Putri Korban Puting Beliung Terima Beasiswa UM Magelang

Universitas Muhammadiyah Magelang

MAGELANG — Redika Titiana Putri mendapatkan beasiswa dari Universitas Muhammadiyah (UM) Magelang, Senin (16/3). Rektor UM Magelang Eko Muh Widodo menyerahkan secara simbolis beasiswa kepada putri almarhum Bambang Triyono (48) itu.

Ayah Redika meninggal akibat angin puting beliung, akhir Februari lalu. Redika sekarang ini tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UM Magelang semester 2 dengan IPK 3,90.

Menurut Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum UM Magelang, Nuryanto, beasiswa mahasiswa korban bencana alam tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 013/KEP/II.3.AU/C/2015 tanggal 9 Maret 2015. Beasiswa itu diberikan selama Redika menjadi mahasiswa di UM Magelang dengan persyaratan. “Beasiswa berupa pembebasan SPP tetap, SPP Variabel (SKS), selama yang bersangkutan dapat mempertahankan IPK minimal 3,25,” kata Nuryanto.

Saat memberikan beasiswa, Rektor UM Magelang menyampaikan duka cita atas musibah yang menimpa ayah Redika. “Beasiswa yang disampaikan merupakan salah satu bentuk kepedulian UM Magelang atas keberlanjutan studi dari saudari Redika Titiana Putri, seorang mahasiswi yang memiliki kemampuan akademik sangat baik sehingga perlu untuk terus di-support. Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga,” kata Rektor.

Redika merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ibunya, Puji Aningsih, menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian UM Magelang, sehingga dapat meringankan biaya kuliah putrinya. “Semoga Redika lebih bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan studinya,” kata Puji.

republika.co.id

Nasional | Gerindra Terima dengan Tangan Terbuka Jika Hary Tanoe Ingin Bergabung



Jakarta – Mantan Ketua Dewan Pakar Hary Tanoesoedibjo (HT) resmi mengundurkan diri. Partai Gerindra menerima dengan ‘tangan terbuka’ untuk Hary Tanoe jika ingin bergabung.

“Gerindra, kalau Pak Hary menyatakan ingin bergabung menyatakan minatnya, pada prinsipnya menerima dengan tangan terbuka. Mengucapkan selamat datang, kalau bergabung dengan partai kami,” ujar Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, saat berbincang, Senin (21/1/2013).

Muzani mengatakan Hary Tanoe sudah menunjukkan dalam proses politiknya yang singkat untuk membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu Gerindra mengapresiasi sikap Hary Tanoe selama ini.

“Beliau punya talenta, punya gagasan yang cukup baik. Tidak banyak pengusaha yang memiliki kepedulian seperti beliau,” ungkapnya.

Meski begitu, Gerindra sejauh ini belum akan melakukan komunikasi dengan Hary Tanoe. Muzani juga tidak tahu apakah sudah ada komunikasi antara Hary Tanoe dengan kader gerindra lainnya.

“Saya ngga tahu komunikasinya dengan siapa, dan kapan. Karena baru sore ini Pak Hary menyatakan mundur. Kita pasif saja,” imbuhnya.

Bos MNC Hary Tanoesoedibjo tak mundur sendirian dari Partai Nasional Demokrat (NasDem). Mereka adalah sederet politikus muda yang sudah membanting tulang meloloskan Partai NasDem melewati verifikasi parpol peserta Pemilu 2014 di KPU. Mereka adalah Sekjen Partai Nasional Demokrat Ahmad Rofiq, Wakil Sekjen Partai Demokrat Syaiful Haq, dan Ketua DPP Partai NasDem Endang Tirta.

(mpr/mpr)

DPRD DKI: Buruh Harus Terima UMP Rp 2,4 Juta

 Ribuan buruh melakukan aksi mogok kerja di kawasan industri EJIP Cikarang, Jawa Barat, Jumat (1/11).  (Republika/ Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — DPRD DKI Jakarta menyatakan, buruh harus bisa menerima hasil UMP yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab, mekanisme penentuan UMP sudah dilakukan sesuai perundang-undangan, yaitu melalui rapat di Dewan Pengupahan.

