HABIB RIZIEQ FPI – TAUHID ISLAM & AGAMA LAEN 1

HABIB RIZIEQ FPI - TAUHID ISLAM & AGAMA LAEN 1


Paparan landasan tauhid islam sebagai fondasi syari’at islam keseluruhan, diulas abis sama habib Rizieq Shihab didepan umat Islam dan kristen, HABIB INI masih dipenjara kasus 1 juni 2008 kerusuhan monas yang dipanas2i ni ditangkap karena gara2 polisi tertekan oleh publik media, publik masyarakat, yang salah paham, habib ini gak niat jadi caleg kayak primus artis film indonesia dan gak diminta jadi pemeran film layar lebar ayat-ayat cinta baik di video klipnya, karena emang gak cocok lah dan habib bukan artis ato seleb

CALON LEGISLATIF INDONESIA UNTUK ANGGOTA DPR RI JAWA TIMUR DAPIL II / 2, PMB, PASURUAN PROBOLINGGO, IR.H.ACHMAD ZAENAL ABIDIN:LAPORAN KE POLISI PENGAKUAN PERKOSAAN OLEH OKNUM PENGURUS DPD PAN SIDOARJO JAWA TIMUR.

CALON LEGISLATIF INDONESIA UNTUK ANGGOTA DPR RI JAWA TIMUR DAPIL II / 2, PMB, PASURUAN PROBOLINGGO, IR.H.ACHMAD ZAENAL ABIDIN:LAPORAN KE POLISI PENGAKUAN PERKOSAAN OLEH OKNUM PENGURUS DPD PAN SIDOARJO JAWA TIMUR.


Click : ZAENALAZA.WORDPRESS.COM untuk KENAL LEBIH TELITI dengan IR.H.ACHMAD ZAENAL ABIDIN, CALEG ITB DPR RI JAWA TIMUR DAPIL 2 JATIM II, PMB, PARTAI MATAHARI BANGSA/no 18, Pasuruan Probolinggo,INTISARIKAN TENTANG LAPORAN KE POLISI PENGAKUAN PERKOSAAN OLEH OKNUM PENGURUS DPD PAN SIDOARJO YANG DISIARKAN OLEH SCTV.

Polisi Beri Pengamanan Ekstra Soal Tes CPNS

Penerimaan CPNS

REPUBLIKA.CO.ID, MUKOMUKO — Pihak Kepolisian Resor Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menjamin naskah soal tes calon pegawai negeri sipil khusus honorer kategori II yang dititipkan di kantornya tidak akan bocor,

“Kalau bocor jabatan saya taruhannya,” kata Kasat Intelkam Kepolisian Resor Kabupaten Mukomuko AKP Yun Iswandi Rambe, di Mukomuko, Sabtu.

Ia mengatakan, kunci ruangan satuan Intelkam hanya satu dan hanya dipegang olehnya. Ditambah lagi dua jendela kaca ruangan itu dipaku dari luar agar tidak bisa dibuka. Bahkan, kata dia, setiap hari ditugaskan dua orang personel jaga selama 24 jam di depan ruangan tempat penyimpangan naskah soal tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) itu.

“Pokoknya naskah soal tes CPNS dan LJK sebanyak 14 dus ini aman berada di ruangan ini,” katanya yakin.

Selain itu, kata dia, 10 orang polisi disiapkan untuk mengawasi pelaksanaan tes CPNS pada tanggal 3 November 2013 dengan pembagian sebanyak enam orang di SMK dan empat orang di SMPN 3.

“Naskah soal dan lembar jawaban komputer yang berjumlah 14 dus ini ini pada Minggu pagi dijemput oleh penitia dan dikawal oleh polisi ke lokasi ujian,” katanya.

Setelah selesai pelaksanaan tes CPNS, kata dia, LJK tersebut akan dibawa ke Bengkulu dan dititipkan di Kepolisian Daerah Bengkulu.

Sekretaris Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Edy Suntono, mengatakan, telah menyiapkan sebanyak 20 ruangan untuk peserta tes CPNS khusus honorer kategori II yang berjumlah sebanyak 388 orang.

“Sebanyak 20 ruangan itu mengunakan tujuh ruang belajar di SMKN dan 13 di SMPN 3 Kecamatan Kota Mukomuko,” ujarnya.

Edy Suntoko yang juga Kabid Pengembangan dan Pendataan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah setempat itu mengatakan, setiap ruangan peserta tes CPNS akan dijaga oleh satu orang pengawas yang berasal dari guru di sekolah tersebut.

google.co.id

Proses Hukum Polisi Foto Jorok Serupa Kasus Ariel

Proses Hukum Polisi Foto Jorok Serupa Kasus Ariel

Headline

(Foto : istimewa)

inilah.com, Jakarta – Model maupun penggunggah foto bugil polisi akan dikenai hukuman seperti halnya dalam kasus yang menjerat penyanyi Ariel Noah.

Hal ini diungkapkan Kasubdit Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Rahmat Widodo di kantornya, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

“Seperti kasus Ariel (vokalis band Noah). Yang upload (unggah, red) orang lain, tapi Arielnya kena juga. Itu karena dalam hal ini dia memberi kesempatan,” ujarnya.

