Kasus Flu Burung, Orang Dekat Istana Terlibat?

Kasus Flu Burung, Orang Dekat Istana Terlibat?

Headline

Inilah.com

inilah.com, Jakarta – Kasus flu burung dalam perkembangannya menguap. Ini bertolak belakang dengan kasus Hambalang yang telah menetapkan beberapa tersangka. Mengapa kasus ini stagnan?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah usai melakukan pemeriksaan terhadap kasus fu burung dengan nomor 10/HP/XIX/06/2012 tertanggal 6 Juni 2012. Tidak hanya itu, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI juga telah melakukan analisa atas laporan hasil pemeriksaan BPK.

Namun, kasus flu burung yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 347 miliar lebih ini tidak mengalami kemajuan berarti. Hal ini pula yang membuat keheranan Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso. “Saya tidak tahu apakah kasus flu burung ini tidak menjadi prioritas oleh KPK,” kata Sumarjati saat dihubungi, Kamis (23/1/2013)

Menurut dia, kasus flu burung ini lebih besar kerugiannya dibanding kasus Hambalang. Dalam kasus ini Kementerian Kesehatan tidak mengusulkan tapi dari Bio Farma mengusulkan ke Bappenas, didukung oleh rekanan dalam kepengurusan anggarannya. “Setelah mendapat anggaran, Kementerian Keuangan memberitahukan ke Kemenkes,” tambah Sumarjati

BAKN kata Sumarjati berencana akan memanggil pihak Kementerian Kesehatan. Langkah ini ditempuh, kata politisi Partai Gerindra ini, karena hingga saat ini tidak ada tindak lanjut nyaata baik di pimpinan DPR maupun Komisi IX DPR. “BAKN akan undang Kemenkes,” cetus Sumarjati.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Yani mengatakan lambatnya penanganan kasus flu burung bisa saja terkait dengan keterlibatan lingkar dalam Istana Kepresidenan dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara miliaran rupiah ini. “Informasi yang saya dapat A1, ada pejabat tinggi negara ini tentunya bukan presiden, pembantu presiden, level menteri yang mengintervensi KPK,” kata Yani.

Menurut dia, seharusnya, kasus flu burung dapat segera ditingkatkan ke penyidikan dan sudah menetapkan para tersangkanya. Menurut dia, dari informasi yang ia peroleh, KPK ragu-ragu melakukan penyidikan kasus flu burung karena ada keterlibatan pejabat tinggi dalam perkara ini. “Dari informasi yang saya peroleh, ada kerabat pembantu presiden yang terlibat dalam kasus ini,” tuding Yani.

Yani menegaskan tidak ada satupun pihak di negeri ini yang kebal oleh hukum. Prinsip equality before the law, kata Yani, harus ditegakkan dalam mengusut kasus flu burung. “Jadi kalau memang KPK tidak menetapkan tersangka, maka KPK menyediakan dirinya untuk diintervensi, atau KPK membuka dirinya untuk diintervensi dan mereka rela untuk diintervensi,” tegas Yani.

Ketua Panitia Kerja Flu Burung DPR RI Novariyanti Yusuf mengatakan pihaknya pada pekan depan akan menggelar rapat untuk membahas hasil kunjungan ke lapangan ke Bandung dan Surabaya. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat dikonfirmasi ihwal kasus flu burung tidak merespons pesan yang dikirim inilah.com.

Jika membandingkan kasus Hambalang dan kasus Flu Burung memang tampak terjadi perbedaan perkembangan penanganan kasusnya. Kasus Hambalang yang dikait-kaitkan sejumlah elit Partai Demokrat lebih mendapat atensi dari KPK ketimbang kasus Flu Burung yang secara kerugian negara jauh lebih besar dari kasus Hambalang. Apakah karena ada keterlibatan kerabat pembantu presiden di Kabinet SBY? Entahlah, biar waktu yang menjawabnya.

