Kasus Flu Burung, Orang Dekat Istana Terlibat?

Kasus Flu Burung, Orang Dekat Istana Terlibat?

Headline

Inilah.com

inilah.com, Jakarta – Kasus flu burung dalam perkembangannya menguap. Ini bertolak belakang dengan kasus Hambalang yang telah menetapkan beberapa tersangka. Mengapa kasus ini stagnan?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah usai melakukan pemeriksaan terhadap kasus fu burung dengan nomor 10/HP/XIX/06/2012 tertanggal 6 Juni 2012. Tidak hanya itu, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI juga telah melakukan analisa atas laporan hasil pemeriksaan BPK.

Namun, kasus flu burung yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 347 miliar lebih ini tidak mengalami kemajuan berarti. Hal ini pula yang membuat keheranan Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso. “Saya tidak tahu apakah kasus flu burung ini tidak menjadi prioritas oleh KPK,” kata Sumarjati saat dihubungi, Kamis (23/1/2013)

Menurut dia, kasus flu burung ini lebih besar kerugiannya dibanding kasus Hambalang. Dalam kasus ini Kementerian Kesehatan tidak mengusulkan tapi dari Bio Farma mengusulkan ke Bappenas, didukung oleh rekanan dalam kepengurusan anggarannya. “Setelah mendapat anggaran, Kementerian Keuangan memberitahukan ke Kemenkes,” tambah Sumarjati

BAKN kata Sumarjati berencana akan memanggil pihak Kementerian Kesehatan. Langkah ini ditempuh, kata politisi Partai Gerindra ini, karena hingga saat ini tidak ada tindak lanjut nyaata baik di pimpinan DPR maupun Komisi IX DPR. “BAKN akan undang Kemenkes,” cetus Sumarjati.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Yani mengatakan lambatnya penanganan kasus flu burung bisa saja terkait dengan keterlibatan lingkar dalam Istana Kepresidenan dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara miliaran rupiah ini. “Informasi yang saya dapat A1, ada pejabat tinggi negara ini tentunya bukan presiden, pembantu presiden, level menteri yang mengintervensi KPK,” kata Yani.

Menurut dia, seharusnya, kasus flu burung dapat segera ditingkatkan ke penyidikan dan sudah menetapkan para tersangkanya. Menurut dia, dari informasi yang ia peroleh, KPK ragu-ragu melakukan penyidikan kasus flu burung karena ada keterlibatan pejabat tinggi dalam perkara ini. “Dari informasi yang saya peroleh, ada kerabat pembantu presiden yang terlibat dalam kasus ini,” tuding Yani.

Yani menegaskan tidak ada satupun pihak di negeri ini yang kebal oleh hukum. Prinsip equality before the law, kata Yani, harus ditegakkan dalam mengusut kasus flu burung. “Jadi kalau memang KPK tidak menetapkan tersangka, maka KPK menyediakan dirinya untuk diintervensi, atau KPK membuka dirinya untuk diintervensi dan mereka rela untuk diintervensi,” tegas Yani.

Ketua Panitia Kerja Flu Burung DPR RI Novariyanti Yusuf mengatakan pihaknya pada pekan depan akan menggelar rapat untuk membahas hasil kunjungan ke lapangan ke Bandung dan Surabaya. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat dikonfirmasi ihwal kasus flu burung tidak merespons pesan yang dikirim inilah.com.

Jika membandingkan kasus Hambalang dan kasus Flu Burung memang tampak terjadi perbedaan perkembangan penanganan kasusnya. Kasus Hambalang yang dikait-kaitkan sejumlah elit Partai Demokrat lebih mendapat atensi dari KPK ketimbang kasus Flu Burung yang secara kerugian negara jauh lebih besar dari kasus Hambalang. Apakah karena ada keterlibatan kerabat pembantu presiden di Kabinet SBY? Entahlah, biar waktu yang menjawabnya.

Rekomendasi Untuk Anda


  • Lampard Disarankan Pindah ke Klub Ini

    Lampard Disarankan Pindah ke Klub Ini

  • Investor Berlibur, IHSG Mendatar

    Investor Berlibur, IHSG Mendatar

CALEG DPRD JAKARTA TIMUR / DKI 3 PMB Hj.LENDA ARIYATI BcAk.:SKANDALYAHYA ZAINI ANGGOTA DPR RI DENGAN MARIA EVA, SALAH SATU AKIBAT ARTIS TERLIBAT DENGAN PARTAI, BAGAIMANA BISA MEMPERBAIKI MORAL BANGSA JIKA TRAGEDI MORAL DARI ANGGOTA DPR SENDIRI?

CALEG DPRD JAKARTA TIMUR / DKI 3 PMB Hj.LENDA ARIYATI BcAk.:SKANDALYAHYA ZAINI ANGGOTA DPR RI DENGAN MARIA EVA, SALAH SATU AKIBAT ARTIS TERLIBAT DENGAN PARTAI, BAGAIMANA BISA MEMPERBAIKI MORAL BANGSA JIKA TRAGEDI MORAL DARI ANGGOTA DPR SENDIRI?


