Kasus Flu Burung, Orang Dekat Istana Terlibat?

Kasus Flu Burung, Orang Dekat Istana Terlibat?

Headline

Inilah.com

inilah.com, Jakarta – Kasus flu burung dalam perkembangannya menguap. Ini bertolak belakang dengan kasus Hambalang yang telah menetapkan beberapa tersangka. Mengapa kasus ini stagnan?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah usai melakukan pemeriksaan terhadap kasus fu burung dengan nomor 10/HP/XIX/06/2012 tertanggal 6 Juni 2012. Tidak hanya itu, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI juga telah melakukan analisa atas laporan hasil pemeriksaan BPK.

Namun, kasus flu burung yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 347 miliar lebih ini tidak mengalami kemajuan berarti. Hal ini pula yang membuat keheranan Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso. “Saya tidak tahu apakah kasus flu burung ini tidak menjadi prioritas oleh KPK,” kata Sumarjati saat dihubungi, Kamis (23/1/2013)

Menurut dia, kasus flu burung ini lebih besar kerugiannya dibanding kasus Hambalang. Dalam kasus ini Kementerian Kesehatan tidak mengusulkan tapi dari Bio Farma mengusulkan ke Bappenas, didukung oleh rekanan dalam kepengurusan anggarannya. “Setelah mendapat anggaran, Kementerian Keuangan memberitahukan ke Kemenkes,” tambah Sumarjati

BAKN kata Sumarjati berencana akan memanggil pihak Kementerian Kesehatan. Langkah ini ditempuh, kata politisi Partai Gerindra ini, karena hingga saat ini tidak ada tindak lanjut nyaata baik di pimpinan DPR maupun Komisi IX DPR. “BAKN akan undang Kemenkes,” cetus Sumarjati.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Yani mengatakan lambatnya penanganan kasus flu burung bisa saja terkait dengan keterlibatan lingkar dalam Istana Kepresidenan dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara miliaran rupiah ini. “Informasi yang saya dapat A1, ada pejabat tinggi negara ini tentunya bukan presiden, pembantu presiden, level menteri yang mengintervensi KPK,” kata Yani.

Menurut dia, seharusnya, kasus flu burung dapat segera ditingkatkan ke penyidikan dan sudah menetapkan para tersangkanya. Menurut dia, dari informasi yang ia peroleh, KPK ragu-ragu melakukan penyidikan kasus flu burung karena ada keterlibatan pejabat tinggi dalam perkara ini. “Dari informasi yang saya peroleh, ada kerabat pembantu presiden yang terlibat dalam kasus ini,” tuding Yani.

Yani menegaskan tidak ada satupun pihak di negeri ini yang kebal oleh hukum. Prinsip equality before the law, kata Yani, harus ditegakkan dalam mengusut kasus flu burung. “Jadi kalau memang KPK tidak menetapkan tersangka, maka KPK menyediakan dirinya untuk diintervensi, atau KPK membuka dirinya untuk diintervensi dan mereka rela untuk diintervensi,” tegas Yani.

Ketua Panitia Kerja Flu Burung DPR RI Novariyanti Yusuf mengatakan pihaknya pada pekan depan akan menggelar rapat untuk membahas hasil kunjungan ke lapangan ke Bandung dan Surabaya. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat dikonfirmasi ihwal kasus flu burung tidak merespons pesan yang dikirim inilah.com.

Jika membandingkan kasus Hambalang dan kasus Flu Burung memang tampak terjadi perbedaan perkembangan penanganan kasusnya. Kasus Hambalang yang dikait-kaitkan sejumlah elit Partai Demokrat lebih mendapat atensi dari KPK ketimbang kasus Flu Burung yang secara kerugian negara jauh lebih besar dari kasus Hambalang. Apakah karena ada keterlibatan kerabat pembantu presiden di Kabinet SBY? Entahlah, biar waktu yang menjawabnya.

