China Sebut akan Blokir Suara Dalai Lama di Tibet

Metrotvnews.com, Beijing: China bertujuan untuk memblokir suara pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama di tanah airnya yang bergolak dengan memastikan bahwa “propaganda”-nya tidak diterima oleh siapapun baik melalui internet, televisi atau cara lain, kata seorang pejabat tinggi.

Cina telah mencoba, dengan berbagai tingkat keberhasilan, untuk mencegah warga Tibet mendengarkan atau menonton program siaran dari luar negeri, atau mengakses informasi apapun tentang Dalai Lama dan pemerintahan di pengasingan melalui internet.

Tapi banyak warga Tibet yang masih dapat mengakses berita tersebut, baik melalui televisi satelit ilegal atau dengan menerobos batasan internet
China. Foto Dalai Lama dan ajarannya juga diselundupkan ke Tibet, yang memiliki resiko besar.

Menulis di jurnal berpengaruh Partai Komunis yang berkuasa Qiushi, yang edisi terbarunya diterima oleh pelanggan pada Sabtu, ketua partai Tibet Chen Quanguo mengatakan bahwa pemerintah akan memastikan jika hanya suaranya yang didengar.

“Upaya keras mencegah propaganda reaksioner/yang menentang kemajuan dari separatis memasuki Tibet,” tulis Chen di majalah itu, yang terjemahan namanya berarti “mencari kebenaran “.

Pemerintah akan mewujudkan hal itu dengan menyita satelit ilegal, meningkatkan pemantauan konten dalam jaringan dan memastikan semua pengguna telepon dan internet terdaftar menggunakan nama asli mereka, tambah dia.

“Bekerja keras untuk memastikan bahwa suara dan citra partai didengar dan dilihat di seluruh penjuru (Tibet) … dan suara serta gambar kekuatan
musuh dan sekutu Dalai tidak dilihat atau didengar,” tulis Chen.

Cina menyebut peraih penghargaan Nobel Dalai Lama sebagai “serigala berbulu domba” yang berusaha untuk menggunakan cara-cara kekerasan guna mewujudkan Tibet yang merdeka.

Dalai Lama, yang melarikan diri ke India setelah pemberontakan yang gagal pada 1959, mengatakan ia hanya menginginkan otonomi murni bagi Tibet, dan menyangkal penggunaan kekerasan. Chen mengatakan partainya akan berusaha untuk mengekspos “kemunafikan dan penipuan” Dalai Lama serta “plot” nya.

China telah lama membela aturan tangan besinya di Tibet, dengan mengatakan bahwa wilayah itu menderita kemiskinan yang parah, eksploitasi brutal dan stagnasi ekonomi hingga 1950, ketika pasukan komunis “dengan damai membebaskan” Tibet.

Ketegangan di daerah Tibet China berada pada tingkat tertinggi dalam beberapa tahun setelah serentetan aksi protes bakar diri oleh warga Tibet, yang telah menyebabkan operasi keamanan intensif.(Ant)

Editor: Deni Fauzan

google.co.id

Demokrat Sebut Tuntutan Buruh Dipolitisasi

Demokrat Sebut Tuntutan Buruh Dipolitisasi

Headline

Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo – inilah.com/Wirasatria

inilah.com, Jakarta – Tuntutan buruh terkait polemik upah minimum provinsi (UMP) dinilai dipolitisasi. Sebab, masalah tersebut hadir akibat situasi politik yang sedang terjadi di tanah air.

Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo mengatakan, politisasi UMP itu terjadi terutama di daerah karena ada pergerakan tingkat UMP yang tidak random.

“Tapi mengikuti pergerakan pemilu kada dan pileg,” kata Ikhsan dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Angka tuntutan kenaikan UMP itu, kata Ikhsan, terus naik berbeda setiap tahunnya. Dia mencontohkan antara 2005 hingga 2013 terjadi perbedaan kenaikan yang random.

“Mulai dari 2005 hingga 2013 kenaikan random. Pada 2007 angka yang dituntut 9,9 persen, pada 2013 angka yang dituntut 43,8 persen, dan pada 2014 angka yang dituntut 68 persen,” jelasnya.

Menurutnya, angka random tersebut tidak disukai pihak swasta. Ikhsan yang juga ekonom itu menuturkan, pemerintah sudah memberi solusi atas masalah tersebut, yakni dengan mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang penetapan upah minimum provinsi.

