Nasional | Korban Kecelakaan Akibat Jalan Berlubang Bisa Tuntut Pemerintah



Jakarta – Jalanan yang berlubang menjadi buntut dari banjir yang merendam Jakarta. Sejumlah pengendara menjadi korban karenanya. Perlu diketahui, sebagai warga negara, pengguna jalan bisa menuntut para penyelenggara jalan jika terjadi kecelakaan akibat jalan rusak. Dalam hal ini Pemprov DKI, pemerintah pusat, maupun swasta.

“Hal ini terdapat dalam pasal 24 ayat 1 UU No 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,” jelas Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (ADAMSCO) David Tobing kepada detikcom, Rabu (23/1/2013).

“Jadi (kalau belum bisa diperbaiki) harus diberikan tanda bahwa jalan tersebut rusak untuk menghindari terjadinya kecelakaan,” lanjutnya.

Kalau penyelenggara jalan tidak memasang tanda pada jalan rusak, maka ketentuan pidana atas pelanggaran Pasal 24 ayat (2) diatur dalam Pasal 273 ayat (4) sehingga penyelenggara jalan terancam pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 juta.

Lebih lanjut, David mengatakan jika penyelenggara jalan tidak segera memperbaiki kerusakan dan mengakibatkan munculnya korban, maka akan ada ancaman sanksi pidana. Jika korban mengalami luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan ancaman hukumannya adalah paling lama 6 bulan penjara atau denda paling banyak Rp 12 juta.

Sementara jika korban mengalami luka berat, maka penyelenggara jalan bisa terancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Dan jika korban sampai meninggal dunia, maka penyelenggara terancam penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta.

“Hal ini tertera dalam Pasal 273,” kata David.

“Menurut saya korban luka, meninggal atau yang mengalami kerusakan motor atau mobil masih bisa menuntut penyelenggara jalan secara perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pertanggungjawaban atas ruas jalan di Jakarta terbagi atas jalan nasional oleh pemerintah pusat, jalan Provinsi dan jalan kota oleh Pemerintah Provinsi.

(sip/trq)

Empat Provinsi di Kalimantan Tuntut Otonomi Khusus

Metrotvnews.com, Banjarmasin: Wacana tentang tuntutan otonomi khusus untuk empat provinsi di Kalimantan terus mengemuka karena pemerintah pusat dinilai kurang memperhatikan pembangunan infrastruktur di pulau itu.

“Salah satu dasar munculnya tuntutan pemberian otonomi khusus bagi Kalimantan, karena pemerintah kurang memprioritaskan pembangunan infrastruktur,” kata Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (kalsel) Ibnu Sina di Banjarmasin, Jumat (1/11).

Menurutnya, minimnya pembangunan infrastruktur mengakibatkan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga Kalimantan lamban. Padahal Kalimantan mempunyai peran dalam kontribusi devisa bagi negara.

Tuntutan otonomi khusus juga disuarakan oleh Kaukus DPD dan DPR RI asal Kalimantan yang mendesak pemerintah pusat menetapkan otonomi khusus bagi empat provinsi di Kalimantan.

Wakil Ketua Kaukus DPD-DPR RI asal Kalimantan Adhariani menegaskan saat ini Kaukus DPD-DPR RI sdan empat pemerintah provinsi (pemprov) di Kalimantan sudah mencapai kesepakatan terkait tuntutan otonomi khusus.

Tuntutan otonomi khusus didasarkan kepada kontribusi empat provinsi di Kalimantan terjadap APBN yang mencapai dua pertiga atau lebih Rp900 triliun. Kontribusi sebesar itu berasal dari sumber daya alam berupa hasil tambang batu bara, minyak, gas dan mineral lainnya.

Sementara itu, kontribusi yang diberikan pemerintah pusat berupa dana royalti terbilang sangat kecil.

Pada 2013 pemerintah pusat mengucurkan Rp83 triliun bagi daerah otonomi khusus, yakni Aceh, Yogyakarta dan Papua. Dana tersebut di luar dana DAK yang diberikan APBN kepada daerah. (Denny S Ainan)

Editor: Patna Budi Utami

google.co.id

Buruh tuntut UMP Rp3,7 juta di kantor Pemprov Lampung

(ANTARA News) – Ratusan buruh meluruk kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis, untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) senilai Rp3,7 juta.

