Tidak Terbukti Peras BUMN, Empat Anggota DPR Direhabilitasi

Tidak Terbukti Peras BUMN, Empat Anggota DPR Direhabilitasi


Keempatnya terbukti tidak bersalah. Sidang Paripurna DPR RI akan merehabilitasi empat nama anggota dewan yang terseret kasus pemerasan BUMN. Yakni, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat Saidi Butar-butar, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Linda Megawati, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Pan Muhammad Hatta, anggota DPR komisi XI dari Fraksi PDI-P I Gusti Agung Ray Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan bahwa keempat anggota dewan tersebut tidak terbukti bersalah melakukan pemerasan terhadap BUMN. Dan tidak pula terbukti bersalah melanggar kode etik. “Terus terang DPR sangat dirugikan secara kelembagaan karena berita yang masif setiap hari sangat memukul DPR. Dan itu sangat menyakitkan dan kami yang tidak disebut juga merasa sangat terpukul,” kata Marzuki.

Kasus Flu Burung, Orang Dekat Istana Terlibat?

Kasus Flu Burung, Orang Dekat Istana Terlibat?

Headline

Inilah.com

inilah.com, Jakarta – Kasus flu burung dalam perkembangannya menguap. Ini bertolak belakang dengan kasus Hambalang yang telah menetapkan beberapa tersangka. Mengapa kasus ini stagnan?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah usai melakukan pemeriksaan terhadap kasus fu burung dengan nomor 10/HP/XIX/06/2012 tertanggal 6 Juni 2012. Tidak hanya itu, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI juga telah melakukan analisa atas laporan hasil pemeriksaan BPK.

Namun, kasus flu burung yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 347 miliar lebih ini tidak mengalami kemajuan berarti. Hal ini pula yang membuat keheranan Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso. “Saya tidak tahu apakah kasus flu burung ini tidak menjadi prioritas oleh KPK,” kata Sumarjati saat dihubungi, Kamis (23/1/2013)

Menurut dia, kasus flu burung ini lebih besar kerugiannya dibanding kasus Hambalang. Dalam kasus ini Kementerian Kesehatan tidak mengusulkan tapi dari Bio Farma mengusulkan ke Bappenas, didukung oleh rekanan dalam kepengurusan anggarannya. “Setelah mendapat anggaran, Kementerian Keuangan memberitahukan ke Kemenkes,” tambah Sumarjati

BAKN kata Sumarjati berencana akan memanggil pihak Kementerian Kesehatan. Langkah ini ditempuh, kata politisi Partai Gerindra ini, karena hingga saat ini tidak ada tindak lanjut nyaata baik di pimpinan DPR maupun Komisi IX DPR. “BAKN akan undang Kemenkes,” cetus Sumarjati.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Yani mengatakan lambatnya penanganan kasus flu burung bisa saja terkait dengan keterlibatan lingkar dalam Istana Kepresidenan dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara miliaran rupiah ini. “Informasi yang saya dapat A1, ada pejabat tinggi negara ini tentunya bukan presiden, pembantu presiden, level menteri yang mengintervensi KPK,” kata Yani.

Menurut dia, seharusnya, kasus flu burung dapat segera ditingkatkan ke penyidikan dan sudah menetapkan para tersangkanya. Menurut dia, dari informasi yang ia peroleh, KPK ragu-ragu melakukan penyidikan kasus flu burung karena ada keterlibatan pejabat tinggi dalam perkara ini. “Dari informasi yang saya peroleh, ada kerabat pembantu presiden yang terlibat dalam kasus ini,” tuding Yani.

Yani menegaskan tidak ada satupun pihak di negeri ini yang kebal oleh hukum. Prinsip equality before the law, kata Yani, harus ditegakkan dalam mengusut kasus flu burung. “Jadi kalau memang KPK tidak menetapkan tersangka, maka KPK menyediakan dirinya untuk diintervensi, atau KPK membuka dirinya untuk diintervensi dan mereka rela untuk diintervensi,” tegas Yani.

Ketua Panitia Kerja Flu Burung DPR RI Novariyanti Yusuf mengatakan pihaknya pada pekan depan akan menggelar rapat untuk membahas hasil kunjungan ke lapangan ke Bandung dan Surabaya. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat dikonfirmasi ihwal kasus flu burung tidak merespons pesan yang dikirim inilah.com.

Jika membandingkan kasus Hambalang dan kasus Flu Burung memang tampak terjadi perbedaan perkembangan penanganan kasusnya. Kasus Hambalang yang dikait-kaitkan sejumlah elit Partai Demokrat lebih mendapat atensi dari KPK ketimbang kasus Flu Burung yang secara kerugian negara jauh lebih besar dari kasus Hambalang. Apakah karena ada keterlibatan kerabat pembantu presiden di Kabinet SBY? Entahlah, biar waktu yang menjawabnya.

