Mahasiswa Banten: Tidak Bisa Buktikan Wawan Bersalah, Bubarkan KPK!



Serang – Mahasiswa Banten geram dengan berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang mulai ramai bermunculan sejak ditangkapnya Chaeri Wardhana alias Wawan, adik Gubernur Atut dalam dugaan kasus suap mantan hakim MK, Akil Mukhtar beberapa waktu lalu.

Salah satu yang paling keras adalah yang diungkapkan Nedi, Kordinator Komunitas Mahasiswa Soedirman (KMS) – 30 saat acara Gerakan Banten Bangkit yang diprakarsai budayawan Heri Hendrayana Harris atau lebih tenar disapa Gol A Gong, Sabtu (2/11/2013).

“Kalau sampai KPK tidak bisa membuktikan Wawan bersalah dan Atut sebagai koruptor, kami akan demo dengan isu bubarkan KPK,” ungkap Nedi di acara yang digelar di komunitas literasi Rumah Dunia, Kota Serang Banten.

Mahasiswa IAIN yang memang terkenal lantang menyuarakan berbagai dugaan kasus korupsi jauh sebelum Wawan tertangkap tangan KPK ini mengaku bersyukur dengan mulai bermunculannya berbagai dugaan praktik korupsi di Banten.

“Ketika Wawan tertangkap KPK, kami langsung sujud syukur. Kini berbagai dugaan praktik kongkalingkong korupsi di Banten mulai bermunculan juga kita semua patut syukuri. Dulu seperti ditutupi, tapi kami yakin Allah tidak mati,” paparnya.

Sementara itu, Gandung Ismanto, Dosen FISIP Univ. Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang turut hadir, mengingatkan bahwa reformasi mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN harus terwujud.

“Pasca reformasi, kita harus terus ingat bahwa yang kita tumbangkan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini amanat reformasi bahwa pemerintah yang bersih dari KKN harus terwujud,” tegas Gandung.

Guru Honorer Mencabuli Beberapa Siswinya, Dengan Modus Mengajak Ke Tempat Wisata. Simak selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 WIB hanya di Trans TV

(rvk/rvk)

google.co.id

Pemecatan Akil Tidak Pengaruhi Penyidikan KPK

Pemecatan Akil Tidak Pengaruhi Penyidikan KPK

Headline

Akil mochtar – inilah.com

inilah.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemecatan Akil mochtar oleh Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah, tidak mempengaruhi penyidikan.

“Domain KPK kan pidana. Itukan keputusan di MK. Saya kira tidak akan pengaruhi kasus Akil di KPK,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

MKH sendiri memutus Akil diberhentikan secara tidak hormat. Putusan itu didukung dengan sejumlah hasil pemeriksaan kode etik yang dilakukan MKH terhadap sejumlah saksi yang dipanggil.

Ditanya apakah KPK bakal meminta salinan putusan MK yang dibacakan siang tadi, Johan menampik.

“Kalau tidak diserahkan, kita nggak minta. Itu kan kode etik. Tapi kalau diserahkan pasti diterima,” imbuhnya.

Adapun soal apakah data yang dimiliki MKH juga bakal dikembangkan, Johan mengaku, hal itu bergantung apakah ada informasi yang detil dalam salinan putusan itu atau tidak.

“Jadi, nggak bisa kalau hanya bilang Akil menangani banyak perkara sengketa. Kecuali kesimpulan dalam putusan itu ternyata satu kaitannya misalnya karena apa, faktor apa,” tegasnya.‎[man]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Allegri Sebut Kaka Layak Jadi Starter

    Allegri Sebut Kaka Layak Jadi Starter

  • Mourinho: Saya Memang Tak Adil Pilih Pemain

    Mourinho: Saya Memang Tak Adil Pilih Pemain

Inilah.com

Golkar tidak Berharap Penetapan DPT Mundur Lagi

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Partai Golkar di DPR berharap penetapan dan rekapitulasi DPT tingkat nasional tidak mundur dari jadwal yang telah ditetapkan yakni 4 November 2014 mendatang.

