Minim Pengajar Berkualitas, Standar Pendidikan RI Menurun

Para pengajar berprestasi

JAKARTA — Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) menyatakan Indonesia kekurangan tenaga pengajar berkualitas untuk memenuhi banyaknya sekolah-sekolah baru yang dibangun selama masa puncak ekspor minyak pada 1970-1996.

“Hal tersebut menyebabkan standar pendidikan di Indonesia menurun secara permanen,” kata Direktur Regional ICAEW Asia Tenggara, Mark Billington dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3).

Ia menjelaskan, dengan perekonomian ASEAN yang terus tumbuh dan mengarah ke tahap perkembangan berikutnya, pendidikan menjadi faktor penentu yang sangat penting dalam produktivitas.

“Tenaga kerja di ASEAN saat ini, didominasi oleh mereka yang berasal dari golongan yang tidak memiliki keterampilan hinggal level universitas,” katanya.

Permasalahan tersebut, kata Mark, menimbulkan kebutuhan akan ketrampilan teknis untuk bergerak dari tingkat perakitan ke tahapan produksi dari sebuah rantai ekonomi tetap terbelakang.

“Sebuah penekanan lebih besar pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi diperlukan, sehubungan dengan diciptakannya pekerjaan-pekerjaan dengan keterampilan yang lebih tinggi,” tuturnya.

Saat ini, menurut Mark, perencanaan dan investasi jangka panjang sangat penting terhadap kemampuan ASEAN dalam mengembangkan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi perlambatan dan pergeseran pertumbuhan komsumsi domestik di tahun-tahun mendatang.

“Pada saat ini, ASEAN harus melibatkan pengembangan keterampilan yang dapat menggantikan komoditas sebagai sumber pendapatan ekspor,” tuturnya.

ICAEW merupakan lembaga analisa ekonomi yang memberikan gambaran besar atau laporan mengenai kinerja ekonomi dari Asia Tenggara untuk 144 ribu anggotanya.

Laporan tersebut membahas mengenai tinjauan triwulan terhadap perekonomian Asia Tenggara dengan terfokus pada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

republika.co.id

Kekurangan Pengajar Berkualitas, Standar Pendidikan Indonesia Menurun

Para pengajar berprestasi

JAKARTA — Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) menyatakan Indonesia kekurangan tenaga pengajar berkualitas untuk memenuhi banyaknya sekolah-sekolah baru yang dibangun selama masa puncak ekspor minyak pada 1970-1996.

“Hal tersebut menyebabkan standar pendidikan di Indonesia menurun secara permanen,” kata Direktur Regional ICAEW Asia Tenggara, Mark Billington dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3).

Ia menjelaskan, dengan perekonomian ASEAN yang terus tumbuh dan mengarah ke tahap perkembangan berikutnya, pendidikan menjadi faktor penentu yang sangat penting dalam produktivitas.

“Tenaga kerja di ASEAN saat ini, didominasi oleh mereka yang berasal dari golongan yang tidak memiliki keterampilan hinggal level universitas,” katanya.

Permasalahan tersebut, kata Mark, menimbulkan kebutuhan akan ketrampilan teknis untuk bergerak dari tingkat perakitan ke tahapan produksi dari sebuah rantai ekonomi tetap terbelakang.

“Sebuah penekanan lebih besar pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi diperlukan, sehubungan dengan diciptakannya pekerjaan-pekerjaan dengan keterampilan yang lebih tinggi,” tuturnya.

Saat ini, menurut Mark, perencanaan dan investasi jangka panjang sangat penting terhadap kemampuan ASEAN dalam mengembangkan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi perlambatan dan pergeseran pertumbuhan komsumsi domestik di tahun-tahun mendatang.

“Pada saat ini, ASEAN harus melibatkan pengembangan keterampilan yang dapat menggantikan komoditas sebagai sumber pendapatan ekspor,” tuturnya.

ICAEW merupakan lembaga analisa ekonomi yang memberikan gambaran besar atau laporan mengenai kinerja ekonomi dari Asia Tenggara untuk 144 ribu anggotanya.