Rekomendasi Untuk Anda


  • Lampard Disarankan Pindah ke Klub Ini

    Lampard Disarankan Pindah ke Klub Ini

  • Investor Berlibur, IHSG Mendatar

    Investor Berlibur, IHSG Mendatar

KORBAN ANGIN PUTING BELIUNG DIBANTU GOLKAR DIY

KORBAN ANGIN PUTING BELIUNG DIBANTU GOLKAR DIY


Angin puting beliung yang menerjang wilayah kalasan sleman, Kamis sore 1 Novemver 2012 mengakibatkan ratusan rumah rusak akibat tertimpa pohon yang tumbang dan diterjang angin puting beliung. Sebagai Partai yang konsen terhadap gerakan pembanguan Partai Golkar dengan cepat membantu membangun. Keesokan harinya, pada hari jumat siang langsung memberikan bantuan logistik untuk dapur umum korban bencana angin puting beliung dan membantu uang tunai jutaan rupiah untuk membantu proses pemulihannya.

ANGIN PUTING BELIUNG KALASAN KORBAN DIBANTU GOLKAR DIY

ANGIN PUTING BELIUNG KALASAN KORBAN DIBANTU GOLKAR DIY


Ketua DPD Partai Golkar DIY Drs HM Gandung Pardiman MM yang juga anggota komisi V DPR RI langsung turun ke lapangan meninjau korban angin puting beliung di kalasan sleman yogyakarta begitu mendapatkan kabar mengenai terjadinya bencana angin puting beliung. Pak gandung demikian panggilan akrabnya langsung memberikan sejumlah bantuan berupa uang tuna puluhan juta rupiah maupun logistik.

RPPBD Ponorogo mendapat tambahan dana 104 miliar rupiah

LENSAINDONESIA.COM: Rancangan Perubahan Pendapatan Belanja Daerah (RPPBD) tahun anggaran 2013 semakin kacau. Dalam perubahan tersebut disetujui tambahan sebesar 104 millyar rupiah.

Padahal tahu ini hanya sisa kurang dari dua bulan lagi. Tentunya dana tersebut harus habis seiring pergantian tahun dari 2013 menjadi 2014. Dapat dibayangkan, apa yang akan terjadi dengan anggaran sebesar itu.

Baca juga: Sekda akan tindak tegas pelaksana proyek mangkrak senilai 42 miliar dan Banyak pejabat tarik setoran, proyek Gedung Terpadu Ponorogo mandek

Ketua DPC PDIP Kabupaten Ponorogo, Sutyas Hadi Riyanto mengungkapkan bahwa sikap tersebut merupakan arogansi pemeritah. Menurutnya, dalam menyusun anggran, pemerintah kabupaten harus memeuhi prinsip tepat sasaran dan akuntabel.

Fraksi PDIP mengaku kecewa, atas jawaban Bupati dalam pemandangan umum, tidak mendapatkan jawaban yang benar, rinci dan jelas. Terutama menyangkut aturan, yang menjadi  pijakan hukum tentang pengurangan anggaran dimasing-masing SKPD dan penambahan anggaran pada SKPD lain.

“Kami merasa prihatin, ada 25 halaman yang tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Padahal Fraksi PDI Perjuangan hanya mempertanyakan penambahan dan pengurangan anggaran tersebut,”tegas Sutyas Hadi
Riyanto.

Munculnya tambahan PAD sebesar Rp 104 milliar yang tidak jelas, dimungkinkan akan berdampak pada pelaksanaanya. dikarenakan waktu efektif tinggal satu bulan.

“Melihat keadaan ini, saya bingung dan tidak mampu menalar. Apalagi sekarang sudah terima lagi draft Rancangan APBD tahun anggaran 2014, disertai surat pengantar bupati Ponorogo No 180/1263/405.01.3/2013, tertanggal 23 Oktober,” tegas Sutyas Hadi Riyanto.

Dengan anggaran hampir 70 miliar rupiah pada APBD 2013 yang tidak jelas penggunaannya dan tidak di uraikan secara rinci dalam RKA SKPD, sebagai pijakan dasar usulan suatu kegiantan, ternyata baru di uraikan dalam RKA SKPD di P APBD 2013.

