Pemerintah Berencana Naikkan Premi Asuransi Pensiunan

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono

Jakarta – Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono mengatakan, pemerintah berencana menaikkan subdisi premi bagi para pensiunan pegawai negeri.

“Jika selama ini premi asuransi pensiunan yang dibayarkan oleh pemerintah hanya dua persen dari total gaji, maka 2014 mendatang direncanakan menjadi 3 persen,” kata Menko Kesra Agung Laksono di sela HUT ke-51 Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), Kamis (5/9) malam.

Lebih lanjut Agung menambahkan, untuk premi tanggungan pemerintah naik menjadi tiga persen sedang premi yang dibayar pensiunan tetap dua persen. Karena dalam aturan BPJS nanti, premi asuransi harus lima persen dari total gaji.

Dengan naiknya besaran premi asuransi kesehatan tersebut, Agung berharap nilai manfaat yang diperoleh para pensiunan PNS akan meningkat.

Sebab jumlah tanggungan dan dana asuransi yang dikelola oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial atau BPJS kesehatan (eks Askes) akan bertambah besar.

Dengan cara seperti itu maka pemerintah akan lebih mudah melakukan subsidi silang terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sementara itu, Ketua Umum PWRI Haryono Suyono mengatakan PWRI berkomitmen untuk mensukseskan program JKN pada 2014.

“Kita akan terus sosialisasikan cara hidup sehat kepada anggota PWRI agar klaim asuransi yang diajukan PWRI tidak membebani keuangan negara,” katanya.

Haryono mengatakan seiring makin bertambahnya usia harapan hidup manusia Indonesia, juga akan dibarengi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

Google.co.id

Legislator: alihkan subsidi bbm untuk premi Jamkes

(ANTARA News) – Ketua Panja Jaminan Kesehatan DPR RI Soepriyatno berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk meningkatkan anggaran premi jaminan kesehatan (jamkes).

“Dengan akan dikuranginya subsidi BBM, seharusnya pemerintah dapat menghitung ulang kemampuan fiskal Indonesia, kemudian menaikkan premi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan yang semula direncanakan sebesar Rp15.500 per orang per bulan,” kata Soepriyatno di Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam diskusi publik yang digelar di Kantor Pengurus Besar IDI dengan tema “Sistem Jaminan Sosial Nasional Dalam Perspektif Ekonomi: Premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Benarkah Akan Mengancam Fiskal Negara?”.

Dia mengatakan dengan kenaikan harga BBM, pemerintah dapat menggunakan surplus yang ada untuk kesejahteraan rakyat.

“Kalau pemerintah mau menaikkan harga BBM, berarti ada surplus sehingga untuk subsidi BBM ini lebih baik surplusnya digunakan untuk anggaran premi PBI jaminan kesehatan,” ujarnya.

PBI BPJS adalah kelompok masyarakat miskin yang iuran premi kepesertaannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk bidang kesehatan dibayarkan oleh pemerintah.

Menurut Soepriyatno, Komisi IX DPR sangat memperhatikan penetapan premi PBI BPJS Kesehatan karena Komisi IX berpendapat dalam penetapan premi tersebut harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara serta mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam pelayanan kesehatan, seperti pihak rumah sakit, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

“Panja Jamkesmas telah berulang kali mengadakan rapat untuk membahas permasalahan premi ini, antara lain dengan mengundang wakil menteri keuangan, wakil menteri kesehatan, dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia,red),” tuturnya.

Ketua Panja Jaminan Kesehatan DPR itu menyampaikan, panja sepakat dengan usulan IDI bahwa penetapan premi PBI BPJS kesehatan harus memperhatikan segala aspek, termasuk kesejahteraan tenaga kesehatan.

Hal itu, kata dia, disebabkan premi jaminan kesehatan yang memadai dan sesuai dengan nilai keekonomian dan profesionalitas tenaga kesehatan akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, lanjutnya, Panja Jaminan Kesehatan DPR belum menyetujui besaran premi PBI yang diusulkan Kementerian Keuangan, yaitu Rp15.500.

“Kalau dengan premi PBI sebesar Rp15.500 itu, saya kira pemerintah lebih baik datang ke DPR dan bilang tidak sanggup menjalankan BPJS daripada negara ini kacau,” kata Soepriyatno.

google.co.id

IDI: besaran premi BPJS harusnya ideal

(ANTARA News) – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta besaran premi penerima bantuan iuran (PBI) dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seharusnya di kisaran yang ideal.

“Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kan sudah mengusulkan untuk besaran premi PBI BPJS sebesar Rp27 ribu per bulan,” kata Ketua Umum PB IDI dr. Zaenal Abidin usai sosialisasi BPJS Kesehatan di Semarang, Sabtu.

Ia mengakui bahwa besaran premi PBI itu masih belum final, Kementerian Kesehatan mengusulkan Rp22.201/bulan, dan Kementerian Keuangan yang awalnya mengusulkan Rp10.000/bulan, kemudian menaikkan menjadi Rp15.500/bulan.

Menurut dia, besaran premi yang diusulkan Kemenkeu itu memang terlalu kecil, apalagi untuk mendongkrak persebaran dokter secara merata ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terpencil.

Sekarang ini, kata dia, masih ada masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dengan lokasi tempat pelayanan dokter yang berjarak beberapa kilometer, tentu mereka membutuhkan biaya untuk transportasi dan akomodasi.

“Belum lagi, kalau harus menginap. Tentunya, keluarga pasien harus mengeluarkan kocek lebih untuk biaya makan dan sebagainya. Sementara itu, BPJS kan selama ini tidak membiayai kebutuhan semacam itu,” katanya.

Zaenal membandingkan dengan besaran premi patokan PT Askes terhadap pegawai negeri sipil (PNS) golongan I sekitar Rp38 ribu/bulan sehingga besaran premi untuk BPJS sebaiknya bisa disetarakan dengan itu.

“Kalaupun tidak bisa, kami menerima kalau besaran premi sebagaimana usulan DJSN sebesar Rp27 ribu/bulan, jangan di bawah itu. Bukan sekadar terkait dengan kesejahteraan, melainkan penghargaan profesi,” kata Zaenal.

Sementara itu, Ketua IDI Jawa Tengah dr. Joko Widiyarto membenarkan besaran premi BPJS harus ideal, bukan semata untuk kesejahteraan dokter, melainkan juga kepentingan pelayanan dan persebaran dokter.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mengumpulkan dokter-dokter di Jateng untuk membahas kebijakan BPJS kesehatan yang akan diterapkan pemerintah mulai 1 Januari 2014, salah satunya mengenai besaran preminya.

“Setidaknya ada 8.000 dokter yang ada di Jateng. Kami kumpulkan hari ini (1/6) untuk membahas BPJS, termasuk soal premi. Nantinya, usulan-usulan yang ada akan menjadi bahan masukan bagi IDI pusat,” katanya.

google.co.id

Untuk Sementara, Premi KJS Tidak Akan Dinaikkan

Seorang warga Jakarta menunjukkan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Jakarta – Hari ini, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, bersama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI menggelar rapat menentukan nasib program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Intinya, KJS tetap terus dilaksanakan, dan untuk sementara waktu premi KJS tidak akan dinaikkan.

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, hanya dua rumah sakit (RS) yang secara resmi mengundurkan diri dari program KJS. Sedangkan 14 RS lainnya menurutnya masih mau terus melanjutkan program KJS.

“Ya, kita sudah panggil direktur 14 RS tersebut, dan mereka menyatakan tidak ada yang mundur. Ini ada masalah staf di bawah ‘mengoceh’. RS Husada, RS Sumber Waras, nggak ada yang mundur,” kata Ahok, usai rapat dengan Gubernur dan Kadinkes DKI di Balaikota, Jakarta, Rabu (22/5).

Yang menjadi masalah dalam pelayanan kesehatan warga miskin, sambung Ahok, adalah biaya cuci darah yang cukup tinggi. Sedangkan di dalam KJS harus gratis. Hal inilah menurutnya yang menjadi dasar bagi Pemprov DKI ingin menaikkan tarif premi KJS.

Kendati demikian, rencana menaikkan premi asuransi KJS itu, menurutnya pula, ditunda dulu. Pemprov DKI merasa tidak perlu menaikkan premi asuransi, yang artinya premi asuransi KJS tetap di angka Rp23.000 per bulan. Nilai premi KJS ini jauh lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp15.700 per bulan.

