Ribuan Kader Mundur, Elite Nasdem Kongres

Ribuan Kader Mundur, Elite Nasdem Kongres

Politisi Golkar Enggartiasto Lukita (ke-3 dari kiri), Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella (ke-3 dari kanan), Ketua Bappilu Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan (ke-2 dari kanan), Aktivis ’98 Ulung Rusman (kiri), dan Pengacara OC. Kalligis usai ko

, JAKARTA — Sungguh ironis nasib Partai Nasdem. Saat petinggi partai akan menggelar kongres nasional, ribuan kader partai malah ramai-ramai mengundurkan diri.

Dipimpin oleh Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta, Armyn Gultom, ribuan kader Nasdem mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) ke kantor DPP Partai Nasdem, Jalan Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (25/1).

Selain KTA, mereka juga mencopot baju seragam Nasdem untuk menegaskan pengunduran diri sebagai pengurus dan kader partai yang didirikan Surya Paloh tersebut. “Partai Nasdem sudah tidak Layak lagi memperjuangkan restorasi di Indonesia,” kata Armyn dalam orasinya.

Dia mengatakan tidak bisa sejalan lagi dengan elit dan pendiri partai. Mekanisme yang berlangsung di tubuh partai menurutnya sudah tidak sehat, bahkan melanggar AD/ART partai. Bahkan, kongres yang dilaksanakan hari ini disebut Armyn juga menyalahi prosedur.

Sikap otoriter Surya Paloh, lanjut dia, juga menjadi salah satu penyebab kader di DKI Jakarta memilih mundur. “Kami dipaksa untuk memilih dan menandatangani surat agar mendukung Pak Surya Paloh sebagai ketua umum,” ujarnya.

Hal itu dinilai Armyn telah menciderai demokrasi dan gerakan perubahan yang mereka usung. Padahal, kader partai telah berjuang untuk meloloskan Nasdem dalam verifikasi parpol yang diselenggarakan KPU. Hingga Partai Nasdem menjadi peserta pemilu 2014 dengan nomor urut satu.

“Kami tidak sejalan lagi dengan Surya Paloh yang sebentar lagi akan menjadi ketua umum, dan Patrice Rio Capella yang akan turun jabatan menjadi sekretaris jendral,” ungkap Army.

Army mengelak jika aksi tersebut dimotori Hary Tanoesudibjo, petinggi Nasdem yang sudah mundur terlebih dahulu. Namun, mereka bertekad akan terus menyalurkan aspirasi politiknya melalui lembaga baru. Mereka juga tidak menutup kemungkinan bergabung dengan partai lain asal ideologinya sama-sama memperjuangkan perubahan.

Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Diflaizal Zen Koto, menambahnya, kemunduran mereka serentak dilakukan oleh seluruh pengurus harian DPW, DPC, hingga ranting dan rayon di DKI Jakarta.

“Ada 700.000 yang sudah mengembalikan KTA. Kantor-kantor juga sudah kami tutup dan kembalikan ke Nasdem sejak hari ini,” kata Diflaizal.

Diflaizal mengklaim, akan banyak kader lain yang menyusul. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga beberapa daerah lain di Indonesia, seperti Jawa Barat.

Kaos dan KTA yang dikembalikan, ditumpuk di depan gerbang kantor. Tidak ada perwakilan pengurus DPP partai yang menemui mereka. Hanya ada satu orang pengurus ormas Nasional Demokrat yang bersuara.

“Wajar saja kalau keluar, kita tidak tahu yang sebenarnya. Yang datang kesini tidak sampai 3.000. Kami ga peduli, itu hak mereka kalau tidak sesuai dengan pimpinan,” kata Orri Bukhori, Wasekjen Ormas Nasdem DKI Jakarta.

Elite Partai Gelar Kongres, Ribuan Kader Nasdem Mundur

Elite Partai Gelar Kongres, Ribuan Kader Nasdem Mundur

Politisi Golkar Enggartiasto Lukita (ke-3 dari kiri), Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella (ke-3 dari kanan), Ketua Bappilu Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan (ke-2 dari kanan), Aktivis ’98 Ulung Rusman (kiri), dan Pengacara OC. Kalligis usai ko

, JAKARTA — Sungguh ironis nasib Partai Nasdem. Saat petinggi partai akan menggelar kongres nasional, ribuan kader partai malah ramai-ramai mengundurkan diri.

Dipimpin oleh Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta, Armyn Gultom, ribuan kader Nasdem mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) ke kantor DPP Partai Nasdem, Jalan Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (25/1).

