produksi. “Mulai dari pupuk, pestisida, semua mengarah agar produksinya maksimal,” ujar Ketua Kajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI) Achmad Yakub, Kamis (10/10).

Dengan alasan produksi pula, pemerintah lalu menjalin kerja sama dengan negara lain untuk membangun sektor pertanian. Dibuatlah perjanjian-perjajian kerjasama yang sekilas tampak menguntungkan. Indonesia pun masuk sistem tata niaga yang sudah diatur oleh negara-negara maju.

Seolah terkena euforia, pemerintah lalu asyik membina hubungan dagang dengan berbagai negara. Berbagai fasilitas dikerahkan, mulai dari pengurangan bea masuk, tarif, akses diperluas, asalkan negara lain mau diajak bermitra. Pemerintah getol betul mencari referensi strategi dari negara-negara industri maju seperti  Amerika, Eropa, Jepang dan Taiwan. Namun akhirnya kita terjebak pada sisi industrialiasasi non pertanian daripada  membuat sektor pertanian lebih berdaya. Misalnya, kita terpaku pada penyediaan alat berat dan alat pendukung pertanian.

Indonesia pun terlihat nyaman dianggap sebagai pasar produk pangan. Apalagi kondisi perekonomian kita sedang berkembang. Celakanya lagi, Indonesia tidak punya strategi yang konkrit mengenai pembangunan pertanian dan pangan. Padahal sebagai negara agraris, sepatutnya Indonesia bergerak leluasa membangun perekonomian dengan pula  mempertimbangkan aspek lingkungan.

Berdasarkan kajian SPI, pemerintah bisa membenahi sektor pertanian dengan pendekatan kesejahteraan petani. Salah satu caranya bisa dengan mengembangkan badan usaha milik petani di kabupaten, dimana ada unit khusus pengolahan bahan baku. Misalnya, ada unit untuk pengolahan kentan menjadi bahan jadi atau untuk mengolah cabe mentah menjadi saus sambal. Lalu generasi muda di desa juga diajarkan metode direct selling (penjualan langsung) agar distrubusi lancar. “Jadi ada penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Apabila pendekatan produksi masih ingin diterapkan, maka pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas berupa harga dasar untuk semua komoditas pertanian. Tanpa harga dasar yang layak, petani akan terus enggan menggenjot produksi. Selain itu perlu ada proteksi lahan pertanian agar tidak dikonversi menjadi bentuk lain. Tanpa serangkaian jaminan tersebut, jangan heran petani rela menjual tanahnya untuk membangun properti ketimbang digarap untuk kebutuhan pangan nasional.

google.co.id

PT SO ternyata ubah sepihak MoU pengelolaan sampah TPA Benowo

LENSAINDONESIA.COM: Sikap penolakan anggota dewan terhadap kerjasama Pemkot Surabaya dan PT Sumber Organik (SO) dalam mengelola TPA Benowo semakin gencar. Bahkan, Badan Anggaran (Banggar) yang saat ini menggodok dana tiping fee yang direncanakan sebesar Rp 62 miliar pada tahun kedua ini mayoritas menolak.

Hal ini disebabkan, draft kerjasama yang baru dibaca beberapa anggota dewan dianggap cacat hukum karena prosesnya menyalahi mekanisme yang berlaku. Tak hanya itu, Banggar juga menemukan fakta bahwa PT SO pernah mendapat somasi dari pakar karena telah melakukan perubahan secara sepihak terhadap kontrak yang berkaitan dengan area TPA di Benowo.

Baca juga: Komisi C tegaskan tolak tiping fee TPA Benowo dan PKB tunjuk Gus Naim isi kekosongan kursi Wakil Ketua DPRD

“Yang perlu diketahui bahwa ternyata pakar sudah pernah mengirimkan surat somasi kepada PT SO terkait perubahan area secara sepihak sehingga dianggap melakukan wanprestasi,” jelas anggota Banggar dari Fraksi Partai Golkar, Erick Reginald Tahalele.

Dirinya juga mengatakan, bahwa dalam rapat Banggar kemarin, penolakan tiping fee TPA Benowo telah berhasil mendapatkan dukungan 4 fraksi yakni Golkar, PKS, Apkindo, dan Demokrat. “Empat fraksi yakni Golkar, PKS, Apkindo, dan Demokrat sepertinya mendukung penolakan dana tiping fee. Sementara PDIP dan PDS masih tetap bertahan dengan pendapatnya yakni meloloskan,” tambahnya.

Ketika ditanya terkait laporan penggunaan dana pada tahun pertama yang mencapai Rp 31 miliar, Erick mengaku belum memikirkan untuk memproses. Namun pihaknya mendesak instansi terkait untuk memeriksa apakah penggunaan tepat sasaran dan tidak melanggar hukum.