Lucunya lagi dana sebesar 70 miliar itu, dibuat proyek yang nilainya ada 25 juta dan tertinggi 100 juta. Terbagi menjadi 906 titik kegiatan.

”Dengan kejadian ini saya kira ada yang tidak beres, ini sudah bertentangan dengan surat dari KPK. Jadi semua tergantung pada yudikatif selaku pengendali hukum, peka tidak terhadap masalah seperti ini, apa dia jadi penonton
apa jadi pemain menunggu datangnya Bolo, apa jadi wasit yang sesuai harapan kita,” tambah politikus PDI-P ini.

Hal senada juga diungkapkan Miseri Effendi dari Fraksi Partai Demokrat. Pihaknya menyatakan, merujuk pada Permendagri no 13 tahun 206, pembahasan Rancangan Perubahan APBD pada Bulan Juni dan Juli sudah ditandatangani. Berikutnya baru membahas KUAPPAS.

Tapi sekarang tidak tepat waktu. “Ini menjadi atensi kami Fraksi Partai Demokrat, karena kalau mundur seperti sekarang ini, berdampak pula pada semua program yang akan kita bahas. Kemunduran ini tentu
menjadi kajian kami,” tegas Miseri Effendi.@arso

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Duit Miliaran Rupiah di Banten Tak Terlacak, Bagaimana Modusnya?



Jakarta – BPK menemukan sejumlah kejanggalan terkait penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Banten. Kalangan LSM kemudian memperkuatnya dengan investigasi di lapangan. Kini, KPK pun turun tangan. Apa saja temuan mereka?

Dalam dokumen laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2012, terungkap ada realisasi belanja hibah dan bansos yang tidak didukung oleh laporan pertanggungjawaban (LPJPD) dan surat pertanggungjawaban (SPTJ) dari para pengguna dengan nilai total Rp 82,4 miliar dan Rp 9,99 miliar.

Salah satu yang menjadi sorotan BPK adalah penyaluran dana Rp 600 juta di Yayasan Sholatiyah, Banten. Dalam proposal pengajuan, ada enam kegiatan yang disampaikan. Namun setelah dikroscek oleh BPK pada para guru, kegiatan itu tak pernah ada.

“Kondisi tersebut mengakibatkan belanja hibah yang telah dikeluarkan pemerintah Provinsi Banten tidak dapat mendukung program peningkatan kondisi rakyat,” tulis BPK dalam laporan yang dikutip detikcom, Jumat (1/11/2013).

Aliansi Banten Menggugat (ABM) pernah melaporkan 62 lembaga penerima hibah tahun 2011 ke KPK yang diduga fiktif. Dari beberapa organsasi, bahkan diketahui milik keluarga Ratu Atut.

“Badan hukum dan palangnya saja tidak jelas. Seharusnya lembaga itu kan minimal berbadan hukum dan ada keterangan domisili dan akta notaris. Itu fiktif, padahal menerima Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar,” terang Uday Syuhada, koordinator Aliansi Independen Peduli Publik (Alip) yang menjadi bagian dari ABM.

Modus lainnya, ada lembaga yang terdaftar secara hukum, namun jumlah dananya disunat oleh sekelompok pihak tertentu. Misalnya, ada lembaga bernama Forum Pencatat Akta Nikah Provinsi Banten mendapat Rp 1,5 miliar. Setelah tim LSM Banten melakukan verifikasi, pimpinan kelompok Forum itu mengaku hanya diberi Rp 300 ribu.Next

Halaman
1 2
Next

Ikuti berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase Sore" Trans TV pukul 16.30 WIB

(mad/nrl)

google.co.id

Sengkarut Miliaran Rupiah Dana Hibah dan Bansos Atut



Jakarta – KPK membuka penyelidikan baru terkait dugaan korupsi di Banten. Mereka menelusuri sengkarut penyaluran dana hibah dan bantuan sosial yang diduga dilakukan Ratu Atut Chosiyah dan kroninya. Bagaimana aliran duitnya?