“Ini coba dijawab presiden dengan Inpres tersebut. Silakan upah buruh naik tapi tidak melebihi 10 persen inflasi. Ada inflasi 6 persen naik 16 persen itu wajar. Tapi pada 2013, di mana inflasi mencapai sembilan hingga 10 persen, dan angka upah minimun naik sebesar 68 persen, itu jomplang,” tegasnya. [mes]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Dua Perempuan Ini Nekat Telanjang Dada di Bandara

    Dua Perempuan Ini Nekat Telanjang Dada di Bandara

  • Duet Rooney-RvP Lebih Baik Dibandingkan SAS

    Duet Rooney-RvP Lebih Baik Dibandingkan SAS

Inilah.com

PKS Sebut Pemerintah Gagal Jamin Kesejahteraan Buruh

PKS Sebut Pemerintah Gagal Jamin Kesejahteraan Buruh
Sabtu, 02 November 2013 , 11:35:00 WIB

Laporan: Ihsan Dalimunthe

INDRA PKS/NET
  

RMOL. Sikap pemerintah yang seolah tutup mata dengan polemik upah antara buruh dan pengusaha berdampak pada maraknya aksi pungutan liar yang terus bergulir setiap tahun.

Begitu kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Buruh Mengeluh Pengusaha Berpeluh” di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).

“Dari total 100 persen biaya produksi perusahaan, buruh hanya kebagian jatah 12 persen. Yang tinggi adalah pungli,” kata Indra

Oleh karena itu, Indra yang juga anggota Komisi IX DPR berpendapat bahwa berdasarkan fakta tersebut, negara jelas gagal dalam menjamin kesejahteran buruh.

“Kalau pungli dientaskan, masalah pungutan itu lari untuk menambah daya saing, maka perusahaan akan berkembang,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendesak agar penegakan hukum harus segera diperhatikan oleh pemerintah. Sebab, jika law enforcement lemah maka masalah akan terus berulang. “Karena masih akan banyak pekerja yang diberi upah di bawah UMP. Ini yang jadi akar masalah,” demikian Indra. [ian]


Baca juga:

Raih Tiga Besar, PKS Ajukan Capres Sendiri
PKS Sadar Kasus LHI Ganggu Kinerja Jelang 2014
Anis Matta: Bunda Putri Tak Pernah Dibahas di DPP PKS
Luthfi Hasan dan Fathanah Pelukan di Ruang Terdakwa
Fathanah: Kasihan Luthfi, Saya Salah dan Menyesal


Komentar Pembaca

Politikus Partai Demokrat Sebut Terjadi Politisasi Polemik UMP

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo menyebut terjadi politisasi dalam polemik upah minimum provinsi yang terjadi di sejumlah daerah. Masalah tersebut hadir lantaran mengikuti tren situasi politik di daerah.

“Poltisasi upah minimum provinsi (UMP) itu terjadi terutama dengan daerah karena ada pergerakan tingkat UMP yang tidak random, tapi mengikuti pergerakan pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) dan pemilu,” kata Ikhsan dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).

Angka tuntutan penaikan UMP, kata Ikhsan, terus naik berbeda pada tiap tahun. Dia mencontohkan antara 2005 hingga 2013 terjadi perbedaan penaikan yang random.

“Mulai dari 2005 hingga 2013 terjadi penaikan random. Pada 2007 angka yang dituntut 9,9%, pada 2013 angka yang dituntut 43,8%, dan pada 2014 angka yang dituntut 68%,” sebutnya.

Angka random tersebut, kata dia, tidak disukai pihak swasta. Namun di satu sisi, dia pun tak menyalahkan buruh.

Ikhsan menuturkan, pemerintah sudah memberi solusi atas masalah tersebut, yakni dengan mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang Penetapan UMP.

“Ini coba dijawab Presiden dengan inpres. Silakan upah buruh naik tapi tidak melebihi 10% inflasi. Ada inflasi 6%, UMP naik 16%, itu wajar. Tapi pada 2013, di mana inflasi mencapai 9 hingga 10%, dan angka upah minimun naik sebesar 68%, itu jomplang,” tegasnya.

Editor: Henri Salomo Siagian

google.co.id

Saldi Isra Sebut Tepat Keputusan MK Memilih Hamdan Zoelva

Metrotvnews.com, Jakarta: Memilih ketua sebelum hakim pengganti Akil Mochtar dipilih Dewan Perwakilan Rakyat, pakar hukum tata negara Saldi Isra memandang keputusan Mahkamah Konstitusi tepat.

“Tidak ada masalah, tidak ada aturan yang melarang. Justru kalau terlalu lama dibiarkan tidak baik,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (1/11).

Menurut Saldi MK melakukan keputusan yang tepat. Apalagi mereka memilih ketua pengganti Ketua nonaktif Akil Mochtar seusai putusan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dibacakan.

“Memang harus diisi agar MK segera berjalan optimal,” imbuhnya.

Untuk menunggu hakim konstitusi pengganti Akil yang telah ditetapkan menjadi tersangka penerima suap dalam penyelesaian sengketa Pemilu Kada Lebak dan Gunung Mas itu, akan membutuhkan waktu lama. Sebelum DPR mengajukan calon, surat pemberhentian dari presiden harus keluar dulu.