“Jika pengumuman DPT terus mundur, pertanyaannya sampai kapan? Jika mundur terus memang masalahnya akan selesai? Kita tidak dapat berharap clear 100%,” ucap anggota Komisi II DPR RI Nurul Arifin saat berbincang, Jumat (1/11).

Pihaknya berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjalankan tahapan Pemilu sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah disusun sejak lama. Menurutnya, masih terdapat masyarakat berusia pemilih namun tidak terdaftar dalam DPT, maka bisa ditampung dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) hingga tiga hari menjelang pemungutan suara pada 9 April 2014.

“Persoalan DPT itu dinamis, setiap hari ada yang meninggal dan setiap hari pula (penduduk) usia 17 tahun bertambah. Oleh karena itu semua kekurangan itu diakomodir dalam UU 8/2012 dengan DPK itu,” tandasnya.

Kata dia lebih lanjut, jika pada tanggal 4 November dirasa tidak memungkinkan untuk dilakukan penetapan DPT tingkat nasional, maka pengunduran jadwal tersebut harus dijadikan penundaan terakhir.

“Ya, kalau harus mundur, itu harus dijadikan yang terakhir kalinya. Jangan masalahnya dibiarkan mengambang tanpa kepastian,” tutupnya. (Astri Novaria)

Editor: Edwin Tirani

metrotvnews.com

KSPI Nilai Upah Rp2,4 Juta tidak Layak untuk Hidup di Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) upah minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2,4 juta sangat tidak layak untuk hidup di Jakarta.

Presiden KSPI Said Iqbal dalam siaran tertulisnya menyebutkan, keputusan Gubernur Jokowi tentang upah minimum provinsi (UMP) tersebut telah mengembalikan rezim upah murah. Sebab, beberapa daerah lainnya akan terkena dampak negatif oleh keputusan itu.

Menurutnya, upah minimum Rp2,4 juta tidak layak untuk hidup di Jakarta, sebab biaya sewa rumah saat ini mencapai Rp600.000, biaya transortasi Rp500.000, dan biaya makan Rp990.000 (makan warteg).

Said Iqbal juga gubernur tidak memahami tentang penetapan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang digunakan untuk menghitung nilai upah minimum. Karena KHL yang diputuskan pemerintah sebesar Rp2,29 juta adalah nilai KHL 2013.

Oleh karena itu, ujarnya, KHL uyang diusulkan serikat pekerja sebesar Rp2.767.320 dari menghitung nilai KHL pada 2014 secara regresi, dan bukan 2013. (RO)

Editor: Patna Budi Utami

google.co.id

Loyalis Tidak Terima Ruhut Sindir Anas

Loyalis Tidak Terima Ruhut Sindir Anas

Headline

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul dan Anas Urbaningrum – (Foto : inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul nyaris berkelahi dengan salah satu kader ormas bentukan Anas Urbaningrum, Pergerakan Indonesia (PI), di dalam sebuah diskusi di Batam.

Kejadian itu bermula ketika kader PI tidak terima dengan pernyataan Ruhut di diskusi tersebut yang kembali menyinggung soal kesediaan Anas yang siap digantung di Monas jika terbukti menerima uang dari proyek pembangunan kompleks olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Salah satu pengurus PI Sri Mulyono mengakui adanya insiden tersebut yang hampir berujung keributan dengan Ruhut. Ia menjelaskan insiden itu telah selesai pada saat itu juga sehingga tidak ada lagi masalah.

Dia menyebut kader PI yang sempat akan berkelahi dengan Ruhut adalah Andy Subiakto. Ia tidak mau merinci soal siapa dan posisinya Andy di PI. “Ya (ada perselisihan) sedikit sama Andy Subiakto, tapi sudah selesai,” kata Sri Mulyono saat dikonfirmasi.