Sejumlah data dan fakta mendukung penyelidikan ini. Mulai dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga investigasi sejumlah LSM yang peduli terhadap nasib rakyat Banten.

Dalam dokumen laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2012, terungkap sejumlah masalah dalam penyaluran dana bansos dan hibah. Ada yang berhubungan dengan pelaporan yang tak jelas dan kegiatan yang fiktif.

Temuan pertama, ada realisasi belanja hibah dan bansos yang tidak didukung oleh laporan pertanggungjawaban (LPJPD) dan surat pertanggungjawaban (SPTJ) dari para pengguna. Masih ada 629 penerima hibah yang belum menyampaikan laporan secara lengkap dengan nilai Rp 82,4 miliar.

“Dan masih terdapat 1.284 penerima bantuan sosial yang belum menyampaikan LPJPD dan/atau SPTJ secara lengkap senilai Rp 9.993.500.000,00,” demikian isi laporan tersebut.

Dengan demikian, realisasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada Pemerintah Provinsi Banten TA 2012 senilai Rp 82.414.535.000 dan senilai Rp 9.993.500.000 belum dapat dinilai kewajarannya.

Temuan kedua, ada penggunaan dana hibah dari Pemprov Banten yang tidak sesuai dengan laporan. Salah satunya terjadi di Yayasan Sholatiyah. Kegiatan yang dilaporkan menelan biaya Rp 600 juta, ternyata
tidak pernah dilakukan.Next

Halaman
1 2
Next

Ikuti berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase Sore" Trans TV pukul 16.30 WIB

(mad/nrl)

google.co.id

Shutdown AS Usai, Rupiah di Trend Positif

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat ekonomi dalam negeri menyambut positif perihal pemerintah Amerika Serikat (AS) yang telah meloloskan rancangan anggaran sehingga shutdown pemerintah AS bisa diselesaikan. Diharapkan, momentum ini dapat dimanfaatkan pemerintah Indonesia untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

Demikian informasi itu disampaikan oleh Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto ketika dihubungi Metrotvnews.com di Jakarta, Jumat (18/10). Ia pun juga mendukung pandangan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang memberikan signal positif untuk perekonomian dalam negeri.

“Saya setuju dengan pandangan FKSSK pasca kesepakatan Partai Demokrat vs Partai Republik di AS karena tentu akan memberikan kepastian ekonomi kepada dunia,” jelas Ryan ketika dikonfirmasi.

Menurutnya, keberhasilan Presiden AS Barack Obama menyelesaikan permasalahan ini akan sejalan dengan memberikan sentimen positif terhadap perekonomian dalam negeri, khususnya untuk memperbaiki nilai tukar rupiah. Namun, pemerintah diminta juga memperbaiki kinerja ekspor agar tidak terus mengalami defisit.

“Tentu ini memberikan sentimen yang positif bagi rupiah, apalagi kalau pemerintah bisa memperbaiki kinerja ekspor sehingga bisa surplus dan inflasi ditekan rendah, tentu akan lebih baik lagi,” sambungnya.

Tidak hanya itu, perjanjian kerjasama Bilateral Swap Agreement (BSA) dengan tiga negara yakni Korea Selatan, Jepang dan China sebesar US$ 37 miliar juga diyakini akan semakin membuat sentimen positif bagi rupiah menjelang akhir tahun.

“Bilateral swap dengan Jepang, Cina dan Korsel juga akan membantu apresiasi rupiah ke depannya,” pungkas Ryan.

Seperti yang diketahui, House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat) Amerikat Serikat akhirnya meloloskan rancangan anggaran sehingga shutdown dan potensi default hutang pemerintah AS bisa dihindari, untuk sementara waktu.

RUU anggaran tersebut akan ditandatangani oleh Presiden Barack Obama malam nanti. Hal ini berarti, pegawai negeri AS akan mulai bekerja kembali besok setelah “dirumahkan” selama 16 hari.

Editor: Retno Hemawati

metrotvnews.com