225 desa, 578 orang ikut pilkades serentak di Temanggung

(ANTARA News) – Sebanyak 578 orang berebut menjadi kepala desa di Kabupaten Temanggung pada pemilihan kepala desa yang berlangsung secara serentak di 225 desa di kabupaten tersebut, Sabtu.

Kepala Bagian Pemerintah Desa Pemkab Temanggung, Agus Sarwono, mengatakan, sebenarnya ada 226 desa yang menggelar pilkades, namun karena di Tanggulanom, Kecamatan Tlogomulyo tidak ada pendaftarnya maka hanya ada 225 desa.

Ia menyebutkan, dari 578 calon tersebut terdiri atas 532 laki-laki dan 46 perempuan.

“Dari sejumlah calon tersebut, 105 di antaranya adalah mantan kades yang mencalonkan kembali,” katanya.

Ia mengatakan, pencoblosan berlangsung secara serentak di 578 desa dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan pantauan, ada beberapa desa hanya terdapat satu calon sehingga harus bersaing dengan kotak kosong, antara lain di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo, Desa Kruwisan Kecamatan Kledung, dan Desa Tlilir Kecamatan Tlogomulyo.

Bupati Temanggung, Bambang Sukarno, berharap, pelaksanaan pilkades secara serentak ini bisa berlangsung tertib dan aman.

Ia mengatakan, semua pihak yang terlibat dalam pilkades wajib menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan serta tidak berpihak pada salah satu calon.

“Kami berharap pelaksanaan pilkades beserta rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar, aman, tertib, dan situasi kondusif,” katanya.

google.co.id

Yusril Kembali Serukan Penghapusan Presidential Threshold dan Pemilu Serentak

Yusril Kembali Serukan Penghapusan Presidential Threshold dan Pemilu Serentak
Senin, 14 Oktober 2013 , 18:55:00 WIB

Laporan: Wahyu Sabda Kuncahyo

YUSRIL IHZA MAHENDRA/NET
  

RMOL. Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memastikan ambang batas pencalonan presiden bagi partai politik tidak diperlukan.

“Apa korelasinya perolehan kursi presiden dengan pemenangan presiden? Jadi, tidak ada korelasinya berapa jumlah presiden dengan anggota DPR,” kata Yusril dalam diskusi bertajuk “Efektivitas Penyelengaraan Pileg dan Pilpres Bagi Pendidikan Politik Masyarakat” di gedung FKUI, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Senin (14/10).

Dia menjelaskan, adalah tak lazim bila di negara yang menganut sistem presidensil malah pemilihan presidennya dilakukan setelah pemilihan legislatif. Apalagi, untuk mencalonkan capresnya sendiri, sebuah parpol harus mendapat dukungan 20 persen suara secara nasional.

“Tidak ada koalisi dalam sistem presidensil. Kita tidak jelas mana yang partai pemerintah, mana yang partai oposisi. Saya berpendapat bahwa sistem ini harus ada perubahan,” ujar Yusril.

Karena itu, dia berharap agar ada mekanisme yang mengatur pemilu digelar secara serentak. Menurutnya, hal itu bisa berdampak besar terhadap pembangunan nasional yang stabil karena rakyat cenderung memilih partai yang presidennya menang.

“Dengan demikian orang memilih partai yang mengusung presiden yang menang, karena presidensil adalah seperti itu,” demikian Yusril. [ald]


Baca juga:

Aturan Ambang Batas Capres Tak Sesuai UUD 45
Megawati harus Waspadai Kader PDIP yang Mendorongnya Nyapres
Nama Jokowi dan Prabowo Menguat di Internal PAN
Kubu JK: Isu Rp 2 Triliun dari Sofyan Wanandi Fitnah yang Luar Biasa
Elite PPP Jagokan SDA, Bachtiar Doakan Mahfud


Komentar Pembaca

Pilkades serentak, anggota DPRD Jombang merasa ditelikung Pemkab

LENSAINDONESIA.COM: Surat Keputusan Bupati Jombang tentang waktu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak memantik reaksi kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang. Pemkab Jombang di bawah kepemimpinan Bupati Suyanto dinilai ingkar dari kesepakatan dengan DPRD Jombang.