Rekomendasi Untuk Anda


  • Lampard Disarankan Pindah ke Klub Ini

    Lampard Disarankan Pindah ke Klub Ini

  • Investor Berlibur, IHSG Mendatar

    Investor Berlibur, IHSG Mendatar

Yenny Wahid Episode 1: Politik Bukan Untuk Menggapai Kekuasaan

Yenny Wahid Episode 1: Politik Bukan Untuk Menggapai Kekuasaan


Seperti apa perjuangan Yenny Wahid memperjuangkan ‘roh’ sang ayah di dalam Partai Kebangkitan Bangsa? Ia tak sekedar menjadi Ketua umum PKB pro-Gus Dur, tapi ia mengusung semangat Gus Dur yang lebih luas. Dengan semangat itulah ia berani menggumuli dan mengurai kemelut di dalam PKB. Cara pandang politik sang ayah diakui Yenny memiliki spirit kemanusiaan yang seharusnya terus dilestarikan sebagai sebuah nilai kehidupan, bukan alasan pengejaran kekuasaan. Apa pula pendapat Yenny tentang ormas berbasis Islam yang kontroversial seperti FPI? www.fimela.com

Surya Paloh Bertemu Megawati

Surya Paloh Bertemu Megawati


Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Sukarnoputri datang ke markas Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Rabu (10/12). Ia datang untuk rekaman acara talk show Kick Andy. Sebelum rekaman dimulai, Mega bertemu Surya Paloh. Ia didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP, Taufik Kiemas, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Pramono Anung, Ketua DPP PDIP Firman Jaya Daeli. Tampak pula anak perempuan Megawati, Puan Maharani dan Ketua Dewan Pengurus Daerah PDIP Jakarta, Adang Ruchyatna. Pertemuan Megawati dengan Surya berlangsung selama sekitar 30 menit. Taufik Kiemas yang juga suami Megawati sempat bertukar pikiran dengan Surya Paloh tentang berbagai perkembangan di Tanah Air, khususnya di bidang politik menjelang Pemilu 2009. Menghadapi Pemilu 2009, PDIP telah menetapkan Megawati sebagai calon presiden. Namun sejauh ini, PDIP belum memutuskan orang yang akan mendampingi Mega sebagai calon wakil presiden.

Surya Paloh Tabrak AD/ART untuk Jadi Ketum Partai

Surya Paloh Tabrak AD/ART untuk Jadi Ketum Partai

Headline

Ketua Dewan Penasihat Partai NasDem Surya Paloh – inilah.com/Wirasatria

inilah.com, Jakarta – Ketua Dewan Penasihat Partai NasDem Surya Paloh dianggap menabrak AD/ART untuk menjadi ketua umum Partai NasDem.

Hal ini pula yang membuat adanya perselisihan Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Hary Tanoesoedibjo dengan Surya Paloh, sehingga memilih mengundurkan diri.

Perselisihan itu meruncing dikarenakan Surya Paloh menggunakan otoritasnya sebagai pendiri partai untuk menjadi Ketua Umum Partai NasDem. Bahkan Surya Paloh pula yang menggagas diadakannya kongres Partai NasDem guna menjadikan dirinya sebagai ketua umum partai.

“Aturan dalam organisasi yang tidak dilakukan apa yang ada di AD/ART itu ditabrak dan saya tidak bisa seperti itu. Maka pilihan saya bertahan menjadi bagian dari masalah atau keluar,” ujar Sekjen Partai NasDem Ahmad Rofiq usai jumpa persnya di Jalan Diponegoro No. 29, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2013).

Rofiq mengatakan, hal itu pula yang dirasakan oleh Hary Tanoe yang mengakibatkan dirinya memutuskan untuk mundur sebagai Ketua Dewan Pakar Partai NasDem.

Dia menjelaskan, keputusan pelaksanaan kongres Partai NasDem yang akan dilaksanakan akhir Januari 2013 ini tidak diambil secara musyawarah dengan mekanisme keorganisasian. Bahkan keputusan pelaksanaan kongres itu hanya diinginkan oleh Surya Paloh untuk mengukuhkannya sebagai Ketua Umum Partai NasDem.

“Ya bisa disebut otoriter. Karena tidak pernah dilakukan rapat dari DPP. Sikap yang kami ambil ini bentuk protes,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rofiq mengatakan, sebenarnya seluruh DPP Partai NasDem dan Hary Tanoe sendiri tidak keberatan jika Surya Paloh menjadi Ketua Umum Partai NasDem. Namun hal itu harus ditempuh dengan mekanisme yang benar dan tidak atas dasar keputusan pribadi.

“Itu yang diputuskan dalam prinsip-prinsip organisasi. Tidak ada yang menolak pak Surya menjadi Ketua Umum, tapi itu harus ditempuh lewat jalur organisasi. Ada beberapa yang ingin keluar seperti wakil ketua umum dan wakil sekjen,” tandasnya. [mvi]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Trio Persib Pertanyakan Hukuman dari PSSI

    Trio Persib Pertanyakan Hukuman dari PSSI

  • Tumbang Lagi, Lakers Dalam Bahaya

    Tumbang Lagi, Lakers Dalam Bahaya

DPC Hanura Kab. Karanganyar

DPC Hanura Kab. Karanganyar


Acara temu kader dalam rangkaian Roadshow dan Kunjungan Kerja Partai HANURA di Dapil Jateng IV bertempat di kantor DPC Karanganyar. Dihadiri pula oleh pengurus DPC Wonogiri dan DPC Karanganyar. Tampak hadir Ibu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, anggota DPR RI Komisi I dari Dapil Jateng IV diantara para pengurus DPP Partai HANURA. Jumat 8 Juni 2012.