Nasional | Perbaikan Jalan di Jakarta Pasca Banjir Capai Rp 55 Miliar

Perbaikan Jalan di Jakarta Pasca Banjir Capai Rp 55 Miliar

Jalan rusak, ilustrasi

, JAKARTA — Banjir yang melanda sebagian besar wilayah Jakarta dan sekitarnya pekan lalu telah mengakibatkan kerusakan jalan di berbagai tempat. Diperkirakan, dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut mencapai Rp55 miliar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto, mengatakan, dana sebesar Rp 55 miliar itu diperlukan untuk penanganan berupa penutupan lubang, pelapisan setempat (overlay), pembersihan dan perbaikan saluran samping serta trotoar. Menurut dia, dari 453 Km panjang jalan nasional di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), 106 Km diantaranya mengalami kerusakan akibat banjir. Namun kerusakan tersebut berupa spot-spot, bukannya menyeluruh pada sepanjang 106 Km tersebut.

“Kerusakan tersebut sebagian hanya kerusakan ringan yang bukan kerusakan struktural sehingga bisa ditangani melalui pemeliharaan rutin,” kata Djoko.

Ia menjelaskan, kerusakan paling banyak dialami jalan nasional di Jakarta. Bahkan, untuk jalan di daerah Marunda, Jakarta Utara perbaikannya memerlukan kajian lebih dalam untuk mengetahui penanganan yang tepat. “Marunda sempat tenggelam, itu sebelumnya sudah kita naikkan, masih harus pakai kajian lebih lanjut dahulu apakah akan kita naikkan alagi atau mau diapakan,” ucap Djoko.

Adapun beberapa jalan nasional di ibukota yang mengalami kerusakan antara lain jalan TB. Simatupang, Jalan Raya Bogor, jalan Trans Yogi dan jalan Mayjen Sutoyo. Kerusakan juga terjadi pada jalan S. Parman, jalan Latumenten, jalan Pluit Selatan Raya, jalan Lodan Raya serta jalan Taman Stasiun Priok.

Mengenai sumber dana perbaikan darurat jalan-jalan di Jakarta, menurut Dirjen Bina Marga, dari kebutuhan dana perbaikan tanggap darurat Rp 55 miliar tersebut, sebanyak Rp 23 miliar akan diambil dari dana pemeliharaan rutin jalan Jakarta. Sementara sisa kekurangannya, akan dicarikan dari pos anggaran lain di Ditjen Bina Marga.

Setelah selesainya perbaikan tanggap darurat, menurut Dirjen Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto, jalan-jalan tersebut juga memerlukan perbaikan permanen.“Perbaikan permanen jalan kawasan Jabodetabek memerlukan Rp 90 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan berupa peningkatan jalan senilai Rp 80 miliar di Daan Mogot, Jakarta Barat dan Rp 10 miliar untuk perbaikan di daerah Puncak, Jawa Barat,” pungkas Djoko.

Nasional | Kemacetan di Jalan Raya Ciawi Makin Parah

Kemacetan di Jalan Raya Ciawi Makin Parah

Ratusan kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

, BOGOR — Jalan rusak sering  kali menjadi sumber kemacetan. Salah satunya di jalan Raya Ciawi, Cikereteg yang setiap hari mengalami kemacetan.

Jalanan berlubang, berkelok dan cukup sempit membuat volume kendaraan tak mampu tertampung sempurna sehingga menyebabkan antrean panjang. Pantauan //// pada hari kerja, Senin hingga Jumat, antrean kendaraan terjadi sekitar siang dan sore hari hingga malam.

Namun, pada akhir pekan, antreannya dapat terjadi sepanjang hari. Daden Abidin, pengendara yang melintas jalan tersebut di kawasan Rancamaya, Rabu (23/1) pagi sekitar pukul 08.00 WIB mengatakan kemacetan terjadi karena jalanan rusak.

Ia mengaku mengalami //stuck// selama hampir 30 menit dan selebihnya padat merayap. ”Kondisi jalanannya parah, kendaraan juga tidak teratur,” ujar Daden.

Jalan Raya Sukabumi memang menjadi satu-satunya jalan yang menghubungkan Sukabumi dan Bogor. Kendaraan yang melintasinya di dominasi oleh kendaraan pribadi, angkutan umum hingga truk-truk dan bahkan kontainer.

Pasalnya, beberapa daerah Sukabumi merupakan kawasan industri dan perdagangan. Banyak perusahaan besar lokal, nasional hingga asing berdiri di Sukabumi, sehingga satu-satunya jalan distribusi hanya melalui jalan tersebut.

