Sasar – Berita Partai Politik

Implikasi Eksodus Golkar ke NasDem

Mantan kader Partai Golongan Karya (Golkar) Enggartiasto Lukita – IST

Oleh: R Ferdian Andi R

nasional – Sabtu, 26 Januari 2013 | 06:20 WIB

inilah.com, Jakarta – Sejumlah kader Partai Golkar rela melepas jabatannya sebagai anggota DPR hanya untuk hijrah ke Partai NasDem. Apa implikasi politiknya?

Enggartiasto Lukita, bekas politikus Partai Golkar menambah daftar nama politikus Partai Golkar yang hijrah ke Partai NasDem, partai besutan Surya Paloh, bekas Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar periode 2004-2009.

Sebelumnya, Jeffrey Geovani juga rela melepas jabatannya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Kini Jefrey berkiprah sebagai sebagai salah satu elit Partai NasDem. Jauh-jauh hari sebelumnya, sejumlah elit Partai Golkar, mulai Surya Paloh, Ferry Mursidan Baldan, termasuk almarhum Syamsul Mua'rif, bekas petinggi Golkar era Akbar Tandjung sudah melakukan hal yang yang sama.

Nama-nama yang bergabung ke Partai NasDem bisa disebut mayoritas mereka pendukung Surya Paloh dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Pekanbaru, awal Oktober 2009 lalu.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh Enggartiasto Lukito dengan pindah ke Partai NasDem. “Saya menghormatinya, ini pilihan politik. Kedatangan tokoh seperti Enggar, sudah tentu menambah derajat di Partai NasDem,” ujar Priyo di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/1/2013).

Hanya saja, Priyo secara tegas menyebutkan kepergian Enggar dan sejumlah anggota Golkar lainnya tidak akan mengurangi kekuatan Partai Golkar. “Karena di Golkar banyak kader potensial,” cetus Priyo

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan yang juga bekas politikus Partai Golkar mengaku tidak tahu apakah Partai NasDem akan mengambil ceruk suara partai lain seperti Partai Golkar. “Yang pasti, yang kita sasar pemilih yang belum menentukan pilihannya yang jumlahnya cukup besar sebagaimana temuan hasil survei,” kata Ferry.

Ferry menegaskan pihaknya tidak bisa memastikan dan tidak mengetahui pemilih yang dalam Pemilu 2009 memilih partai A dan dalam Pemilu 2014 pindah ke partai B. “Jadi tidak bisa dikatakan kita ambil ceruk suara partai A, itu belum tentu,” tegas Ferry.

Terkait sejumlah elit Partai NasDem yang sebelumnya merupakan kader inti Partai Golkar, lagi-lagi Ferry tidak bisa memastikan apakah orang yang pihaknya kenal akan memilih Partai NasDem. “Sangat susah identifikasi suara ini pindah ke A atau ke B, kita tidak tahu. Identifikasi pemilih sangat ditentukan oleh caleg yang diusung,” tandas Ferry. [mdr]

Ditjen Pajak Sasar Kasus Besar Untuk Tambahan Pendapatan Negara

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Dtjen Pajak) Kementerian Keuangan menyatakan akan menyasar kasus-kasus pajak besar untuk menambah penerimaan negara pada tahun ini.

Tambahan pendapatan negara dari pajak dinilai penting meskipun pemerintah dan DPR sepakat untuk menurunkan pendapatan negara pajak di APBN-P 2013.

Dirjen Pajak Fuad Rahmany memberikan contoh salah satu kasus tunggakan pajak adalah perusahaan perkebunan Asian Agri Group. Dia optimistis pihaknya mendapat tambahan pendapatan dari kasus tersebut kendati kini masih dalam proses peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) atas perkara Suwir Laut (Manager Perpajakan Asian Agri).

”Kami yakin menang sekalipun mereka mau ajukan PK. Makanya kami sudah masukan besaran tunggakan denda Asian Agri sebesar Rp 4,3 triliun dalam target pendapatan pajak di APBN Perubahan 2013,” kata Fuad Rahmany di Jakarta, Rabu (19/6).

Sekedar informasi, dalam postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 1.502 triliun. Nilai ini turun Rp 27,7 triliun dari target APBN 2013 sebesar Rp 1.529,7 triliun. Penurunan pendapatan negara itu disebabkan turunnya proyeksi penerimaan perpajakan senilai Rp 1.148,4 triliun dari target Rp 1.193,0 triliun.