“Untuk sementara, hitungan kita nih, premi tidak perlu dinaikkan. Masih cukup Rp23.000 per bulan. Nanti tanggal 29 Mei, saya akan evaluasi lagi. Jadi ini harus clinical path way. Logikanya, rumah sakit apa pun, kalau orang sakit, sama treatment-nya. Kita musti duduk bareng nanti dengan seluruh pihak RS,” ujarnya.

Menurut Ahok, terjadinya selisih besar yang dialami oleh RS dengan anggaran yang telah ditentukan Indonesia Case Base Groups (INA CBG’s), diperkirakan karena pihak rumah sakit yang boros. Karena menurutnya, bisa saja rumah sakit memakai jasa dokter dari luar rumah sakitnya.

“Tetapi, ada juga yang bilang tarif INA CBG’s rendah, ada juga yang bilang mahal. Jadi, masih banyak faktor-lah yang mengakibatkan kondisi ini terjadi. Saya tegaskan, tidak ada perubahan tarif. Tunggu sistem ini jalan-lah,” tuturnya.

 

Google.co.id

Kadinkes: Premi Rp 23.000, Jakarta Masih Banyak Duit

Kadinkes: Premi Rp 23.000, Jakarta Masih Banyak Duit
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati

JAKARTA, Kompas.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ada masalah dengan premi sebesar Rp 23.000 untuk membayar tagihan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Menurut Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati, keuangan Provinsi Jakarta masih cukup untuk membayar seluruh kebutuhan premi masyarakat untuk berobat.

Dien mengungkapkan, saat ini pemerintah provinsi membiayai premi sebesar Rp 23.000 untuk 4,7 juta warga yang rentan miskin dan miskin. Sementara itu, data dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang sudah terdaftar sebanyak 1,2 juta orang, dan non-PPLS yang mendaftar langsung ke puskesmas sebanyak 500.000 orang. Untuk itu, kuota 4,7 juta masih belum terpenuhi, dan uang pemerintah provinsi masih sangat cukup.

"Gimana mau naikin premi? Duitnya pemprov juga sudah banyak, kok," kata Dien di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Dien melanjutkan, untuk saat ini, yang harus dibahas adalah clinical path way dari setiap rumah sakit. Jadi, premi Rp 23.000 tidak ada masalah sama sekali. Adapun untuk penetapan paket INA CBG’s akan dihitung ulang lagi supaya tidak terjadi ketimpangan antar-rumah sakit dalam memberikan klaim pembiayaan pasien.

Mengenai keberatan penghitungan INA CBG’s karena mengambil data 2009, Dien mengungkapkan, pemerintah dengan rumah sakit harus duduk bersama dulu. Tim dari dinkes juga akan mencari titik temu agar bisa diketahui jika rumah sakit mengambil untung atau tidak dengan program ini.

Selain itu, kata Dien, penemuan kasus seperti ini sudah sangat bagus karena Jakarta menjadi laboratorium uji coba skala nasional. Dengan begitu, program nasional pada 2014 bisa berjalan dengan lancar.

Google.co.id

Basuki: Premi RS Rp 23.000 Masih Cukup

Basuki: Premi RS Rp 23.000 Masih Cukup
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

JAKARTA, Kompas.com – Biaya premi yang ditanggung oleh pemerintah untuk warga Jakarta sebesar Rp 23.000 masih dianggap cukup. Uji coba INA-CBG’s di Jakarta memang penting dilakukan sebagai laboratorium Indonesia.

"Nah, untuk sementara, hitungan kita nih premi tidak perlu dinaikkan, masih cukup Rp 23.000 gitu lho. Karena itu hitungan BPJS, kan," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Basuki mengungkapkan, sampai saat ini hanya dua rumah sakit yang mengundurkan diri. Sedangkan 14 rumah sakit lainnya hanya salah paham saja. Pasalnya, yang mengungkapkan secara lisan hanya staf rumah sakit, sedangkan direktur utama rumah sakit tersebut belum pernah mengatakan akan mundur dari program KJS.

Menurut Basuki, rumah sakit seperti di RS Husada, Sumber Waras, dan rumah sakit lainnya tidak ada yang menyatakan mundur. Tetapi, memang untuk pembiayaan cuci darah membutuhkan harga yang lebih besar. Maka harus dipikir apakah pemerintah harus menaikkan tarifnya atau tidak. Namun, dalam perhitungan sementara, premi tersebut masih sangat cukup.