“Kami belum bahas soal itu. Yang penting sekarang kami telah berhasil menghentikan laju tipping fee di rapat Banggar. Lagian hal itu sudah menjadi ranah jajaran samping, biar mereka saja yang menyikapi,” ungkap Caleg DPRD Surabaya Dapil 1 Partai Golkar ini. @iwan_christiono

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Jokowi-Ahok Ingin Ubah Konsep Pelayanan di DKI

Jokowi-Ahok Ingin Ubah Konsep Pelayanan di DKI

Headline

Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama – (Foto : inilah.com)

Oleh: Wahyu Praditya Purnomo
metropolitan – Kamis, 12 September 2013 | 13:54 WIB

inilah.com, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui kurang maksimalnya pelayanan pada birokrasi di jajaran pemerintah provinsi yang dipimpinnya. Untuk itu, ia bersama Gubernur DKI Jokowi akan mengubah konsep yang sudah menjadi tradisi di Pemprov DKI Jakarta.

“Enggak memuaskan ini akibat apa, apa akibat terkena masalah dulu. Yang lama ditinggalkan, apakah mereka bagus, tidak bagus sebenarnya, salah pangkat. Nah kami mau ubah konsepnya,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI, Kamis (12/9/2013).

Untuk menyiasati hal itu, kata Ahok, nanti setelah lolos tes, baik camat maupun lurah akan diberikan pengarahan. Pengarahan yang diberikan, tentang masukan agar pejabat-pejabat di lingkungan Pemprov DKI menjadi pelayan warga yang baik.

“Misalnya apa, di kantor lurah dan camat itu seperti di kantor bank pelayanannya kata pak gubernur. Jadi ruang tunggu tidak pakai loket, jadi orang yang datang itu kami butuh dia. Kira-kira bank seperti itu,” jelasnya.

Konsep ke depan, menurut Ahok, gubernur menginginkan urusan surat birokrasi di DKI. Oleh karena itu, setiap warga yang datang mengurus surat apapun ke kantor lurah dan camat, maka pihak yang langsung bertanda tangan adalah lurah dan camat.

“Surat izin restoran, misalnya, yang tanda tangan kepala dinasnya, tapi kan bisa aja lurah, camat yang berbeda. Kami lagi siapkan perdanya,” kata dia.

Terkait masih minimnya pelayanan terhadap masyarakat, sebelumnya Ahok mengakui bahwa pada hasil lelang jabatan camat dan lurah tidak membuahkan pejabat yang mumpuni. “Seleksi ini sebetulnya secara jujur hasil dari tes itu 60% enggak memuaskan,” kata Ahok beberapa waktu lalu.[yeh]

Rekomendasi Untuk Anda



  • “Liverpudlian Harus Tiru Fans Manchester United”

  • 8 Alasan Mengapa Tak Harus Ganti iPhone 5 ke 5S

    8 Alasan Mengapa Tak Harus Ganti iPhone 5 ke 5S

Google.co.id

JK Dukung Rencana Jokowi Ubah Nama Medan Merdeka

JK Dukung Rencana Jokowi Ubah Nama Medan Merdeka

Headline

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendapat dukungan dari Wakil Presiden RI 2004-2009 HM Jusuf Kalla – (foto: inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin mengubah nama Jalan Medan Merdeka dan sekeliling Monumen Nasional, Jakarta Pusat, menjadi nama tokoh nasional dukungan dari Wakil Presiden RI 2004-2009 HM Jusuf Kalla.

“Bagus. Itu penghormatan bagi pemimpin-pemimpin kita yang kita akui berjasa. Saya kira pantas saja. Soekarno lebih bersejarah daripada Merdeka Selatan, Utara. Hatta juga. Mereka proklamator,” kata Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu, Sabtu (31/8/2013).

JK mencontohkan kebijakan serupa juga ditempuh oleh negara sekelas Amerika Serikat. Misalnya, di Washington terdapat Washington Avanue, atau Jefferson Avanue.

Hanya saja, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengusulkan sebaiknya tidak hanya tokoh-tokoh itu saja yang diberi penghormatan. Menurutnya, akan lebih baik jika nama-nama mantan presiden juga diabadikan sebagai nama jalan.

“Kalau mau adil, semua yang diangkat pahlawan, presiden tentu ada namanya juga, ada Gus Dur, Habibie. Kenapa berhenti di tiga? Tentu Ali Sadikin harus dihargai juga. Kebetulan kantornya di Medan Merdeka Selatan. Ya saya kira penting supaya kita mengingat sejarah,” katanya. [mvi]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Cahill: Wasit Banyak Rugikan Chelsea!

    Cahill: Wasit Banyak Rugikan Chelsea!

  • Allegri Ungkap Alasan Gaet Matri

    Allegri Ungkap Alasan Gaet Matri

Inilah.com