Kendati demikian Fuad enggan mengungkapkan kasus besar lainnya yang akan dibidik dan dimasukan dalam proyeksi APBN P 2013. Dia beralasan kasus-kasus lain belum memiliki kepastian hukum yang tetap, sehingga belum bisa ditagih.

“Kalau yang lain kan belum disidik, sedangkan Asian Agri kan sudah diputuskan MA unrtuk bayar tunggakannya dan denda. Dari tahun lalu saja kami sudah perkirakan kalau kami akan menang atau setidaknya dapat 200 persen dari pokok utangnya,” imbuh Fuad

Berdasarkan putusan MA, nominal tunggakan yang harus dilunasi Asian Agri mencapai Rp 1,829 triliun ditambah denda Rp 2,5 triliun, hingga total mencapai Rp 4,3 triliun. Belakangan, Ditjen pajak melakukan revisi tunggakan tersebut menjadi Rp1,959 triliun dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas Asian Agri.

Sebelumnya, Grup Asian Agri menyatakan keberatan terhadap SKP yang diterbitkan untuk 14 perusahaan kelapa sawitnya itu. Penerbitan SKP itu dinilai merupakan suatu kesalahan karena 14 perusahaan dalam Grup Asian Agri bukan merupakan pihak yang didakwa, tidak pernah disidangkan dan tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan seperti dalam hukum acara yang berlaku.

“Selaku badan usaha yang beroperasi di Indonesia, kami akan senantiasa menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia dan dalam permasalahan ini masih terbuka upaya hukum bagi kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tukas General Manager Asian Agri, Freddy Widjaya.

Freddy juga mempertanyakan pula penetapan jumlah kekurangan pajak yang diterbitkan, yang besarnya melebihi total keuntungan dari ke 14 perusahaan di dalam grup Asian Agri pada periode 2002-2005.

”Hal ini berarti besarnya kekurangan pajak yang dituduhkan setara dengan 100 persen dari total keuntungan ke 14 perusahaan tersebut,” katanya

Google.co.id

Desak Dana Kompensasi BBM Sasar Petani dan Nelayan

JAKARTA–Sejumlah anggota Komisi IV DPR RI mendesak agar dana kompensasi kenaikkan harga BBM diarahkan untuk kegiatan ketahanan pangan dan swasembada. Mereka menyatakan tidak setuju bila dana kompensasi itu diplotkan untuk menaikkan jatah raskin.

"Pemerintah harus ingat kalau basis kemiskinan ada di sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Itu sebabnya, dana kompensasi kenaikan BBM harus diprioritaskan ke tiga sektor itu agar petani dan nelayan bisa tertolong kehidupannya," kata Teti Kadi, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar saat rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo, di Senayan, Senin (3/6).

Siswono Yudho Husodo, anggota Komisi IV DPR, mengatakan, jika pemerintah hanya mengutamakan peningkatan beras raskin, akan ada raskin ke-15 dan ke-16. Hal itu akan menambah daftar penerima beras raskin yang sebenarnya tidak berhak.

"Jika dana kompensasi diplotkan untuk pembangunan infrastruktur maupun pengadaan bibit pertanian, perikanan, kelautan maka petani dan nelayan kita akan sangat terbantu. Selain itu ketahanan pangan kita akan terjaga," terang politisi Golkar ini.

Anggota Komisi VI DPR yang lain juga mendesak Menteri KKP menambah bansos untuk perikanan.

Menanggapi itu Menteri KKP menjamin tidak ada pemotongan untuk dana bansos. Bahkan untuk belanja modal tidak ada pemotongan, hanya efisiensi saja. "Bansos tetap jalan dan tidak ada pemotongan, jadi neyalan tidak perlu khawatir," tandasnya. (Esy/jpnn)

Google.co.id

Komisi III DPR: Komunikasi Buruk, Akar Konflik TNI-Polri

Khotibul Umam Wiranu: Tak Boleh Terjadi Lagi

Editor: Andrian Pratama | Minggu, 10 Maret 2013 16:59 WIB, 30 menit yang lalu

Anggota Komisi III F-Demokrat, Khatibul Umam Wiranu(Foto: Istimewa)

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi III, Khatibul Umam Wiranu, mengaku sedih begitu mendengar kasus penyerangan anggota TNI ke kantor Polres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan.