Click: lendaariyati.wordpress.com untuk KENAL LEBIH TELITI dengan Hj.LENDA ARIYATI BcAk,CALON LEGISLATIF DPRD JAKARTA TIMUR, DPRD JAKTIM PMB / DKI 3 DAPIL III,PARTAI MATAHARI BANGSA,INTISARIKAN FOTO MESRA/SKANDAL YAHYA ZAINI ANGGOTA DPR RI PARTAI GOLKAR / PG YANG DISIARKAN SCTV.

Nazaruddin menduga Ketua Komisi XI DPR RI Olie terlibat Hambalang

LENSAINDONESIA.COM: Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin, kembali berkicau perihal kasus Hambalang. Kali ini dia menyebut Ketua Komisi XI DPR RI Olie Dondokambey yang diduga terlibat dalam kasus Hambalang adalah seorang yang kebal hukum.

“Dalam kasus Hambalang yang terima duit paling banyak itu adalah orang DPR yang kebal Hukum. Namanya Olly Dondokambey,”ujarnya saat meninggalkan gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jum’at (25/10/2013).

Baca juga: Ramadhan Pohan diperiksa KPK terkait Hambalang dan Bagir Manan: Akil Mochtar sia-siakan kesempatan bela diri

Sebelumnya, KPK telah menggeledah tiga rumah yang diduga milik Olly Dondokambey. Namun, hanya satu rumah Olly yang beralamat di Jalan Reko Bawah, Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, yang berhasil digeledah penyidik.

Sementara, dua rumah lagi yang beralamat di Jalan Manibang, Kelurahan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, batal digeledah tim penyidik. Rumah tersebut ternyata milik mertua atau keluarga sang Bendahara Umum PDIP tersebut.

Penyidik menyita dua meja dan empat kursi yang tergolong barang unik. KPK belum mengumumkan secara gamblang, apakah benda-benda yang ditaksir bernilai puluhan juta rupiah, berasal dari gratifikasi proyek Hambalang atau bukan. Namun, sejauh ini, barang-barang tersebut sudah diamankan penyidik. @kiki hartawan.

alexa
ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Robert Tantular Bantah Terlibat Bailout Bank Century

Robert Tantular Bantah Terlibat Bailout Bank Century
Robert Tantular (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta : Mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular, mengaku tidak terkait dengan dana talangan senilai Rp 6,7 triliun. Dia mengklaim terdapat kesalahan prosedur dalam menerapkan tindak pidana umum perbankan kepadanya.

“Perkara saya itu tidak ada yang termasuk Rp 6,7 triliun. Nah, ini yang perlu dimengerti. Jadi Rp 6,7 triliun dicairkan itu saya sudah ditahan di Mabes Polri,” katanya saat dijumpai di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Robert yang juga terdakwa kasus bailout Bank Century ini justru mempertanyakan ke mana dana Rp 6,7 triliun itu mengalir. Lantaran, dirinya tidak pernah mengajukan dana talangan sebesar itu untuk menyelamatkan Bank Century dari kebangkrutan.

“Makanya saya minta bantuan KPK untuk diperjelas. Uangnya diberikan siapa dan tanggung jawabnya di mana, jangan dicampuradukkan semua,” tegasnya.

Selain itu, Robert menjelaskan bahwa dirinya juga tidak mengetahui asal muasal permintaan uang sebesar Rp 1 triliun oleh direksi Bank Century kepada pemerintah. Padahal, ketika itu sebagian direksi sudah dipecat karena bank menjelang pailit atau kebangkrutan.

“Bagaimana direksi Bank Century meminta Rp 1 triliun tapi setelah direksi dipecat, komisaris dipecat, dan saya ditahan di Mabes Polri bisa keluarnya Rp 6,7 triliun. Nah ini yang mesti diungkapkan terus,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Tim Pengawas Bank Century, siang tadi rencananya akan menghadirkan paksa mantan Deputi Senior Bank Indonesia, Budi Mulya, untuk dikonfrontir dengan Robert Tantular dalam rapat bersama timwas di Gedung DPR. Pemanggilan paksa itu dilakukan karena Budi selalu mangkir dari 2 panggilan sebelumnya.

Namun, setelah ditunggu-tunggu tersangka kasus Bank century itu tak juga hadir dan hanya Robert Tantular yang hadir. Akibatnya, rencana untuk mengkonfrontir antara Budi Mulya dengan Robert Tantular oleh Timwas Century ditunda hingga masa persidangan mendatang.