Sebagaimana diberitakan, Ruhut Sitompul hampir baku hantam dengan anggota ormas bentukan Anas Urbaningrum, Pergerakan Indonesia (PI). Kejadian ini terjadi saat Ruhut menjadi pembicara di dalam sebuah diskusi di Batam, kemarin malam.

“Aku bilang Anas, gara-gara kau ngomong digantung di Monas aku dikirimi tali gantungan untuk dikasih ke kau. Eh mereka nggak diterima,” kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (1/11/2013). [rok]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Emha Ainun Nadjib Doakan KPK Bubar

    Emha Ainun Nadjib Doakan KPK Bubar

  • AKP MS Dinonaktifkan Sebagai Kapolsek

    AKP MS Dinonaktifkan Sebagai Kapolsek

Inilah.com

Marzuki Alie: SBY dan Ibas tidak Bisa Dipanggil atas Permintaan Saksi

Metrotvnews.com, Purwokerto: Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan soal pemanggilan Presiden SBY dan Ibas menjadi urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan bukan permintaan seorang saksi.

“Tidak bisa seorang yang memberikan kesaksian meminta seseorang untuk diperiksa dalam sebuah,” kata Marzuki menanggapi pernyataan mantan Ketua Cabang Partai Demokrat Cilacap Tri Dianto bahwa SBY dan Ibas perlu dipanggil untuk bersaksi terkait kasus Hambalang. Menurut Tri, waktu itu Ibas sebagai panitia pengarah dan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina.

“Tidak bisa dong  (memanggil seseorang). Memang dia (Tri) Ketua KPK? Dia itu siapa? Pemanggilan seseorang harus berdasarkan data dan fakta. Dan itu menjadi kewenangan KPK,” ujar Marzuki saat berada di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jumat (1/11).

Menurutnya, pemanggilan seseorang tidak dapat dilakukan hanya karena pernyataan seseorang saksi. Sebab, yang memiliki kewenangan memanggil nadalah KPK dan pemanggilan tersebut harus didasarkan data dan fakta. “Seperti saya yang memberikan kesaksian soal gedung,” ujarnya.

Marzuki juga mengatakan, sewaktu dirinya dipanggil, memang mengetahui soal pembangunan gedung. “œWaktu itu saya bersaksi bahwa pembangunan gedung saya setop, karena ada permainan,” katanya. (Liliek Dharmawan)

Editor: Patna Budi Utami

metrotvnews.com

Pemimpin perlu belajar tidak nyombongkan perjuangan, Bro!

LENSAINDONESIA.COM: Di tengah riuhnya aksi demo buruh menuntut kenaikan upah, Anggota Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Ahmad Mubarok berpandangan rakyat semakin kritis untuk memilih pimpinan. Rakyat tidak akan mempermasalhan Capres 2014 dari kalangan tua atau muda. Yang diutamakan adalah pimpinan arif.

Karenanya, Mubarok berpendapat seseorang semakin ambisius bisa maju Capres, maka semakin tidak terpilih.

Baca juga: Achmad Mubarok: PPI itu pengamen jalanan, Demokrat jangan takut dan Anas Urbaningrum masih kader Demokrat, wajar disindir SBY

“Seharusnya para calon pemimpin negara ini, harus belajar dari pendiri negeri ini. Waktu mereka mendirikan negara ini, mereka tidak menyombongkan perjuangan mereka (Bro!),” kata Ahmad Mubarok, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Mubarok menyontohkan, sepak terjang Abu Rizal Bakrie yang mendeklarasi diri menjadi Capres sejak awal. Padahal, semakin cepat mendeklarasikan diri menjadi Capres, maka semakin kecil peluangnya menjadi presiden.

“Capres tersebut akan ditembak terus. Kalau orang belum mendeklarasikan diri, mungkin malah bisa menang karena tidak diketahui keburukannya,” tandasnya. @endang

 

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com