“Lalu baru dipilih hakim dengan proses harus berdasarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang MK).”

Ia pun meminta masyarakat jangan mempermasalahkan latar belakang Ketua MK terpilih, Hamdan Zoelva yang berasal dari politik. (Lulu Hanifah)

Editor: Edwin Tirani

google.co.id

Ditanya Soal Menteri SS, Nazar Malah Sebut Anas

Nazaruddin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap mantan bendahara umum Partai Demokrat, M Nazaruddin selama empat hari di gedung KPK sejak Selasa (22/10). Usai pemeriksaan, tiba-tiba Nazar bungkam soal keterlibatan menteri berinisial SS di proyek pemerintah beranggaran tahun jamak (multi years).

“Saya diperiksa untuk saksi Anas dalam proyek Hambalang dan kasus-kasus yang lain, yang diperiksa itu adalah dana yang dipakai untuk seorang Anas untuk menjadi calon ketua umum, setelah menjadi ketua umum adalah mencari dana lagi diperintahkan mas Anas untuk mencari dana lagi untuk menjadi calon presiden,” kata Nazar usai pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/10).

Nazar selesai diperiksa dan keluar dari gedung KPK pada pukul 16.30 WIB. Ia diperiksa di gedung KPK selama empat hari ini. Ia mengaku diperiksa sebagai saksi dalam kasus penerimaan hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain dengan tersangka Anas Urbaningrum.

Ia memaparkan proyek yang diperintahkan Anas untuk pencarian dana sebagai capres salah satunya adalah proyek Hambalang. Ia lagi-lagi menyebutkan keterlibatan Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan, Olly Dondokambey yang dinilai sebagai anggota DPR yang kebal hukum.

Menurutnya, barang bukti keterlibatan Olly dalam proyek Hambalang lebih kuat dari Angelina Sondakh. Namun sampai saat ini, KPK tidak juga menetapkan Olly sebagai tersangka. 

“Sampai sekarang orang ini kebal hukum, namanya Olly Dondokambey. Dalam proyek Hambalang itu, juga yang terlibat adalah Angie, Wayan koster, di mana terima uangnya sudah dijelaskan secara detail,” jelas Nazar.

Saat ditanya lagi soal keterlibatan menteri berinisial SS yang diduga adalah Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, ia malah berkelit dengan menyebutkan proyek KTP elektronik atau e-KTP. Dalam proyek itu, ia memaparkan kerugian negara sebesar Rp 2,5 triliun. Dalam proyek ini ia juga menyebut Anas.

Saat ditanya lagi mengenai keterlibatan menteri berinisial SS, ia terus bungkam. Ia mengaku semua yang ia ketahui sudah diungkapkan kepada tim penyidik KPK.

“Semua sudah saya ceritakan ke KPK tanpa saya tutup-tutupi, tanpa saya halang-halangi. Semua saya ceritakan supaya uangnya kembali ke negara,” ucapnya sambil masuk ke dalam mobil tahanan.

google.co.id

Tuding Pasek dan Anas, SBY tidak Asal Sebut

Metrotvnews.com, Jakarta: Isi pesan singkat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kepada beberapa kader yang menyebutkan bahwa Anas Urbaningrum dan Gede Pasek Suardika sebagai orang yang menyebarkan berita penculikan pendiri Partai Demokrat Subur Budhisantoso oleh Badan Intelijen Negara (BIN) bukan asal sebut. SBY tentu punya informasi dan pertimbangan beragam.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan itu. Bahkan, ia berjanji akan melakukan penyelidikan. “Itu terserah dia. Kita lihat saja, nanti komisi pengawas yang memeriksa, ” ujar Amir di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10).

Amir mengatakan informasi yang dimunculkan ormas besutan Anas tersebut sangat menganggu. Dengan adanya fitnah kepada BIN seakan-akan menjadi alat penekan yang dimanfaatkan pemerintah. Karenanya, kata Amir, SBY mengirim pesan singkat kepada para pimpinan Demokrat agar memberikan teguran kepada kader yang menyebarkan fitnah.

Menurutnya, isi pesan singkat itu hanya untuk memberikan teguran kepada kader yang telah menyebarkan fitnah terkait kunjungan mantan Ketua Umum Demokrat Subur Budhisantoso ke kantor BIN pada Jumat pekan lalu. “Ini tidak ada hubungannya dengan PPI. Saya mohon jangan disangkut-pautkan,” kata Amir.

“Jadi maksudnya yang kami permasalahkan itu soal perilaku kader Demokrat yang menyebarkan berita soal Pak Subur dijemput. Padahal, beliau jelas-jelas mengunjungi kantor BIN atas inisiatifnya sendiri,” ujar Amir. (Akhmad Mustain)

Editor: Wisnu AS

metrotvnews.com