“Apapun hasilnya harus dijunjung tinggi,” ujar Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, Sabtu (2/11).

Rio berkata, cita-cita buruh yang ingin meningkatkan kesejahteraan harus tetap diperjuangkan. Sebab, menurut politikus PDI Perjuangan ini, pemerintah harus menghapuskan segala bentuk peraturan yang memberatkan rakyat. Misalnya, biaya-biaya perizinan dan pungutan.

Selain itu, lanjut masih kata Rio, pemerintah juga harus memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, seperti jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan. Sehingga, kesejahteraan buruh bisa semakin meningkat.

“UMP tidak akan terus menjadi polemik jika pemerintah SBY mampu memberikan seluruh jaminan sosial untuk pekerja,” tutupnya.

google.co.id

Kepala Polda Papua bantah terima dana bantuan sosial

(ANTARA News) – Kepala Polda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian, menegaskan, tidak pernah menerima dana bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Papua.

“Saya akan meminta anggota untuk menyelidiki kasus tersebut apakah ada indikasi korupsi atau tidak,” kata dia, di Jayapura, Jumat.

Menurut dia, selama dia menjabat dana yang diterima hanyalah dana pengamanan saat Pilkada gubernur Papua 2012 lalu dan itu merupakan dana hibah.

Ketika ditanya lebih lanjut tentang Polda Papua yang juga menerima dana bantuan sosial, Karnavian mengatakan akan menyelidiki terlebih dahulu.

Selain Polda Papua, dana bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Papua juga menyeret sejumlah lembaga dan organisasi serta perorangan.

Bahkan tercatat 10 anggota DPRD Papua juga menerima dana tersebut dengan berbagai keperluan antara lain untuk pendidikan, beli hewan kurban, perbaiki rumah, hingga pulang kampung.

Beberapa anggota dewan yang ditemui secara terpisah mengaku telah menggembalikan dana yang diterima, antara lain Pdt Simare-mare dan Yunus Wonda, sedangkan yang lain dalam tahap proses pengembalian.

google.co.id

Loyalis Tidak Terima Ruhut Sindir Anas

Loyalis Tidak Terima Ruhut Sindir Anas

Headline

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul dan Anas Urbaningrum – (Foto : inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul nyaris berkelahi dengan salah satu kader ormas bentukan Anas Urbaningrum, Pergerakan Indonesia (PI), di dalam sebuah diskusi di Batam.

Kejadian itu bermula ketika kader PI tidak terima dengan pernyataan Ruhut di diskusi tersebut yang kembali menyinggung soal kesediaan Anas yang siap digantung di Monas jika terbukti menerima uang dari proyek pembangunan kompleks olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Salah satu pengurus PI Sri Mulyono mengakui adanya insiden tersebut yang hampir berujung keributan dengan Ruhut. Ia menjelaskan insiden itu telah selesai pada saat itu juga sehingga tidak ada lagi masalah.

Dia menyebut kader PI yang sempat akan berkelahi dengan Ruhut adalah Andy Subiakto. Ia tidak mau merinci soal siapa dan posisinya Andy di PI. “Ya (ada perselisihan) sedikit sama Andy Subiakto, tapi sudah selesai,” kata Sri Mulyono saat dikonfirmasi.

Sebagaimana diberitakan, Ruhut Sitompul hampir baku hantam dengan anggota ormas bentukan Anas Urbaningrum, Pergerakan Indonesia (PI). Kejadian ini terjadi saat Ruhut menjadi pembicara di dalam sebuah diskusi di Batam, kemarin malam.