Selain KTA, mereka juga mencopot baju seragam Nasdem untuk menegaskan pengunduran diri sebagai pengurus dan kader partai yang didirikan Surya Paloh tersebut. “Partai Nasdem sudah tidak Layak lagi memperjuangkan restorasi di Indonesia,” kata Armyn dalam orasinya.

Dia mengatakan tidak bisa sejalan lagi dengan elit dan pendiri partai. Mekanisme yang berlangsung di tubuh partai menurutnya sudah tidak sehat, bahkan melanggar AD/ART partai. Bahkan, kongres yang dilaksanakan hari ini disebut Armyn juga menyalahi prosedur.

Sikap otoriter Surya Paloh, lanjut dia, juga menjadi salah satu penyebab kader di DKI Jakarta memilih mundur. “Kami dipaksa untuk memilih dan menandatangani surat agar mendukung Pak Surya Paloh sebagai ketua umum,” ujarnya.

Hal itu dinilai Armyn telah menciderai demokrasi dan gerakan perubahan yang mereka usung. Padahal, kader partai telah berjuang untuk meloloskan Nasdem dalam verifikasi parpol yang diselenggarakan KPU. Hingga Partai Nasdem menjadi peserta pemilu 2014 dengan nomor urut satu.

“Kami tidak sejalan lagi dengan Surya Paloh yang sebentar lagi akan menjadi ketua umum, dan Patrice Rio Capella yang akan turun jabatan menjadi sekretaris jendral,” ungkap Army.

Army mengelak jika aksi tersebut dimotori Hary Tanoesudibjo, petinggi Nasdem yang sudah mundur terlebih dahulu. Namun, mereka bertekad akan terus menyalurkan aspirasi politiknya melalui lembaga baru. Mereka juga tidak menutup kemungkinan bergabung dengan partai lain asal ideologinya sama-sama memperjuangkan perubahan.

Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Diflaizal Zen Koto, menambahnya, kemunduran mereka serentak dilakukan oleh seluruh pengurus harian DPW, DPC, hingga ranting dan rayon di DKI Jakarta.

“Ada 700.000 yang sudah mengembalikan KTA. Kantor-kantor juga sudah kami tutup dan kembalikan ke Nasdem sejak hari ini,” kata Diflaizal.

Diflaizal mengklaim, akan banyak kader lain yang menyusul. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga beberapa daerah lain di Indonesia, seperti Jawa Barat.

Kaos dan KTA yang dikembalikan, ditumpuk di depan gerbang kantor. Tidak ada perwakilan pengurus DPP partai yang menemui mereka. Hanya ada satu orang pengurus ormas Nasional Demokrat yang bersuara.

“Wajar saja kalau keluar, kita tidak tahu yang sebenarnya. Yang datang kesini tidak sampai 3.000. Kami ga peduli, itu hak mereka kalau tidak sesuai dengan pimpinan,” kata Orri Bukhori, Wasekjen Ormas Nasdem DKI Jakarta.

Nasional | Ribuan Anggota NasDem DKI Juga akan Mundur



Jakarta – Pengunduran diri massal akan dilakukan ribuan anggota Partai Nasional Demokrat (NasDem) se-DKI Jakarta. Mereka akan mengantar para pengurus NasDem DKI dan Jakarta Raya ke kantor pusat NasDem yang mundur dan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).

Ribuan anggota NasDem ini akan mendatangi kantor NasDem di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat sekitar pukul 14.00 WIB, Jumat (25/1/2013). “Ada sekitar 3.000 orang yang akan mengembalikan KTA ke DPP NasDem,” klaim salah seorang anggota NasDem kepada detikcom.

Para anggota NasDem ini mendukung sepenuhnya para pengurus DPW NasDem DKI dan para pengurus DPC NasDem se-Jakarta yang mengajukan pengunduran diri. “Ini bentuk solidaritas, karena sudah tidak ada demokrasi di NasDem. Yang ada hanyalah kepemimpinan otoriter, yang tidak sejalan dengan restorasi yang didengungkan selama ini,” ujar dia.

Mundurnya para pengurus dan anggota NasDem DKI ini sejalan dengan mundurnya Ketua Dewan Pakar NasDem Hary Tanoesoedibjo dan Sekjen Ahmad Rofiq serta beberapa pengurus DPP lainnya beberapa hari lalu. Mereka menolak upaya menjadikan Surya Paloh sebagai ketua umum NasDem.