Kalangan anggota Dewan meradang sebab Bupati Suyanto melalui Surat Keputusan No.188.4.45/251/415.10.10/2013 tentang Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 memajukan pelaksanaan Pilkades dari rencana yang disepakati pada Rapat Koordinasi (Rakor) antara eksekutif dan legislatif saat bulan puasa lalu. Berdasarkan SK tersebut, tertuang jadwal tahapan Pilkades mulai awal September hingga pelantikan pada minggu keempat bulan Oktober 2013.

Baca juga: 3.344 kepala keluarga di Jombang dihantam kekeringan dan Harga kedelai melejit, pengusaha tahu Jombang terjepit

Wakil Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi mengatakan, pihaknya merasa ditelikung Pemkab Jombang sebab pada Rakor sebelumnya, Pilkades bakal digelar pada 27 November 2013. “Ini kan tidak benar. Pemkab seharusnya taat terhadap koordinasi pada Rakor saat puasa lalu,” kata politisi PKB ini kepada LICOM, Selasa (03/09/2013).

Unsur pimpinan Dewan lainnya, Mastur Baidlowi menilai, SK Bupati Jombang tentang Pilkades serentak telah membohongi Dewan yang sebelumnya telah menetapkan secara bersama agenda Pilkades. “Kami akan memanggil Pemkab untuk klarifikasi,” ujar Wakil Ketua DPRD Jombang dari Fraksi Partai Golkar ini.

Anggota Fraksi PAN, Dhuha mengganggap Pemkab telah membohongi legislatif karena dalam menyusun jadwal Pilkades serentak di Jombang melenceng dari kesepakatan, yakni 27 November menjadi minggu keempat Oktober. “Pemkab sudah menelikung. Kita minta SK-nya diganti sesuai kesepakatan sebelumnya,” desaknya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Jombang, Gatut Wijaya menampik adanya kesepakatan tentang Pilkades dalam Rakor pada bulan lalu. Rakor dengan DPRD, Muspida, KPU dan Polres Jombang pada bulan puasa lalu tidak merekomendasikan waktu pelaksanaan Pilkades. “Hasil rekomendasi rapat lalu (rakor pilkades pada bulan puasa) tidak ada. Notulensinya juga tidak ada. Mana bisa kita mengada-ada bahwa sudah ada rekom dari dewan,” kata Gatut berkelit.@MOH_syafii

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Gara-gara Pilgub Jatim, Pilkades serentak se-Jombang ditunda

LENSAINDONESIA.COM: Pelaksaanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak se-Jombang terpaksa dimudurkan dari jadwal akibat pelaksaannya bersamaan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur.

Pilkades serentak yang sedianya dijadwalkan berlangsung mulai September ini, ditunda sampai akhir tahun 2013.

Baca juga: Proyek tol Kertosono-Mojokerto terganjal pembebasan lahan dan Makam desa dikomersilkan, warga ngluruk Kades

Kabag Pemerintahan Setdakab Jombang, Masduqi mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi antara eksekutif dan legislatif Pemkab Jombang akhir pekan lalu, pelaksanaan Pilkades secara serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2013. Rencana itu mundur 2 bulan dari jadwal sebelumnya yang mengagendakan Pilkades serentak pada bulan September.

“Padahal sebanyak 282 Kades di Jombang akan berakhir masa jabatannya pada 9 Agustus ini. Tapi Pilkades ditunda,” ungkapnya saat dihubungi LICOM, Rabu (07/08/2013).

Masduqi tidak membantah jika perubahan agenda perpolitikan Jawa Timur (Pilgub) turut mempengaruhi jadwal Pilkades serentak bagi 282 Desa dari Bulan September menjadi akhir November. Agar tidak terganggu tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, jadwalnya sengaja diundur.

Selain karena agenda Pilgub Jatim, musim haji pada bulan September juga jadi pertimbangan pengunduran jadwal Pilkades. “Agar waktunya pas dan dari sisi keamanan memungkinkan, agenda pilkades direkomendasikan diundur,” ujar dia.

