3,6 Juta Anak Usia Sekolah Belum Dapat Pendidikan Formal

Dua orang siswa sekolah dasar negeri didampingi orang tua murid mengambil Rapor di SDN 01 Pagi Besuki Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/1).

PURBALINGGA — Jumlah anak usia sekolah yang belum tercover yang belum tercover pendidikan formal masih cukup besar. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa menyebutkan jumlahnya mencapai 3,6 juta anak. Namun dia menyatakan data tersebut belum tervalidasi.

‘Saat ini kita dari Kemensos masih melakukan validasi data tersebut,” jelasnya saat melakukan kinjungan kerja di Purbalingga, Ahad (22/3).

Meski demikian dia menyatakan, bila data tersebut benar, maka sebanyak 3,6 juta anak usia 6-21 tahun yang belum tercover pendidikan formal tersebut berasal dari kalangan anak terlantar dan anak jalanan. Untuk itu, dia berharap mereka yang belum tercover pendidikan formal tersebut, bisa tercover dalam program KIP sehingga bisa ikut mengenyam penddikan.

”Program Kartu Indonesia Pintar atau KIP ada di Kemdikbud dan Kemenag. Sedangkan yang ada di Kemensos adalah mereka yang tak terafiliasi dengan unit pendidikan. Karena itu, yang belum bisa mengenyam pendidikan bisa didaftaran ke dinas sosial dan kementerian sosial,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengemukakan saat ini dunia pendidikan di pesantren saat ini juga memiliki potensi untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Untuk itu, dia meminta pondok pesantren non madrasah formal, untuk mendaftarkan para santrinya mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.

Khofifah menjelaskan, nilai bantuan KIP bervariasi dari tingkat SD hingga SMA. Untuk yang siswa di jenjang pendidikan SD atau yang setara mendapat Rp 450 ribu per tahun, SMP Rp 750 ribu, untuk yang setara SMA mendapat Rp 1 juta.

republika.co.id

Siswa MI Islamiyah Plered Belajar di Teras Sekolah

kegiatan belajar mengajar di keas. (ilustrasi)

PURWAKARTA — Puluhan pelajar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyah, yang ada di Desa Cibogo Girang, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jabar, terpaksa belajar di teras sekolah. Pelajar ini, tak bisa menikmati sekolah dengan tenang.

Abdul Muis, salah seorang pengajar di MI Islamiyah Cibogo Girang, mengatakan, sejak awal tahun pelajaran 2014/2015 pihak sekolah memutusakan supaya anak-anak belajar di teras. Anak-anak yang kebagian diluar itu, yakni kelas IV dan V.

“Alasan sekolah memerlakukan kebijakan itu, karena ruang kelasnya tidak ada,” ujarnya, akhir pekan lalu.

Muis menuturkan, ruang kelas di MI Islamiyah ini hanya ada empat. Padahal, sejak lama MI ini memiliki tujuh rombongan belajar dari kelas satu sampai tujuh. Otomatis, sebelumnya diberlakukan shift. Ada yang sekolah pagi dan siang.

Namun, melihat respon anak-anak yang ingin semuanya sekolah pagi, maka terpaksa anak di dua kelas itu harus belajar di teras sekolah. Bahkan, kelas satu dan dua juga diefektifkan jadi satu. Supaya mereka semua kebagian belajar di pagi hari.

“Kasihan anak-anak kalau harus belajar di luar. Apalagi, bila hujan. Mereka harus kedinginan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi belajar di teras ini, sudah dilaporkan ke pemkab. Termasuk, ke Kementerian Agama tingkat kabupaten. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada respon apapun.

republika.co.id

Kementerian ESDM Percepat Penyediaan Listrik 17 Ribu Sekolah

Menteri ESDM Sudirman Said

JAKARTA — Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepakat membentuk gugus tugas untuk mempercepat penyediaan listrik di 17.520 sekolah.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan dalam satu minggu ke depan, pihaknya bersama Kemendikbud akan melakukan verifikasi ketersediaan listrik di sekolah-sekolah tersebut.