Basuki mengungkapkan, 29 Mei nanti, pemprov akan melakukan evaluasi kepada semua rumah sakit yang ikut bekerjasama. Tujuannya supaya clinical path way antar rumah sakit memiliki standar yang sama.

"Logikanya kan gini, rumah sakit apapun, kalau ada orang sakit masuk, sama enggak treatment-nya? Sama kan. Kalau sama, obatnya juga sama dong. Kenapa kamu bisa bilang ini 1,2 juta, itu 3,5 juta gitu? Nah, kita mesti duduk bareng nanti," jelasnya.

Sebelumnya, sistem pembayaran menggunakan Indonesia Case Base Group (INA-CBG’s) dinilai sebagai salah satu penyebab mundurnya rumah sakit swasta yang mengaku menanggung kerugian. Sistem pembayaran yang baru diberlakukan sejak April lalu ini membuat  klaim rumah sakit jauh di bawah ketentuan tarif yang diberlakukan. Rata-rata klaim untuk rawat inap hanya dipenuhi 59 persen, sementara untuk klaim rawat jalan diklaim 50 persen.

Besaran tarif premi yang hanya Rp 23.000 juga dianggap terlalu kecil, dan tidak mampu menutupi biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Basuki mengakui besaran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hanya Rp 23.000 per bulan tidak cukup. Ia bahkan sudah memprediksi, minimnya premi ini akan membuat banyak rumah sakit swasta keberatan.  

Google.co.id

Rencana Jokowi Naikkan Premi KJS Ditolak

Rencana Jokowi Naikkan Premi KJS Ditolak

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menunjukkan tanda layanan gratis di Puskesmas Bukit Duri, Kampung Melayu, Jakarta, Senin (12/11). Selain membagikan Kartu Jakarta Sehat, Jokowi juga memeriksa distribusi kartu tersebut di kelurahan Bukit Duri. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta –  Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, menilai rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menaikkan premi Kartu Jakarta Sehat menjadi Rp 50 ribu dari sebelumnya Rp 23 ribu tidak tepat dan tidak akan menyelesaikan masalah.

Pemicu rencana ini adalah mundurnya 16 rumah sakit swasta di Jakarta yang mengaku  klaim biaya pelayanan pasien mereka tidak dibayar penuh.

“Antara premi dengan layanan KJS tidak ada hubungannya,” kata Agus ketika dihubungi pada Senin, 20 Mei 2013. Menurut Agus, dua hal tersebut adalah hal yang berbeda.

Premi menurut Agus, lebih bersifat komersil. Sedangkan KJS, kata Agus, sesuatu yang bersifat sosial. “Sehingga seharusnya pemerintah bisa menanggung biayanya,” ujar dia.

Menurut Agus, jika premi dinaikan tapi sistem yang digunakan masih sama maka rumah sakit akan terus mengeluh. Rumah sakit, menurut dia, juga membutuhkan biaya operasional.

Apa lagi saat ini KJS menggunakan sistem Indonesia Case Based Group. Dalam sistem yang menggantikan mekanisme Paket Pelayanan Esensial ini, setiap layanan rumah sakit sudah ada platfom harganya.

Jadi, kata Agus, meskipun premi dinaikkan, platform biaya yang ditetapkan tidak akan berubah. “Jadi percuma premi naik tetapi platform yang ditetapkan dalam INA-CBG ini tetap,” katanya.

Dalam sistem INA-CBG, misalnya ada orang sakit demam berdarah. Rumah sakit sesuai ketentuan INA-CBG diberi patokan boleh melakukan rawat inap selama lima hari dengan tarif Rp 2,2 juta.

Maka jika orang tersebut sembuh pada hari kedelapan, Askes hanya menutup biaya Rp 2,2 juta tersebut. Tiga hari lebihnya ini yang dibayar oleh rumah sakit. Jika patokan harga layanan ini tak diubah, kata Agus, rumah sakit akan selalu mengaku kekurangan biaya.

SYAILENDRA

Topik Terhangat:
PKS Vs KPK | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh

Berita Terpopuler:
Begini Kronologi Katon Bagaskara Terjatuh
Labora Sitorus Disebut ‘Penguasa’ Laut Papua 
PKS: Ada yang Mencari-cari Kesalahan Kami 
Film ‘5 Cm’ Dituding Tak Ajarkan Peduli Kebersihan 
Istri Ketujuh Eyang Subur Akan Dijemput Paksa

Google.co.id