“Tadi setelah kita terima penjelasan kawan-kawan Mabes Polri, ada miskomunikasi saja. Intinya Polri tetap hargai tugas kewenangan DPR sesuai UU MD3 (MPR,DPR,DPD, dan DPRD), bahwa akan memanggil Budi Mulya pada kesempatan pertama masa sidang periode depan, jadi Mabes Polri akan hadirkan paksa Budi Mulya,” kata Anggota Timwas Century, Bambang Soesatyo. (Ado)

liputan6.com

Pejabat eselon empat terlibat suap restitusi pajak

(ANTARA News) – Dua mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam kasus suap pengurusan restitusi pajak tadinya merupakan pegawai eselon empat di jajaran Kementerian Keuangan.

“Kedua eks pegawai merupakan pejabat eselon empat, kepala seksi di salah satu kantor pelayanan pajak di Jakarta,” kata Inspektur Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Rahman Ritza di Jakarta, Selasa malam.

Keduanya juga bertugas sebagai pemeriksa di mana mereka membantu wajib pajak dalam pengurusan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran) pajak.

Dalam kasus suap senilai Rp1,6 miliar itu, dua mantan pegawai pajak, DT dan TH, terbukti menerima suap dari B, Komisaris PT Surabaya Agung Industry Pulp and Paper (SAIPP), untuk permintaan restitusi pajak perusahaan sepanjang periode 2005-2007.

“Saya periksa perusahaan ini dengan berkas dari dalam. Ternyata prosedur ini, itu, tidak dilakukan, tapi dikasih restitusinya. Terus ada aliran uang (ke pegawai pajak),” jelasnya.

Rahman juga memaparkan saat wajib pajak mengajukan permintaan restitusi, kedua mantan pegawai pajak itu tidak menangani dengan benar.

“Jadi dimudahkan. Misal saat dia memeriksa `balance sheet`-nya seharusnya diperiksa aliran piutangnya, tapi tidak dia periksa. Pokoknya main setuju saja,” katanya.

Dengan demikian, tindakan wajib pajak perusahaan yang memberikan sejumlah uang sebagai upaya suap kepada pegawai pemerintah ditengarai kepolisian sebagai tindak pidana.

Rahman menegaskan kedua mantan pegawai itu telah dikenai sanksi kepegawaian berupa pemberhentian dengan tidak hormat sejak Desember 2012 akibat penyimpangan pengurusan restitusi pajak.

“Jadi laporan kami ke Bareskrim merupakan langkah hukum yang kami tempuh untuk memberikan sanksi pidana terhadap keduanya, setelah sebelumnya mereka dikenakan sanksi administrasi di institusinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri menangkap dan menahan tiga tersangka kasus suap pengurusan restitusi senilai Rp21 miliar di dua tempat berbeda di Jakarta, Senin (21/10) sekitar pukul 05.30 WIB.

Atas perbuatannya, ketiganya dijerat Pasal 5, 11, 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan 6 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. (A062/Z002)

google.co.id

Nasdem Pecat Caleg Terlibat Narkoba

  Ketua Umum Nasdem Surya Paloh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem memberhentikan dengan tidak hormat Zachbidien Jis Habie, caleg DPR NasDem untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan (Sulsel) yang terlibat kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.

Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (9/10), menyatakan pemecatan kader itu karena tertangkap polisi saat sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah di Kompleks PAM Kota Makassar, Sulsel, Selasa (8/10) sore.

“Saya telah berulangkali menegaskan tidak ada toleransi maupun pembelaan apapun terhadap kader apalagi seorang caleg yang kedapatan menggunakan narkoba. Saya sebagai ketua umum partai memecat yang bersangkutan dengan secara tidak hormat,” tegas Paloh.

Ia mengaku sangat terkejut dan menyesalkan adanya caleg NasDem yang terjerat kasus narkoba. Oleh karena itu Paloh meminta aparat kepolisian memproses Zachbidien sesuai hukum yang berlaku. “Saya berharap kasus ini dapat segera dituntaskan tanpa ada yang disembunyikan,” ujar Paloh.

Pendiri Partai NasDem ini kembali mengingatkan agar jangan ada lagi kader dan para caleg NasDem yang berulah hingga bisa mencoreng nama baik partai. “Marilah kita semua tanpa terkecuali, bersikap, bertindak, dan bergaul antarsesama di masyarakat tanpa membuat jatuh harga diri pribadi dan partai,” papar Paloh.

Sebelumnya, Ketua DPP NasDem yang juga Koordinator Wilayah Sulsel Akbar Faizal membenarkan Zachbidien ditangkap saat sedang menghisap sabu, di sebuah rumah di Jalan Sam Ratulangi, Makassar, Selasa siang.

Akbar mengaku sangat kecolongan dengan adanya peristiwa tersebut, mengingat proses rekrutmen caleg yang telah dilakukan sangat ketat termasuk dalam hal kemungkinan caleg adalah pengguna narkoba. “NasDem melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangkaian tes yang telah dilakukan kepada semua kadernya,” katanya.

Republika.co.id