Proses Hukum Polisi Foto Jorok Serupa Kasus Ariel

Proses Hukum Polisi Foto Jorok Serupa Kasus Ariel

Headline

(Foto : istimewa)

inilah.com, Jakarta – Model maupun penggunggah foto bugil polisi akan dikenai hukuman seperti halnya dalam kasus yang menjerat penyanyi Ariel Noah.

Hal ini diungkapkan Kasubdit Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Rahmat Widodo di kantornya, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

“Seperti kasus Ariel (vokalis band Noah). Yang upload (unggah, red) orang lain, tapi Arielnya kena juga. Itu karena dalam hal ini dia memberi kesempatan,” ujarnya.

Menurut Rahmat, antara pemberi kesempatan (pemilik foto) dan pengunggah akan dikenai pelanggaran undang-undang yang berbeda.

Pengunggah, dikenai UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sementara pemilik foto yang memberi kesempatan bisa dikenai UU Pornografi.

Kendati demikian, karena anggota polisi yang foto bugilnya menyebar di internet adalah pejabat negara, maka ada kemungkinan yang bersangkutan juga akan dikenai hukuman kode etik profesi.

“Karena dia petugas negara, tetap kena pelanggaran kode etik. Kalau seandainya dia yang upload, dia yang kena,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Komjen Pol Sutarman mengatakan akan menindak pelanggaran dalam kasus menyebarnya foto bugil Kapolsek Wonogiri, Jawa Tengah, AKP MS.

“Apa pun pelanggarannya kita akan lakukan penegakan hukum,” kata Sutarman.

Menurut jenderal bintang tiga itu, penegakan hukum akan dilakukan seperti halnya kasus yang menimpa polwan ajudan istri Kapolda Lampung, Brigadir RS.

“Termasuk siapa yang upload,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu foto bugil anggota kepolisian di dunia maya yang diketahui adalah Kapolsek Wonogiri, Jawa Tengah, AKP MS.

Sebanyak 13 foto seronok laki-laki berseragam kepolisian itu menyebar di dunia maya sejak 28 September.

Sebelumnya, masyarakat juga dihebohkan dengan foto bugil polwan yang belakangan diketahui sebagai Brigadir RS, ajudan istri Kapolda Lampung. Pengunggah foto-foto Brigadir RS adalah BP, mantan kekasih yang merasa sakit hati atas hubungan asmara keduanya.

Tersangka BP ditahan di Polda Lampung sejak 30 Oktober. Ia dikenakan pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 1 atau ayat 4 UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun atau denda Rp1 miliar. [ant]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Kader Demokrat Minta Cak Nun Netral

    Kader Demokrat Minta Cak Nun Netral

  • Liverpool, Ujian Konsistensi Arsenal Sesungguhnya

    Liverpool, Ujian Konsistensi Arsenal Sesungguhnya

Inilah.com

Indonesia Bakal Hadapi Proses Ageing

Kepala Bappenas Armida Alisjahbana

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Pemerintah Indonesia harus siap menghadapi proses ageing masyarakat di masa depan. Menurut proyeksi penduduk 2035 berbasis sensus 2010, pada tahun 2020 sekitar 10 persen lebih penduduk Indonesia diatas usia 60 tahun.

“Eropa sudah alami ini, Jepang, dan juga Cina. Kita juga alami ini, karena itu dari proyeksi yang ada sudah terlihat dan sekarang kita sudah harus siap-siap kalau tidak akan telat,” ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana di Bogor, Jawa Barat, SAbtu (2/11).

Hal tersebut, ia melanjutkan, dialami AS. Itu sebabnya, mereka menyiapkan satu formula yakni yang dikenal dengan Obamacare. Dalam merumuskan ini bayangkan betapa rumitnya.

Ketika sudah diberlakukan sebagai Undang-undang pun Obamacare tak mulus dijalankan. “Obamacare baru bisa sekarang itupun tertahan kongres,” kata dia.