“Aku bilang Anas, gara-gara kau ngomong digantung di Monas aku dikirimi tali gantungan untuk dikasih ke kau. Eh mereka nggak diterima,” kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (1/11/2013). [rok]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Emha Ainun Nadjib Doakan KPK Bubar

    Emha Ainun Nadjib Doakan KPK Bubar

  • AKP MS Dinonaktifkan Sebagai Kapolsek

    AKP MS Dinonaktifkan Sebagai Kapolsek

Inilah.com

Akil Mochtar Bantah Terima Suap di Pemilu Kada Kota Serang

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus Ketua nonaktif Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus tersangka dugaan menerima suap dalam berbagai sengketa Pemilihan Kepala Daerah (pemilu kada) miliaran rupiah, Akil Mochtar kembali muncul.

Kali ini, mantan politikus partai Golkar itu dilaporkan Direktur Lembaga Kebijakan Publik Tangerang Ibnu Jandi ke KPK. Terkait adanya aliran dana gratifikasi ke rekening Akil senilai Rp3 miliar. Uang tersebut diendus sebagai gratifikasi dalam sengketa Pemilju Kada Kota Tangerang beberapa bulan lalu.

Pengacara Akil, Tamzil Sjoekoer saat dihubungi, Senin (21/10), mengatakan, kliennya membantah keras uang tersebut masuk ke rekeningnya.

“Pak Akil membantah keras dan menjamin tentang gratifikasi itu tidak ada. Kami sudah tanyakan berulang kali karena ini bagian tugas kami untuk mengantisipasi,” jelasnya.

Namun, menurut Tamzil laporan tersebut bisa saja terjadi sejauh KPK memiliki bukti yang cukup. (Sri Utami)

Editor: Edwin Tirani

metrotvnews.com

Chairunnisa Masih Terima Gaji dari DPR

Chairunnisa (kanan).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Anggota Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Chairunnisa masih menerima gaji meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi.

“Masih, masih menerima gaji,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Winantuningtyastiti, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Senin.

Winantuningtyastiti memenuhi panggilan KPK untuk menjadi saksi atas Chairunnisa. Dari pemeriksaan selama tujuh jam, ia mengaku dicecar pertanyaan terkait Chairunnisa sebagai anggota DPR seperti soal pengangkatannya, gajinya, bidang kerjanya, dan lainnya. “Soal pengangkatannya, undang-undang kode etik itu saja lah ya,” ujarnya.

Tim Penyidik KPK telah menggeledah kantor Chairunnisa di lantai 14 Gedung DPR, Kamis (3/10). Dalam penyidikan yang berlangsung sejak pukul 17.00 WIB hingga 21.00 WIB itu, penyidik KPK membawa tiga kardus dari wanita berkerudung tersebut.

Sebelumnya Chairunnisa dikenal juga sebagai Bendahara Majelis Ulama Indonesia. MUI lantas mencopot jabatannya setelah terseret kasus suap pengurusan sengketa pilkada di MK.

Ini bukan pertama kalinya Chairunnisa berurusan dengan KPK. Namanya pernah mencuat ketika terjadi kasus korupsi pengadaan Alquran yang melibatkan politikus Golkar di Komisi Agama Zulkarnaen Djabar.

Chairunnisa yang saat itu masih menjadi Wakil Ketua Komisi Agama beberapa kali diminta menjadi saksi oleh KPK. Chairun Nisa yang merupakan anggota Komisi II DPR diciduk KPK di saat menyambangi rumah Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar bersama pengusaha Cornelis Nhalau. Ia bersama Akil ditetapkan sebagai tersangka penerima suap sementara Cornelis ditetapkan sebagai pemberi suap.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut KPK juga menyita barang bukti uang 284.050 dolar Singapura dan 22.000 dolar AS yang dimasukkan dalam beberapa amplop cokelat. Total uang jika dihitung dalam rupiah berjumlah Rp3 miliar.

Selain itu, dalam kasus tersebut KPK juga menciduk Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah Hambit Bintih yang diduga sebagai pemberi suap.

Republika.co.id