Indonesia Dapatkan Dana Hibah Rp 778 M dari Swiss

Jakarta – Pemerintah Swiss melalui Swiss State Secretariat For Economic Affairs (SECO) atau Sekretariat Negara Swiss Bidang Ekonomi memberikan dana hibah kepada pemerintah Indonesia sebesar US$ 80 juta (Rp778,4 miliar).

Duta Besar Swiss untuk Indonesia Heinz Walker Nederkoorn mengatakan dana hibah yang akan diberikan pemerintah Swiss ini akan digunakan untuk pengembangan pariwisata, mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta mengembangkan green economy. Menurutnya pemberian dana hibah ini merupakan salah satu bentuk strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perekonomian.

Lebih lanjut Nederkoorn mengatakan kerjasama dalam bidang pembangunan ekonomi Indonesia ini akan berlangsung selama 3 tahun yaitu dari 2013-2016.

“Kami sangat senang membantu pemerintah Indonesia dalam mengembangkan perekonomian terutama berkaitan dengan isu isu mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan UKM,” ujar Nederkoorn dalam acara “Launching SECO Indonesia Country Strategy 2013-2016” di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (2/5).

Dana hibah sebesar US$ 80 Juta ini akan direalisasikan dalam berbagai macam bentuk program. Menurut dia dalam hal pengembangan pariwisata, pemerintah Swiss akan membantu pengembangan pariwisata di Flores melalui proyek “Regional Tourism Development Beyond Bali”. Proyek ini akan dilakukan pada tahun 2013 dengan nilai 5 Juta franc Swiss.

Nederkoorn menambahkan sedangkan untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah Swiss akan membuat program “Pengolahan Cokelat atau Cocoa” yang akan dikembangkan di Aceh. Dia menjelaskan produk olahan dari cokelat ini nanti akan didistribusikan melalui UKM. Dia mengatakan program ini secara tidak langsung akan dapat mengurangi angka kemiskinan di Aceh terutama bagi kaum wanita di usia matang.

Sementara itu untuk pembangunan green economy, pemerintah Swiss akan mengajak pemerintah Indonesia untuk menerapkan konsep green building dengan tujuan untuk mencegah terjadinya efek gas rumah kaca.

“Dana Hibah yang kami berikan ini adalah dana hibah fase kedua tidak sampai 2016, dan difokuskan kepada program yang akan berjalan, kemungkinan kami akan berikan dana hibah lagi setelah melihat progress dari program sebelumnya,” ungkap dia

Dalam kesempatan sama, Deputi Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kennedy Simanjuntak mengatakan kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah Swiss ini akan berlanjut di beberapa program atau strategi.

Menurut Kennedy kerjasama ini meningkatkan perdagangan dan investasi serta meningkatkan pengelolaan keuangan publik juga menjadi program prioritas pemerintah Indonesia dalam waktu dekat ini.

“Kami ingin kerjasama dengan Pemerintah Swiss ini berjalan dengan lancar karena dengan mendapatkan bantuan hibah ini membuat pemerintah harus bisa bekerja keras dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang stabil,” ujarnya.

Google.co.id

Swiss buka kantor kunsulat di Makassar

(ANTARA News) – Pemerintah Swiss segera membuka kantor konsulat di Makassar untuk memperkuat hubungan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.

“Pembukaan kantor di Makassar diharapkan pada medio 2013, setelah mendapatkan izin dari Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar,”kata Dubes Swiss untuk Indonesia HeinznWalker-Nederkoorn pada pertemuan dengan Walikota Makassar H Ilham Arief Sirajuddin, di Makassar, Kamis.

Menurut dia, pemilihan pembukaan kantor di kota berjulukan “Anging Mammiri” ini dengan beberapa pertimbangan di antaranya karena pertumbuhan ekonomi Makassar sangat pesat, bahkan pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ke depan kerjasama untuk pengembangan industri kerajinan tangan juga akan dilakukan di Makassar, Sulsel, dan Wakatobi, Sultra,” katanya.

Mengenai kantor konsulat Swiss di Indonesia, dia mengatakan, selain di Jakarta, juga terdapat kantor perwakilan di Bali dan menyusul Makassar dan Surabaya pada pertengahan 2013.

google.co.id

PPI Swiss prihatin masalah korupsi di Indonesia

(ANTARA News) – Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Swiss merasa prihatin dengan masalah korupsi di Indonesia yang semakin serius dan dapat menjadi kendala dalam percepatan pembangunan di Indonesia.

Di tahun 2012, indeks persepsi korupsi menempatkan Indonesia pada rangking 118 dari 176 negara di dunia, demikian hasil diskusi yang diadakan PPI Swiss, ujar Muhammad Budiman Wiriakusumah, Pensosbud KBR Bern kepada ANTARA London, Selasa.

Memanfaatkan kedatangan pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Rimawan Pradiptyo di Swiss, PPI Swiss dan KBRI Bern mengelar diskusi membahas masalah tentang korupsi yang menjadi perhatian khusus negara Indonesia.

Diskusi yang dipandu Ketua PPI Swiss Mahir Pradana dan dihadiri oleh mahasiswa Indonesia dan mahasiswa asing di Bern dan Zurich, Rimawan memaparkan berbagai penemuan tentang korupsi di Negara berkembang, terutama di Indonesia.

Materi tersebut memancing beberapa pertanyaan dari peserta yang sebagian besar mahasiswa, terutama tentang cara penanggulangan dan pencegahan korupsi yang sudah merasuk ke bagian-bagian masyarakat Indonesia.

Menurut Doctor, Economics dari University of York , Inggris, korupsi masalah serius dan menjadi kendala bagi percepatan pembangunan di Indonesia. Di tahun 2012, indeks persepsi korupsi menempatkan Indonesia pada rangking 118 dari 176 negara di dunia.

Dikatakannya meski terjadi peningkatan peringkat, terutama sejak adanya KPK dan reformasi birokrasi, namun peningkatan peringkat ini terjadi sangat lambat. Hal ini mengindikasikan kompleksitas masalah korupsi yang ada di Indonesia yang dihadapi saat ini.

Salah satu sumber kompleksitas korupsi adalah fakta adanya evolusi dari praktik korupsi yang terjadi akibat adanya perubahan konstelasi politik.

Di Era Orde Baru, korupsi cenderung terkonsentrasi di pemerintah Pusat, dengan birokrat sebagai pelaku utama. Namun di era reformasi dan otonomi daerah, korupsi tidak saja menjalar ke daerah, tetapi juga struktur pelaku bergeser dan melibatkan politisi baik di pusat maupun di daerah.

Dikatakannya kompleksitas korupsi di Indonesia dapat dilihat dari intensitas dan extensivitas korupsi yang terjadi. Teknik korupsi yang terjadi di Indonesia dapat dikatakan sangat canggih dan pada banyak kasus tidak dapat dijumpai di negara lain.

Fenomena makelar kasus dan joki narapidana korupsi merupakan teknik korupsi yang hanya bisa dijumpai di Indonesia, demikian Rimawan Pradiptyo. (*)

google.co.id