Di Eropa, antisipasi terhadap proses ageing ini dimulai dengan menaikan usia pensiun. Ini dilakukan di beberapa negara Eropa lantaran para pensiunan ini mendapat uang pensiun 70 persen dari gaji. Itu sebabnya, apabila tidak dinaikan, Eropa akan mengalami beban fiskal yang berat.

Bagaimana dengan Indonesia? Armida mengungkap pemerintah sudah memulainya dengan peresmian Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Ini merupakan kesiapan pemerintah menyambut proses ageing penduduk Indonesia. “BPJS inikan sudah transformatif sekali,” kata dia.

google.co.id

Ditanya Kasus Suaminya, Airin: Sama-Sama Ikuti Proses Hukumnya

TUbagus Chaeri Wardana dan istrinya Airin Rachmi Diany

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menjenguk suaminya yang menjadi tersangka pemberi suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif, Akil Mochtar terkait sengketa pilkada di Kabupaten Lebak.

Airin enggan mengomentari kasus yang menjerat suaminya dan meminta untuk ikuti kasusnya bersama-sama.

“Silakan tanyakan kepada pengacara maupun penyidik, saya menghormati proses hukum ini, harus sama-sama kita ikuti proses hukum ini,” kata Airin yang ditemui usai keluar dari Rutan KPK, Jakarta, Kamis (10/10).

Airin menambahkan kedatangannya ini merupakan yang pertama kali untuk menjenguk suaminya sejak suaminya ditangkap dan kemudian ditahan di Rutan KPK.

Ia melihat kondisi suaminya baik dan siap untuk menghadapi proses hukum di KPK.

Saat dikonfirmasi suaminya yang kerap mengerjakan proyek-proyek pemerintah daerah (pemda) di Banten, ia enggan menjawabnya.

Mengenai rencana pemeriksaan KPK terhadap kakak iparnya yang juga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah apa akan dipenuhi, ia juga tidak menjawabnya.

“Sudah ya, sudah ya,” ucap Airin sambil masuk ke dalam mobil yang telah menunggunya di depan pintu keluar.

google.co.id

M Machmud segera proses dua alat kelengkapan DPRD Surabaya

LENSAINDONESIA.COM: Ketua DPRD Surabaya M. Machmud mulai merespon kekosongan pimpinan dua alat kelengkapan dewan. Salah satunya adalah dengan menyampaikan ke Komisi B dan BK agar membuat surat yang isinya minta penetapan ketua di komisi yang ditinggalkannya ini (Sebelumnya Ketua Komisi B dijabat M Machmud).

Menurutnya, setelah surat permintaan penetapan ketua Komisi B masuk, dirinya membuat surat yang meminta melakukan pemilihan ketua. “Mekanismenya, yang memilih ketua komisi B adalah anggota komisi B sendiri. Tinggal komisi B menyiapkan calon,” sambung mantan wartawan ini.

Baca juga: Gus Naim segera dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya dan PT SO ternyata ubah sepihak MoU pengelolaan sampah TPA Benowo

Sekadar diketahui, ada tiga nama dari komisi B yang disebut-sebut bakal menjadi ketua. Mereka, wakil ketua komisi B Tri Setijo Purwito, Rusli Yusuf dan Eddy Rusianto. Dua nama terakhir adalah anggota komisi B. “Sebelumnya ketua Komisi B dipegang dari Fraksi Demokrat. Untuk Ketua komisi B berikutnya, tidak harus dari Fraksi Demokrat. Semua tergantung proses pemilihan di komisi B. Saya tidak intervensi,” tukas mantan ketua komisi B ini.

Untuk posisi ketua BK, juga diserahkan ke anggota BK. “Cuma, jumlah anggota BK kan sekarang kurang satu. Dari lima orang menjadi empat orang. Satu lagi akan diambilkan dari Fraksi Demokrat. Tinggal siapa yang akan ditugasi oleh Fraksi Demokrat untuk duduk di BK,” pungkasnya.@iwan_christiono

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

BK DPR Diinstruksikan Segera Proses Chairun Nisa

Anggota Komisi II DPR RI, Chairunnisa (baju oranye) usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK pascaoperasi tangkap tangan, Jakarta, Kamis (3/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPR, Marzuki Alie, mengatakan dirinya akan menyurati Badan Kehormatan (BK) DPR untuk segera memproses pelanggaran etika yang dilakukan oleh Anggota Komisi II, Chairun Nisa. Dia tertangkap tangan ketika memberikan uang kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, beberapa hari lalu.