Menurut Rahmat, antara pemberi kesempatan (pemilik foto) dan pengunggah akan dikenai pelanggaran undang-undang yang berbeda.

Pengunggah, dikenai UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sementara pemilik foto yang memberi kesempatan bisa dikenai UU Pornografi.

Kendati demikian, karena anggota polisi yang foto bugilnya menyebar di internet adalah pejabat negara, maka ada kemungkinan yang bersangkutan juga akan dikenai hukuman kode etik profesi.

“Karena dia petugas negara, tetap kena pelanggaran kode etik. Kalau seandainya dia yang upload, dia yang kena,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Komjen Pol Sutarman mengatakan akan menindak pelanggaran dalam kasus menyebarnya foto bugil Kapolsek Wonogiri, Jawa Tengah, AKP MS.

“Apa pun pelanggarannya kita akan lakukan penegakan hukum,” kata Sutarman.

Menurut jenderal bintang tiga itu, penegakan hukum akan dilakukan seperti halnya kasus yang menimpa polwan ajudan istri Kapolda Lampung, Brigadir RS.

“Termasuk siapa yang upload,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu foto bugil anggota kepolisian di dunia maya yang diketahui adalah Kapolsek Wonogiri, Jawa Tengah, AKP MS.

Sebanyak 13 foto seronok laki-laki berseragam kepolisian itu menyebar di dunia maya sejak 28 September.

Sebelumnya, masyarakat juga dihebohkan dengan foto bugil polwan yang belakangan diketahui sebagai Brigadir RS, ajudan istri Kapolda Lampung. Pengunggah foto-foto Brigadir RS adalah BP, mantan kekasih yang merasa sakit hati atas hubungan asmara keduanya.

Tersangka BP ditahan di Polda Lampung sejak 30 Oktober. Ia dikenakan pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 1 atau ayat 4 UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun atau denda Rp1 miliar. [ant]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Kader Demokrat Minta Cak Nun Netral

    Kader Demokrat Minta Cak Nun Netral

  • Liverpool, Ujian Konsistensi Arsenal Sesungguhnya

    Liverpool, Ujian Konsistensi Arsenal Sesungguhnya

Inilah.com

Diduga Telantarkan Anak, Mantan Ketua DPD Golkar Solo Diperiksa Polisi

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO — Kepolisian Resor Kota Surakarta memeriksa mantan Ketua DPD Partai Golkar Solo, Hardono, terkait dugaan kasus penelantaran anak hasil hubungan gelap dengan Na (32) warga Laweyan.

Kasat Reskrim Polresta Surakarta, Kompol Rudi Hartono, di Solo, Senin, mengatakan, terlapor Hardono sudah diperiksa oleh tim penyidik di Polresta Surakarta, Sabtu (19/10).

Namun, kata dia, dari hasil pemeriksaan sementara terhadap terlapor menyatakan, tidak mengakui melakukan hubungan suami istri dengan pelapor Na.

Selain itu, tim penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi pengelola sejumlah hotel di Kota Solo yang diduga sebagai tempat pertemuan pelapor dengan terlapor.

Namun, saksi tersebut menyebutkan bahwa yang menginap di sejumlah hotel itu atas nama NA. Mereka tidak menyebut nama Hardono (terlapor) masuk ke hotel itu.

Kendati demikian, tim penyidik terus melakukan penyelidikan dengan mencari bukti-bukti atau saksi untuk mengungkap dugaan kasus penelantaran anak seperti yang dilaporkan oleh Na.

Pihaknya juga telah memanggil saksi T, mantan suami Na untuk memeriksa terkait kasus tersebut. Tetapi, T yang memenuhi panggilan polisi itu, menolak untuk diperiksa. “T tidak mau diperiksa dengan alasan, dia tidak terlibat dalam kasus itu,” katanya.

Menurut dia, jika T warga negara yang baik, seharusnya mau diperiksa demi kepentingan penyidikan. Tim penyidik akan melakukan upaya lain untuk pemeriksaan lebih lanjut.
“Kita akan memanggil lima saksi terkait kasus itu. Proses hukum akan terus dilanjutkan hingga tuntas,” kata Kasat.

Mantan Ketua DPD Partai Golkar Solo, Hardono, telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Surakarta, Rabu (9/10), karena diduga tidak bertanggung jawab atas lahirnya seorang anak perempuan hasil hubungan gelap dengan korban, Na (32) warga Laweyan.

Korban Na melaporkan peristiwa yang menimpa dirinya dengan didampingi oleh penasihat hukumnya, Heru S. Notonegoro, ke bagian Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surakarta, dan diterima oleh Bripka Evi Wijayanti.

Menurut Heru S, Notonegoro, pihaknya hanya merasa prihatin melihat kondisi seorang ibu status janda, Na dan anak peremuannya yang masih usai empat bulan itu, untuk membantu melalui proses hukum setelah upaya kekeluargaan tidak direspon oleh yang bersangkutan.

Republika.co.id