Sementara itu, untuk mengisi kekosongan 282 kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada 9 Agustus ini, Pemkab Jombang membentuk penanggung jawab sementara (Pjs). Pjs Kades akan bertugas hingga ditetapkannya Kades yang baru.

Anggota Komisi A DPRD Jombang, Gangsar Raharjo mengatakan, pertimbangan pemilihan waktu tersebut dinilai tepat, meski sebenarnya seluruh pihak dan jajaran mengaku siap kapanpun pilkades digelar. Termasuk, dari pihak keamanan. “Untuk yang paling aman memang bulan November,” katanya.

Menurut Gangsar, sebelumnya perkembang dua opsi pemilihan waktu Pilkades, yakni tanggal 27 November dan 28 Oktober. Pada opsi yang kedua, mendapat pertimbangan khusus terkait pilgub Jatim. “Selain masuk bulan haji juga dimungkinkan pelaksanaan pilgub molor sampai dua putaran. Sehingga opsi pertama yang dinilai paling memungkinkan,” terang politisi Demokrat ini.@MOH_syafii

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

5 Agustus, 5 kabupaten di NTT gelar pilkada serentak

(ANTARA News) – Lima kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadwalkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada 5 Agustus 2013.

Lima kabupaten itu adalah Sumba Barat Daya (SBD), Alor, Sumba Tengah, Rote Ndao, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Manggarai Timur, kata Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Djidon de Haan, di Kupang, Minggu.

“Dalam tahun 2013 ini ada 11 pilkada, termasuk Pilkada Gubernur. Tiga pemilihan sudah digelar yakni Pilkada Gubernur, Pilkada Sikka dan Pilkada Nagekeo. Lima Pilkada digelar 5 Agustus mendatang,” kata Djidon de Haan.

Sementara tiga kabupaten lainnya yakni Ende dan Timor Tengah Selatan masih dalam proses.

Khusus untuk Kabupaten Belu, proses persiapannya masih mengalami kebuntuan karena terjadi perbedaan pemahaman antara pemerintah dan penyelenggara dalam hal keikutsertaan Daerah Otonomi Baru Malaka yang baru memisahkan diri dari kabupaten induk Belu.

Djidon mengatakan, dalam tahun 2013 memang ada banyak pilkada di NTT karena pemilihan di beberapa kabupaten dipercepat pada 2013 mengingat pada 2014 tidak ada pelaksanaan pilkada. Semua persiapan diarahkan untuk Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden.

Tetapi, bagi kepala daerah yang masa jabatannya baru berakhir pada 2014 seperti Kabupaten Kupang dan TTS, pelantikannya tetap dilaksanakan pada tahun mendatang, katanya menambahkan.

“KPU provinsi terus memantau semua persiapan yang berhubungan dengan pelaksanaan pilkada di lima kabupaten ini. Sejauh ini tidak ada masalah,” katanya.

google.co.id

Pencairan Dana ‘Balsem’ Belum Bisa Serentak di 33 Provinsi

Jakarta – Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem) merupakan program kompensasi bagi rakyat miskin yang paling terdampak kenaikan harga BBM. Namun untuk pelaksanaanya kelak baru bisa di 12 propinsi, sebab pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan infrastruktur di lapangan.

“Mulai dari 12 provinsi, sisanya menyusul secepatnya,” kata Menko Kesra Agung Laksono di Kantor Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Propinsi yang akan terlebih dahulu cair Balsem-nya adalah Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. “Begitu kenaikan BBM diumumkan, besoknya KPS langsung dicairkan,” sambung Agung.

Pencairannya untuk sementara akan berlangsung pada Agustus dan September. Agung tidak merinci kapan provinsi selain 12 yang cair itu akan dapat menyusul.

“Butuh waktu beberapa hari untuk selsaikan seluruh Indonesia. Jadi itu tidak bisa satu hari,” ucapnya.

Ikuti berbagai peristiwa hangat yang terjadi hari ini di "Reportase Sore", Pukul 16.30 WIB, Hanya di TRANS TV

(rvk/lh)

google.co.id