PGRI: Indonesia Sangat Kekurangan Guru

Aksi demo guru honorer di Kota Bandung, Rabu (2/12).

JAKARTA — Indonesia selama ini dinilai mengalami darurat guru sekolah dasar (SD). Menurut Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo kondisi itu lantaran banyaknya ‘titipan’ calon pegawai negeri sipil (CPNS) di daerah, sehingga menyebabkan guru honorer menumpuk.

“Kami melaporkan kepada Wapres Jusuf Kalla bahwa saat ini terjadi kekurangan guru yang sangat besar di Indonesia, terutama guru sekolah dasar,” kata Sulistyo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/3).

PGRI mencatat, sedikitnya SD kekurangan 400 ribu guru berstatus PNS yang tersebar merata di seluruh wilayah Tanah Air. Angka tersebut terus bertambah setiap tahunnya.

Menurut Sulistyo, darurat guru itu terjadi karena Pemerintah tidak memiliki data akurat mengenai jumlah pehlawan tanpa tanda jasa yang ada di Tanah Air. Selama ini, pemerintah menyatakan jumlah guru berstatus PNS sudah mencukupi sehingga perlu dilakukan moratorium.

republika.co.id

‘Sekolah Tentukan Kelulusan Sangat Tepat’

Sejumlah pelajar dari beberapa sekolah merayakan perubahan sistem Ujian Nasional di Taman Alun-alun Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/1). Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan merubah sistem Ujian Nasional yang bukan sebagai syarat kelulus

REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE — Kebijakan pemerintah menyerahkan sepenuhnya kelulusan siswa kepada sekolah dinilai sebagai kebijakan yang tapat. Pemerhati pendidikan di Maluku Utara Asghar Saleh mengatakan kelulusan tidak langi mengacu pada hasil ujian nasional merupakan kebijakan yang cukup baik.

“Guru di sekolah lebih mengetahui keadaan siswa, baik dari segi prestasi belajar maupun perilaku siswa, oleh karena itu sangatlah tepat sekolah diberi kewenangan sepenuhnya untuk menentukan kelulusan siswa dalam pelaksanaan UN,” katanya, Rabu (18/3).

Menurut dia, penentuan kelulusan siswa dari hasil UN seperti yang diterapkan selama ini, dilihat dari segi tujuannya memang baik. Namun, karena kondisi dan mutu pendidikan di Indonesia belum merata sehingga dalam pelaksanaannya justru banyak menimbulkan masalah.

Untuk mencapai standar kelulusan 5,5 dalam UN misalnya, kata Asghar Saleh, banyak sekolah yang disinyalir mengatrol nilai raport siswanya dari semester satu sampai semester lima setinggi-tingginya agar setelah diperhitungkan dengan hasil UN bisa mencapai standar 5,5 walaupun hasul yang diperoleh siswa dalam UN rendah.

Ada pula sekolah yang mencoba memberikan kunci jawaban atau bocoran soal kepada siswa saat pelaksanaan UN karena ingin siswanya lulus, sehingga secara tidak langsung pelaksanaan UN itu mendidik siswa untuk berbuat tidak jujur, tetapi dengan diserahkannya penentuan kelulusan kepada sekolah maka praktik buruk seperti itu tidak akan terjadi lagi, ujarnya.

Menurut Asghar Saleh, pelaksanaan UN perlu dipertahankan agar bisa menjadi data riil bagi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dalam melihat kualitas pendidikan di setiap daerah sehingga bisa dijadikan dasar dalam penangganannya.

Menyinggung pelaksanaan UN berbasis komputer (online), ia mengatakan sangat baik, terutama dilihat dari aspek efisiensi. Pasalnya, dalam UN berbasis komputer itu tidak memerlukan dana untuk pencetakan naskah soal dan lembar jawaban UN serta pendistribusiannya ke daerah.

“Tetapi pelaksanaan UN berbasis komputer itu harus terlebih dahulu melihat kesiapan infrastrukturnya, karena daerah di Indonesia, terutam di wilayah Indonesia Timur, seperti Maluku belum memiliki jaringan internet yang memadai, begitu pula komputer di sekolah sangat terbatas,” katanya.

 

republika.co.id

Tidak Terbukti Peras BUMN, Empat Anggota DPR Direhabilitasi

Tidak Terbukti Peras BUMN, Empat Anggota DPR Direhabilitasi


Keempatnya terbukti tidak bersalah. Sidang Paripurna DPR RI akan merehabilitasi empat nama anggota dewan yang terseret kasus pemerasan BUMN. Yakni, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat Saidi Butar-butar, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Linda Megawati, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Pan Muhammad Hatta, anggota DPR komisi XI dari Fraksi PDI-P I Gusti Agung Ray Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan bahwa keempat anggota dewan tersebut tidak terbukti bersalah melakukan pemerasan terhadap BUMN. Dan tidak pula terbukti bersalah melanggar kode etik. “Terus terang DPR sangat dirugikan secara kelembagaan karena berita yang masif setiap hari sangat memukul DPR. Dan itu sangat menyakitkan dan kami yang tidak disebut juga merasa sangat terpukul,” kata Marzuki.