Laporan tersebut membahas mengenai tinjauan triwulan terhadap perekonomian Asia Tenggara dengan terfokus pada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

republika.co.id

MUI tetapkan standar kehalalan produk kosmetika

(ANTARA News)”>

MUI (ANTARA News)

Kosmetika itu tahsiniyyat atau salah satu kebutuhan syar`i yang bersifat penyempurna (tersier), yang tidak sampai pada tingkat darurat ataupun mengancam eksistensi jiwa seseorang,”

Berita Terkait
  • MUI desak pemerintah menarik Dubes RI untuk Mesir

  • Ketua MUI Biak optimistis Idul Fitri bersamaan

  • MUI: gunakan pengeras suara masjid seperlunya

  • MUI apresiasi polisi tindak tegas konvoi sahur

  • KPI-MUI kerja sama terkait penceramah di televisi

Galeri Terkait

Silaturahmi Syawal LDII
Silaturahmi Syawal LDII

Menolak Miss World
Menolak Miss World

Video Terkait

MUI: Hormati Perbedaan Hari Raya
MUI: Hormati Perbedaan Hari …

Himpunan Fatwa Zakat MUI
Himpunan Fatwa Zakat MUI

Jakarta (ANTARA News) – Majelis Ulama Indonesia menetapkan standar kehalalan produk kosmetika yang boleh digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan, dan mengubah penampilan pemakainya.

“Kosmetika itu tahsiniyyat atau salah satu kebutuhan syar`i yang bersifat penyempurna (tersier), yang tidak sampai pada tingkat darurat ataupun mengancam eksistensi jiwa seseorang,” ujar Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI Lukmanul Hakim di Jakarta, Rabu.

Lukman mengatakan penggunaan kosmetika ada yang berfungsi sebagai obat, dan ada juga yang berfungsi sekadar pelengkap. Jadi, ada yang masuk dalam kategori haajiyyat dan tahsiniyyat.

Menurut fatwa MUI, lanjut Lukman, penggunaan kosmetika yang diperbolehkan hukumnya adalah kosmetika yang berasal dari bahan yang halal dan suci, ditujukan untuk kepentingan yang diperbolehkan secara syar`i, dan tidak membahayakan.

“Penggunaan kosmetika untuk dikonsumsi atau yang masuk ke tubuh atau tidak masuk ke tubuh yang menggunakan bahan najis atau haram, hukumnya haram,” ujarnya.

Perkembangan teknologi, menurut Lukman, telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki fungsi beragam, yang seringkali bahannya tidak jelas.

Terkait hal tersebut, Lukman mengemukakan, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya.

“Oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya guna dijadikan pedoman,” ujar Lukman.
(S038/M008)

google.co.id

KPU tak punya standar dalam publikasi daftar pemilih sementara

code: 300×250, idcomsensebox1com is empty



LENSAINDONESIA.COM: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki standar  publikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS), sehingga publikasi DPS kepada masyarakat pemilih masih belum maksimal.

Penilain ini disampaikan langsung oleh Deputi JPPR, Masykurudin Hafidz kepada wartawan, Senin (15/07/2013).  Dalam pemantauannya  di  8  kelurahan  Jakarta Selatan dan  Jakarta Timur, menemukan beberapa  kesalahan menyangkut DPS.

Baca juga: Diungkap, PKS kumpulkan Rp2 Triliun dana Pemilu dari 3 kementerian dan BBM naik, publik tak percaya lagi politik Pemilu “Omdo” sejahterakan rakyat

“Ini menunjukkan proses pemutakhiran data pemilih terlambat dari jadwal yang ditetapkan,” ungkapnya.

JPPR menemukan pemasangan DPS  dengan cara ditumpuk per-RW (Kebon Manggis, Pegangsaan, Manggarai, Kebon Baru) ada juga DPS yang dipasang sudah per-TPS (Tebet).

“Ini menunjukkan tidak ada standar dari KPU dalam tata cara mengumumkan DPS di kelurahan untuk memudahkan pemilih,” tambah Masykurudin.

Temuan laian,  kolom keterangan untuk jenis cacat bagi penyandang disabilitas masih kosong dan digunakan untuk menuliskan e-KTP .  Ditambah lagi  tidak ada keterangan jenis kelamin dan status perkawinan di masing-masing RW, seperti di Kebon Manggis, Pegangsaan, dan Kebon Baru.

“Tidak samanya format ini akan berpengaruh langsung kepada kualitas daftar pemilih nanti,” begitu analisa Masykurudin.