Hary Tanoe yang sudah mengeluarkan banyak dana dan energi untuk NasDem menginginkan agar kepengurusan NasDem tidak diubah dan tetap dipegang para politisi muda yang telah berjuang keras membawa NasDem lolos verifikasi peserta Pemilu 2014. Hary Tanoe menyayangkan upaya-upaya menggeser anak muda dari tampuk kekuasaan di NasDem.

Penetapan Surya Paloh sebagai ketua umum akan ditetapkan dalam Kongres NasDem yang akan digelar 26 Januari 2013. Surya Paloh menggeser Rio Capella dari kursi ketua umum dan Rio Capella akan menggeser Ahmad Rofiq sebagai sekjen. Sejumlah politisi senior yang awalnya aktif di ormas NasDem juga akan masuk dalam kepengurusan NasDem yang baru.

Hingga kini, belum ada pengurus DPW NasDem DKI yang bersedia bicara secara resmi mengenai rencana pengunduran diri masal para anggota NasDem ini.

(van/rvk)

Ribuan tukang sampah DKI upah molor 3bulan, Caleg-Partai tidak malu?

LENSAINDONESIA.COM: Ribuan Pekerja Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan DKI Jakarta, yang setiap hari bekerja memelihara kebersihan Jakarta dari sampah, nasibnya hanya jadi “alat kampanye” para Caleg maupun partai selama musim kampanye.

Faktanya, upah ribuan buruh harian itu sudah tiga bulan ini terlambat. Penyebabnya, justru akibat molornya pengesahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) DKI 2014 di tangan para wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta. Termasuk, mekanisme pencairan.

Baca juga: Sampah "numpuk" lantaran minimnya kapasitas kendaraan pengangkut dan Mahasiswa Jakarta 'gerah' sungai-sungai jadi lumbung sampah bebal

Ironis, memang, para wakil rakyat itu saat masih jadi Caleg seperti musim kampanye saat ini, sangat bersemangat menjual janji membela rakyat miskin. Sebaliknya, setelah duduk di lembaga terhormat DPR, seperti “tutup mata” terhadap nasib pengabdi kebersihan ibukota yang upahnya sangat minim, dan tiga bulan belum terima. Nyatanya, tidak ada sepotong kalimat pun dari wakil rakyat atau partai yang merasa salah, apalagi malu?

Akibat upah molor, praktis para pekerja harian lepas yang jumlahnya ribuan itu, harus sabar menunggu APBD cair. Tidak heran, mereka mengaku untuk menutupi kebutuhan sehari-hari harus utang ke sana-sini.

Tukang sampah yang rata-rata warga miskin, kali ini, bak sudah jatuh masih tertimpa tangga. Bukan cuma upah molor, tapi total upah yang diterima pun ditotal sebulan masih di bawah UMP DKI Jakarta yang Rp2,4 juta. Mereka masih banyak yang menerima upah harian per hari Rp50 ribu. Jika masuk kerja tidak dapat upah. Ini jauh lebih rendah dari buruh cari rumput di pedesaan. Ironis, mereka hidup di ibukota negara yang kaya sumber daya alamnya.

Padahal, para tukang sampah itu sudah membuktikan perannnya tidak serendah sampah yang tiap hari dibersihkan. Faktanya, jika sampah Jakarta dibiarkan menumpuk di kali dan berserakan di mana-mana, problem banjir tidak terhindarkan. Bau busuk dan lalat berterbangan berdampak penyakit.

Kepala Dinas Kebersihan Saptastri Ediningtyas menanggapi gaji belum keluar itu, mengatakan, merupakan hal biasa karena anggaran pergantian sedang proses.

“Ibaratnya diproses dulu, terus disahkan DPRD DKI Jakarta. Mekanisme anggaran diproses sesuai Upah Minimum Propinsi (UMP), sebelum dilimpahkan ke rekening Bank DKI,” dalih Saptastri Ediningtyas
kepada Licom, Kamis (20/03/14).

Saptastri mengakui para Pekerja Harian lepas itu memang sangat membatu dinas kebersihan untuk memelihara kebersihan dan keindahan Ibukota Jakarta. Mereka bertugas menyapu di jalannya sampai sebagai sopir truk sampah Dinas Kebersihan DKI.

Disinggung kapan gaji para buruh harian di Pemprov itu bisa diterima, Saptastri mengatakan, “Anggaran di DPR sudah diketuk, masih proses sekarang, Insa Allah bisa lebih cepat.”