Berdasarkan pantauan, di Bandarlmpung, Kamis, buruh dari berbagai organisasi di Provinsi Lampung itu meminta kenaikan upah sebesar Rp3,7 juta, sebab mereka menilai upah tersebut telah sesuai dengan biaya hidup di zaman sekarang.

“Biaya hidup saat ini sudah sangat tinggi, apabila diminta Rp3,7 juta telah sesuai,” kata Robin, salah satu buruh setempat.

Dia mengatakan biaya rumah kontarakan sudah sangat tinggi, apalagi harga kebutuhan pokok sudah sangat mahal.

“Pemerintah seharusnya memperhatikan buruh, jangan hanya pegawainya saja,” katanya.

Ia melanjutkan, mahalnya harga kebutuhan pokok dan yang lainnya memicu buruh untuk meminta kenaikan UMP agar hidup buruh bisa membaik.

Semantara itu, Kordinator Umum Gerakan Rakyat Lampung (GRL) Deni Kurniawan mengatakan, UMP buruh harus naik mengingat harga kebutuhan hidup di Lampung sudah semakin tinggi.

“Kebutuhan hidup di Lampung saat ini sudah sangat tinggi, sehingga kenaikan UMP adalah jawabannya untuk menyejahterakan buruh,” kata dia.

Dia mengatakan seharusnya pemerintah dapat mencari solusianya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan buruh.

“Gaji Rp1,1 juta tidak cukup untuk memenuhi hidup dalam satu bulan, terlebih yang telah berkeluarga,” katanya.

Menurutnya, dewan pengupahan harus bisa mempertimbangkan aspirasi para buruh yang sejak tahun lalu telah melakukan aksi menuntuk kenaikan UMP. (RB*H009)

google.co.id

Sore nanti, KPK diuji keberanian tuntut miskin Fathanah

LENSAINDONESIA.COM: Ahmad Fathanah, terdakwa kasus suap kuota impor daging sapi dan pencucian uang akan menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin ini (21/10/2013). Apakah Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK selain menuntut hukuman penjara terberat juga akan memiskinkan terdakwa korupsi ini,  rupanya ini yang akan menjadi sorotan para pemerhati pemberantasan korupsi dan KPK.

Jaksa Penuntut Umum dijadwalkan akan membacakan tuntutannya sekitar pukul 15.00 WIB, sore nanti. Tentu, masyarakat luas akan menunggu, lantaran publik terlanjur mengait-ngaitkan harga daging sapi yang terus mencekik dengan kasus dugaan korupsi ini.

Baca juga: Istri Fathanah cuek soal perempuan yang disebut deket dengan suaminya dan Idul Adha di KPK, Sefti bawa ketupat untuk Fathanah

Sidang tuntutan akan dipimpin Ketua Majelis Hakim, Nawawi Pomolango. Pada persidangan sebelumnya, jaksa sempat menghadirkan sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang.

Di antara para saksi itu, selain isteri-isteri Fathanah juga ada pula artis Ayu Azhari, yang terungkap dalam persidangan sebagai bukti obral uang yang diperoleh Fathanah dari uang yang diduga hasil korup. Juga ada saksi pengusaha, dan juga mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq merupakan patner Fathanah dalam pengurusan impor daging sapi. Termasuk pula Menteri Pertanian Suswono.

Fathanah didakwa bersama-sama mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menerima uang seberat Rp1.3 miliar dari keseluruhan Rp40 milar kucuran dana PT Indoguna Utama untuk merekomendasikan penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Selain itu, Fathanah juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, dan membelanjakan harta kekayaan yang nilainya mencapai Rp 34 miliar dan 89.321 dollar AS. Diduga harta tersebut berasal dari tindak pidana korupsi. @rizky

alexa
ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

FPPMB Tuntut Bupati Ngada Mundur

Metrotvnews.com, Bajawa: Forum Peduli Penegak Moralitas Bangsa (FPPMB), Kamis (18/10), melakukan aksi unjuk rasa.
 

Dengan dukungan massa sekitar 100 orang dan sesuai surat pemberitahuan Demo ke Mapolres Ngada, FPPMB berniat berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Ngada.

Forum yang dikoordinir oleh Yonas Mitha itu menuntut mundur Bupati Ngada, Marianus Sae, menyusul kasus asusila yang diduga dilakukan sang Bupati.

Namun pada saat bersamaan, pihak kepolisian Resort Ngadapun mengizinkan sekelompok massa tandingan berjumlah ratusan orang untuk melakukan aksi demonstrasi tandingan.