Jalan provinsi ini memiliki lebar yang tidak seragam di beberapa titik. Seperti di kawasan Rancamaya, lebar jalan hanya dapat memuat tiga kendaraan sementara di kawasan tikungan Cikereteg hanya memuat dua kendaraan.

Tri Saputri pernah mengendarai sepeda motornya melewati jalanan ini pada akhir pekan mengaku kemacetan sangat parah. ”Banyaknya motor juga mempengaruhi karena kebanyakan //main serobot//, kan jalannya kecil,” ujarnya.

Pantauan //Republika// pada akhir pekan beberapa waktu lalu, kendaraan di sepanjang jalan dari arah Ciawi, Ciderum, Cikereteg hingga Caringin tersendat. Ribuan mobil pribadi, sepeda motor, truk, kontainer, angkutan kota (angkot), dan angkutan umum lainnya //berjubel// menyusuri jalanan yang sempit, berkelok dan sebagian rusak.

Bahkan, di beberapa titik, ruas jalan dipenuhi kendaraan menuju Bogor saja. Sehingga kendaraan yang akan menuju ke arah Sukabumi terpaksa harus melalui bahu jalan yang masih berupa tanah. Antrean kendaraan diprediksi hingga lebih dari 17 kilometer. Dari pantauan //Republika//, tampak beberapa polisi lalu lintas berupaya menormalkan kembali arus lalu lintas di beberapa titik macet.

Tri mengatakan kemacetan yang terjadi parah jika akhir pekan. Untuk mengakali kemacetan yang terjadi, menurutnya, sering kali pengendara menggunakan jalan alternatif menuju Cicurug, Sukabumi melalui kawasan Cipaku, Cihideung, Bogor meskipun jalannya pun sempit. Namun tak jarang, jalur ini pun dilanda kemacetan pada akhir pekan.

Nasional | Korban Kecelakaan Akibat Jalan Berlubang Bisa Tuntut Pemerintah



Jakarta – Jalanan yang berlubang menjadi buntut dari banjir yang merendam Jakarta. Sejumlah pengendara menjadi korban karenanya. Perlu diketahui, sebagai warga negara, pengguna jalan bisa menuntut para penyelenggara jalan jika terjadi kecelakaan akibat jalan rusak. Dalam hal ini Pemprov DKI, pemerintah pusat, maupun swasta.

“Hal ini terdapat dalam pasal 24 ayat 1 UU No 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,” jelas Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (ADAMSCO) David Tobing kepada detikcom, Rabu (23/1/2013).

“Jadi (kalau belum bisa diperbaiki) harus diberikan tanda bahwa jalan tersebut rusak untuk menghindari terjadinya kecelakaan,” lanjutnya.

Kalau penyelenggara jalan tidak memasang tanda pada jalan rusak, maka ketentuan pidana atas pelanggaran Pasal 24 ayat (2) diatur dalam Pasal 273 ayat (4) sehingga penyelenggara jalan terancam pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 juta.

Lebih lanjut, David mengatakan jika penyelenggara jalan tidak segera memperbaiki kerusakan dan mengakibatkan munculnya korban, maka akan ada ancaman sanksi pidana. Jika korban mengalami luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan ancaman hukumannya adalah paling lama 6 bulan penjara atau denda paling banyak Rp 12 juta.

Sementara jika korban mengalami luka berat, maka penyelenggara jalan bisa terancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Dan jika korban sampai meninggal dunia, maka penyelenggara terancam penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta.

“Hal ini tertera dalam Pasal 273,” kata David.

“Menurut saya korban luka, meninggal atau yang mengalami kerusakan motor atau mobil masih bisa menuntut penyelenggara jalan secara perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pertanggungjawaban atas ruas jalan di Jakarta terbagi atas jalan nasional oleh pemerintah pusat, jalan Provinsi dan jalan kota oleh Pemerintah Provinsi.

(sip/trq)

KPU Lebihkan Surat Suara Antisipasi yang Rusak

KPU Lebihkan Surat Suara Antisipasi yang Rusak

Headline

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik – (Foto : inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan, dilebihkannya seribu surat suara perdaerah pemilihan se-Indonesia, untuk mengantisipasi kerusakan surat suara.

Di samping itu, Husni juga yakin kalau kelebihan surat suara itu tidak akan disalahgunakan oleh pihak tertentu.

“Semua nanti pakai berita acara, apabila kelebihan akan dikembalikan juga. Jadi tidak terlalu menjadi persoalan,” kata Husni di KPU, Kamis (17/10/2013).

Ia melanjutkan, pihaknya melebihkan surat suara juga sebagai pengganti jika ada surat suara yang rusak selama distribusi dilakukan.