Rekomendasi Untuk Anda


  • Lampard Disarankan Pindah ke Klub Ini

    Lampard Disarankan Pindah ke Klub Ini

  • Investor Berlibur, IHSG Mendatar

    Investor Berlibur, IHSG Mendatar

PDI Perjuangan Menunggu Tawaran Presiden

PDI Perjuangan Menunggu Tawaran Presiden


Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak akan menampik bila ada kadernya yang diminta menjadi menteri. Persoalannya, sampai kini, tawaran itu belum pernah ada. Demikian dikatakan Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Taufik Kiemas di Jakarta, Ahad (18/10/2009) petang. PDI Perjuangan sejauh ini memang belum mengambil sikap: oposisi atau koalisi. Semua tergantung keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri yang kini masih menjalani perawatan medis di Singapura. —

Elly Wahyuni, Ketua PIRA Lampung: Gerindra Harus Menang, Jika ingin Prabowo Menjadi Presiden

Elly Wahyuni, Ketua PIRA Lampung: Gerindra Harus Menang, Jika ingin Prabowo Menjadi Presiden


Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Provinsi Lampung turut berperan aktif dalam kegiatan Partai gerakan Indonesia Raya (Gerindra). sebagai salah satu sayap Partai, Perempuan Indonesia Raya (PIRA) merupakan wadah bagi para kaum perempuan untuk menunjukkan eksistensi nya demi kebesaran Partai Gerindra. Gerindra Lampung TV www.youtube.com facebook.com twitter.com facebook.com twitter.com partaigerindra.or.id http

Aksi Massa NU di DPP Demokrat Ricuh

Aksi Massa NU di DPP Demokrat Ricuh


Gerakan Pemuda (GP) Anshor menggelar demonstrasi di kantor DPP Partai Demokrat di Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2012). GP Anshor memprotes pernyataan Sutan Bhatoegana yang menyatakan Gus Dur diberhentikan di tengah jalan dari jabatan presiden karena kasus korupsi

Obama Ungguli Romney dalam Indeks Politik Twitter – Liputan Berita VOA 7 September 2012

Obama Ungguli Romney dalam Indeks Politik Twitter - Liputan Berita VOA 7 September 2012


Bila dalam jajak pendapat kedua capres Amerika bersaing ketat, dalam sebuah indeks yang juga mengukur popularitas kandidat, Presiden Obama jauh mengungguli saingannya, Mitt Romney. Menurut Twindex, alias Indeks Politik Twitter, popularitas Obama naik pesat dalam pekan ini bersamaan dengan pengukuhan nominasinya sebagai capres dalam Konvensi Nasional Partai Demokrat. Apakah sebenarnya Twindex ini? Berikut liputan reporter VOA Ade Astuti dari arena Konvensi di Charlotte, North Carolina

Ahmad Muzani: Kalau ingin Presiden nya Prabowo, maka kita harus pilih Gerindra

Ahmad Muzani: Kalau ingin Presiden nya Prabowo, maka kita harus pilih Gerindra


” Pilihan presiden untuk tahun 2014 adalah terbesar di sosok Prabowo Subianto, maka jika kita ingin Prabowo Subianto menjadi Presiden, pilihan partai nya harus Gerindra.” – Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Gerindra Lampung TV facebook.com twitter.com facebook.com twitter.com partaigerindra.or.id http

Pemilukada di 2013, DPR: Parpol Pasti tak Mau Haknya Dipotong

Pemilukada di 2013, DPR: Parpol Pasti tak Mau Haknya Dipotong

Agun Gunanjar Sudarsa

, JAKARTA — Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa, mengatakan, rujukan hukum yang dikhawatirkan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemilukada di 2013, akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Perppu itu, kata dia, diajukan kepada presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Walaupun menurut Agun, Komisi II DPR masih menandai beberapa hal.

“Yang jadi masalah, bagaimana dengan masa jabatan yang baru berakhir pada bulan Juli hingga Desember 2014. Parpol pasti tidak akan mau haknya dipotong,” kata politisi dari Partai Golkar tersebut, Selasa (22/1).

Konsekuensi lainnya dari penyelenggaraan pemilukada pada 2013, menurut Agun, adalah permasalahan anggaran. Sehingga, kata dia, pada pagu anggaran 2013, harus segera dialokasikan dana bagi pelaksanaan seluruh pemilukada tersebut.

Pengamat pemilu dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengkhawatirkan pemadatan pemilukada pada 2013 akan berlangsung tumpang tindih dengan kelembagaan KPU pusat dan KPU provinsi dan kabupaten/kota.

Karena, kata dia, banyak terjadi transisi pada kepengurusan di KPU provinsi dan kabupaten/kota akibat banyak masa jabatan pengurus yang berakhir pada 2013. “Harus dipikirkan kembali pemadatan itu dengan kesiapan kelembagaan,” kata Ray.