Selain itu, temuan lain  adalah masih minimnya partisipasi masyarakat. Setidaknya 4 hari sejak diumumkan, belum terlihat adanya animo masyarakat mengecek DPS di kelurahan.  Hal ini masih menurut Masykurudin, karena masyarakat berpikir Pemilu masih jauh.

Oleh sebab itu, Masykurudin berpendapat, DPS sesungguhnya bisa disebar di setiap kantor sekretariat RT atau RW dan dipasang di tempat-tempat umum yang  strategis. “Mendekatkan DPS ke masyarakat pemilih agar semakin mudah untuk melakukan pemeriksaan, dengan begitu kualitas daftar bisa semakin baik,” harapnya. @yuanto

lensaindonesia.com

Standar Ganda PKS Bikin SBY Ketakutan

Standar Ganda PKS Bikin SBY Ketakutan
Minggu, 23 Juni 2013 , 17:16:00 WIB

Laporan: Ihsan Dalimunthe

SBY/IST
  

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai kembali melakukan standar ganda. Setelah sebelumnya partai dakwah ini menolak kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, tapi di satu sisi ingin tetap menjadi bagian dari pemerintahan.

Kini, partai pimpinan Anis Matta ini kembali melakukan kebijakan yang terbilang nyeleneh dengan kebijakan awal mereka menolak kenaikan BBM, yaitu mendukung adanya program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Menurut peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby, penolakan kenaikan BBM oleh PKS memang tidak menguntungkan partai itu. Lantaran publik menilai penolakan PKS ini didasari atas kekesalan PKS yang tersandung kasus kuota daging sapi impor. Pun begitu, standar ganda yang ditunjukkan PKS bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi partai itu.

“PKS bisa menjadikan BLSM sebagai komditi iklan pro rakyat dan dianggap paling berjasa dengan ikut memberikan uang tunai, ini bisa dimanfaatkan untuk 2014,” tegas adjie kepada wartawan di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Minggu (23/6).

Menurut adjie, standar ganda soal BBM dan BLSM yang dilakukan PKS jelas memicu sinisme dan antipati dari partai koallisi pemerintah lainnya. Tak pelak sikap ini juga menjadikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua Setgab Koalisi semakin sempoyongan mengadapi PKS.

Wacana mengeluarkan PKS dari koalisi, lanjutnya, bisa menjadi blunder politik bagi partai koalisi termasuk Demokrat dan Presiden SBY. Pasalnya, penolakan terhadap BBM adalah isu populis yang diinginkan oleh mayorittas publik.

“Jadi jika PKS dikeluarkan dari kooalisi pemerintahan karena menolak kenaikan BBM, bisa saja sentimen positif akan diraih PKS. Makanya saya yakin SBY takut,” demikian Adjie. [ian]

rmol.co

Kasus Nazar, Wamenkum: Standar Pengamanan di Sukamiskin Terus Ditingkatkan



Jakarta – Wamenkum HAM Denny Indrayana menyatakan pemindahan terpidana korupsi M Nazaruddin dari Lapas Cipinang ke Sukamiskin karena Nazar sendiri sudah memenuhi kriteria. Pengamanan di Sukamiskin juga terus ditingkatkan.

“Standard pengamanan tentu terus disesuaikan dengan kebutuhan Lapas Sukamiskin untuk Narapidana kasus tindak pidana korupsi,” kata Denny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Meski demikian, Denny menampik jika pemindahan Nazar disebabkan adanya temuan bahwa Nazar mengendalikan bisnis proyek pemerintah dari Lapas Cipinang.

“Seluruh Napi tipikor memang dipusatkan di Lapas Sukamiskin. Tidak khusus Nazar saja,” jawabnya.

Pengacara Nazar, Rufinus menolak berkomentar soal dugaan Nazar masih bermain proyek pemerintah dari bilik penjara. Nazaruddin kini ditahan di LP Sukamiskin. Dia divonis 7 tahun atas kasus suap wisma atlet. Sebelumnya dia ditahan di LP Cipinang, kini Nazaruddin sudah dipindahkan ke LP Sukamiskin.

Simak rangkuman aneka berita penting dan menarik sepanjang hari ini di "Reportase Malam" Pukul 0.30 WIB hanya di TransTV

(dnu/ndr)

google.co.id