Paloh: Iklan Bukan Segala-galanya buat NasDem

Paloh: Iklan Bukan Segala-galanya buat NasDem

Headline

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh – Inilah.com/Ardhy Fernando

inilah.com, Jakarta – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menegaskan bahwa kebesaran partainya atas perjuangan dan kepercayaan rakyat.

Ia menegaskan, kebesaran partai dengan nomor urut 1 bukan atas dasar logistik dan iklan di media. Surya Paloh mengatakan, selama rakyat memberikan kepercayaan serta dukungan, maka bendera NasDem akan terus berkibar di tanah air.

“Iklan dan Logistik bukan segala-galanya buat NasDem,” tegasnya, dalam pidatonya dalam kongres Partai NasDem, di JCC, Jakarta, Jumat (25/1/2013).

Dia menegaskan, sekali layar berkembang maka pantang surut sampai tujuan. Hal itu menegaskan bahwa Partai NasDem akan terus berjuang untuk kepentingan rakyat.

“Yakinlah doa rakyat bersama saudara, doa rakyat tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun,” tandasnya.[bay]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Barca Sangat Khawatir Messi Cedera

    Barca Sangat Khawatir Messi Cedera

  • Andy Murray Rebut Tiket Final Australia Terbuka

    Andy Murray Rebut Tiket Final Australia Terbuka

Golkar Tak Kaget Banyak Kader Hengkang ke NasDem

Golkar Tak Kaget Banyak Kader Hengkang ke NasDem

Headline

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara – IST

inilah.com, Jakarta – Partai Golongan Karya (Golkar) sudah memprediksikan banyaknya kader yang akan hengkang ke Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Sebelum Partai NasDem berdiri, Surya Paloh yang merupakan salah satu petinggi Golkar, membentuk ormas dengan nama yang sama. Beberapa kader ikut Paloh, seperti Ferry Mursyidan Baldan dan Jeffery Geovani.

“Sejak ormas Nasdem didirikan di mana banyak kader Partai Golkar yang terlibat dan hal itu kita sudah ketahui bahwa tahun 2013 akan terjadi hal ini, dan itu benar adanya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara, Jakarta, Jumat (25/1/2013).

Satu lagi kader 'Beringin' yang keluar yakni Enggartiasto Lukita. Golkar tidak terpengaruh dengan hal itu, karena stok kader potensial sangat banyak. [rok]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Menpora Akan Temui Nirwan dan Arifin Besok

    Menpora Akan Temui Nirwan dan Arifin Besok

  • Inilah 10 Alasan BlackBerry 10 Bisa Selamatkan RIM

    Inilah 10 Alasan BlackBerry 10 Bisa Selamatkan RIM

Pasangan cabup & cawabup Bangka barat dari fraksi PKS dan PARTAI HANURA

Pasangan cabup & cawabup Bangka barat dari fraksi PKS dan PARTAI HANURA


Psangan cabup dan cawabup Bangka barat dari fraksi PKS dan PARTAI HANURA yaitu H. udztad Zuhri syazli dan H. Sukirman malam ini pukul 21.30 wib mendaftarkan diri di kantor KPUD Bangka barat diantar oleh puluhan kader dan simpatisan dua partai tersebut. Ini sebuah ketidak laziman karena sebenarnya dua partai ini dapat mencalonkan cabup dan cawabupnya sendiri-sendiri tanpa berkoalisi. Bisa dibayangkan bagaimana kekuatan kedua partai ini jika berkoalisi. Karena baik HANURA dan juga PKS mempunyai basis simpatisan dan kader yang sangat kuat.

NasDem, Partai Baru Berparadigma Jadul

NasDem, Partai Baru Berparadigma Jadul

Headline

Partai Nasional Demokrat (NasDem) – Ist

inilah.com, Jakarta – Terkait teror yang dialami Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Jawa Barat, Rustam Effendi, pengamat politik AS Hikam menilai NasDem merupakan partai politik baru yang menggunakan paradigma jadul.

“Kalau informasi Rustam Effendi (RE), Ketua DPW NasDem Jabar sahih, maka tesis dasar saya mengenai partainya Surya Paloh (SP) itu makin terbukti, bahwa NasDem adalah partai politik baru yang menggunakan paradigma jadul alias lama,” kata AS Hikam, Kamis (24/1/2013).

AS Hikam berpendapat slogan “restorasi” yang didengungkannya pun adalah pemulihan kembali paradigma dan sistem politik otoriter. “Maka tidak mengherankan jika Nasdem sangat mengedepankan pendekatan dari atas dan menyirik perbedaan pendapat,” ujarnya.

“Rakyat Indonesia sudah seharusnya menolak restorasi sistem politik otoriter atau pembentukan rezim yang berparadigma sama. Reformasi dan demokratisasi harus terus berlanjut, bukan diputar kembali ke masa lalu,” tegas Hikam.

Seperti diketahui Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Rustam Effendi kemarin petang diberitakan didatangi lebih dari 50 preman yang memintanya untuk menandatangani surat dukungan Surya Paloh menjadi Ketua Umum Partai Nasdem. Menolak permintaan itu, Rustam pun keluar dari kepengurusan NasDem. [rok]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Demi Balotelli, Milan 'Korbankan' Satu Pemain

    Demi Balotelli, Milan ‘Korbankan’ Satu Pemain

  • Tembus Final Australia, Li Na Puji Pelatih

    Tembus Final Australia, Li Na Puji Pelatih