Akibatnya, kedua kelompok massa ini pun terlibat saling hujat. Substansi persoalan yang mau disampaikanpun menjadi kabur.

Koordinator FPPMB, Yonas Mitha, kepada Media Indonesia, Jumad (18/10) mengatakan, aksi demonstrasi yang mereka lakukan bertujuan jelas, menuntut mundur Bupati Marianus Sae karena sudah ada bukti-bukti sang Bupati menghamili pembantunya.

“Tuntutan kami jelas menuntut Bupati Marianus Sae mundur dari jabatannya sebagai Bupati karena terlibat masalah amoral. Kepemimpinan Bupati sudah tercoreng dan secara moral, tidak bisa dijadikan panutan. Mundur dari jabatan, adalah pilihan untuk menyelamatkan wajah pemerintahan dan masyarakat Ngada,” ujar Mitha.  

Namun, Mitha menjelaskan, pada saat bersamaan, kepolisian juga mengizinkan aksi demonstrasi tandingan. Diakatakan, aksi Demonstrasi tandingan tersebut dipimpin Don Bosco, adik Ketua DPRD Ngada, Kritoforus Loko.

“Pihak Bupati juga ada demo tandingan. Mereka memaki maki Forum yang menuntut mundur Bupati. Forum tersebut dipimpin Don Bosco, adik Ketua DPRD Ngada Kritoforus Loko.

Kubu ini juga menolak PAW ketua DPRD kendati yang bersangkutan sudah di berhentikan dari partai Golkar tanggal 16 juli 2013,” ujar Mitha.

Sementara itu, Dorthi, anggota DPRD Ngada, kepada Media Indonesia, menjelaskan, dirinya tidak habis pikir soal kinerja Kapolres Ngada yang mengijinkan aksi demonstrasi dari dua kubu yang bertentangan pada saat bersamaan.

“Saya pertanyakan, apa motivasi Kapolres Ngada yang mengijinkan aksi dua aksi demonstrasi yang dilakukan dua kubu secara bersamaan. Dan akibatnya, warga tidak dapat menyalurkan aspirasinya secara substantif. Yang terjadi adalah masyarakat kedua kubu terlibat aksi saling menghujat satu dengan lainnya. Arena halaman kantor Bupati Ngada berubah jadi arena saling serang antar kedua kubu. Kapolres Ngada harus bertanggungjawab atas insiden di halaman kantor Bupati Ngada. Beruntung tidak ada aksi saling serang secara fisik saat kedua kubu ini dipertemukan,” ujar Dorthi. (Alexander P Taum)

Editor: Asnawi Khaddaf

metrotvnews.com

Loyalis Anas Tuntut KPK Minta Maaf Padanya

Loyalis Anas Tuntut KPK Minta Maaf Padanya

Headline

Tri Dianto – ist

inilah.com, Jakarta – Salah satu loyalis Anas Urbaningrum tersinggung terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta KPK meminta maaf padanya.

Tri Dianto, salah satu loyalis Anas yang juga bekas Ketua DPC Demokrat Cilacap ini tersinggung dengan sikap KPK. Tri tersinggung lantaran KPK mengirimkan surat panggilan kepadanya ke rumah istri-istri Tri. Pengusaha muda ini memiliki tiga istri, dan KPK mengirimkan surat panggilan itu ke seluruh alamat istri Tri.

“Saya minta ke KPK untuk minta maaf masalah surat panggilan yang dikirim ke semua rumah istri-istri ku karena sudah mengganggu privasi dan kenyamanan keluargaku,” kata Tri, kepada inilah.com Kamis (17/10/2013).

Tri mengaku kecewa dengan sikap KPK ini. Pengurus ormas perhimpunan Pergerakan Indonesia (PI) yang didirikan Anas ini, mengancam KPK. Dia mengancam tidak akan memenuhi panggilan KPK yang dijadwalkan pada Jumat (18/10/2013) besok.

“Kalau KPK tidak minta maaf di media, saya besok hari Jumat tidak akan memenuhi panggilan KPK,” kata Tri.

Tri dimintai keterangan pada Jumat (18/10/2013) besok oleh KPK. Dia diminta memberi keterangan seputar kasus Hambalang dengan tersangka Anas Urbaningrum. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Antiklimaks Presiden SBY Soal Bunda Putri

    Antiklimaks Presiden SBY Soal Bunda Putri

  • Gatot Auditor Keuangan Kepolisian & TNI

    Gatot Auditor Keuangan Kepolisian & TNI

Inilah.com