Dia mengakui molornya penggajian para tenaga harian lepas itu bukan hanya terjadi di Dinas Kebersihan. Tapi, juga dialami Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

“Kita antri (di BPKD). Kan semua SKPD juga belum. Jadi, bukan Dinas Kebersihan saja. Kita berharap segera bisa dicairkan,” tambahnya.

Soal gaji buruh lepas Pemprov ini bukan cuma molor. Tapi, yang belakangan juga jadi sorotan, yaitu gaji mereka “disunat” sana-sini. Seperti, dipotong perusahaan outsourcing yang mengkoordinasi mereka, termasuk juga disunat oknum-oknum Pemprov.

Diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengakui adanya problem upah buruh sampah itu. Bahkan, Ahok menganggap Dinas Kebersihan melakukan praktik perbudakan. Sehingga, banyak petugas kebersihan yang gajinya di bawah Upah Minimum (UMP) Provinsi.

Sementara itu, Saptastri, berjanji mengevaluasi sistem penggajian. Untuk sementara, pihaknya masih menggunakan sistem penggajian berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK), yakni Rp 80.000 per hari kerja. Gaji itu tidak langsung diterima pekerja, melainkan lewat berbagai mekanisme, seperti perusahaan outsourcing, sehingga pekerja menerimanya jika ditotal sebulan di bawah UMP.

Saptastri berjanji sesuai perintah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Akok), ke depannya akan dibuat mekanisme sesuai dengan UMP. @endang

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Ribuan Pekerja Kepung Kantor Pemkab Jombang

Metrotvnews.com, Jombang: Sekitar 2.000 pekerja di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kembali berunjuk rasa di kantor pemerintah kabupaten (pemkab) setempat, Jumat (1/11). Mereka menuntut pemkab merevisi nilai upah minimum 2014 yang ditetapkan Dewan Pengupahan.

Para pekerja dari berbagai perusahaan itu sebelumnya sempat melakukan long march melintasi jalan-jalan protokol di ibu kota Kabupaten Jombang, termasuk Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim.

Unjuk rasa digelar ribuan pekerja karena upah miminum Kabupaten Jombang yang ditetapkan oleh Dewan Penguahan setempat untuk 2014 hanya sebesar Rp1.300.000 per bulan.

Menurut para pekerja, upah sebesar itu tidak mencukupi kebutuhan hidup layak di Jombang yang mencapai Rp1.730.300. Angka tersebut diambil berdasarkan naiknya harga kebutuhan pokok saat ini.

Koordinator lapangan pengunjuk rasa Samsul Huda mengatakan, jika pemkab tidak merevisi ketetapan upah, para pekerja akan bertahan dan terus melakukan unjuk rasa.

Pada Kamis (31/10), ribuan pekerja itu juga melakukan hal serupa dan hingga kini tidak ada perwakilan Pemkab Jombang yang menemui pengunjuk rasa.

Editor: Patna Budi Utami

google.co.id

Ribuan honorer Karawang minta diangkat jadi PNS

(ANTARA News) – Sekitar 2.781 tenaga kerja honorer di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, meminta kenaikan status menjadi pegawai negeri sipil karena pengabdian mereka sudah cukup lama bahkan ada yang sudah mengabdi selama 20 tahun.

Sekretaris Aliansi Honorer Kategori II Karawang Agus Sopyan, Senin, mengatakan, pihaknya tidak meminta lebih kepada pemerintah daerah setempat.

“Mereka sudah lulus verifikasi dan validasi data dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Jadi ribuan tenaga honorer di Karawang ini meminta kenaikan status menjadi PNS,” katanya.

Dikatakannya, setelah ada pengumuman dari pemerintah pusat mengenai penerimaan CPNS dari jalur khusus (tenaga honorer) maka para tenaga honorer itu akan turut serta.

“Mereka siap mengikuti rangkaian tes, agar masuk dalam seleksi CPN yang akan digelar bulan depan,” kata dia.

Sebanyak 2.781 tenaga honorer itu sendiri terdiri atas 1.334 guru honorer, sembilan orang penjaga sekolah dan 447 tenaga teknis dan penyuluh di sejumlah instansi.

“Menjelang tes ini, ribuan tenaga honorer telah mengupayakan untuk menambah wawasan. Terutama, wawasan mengenai kebangsaan. Sebab, nanti akan ada tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang,” kata Agus. (MAK/Z002)

google.co.id