“Karena biasanya dalam proses pelipatan akan terjadi masalah, apalagi jika nanti misalnya dalam pengepakan dari pabrik tidak begitu baik, maka akan terjadi kekurangan (surat suara),” terangnya.

Sebelumnya, hari ini, KPU resmi mengumumkan prakualifikasi lelang pengadaan logistik pemilu 2014. Pengadaan tersebut menelan biaya kurang lebih Rp. 800 miliar. Sementara, pengadaan lelang akan dibuka pada tanggal 14 November sampai dengan 16 Desember 2013.[ris]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Pemain Muda Barca Ini Ingin Hengkang Secepatnya

    Pemain Muda Barca Ini Ingin Hengkang Secepatnya

  • Inilah Saham Pilihan Jumat (18/10/2013)

    Inilah Saham Pilihan Jumat (18/10/2013)

Inilah.com

Yusril: Sidang MKH MK Bisa Rusak Penyidikan KPK

Yusril Ihza Mahendra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Saat ini sedang berlangsung sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kasus yang menjerat Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar di salah satu televisi swasta nasional, Senin (7/10) malam. Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai sidang ini justru merusak proses penyidikan yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pemeriksaan etik ini malah bisa mengganggu proses penyidikan yang dilakukan KPK dan BNN (Badan Narkotika Nasional),” kata Yusril dalam siaran pers, Senin (7/10) malam.

Yusril menambahkan sidang MKH MK ini berjalan terbuka dan disiarkan secara langsung oleh televisi nasional. Sedangkan proses penyidikan KPK dan BNN (khusus untuk kepemilikan narkotika) bersifat tertutup dan sesuai dengan hukum acara pidana.

Masalahnya, kata dia, jika hasilnya beda dengan penyidikan di KPK dan BNN masyarakat bisa tambah bingung. Masyarakat menjadi sulit untuk membedakan pemeriksaan kode etik dengan pemeriksaan hukum dan ini bisa merusak kredibilitas Majelis Kehormatan MK.

Ia menil, kalau aparat penegak hukum telah menyidik hakim MK, maka sebaiknya Majelis Kehormatan tidak perlu lagi lakukan pemeriksaan. Pasalnya kalau terjadi pelanggaran etik, belum tentu terjadi pelanggaran hukum. Tapi kalau terjadi pelanggaran hukum pidana, sudah pasti ada pelanggaran etik.

Lagi pula karena sudah jadi tersangka, berdasarkan UU MK, Akil praktis diberhentikan sementara. Sedangkan putusan Majelis Kehormatan, kalau terbukti ada pelanggaran etik, hanya merekomendasikan agar Akil diberhentikan. “Acara pemeriksaan saksi pelanggaran etik yang sekarang disiarkan televisi nampak tidak substansial. Benar-benar bisa membingungkan masyarakat,” tegas mantan Menteri Kehakiman ini.

republika.co.id

Puting beliung rusak 330 rumah di Kota Binjai

(ANTARA News) – Bencana angin puting beliung yang terjadi di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai Sumatera Utara, telah merusak 330 rumah warga baik rusak ringan maupun berat, selain itu juga merusak dua gedung pemerintahan dan tiga warga mengalami luka.

“Ada 330 rumah warga yang mengalami rusak ringan dan berat,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Binjai, Zulfikar pada Rabu.

“Kerusakan yang terjadi akibat bencana angin puting beliung tersebut sungguh sangat luas meliputi enam kelurahan yang ada di kecamatan Binjai Utara,” katanya.

Dari data yang sudah berhasil dihimpun dilapangan untuk sementara ini ada 330 rumah warga yang mengalami kerusakan seperti di Kelurahan Cengkeh Turi sebanyak 199 rumah.

Sedangkan kelurahan lainnya yaitu Kebun Lada 24 rumah warga rusak, Kelurahan Damai 78 rumah warga rusak, Kelurahan Jati Utomo 12 rumah warga rusak, Kelurahan Jati Karya tujuh rumah warga rusak dan Kelurahan Jati Makmur 10 rumah warga rusak.

Selain itu ada juga yang rusak dua kantor pemerintahan yaitu kantor Pekerjaan Umum dan juga kantor Camat setempat.

Tidak hanya itu saja, kata Zulfikar akibat dari bencana angin puting beliung yang melanda kawasan itu, Senin malam (1/10) sekitar pukul 20.00 WIB, juga membuat tiga orang warga mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan.

Secara terpisah petugas Badan Penangulangan Bencana Daerah Kota Binjai, Zulkarnain yang dihubungi menjelaskan bahwa instansinya kini sudah mendirikan tenda darurat untuk pengungsian serta dapur umum untuk warga yang akan mengungsi.(*)

google.co.id