“Kami akan kunjungi sekolah-sekolah itu mulai minggu depan. Dari hasil verifikasi, kami akan lakukan langkah cepat sesuai kondisi yang ada agar sekolah-sekolah tersebut segera terlistriki,” ujarnya, Jumat (20/3).

Menurut dia, pendidikan merupakan pintu kemajuan, sehingga ketersediaan listrik menjadi prioritas pemerintah untuk merealisasikannya.

“Bahkan, di dekat Jakarta pun, dari laporan, masih ada sekolah yang belum terlistriki,” ujarnya.

Keanggotaan gugus tugas berasal dari satu eselon dua dari Kemendikbud dan dua eselon dua dari Kementerian ESDM. Sementara, Anies mengatakan, pihaknya bersama Kementerian ESDM sepakat penyediaan listrik menjadi masalah bersama.

“Kami ingin pastikan anak bejalar dengan baik,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, juga mengajak partisipasi publik untuk menginformasikan ketersediaan fasilitas sekolah.

“Jadi, ini gerakan bersama antara Kementerian ESDM, Kemendikbud, dan masyarakat,” ujarnya.

Saat ini, dari jumlah sekolah 208.000 unit, 17.520 di antaranya belum terlistriki atau mencapai 8,4 persen. Berdasarkan jenis, jumlah SD dan SMP yang belum terlistriki mencapai 74.992 unit dan SMA/SMK 2.528 unit.

Sementara, berdasarkan lokasi, jumlah sekolah terlistriki terendah ada di Papua 55 persen, disusul Sulbar 63 persen, Papua Barat 66 persen, NTT 70 persen, dan Kalbar 71 persen.

Sedangkan, wilayah tertinggi terlistriki berada di Jateng 97 persen, Babel 96 persen, DIY 96 persen, Jabar 95 persen, dan Jatim 95 persen.

Untuk Jakarta, saat ini sekolah yang terlistriki mencapai 92 persen atau delapan persen yang belum terelektrikasi.

republika.co.id

Wali Kota Pekalongan Kesulitan Terapkan Wacana 5 Hari Sekolah

Tahap pertama menyiapkan dana pendidikan anak dimulai dengan memilih dulu sekolah mana yang diinginkan orang tua dan anak sebagai tempat pendidikan anak.

REPUBLIKA.CO.ID,PEKALONGAN — Pemerintah Kota Pekalongan kesulitan penerapan lima hari sekolah seperti yang diwacanakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar memberikan waktu lebih banyak para siswa berkumpul bersama keluarga.

“Penerapan lima hari sekolah yang diwacanakan Gubernur Jateng perlu disertai kearifan lokal karena penerapan kebijakan seperti itu sulit dilaksanakan di Kota Pekalongan,” kata Wali Kota Pekalongan Basyir Achmad, Kamis (19/3).

Ia  mengatakan, sebagian besar sekolah swasta di daerah ini mengambil hari libur pada Jumat sedangkan sekolah negeri pada Ahad, sehingga penerapan kebijakan yang diwacanakan gubernur sulit diterapkan.

Menurut dia, pemkot tidak bisa melakukan intervensi pada pihak sekolah swasta terhadap penerapan kebijakan tersebut.

“Ini yang sulit. Jadi nanti kami akan kaji dulu dan dibicarakan wacana tersebut dengan swasta,” katanya.

Kendati demikian, kata dia, pemkot siap akan melaksanakan kebijakan penerapan lima hari sekolah setelah Pemerintah Provinsi Jateng resmi menerapkan.

“Akan tetapi, kami akan minta adanya spesifikasi daerah atau kearifan lokal dalam penerapannya nanti. Bagaimanapun Pak Gubernur itu atasan saya sehingga jika beliau menginginkan seperti itu juga akan dijalankan,” katanya.

Ia mengatakan sebelum wacana lima hari sekolah, pemkot sudah pernah melakukan perubahan terhadap jam kerja PNS yang semula enam hari kerja menjadi lima hari kerja.

“Hasilnya, kinerja pegawai lebih efisien. Akan tetapi untuk penerapan di dunia pendidikan kami nilai kondisinya masih agak pincang,” katanya.

republika.co.id