“Saya hari ini segera membuat surat kepada BK untuk segera memproses pelanggaran etika yang dilakukan Chairun Nisa. Hal ini merupakan kewajiban saya sebagai pimpinan DPR untuk menjaga kehormatan DPR,” ujar Marzuki dalam pernyataannya, di Jakarta, Senin (7/10).

Menurutnya, pengiriman surat itu ditujukan agar BK segera menindaklanjutinya. Soalnya, selama ini, DPR seringkali dianggap lambat dalam memproses pelanggaran anggota-anggotanya. ”Kita sering dianggap terlambat karena untuk memberhentikan selalu menunggu keputusan hukum dulu. Tapi untuk masalah ini karena ditangkap tangan maka pelanggaran etikanya sudah jelas,” tegasnya.

Karena itulah, dia berharap agar BK bisa segera mengeluarkan keputusan. Jika pelanggaran etika itu jelas, maka diharapkan DPR bisa segera mengambil tindakan pemberhentian dengan segera. Jika keputusannya lambat, lanjutnya, rakyat akan semakin apatis terhadap DPR.

“Kita minta BK bisa responsif segera melakukan penyelidikan pelanggaran untuk menjaga nama baik DPR. Saya tidak ingin citra DPR sulit direcovery hanya karena kita lambat meresponnya,” ujarnya.

republika.co.id

Golkar Serahkan Kasus CHN Kepada Proses Hukum

Ketua DPP Golkar Bidang Kajian Kebijakan Partai Golkar Indra J Piliang

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Partai Golongan Karya menyerahkan kasus tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Golkar CHN kepada proses hukum.

“Kasus yang dialami CHN adalah kasus pribadi, tidak ada kaitannya dengan kerja-kerja kepartaian, apalagi kerja-kerja di legislatif,” ujar Ketua Balitbang DPP Partai Golkar Indra J. Piliang melalui siaran pers di Jakarta, Kamis.

Indra mengatakan, Golkar meminta proses hukum CHN untuk diusut secara tuntas dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Dia menambahkan, ketika ditangkap KPK, CHN tidak mengurus kepentingan calon atau kepala daerah dari Partai Golkar, melainkan dari partai lain.”Perlu digarisbawahi bahwa kasus ini menyeret nama Partai Golkar, padahal yang dilakukan CHN untuk kepentingan pribadi yang belum kami ketahui,” ujar Indra.

Indra menambahkan, selain menyerahkan proses hukum kepada KPK dan lembaga terkait, Partai Golkar juga menyerahkan masalah bantuan hukum kepada Departemen Bakunham DPP Partai Golkar.

“Prinsipnya, Bakumham bisa memberikan bantuan hukum kepada siapapun. Tidak ada kewajiban bagi Bakumhan untuk memberikan bantuan hukum atas keputusan partai,” kata Indra.

“Bantuan hukum dilakukan secara pribadi. Kami tentu terkejut dengan masalah ini. Kami berharap CHN menghadapi kasus ini dengan penuh tanggungjawab,” ujar Indra.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa kasus ini harus segera diusut tuntas berkenaan dengan apa yang terjadi, siapa yang salah dan siapa yang benar.

“Kami selalu menghimbau kader agar menjauhi tindakan yang melanggar hukum, termasuk korupsi,” ujar Agung.

KPK menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi AM yang diduga Akil Mochtar di rumah dinasnya Jalan Widya Chandra III No 7, Jakarta Selatan, dan bersama AM ditangkap CHN, anggota DPR dari Fraksi Golkar. Sementara HB, Bupati Gunung Mas dan seorang swasta diciduk dari Hotel Redtop, Jakarta Pusat, pada waktu yang sama.

Dalam penangkapan tersebut KPK menyita uang dalam bentuk ribuan dolar Singapura yang ditaksir senilai Rp 2-3 miliar.

republika.co.id