“Kita sedih dan prihatin dengan kejadian tersebut. Kita berharap, ini kejadian yang pertama dan terakhir di republik ini,” ujarnya kepada LICOM, Jakarta (10/3/2013).

Baca juga: Timwas Validasi Nama Baru yang Diungkap Anas dan Kasus Simulator SIM, KPK Sasar Anggota Komisi III DPR

Pria yang juga anggota dari Fraksi Partai Demokrat ini mengaku bahwa kejadian ini tidak mungkin terjadi jika komunikasi batin antara TNI dan Polri di OKU dapat terbentuk dengan baik. Dirinya melihat adanya miskomunikasi antara TNI dan Polri dalam menyelesaikan akar masalah ini. Selain miskomunikasi, dirinya mengaku jika Polri bisa menyelesaikan masalah antara TNI dan Polri lebih cepat sebelum penghancuran kantor polisi, tentu masalah ini tidak akan berlarut-larut.

“Bilamana persoalan ini cepat diselesaikan oleh Kapolres, Dandim, dan Danyon dengan menangkap dan mengadili pelakunya, tentu hal ini yang terjadi,” tuturnya.

Seperti diketahui, beberapa anggota TNI melakukan penyerangan ke Polres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan lantaran pembunuhan satu anggota TNI oleh kepolisian. Anggota TNI mengamuk karena mereka merasa mendapat perlakuan tidak adil dari kepolisian. Alhasil, mereka melakukan penyerangan dan pembakaran kantor Polres OKU.@andrian

Berita Terkait:

Partai NasDem Gerus Suara Golkar?

Partai Nasional Demokrat (NasDem) – inilah.com/Wirasatria

Oleh: R Ferdian Andi R

nasional – Rabu, 16 Januari 2013 | 07:30 WIB

inilah.com, Jakarta – Partai NasDem resmi menjadi peserta Pemilu 2014. Partai yang dibesut eksponen Partai Golkar ini dalam berbagai riset politik berhasil menyodok. Akankah menggerus suara Partai Golkar?

Tokoh penting di Partai NasDem seperti Surya Paloh, dulu dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar era kepemimpinan Jusuf Kalla. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar Oktober 2004, Surya Paloh juga maju dalam kontestasi merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia harus rela tersungkur oleh pesaing terdekatnya Aburizal Bakrie.

Di Golkar, jaringan, kolega dan pendukung Surya Paloh tidaklah sedikit. Ia bukan kader biasa di Partai Beringin itu. Kini, Pemilu 2014, Surya Paloh tidak lagi berada di Partai Golkar. Namun bos Media Group itu kini menggawangi Partai NasDem.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengungkapkan, partainya sama sekali tidak menganggap Partai NasDem menjadi ancaman khusus bagi Partai Golkar. Dia tidak menampik bila tokoh kunci Partai NasDem pernah menjadi kader inti Partai Golkar. “Konfigurasi kepemimpinan di Partai NasDem banyak juga dari partai lain,” kelit Priyo di gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (15/1/2013).

Lebih lanjut Priyo menegaskan ceruk suara Partai Golkar tidak akan diambil oleh Partai NasDem. Ia beralasan warna dan logo Partai Golkar berbeda dengan Partai NasDem. “Kami tidak merasa ceruk Partai Golkar akan diambil oleh Partai NasDem. Kami juga tidak memandang enteng Partai NasDem, tapi juga tidak pernah merasa khawatir,” papar Priyo.

Sementara dihubungi terpisah Ketua DPP Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan yang juga bekas politikus Partai Golkar mengaku tidak tahu apakah Partai NasDem akan mengambil ceruk suara partai lain seperti Partai Golkar. “Yang pasti, yang kita sasar pemilih yang belum menentukan pilihannya yang jumlahnya cukup besar sebagaimana temuan hasil survei,” kata Ferry kepada inilah.com di Jakarta, Selasa (15/1/2013).

Lolosnya Partai NasDem sebagai partai yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014 menambah dinamika dan kontetasi politik menjadi menarik. Terlebih, beberapa tokoh kunci Partai NasDem sebelumnya merupakan kader Partai Golkar. Perebutan basis suara Partai Golkar tampaknya sulit dielakkan. Bagaimanapun, Surya Paloh dan eliit Partai NasDem yang berlatar belakang Partai Golkar memiliki pengaruh kuat di Partai Golkar. [mdr]