‘PNS Harus Punya Rasa Malu’

Ilustrasi--Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) berada di sebuah warung saat jam kerja sekitar pukul 10.00 WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, MARTAPURA — Pegawai Negeri Sipil (PNS)di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan diimbau memiliki budaya malu jika kinerjanya lebih rendah dibanding Pegawai Tidak Tetap (PTT)

“PNS harus punya rasa malu jika kinerja dan dedikasinya lebih rendah dari pegawai yang berstatus PTT,” ujar Asisten III Bidang Administrasi Setdakab Banjar Wildan Amin di Martapura, Kamis (11/7).

Ia mengatakan hal itu mewakili Bupati Banjar Khairul Saleh pada sosialisasi Undang-Undang Pelayanan Publik dan Kepegawaian di Aula Barakat Martapura dihadiri pejabat dan perwakilan kelurahan serta unit kerja lainnya.

Menurut dia, PNS yang statusnya sudah menjadi aparatur pemerintah harus memiliki rasa malu terhadap PTT yang lebih rajin dan kinerja serta dedikasinya lebih baik meski pun statusnya non PNS.

“PNS itu dibayar dulu baru bekerja sedangkan PTT bekerja dulu baru dibayar sehingga jika PNS kurang rajin dan kinerjanya rendah maka harus malu kepada PTT yang lebih rajin,” ucapnya menekankan.

Lebih lanjut ia menekankan, PNS yang sudah menikmati fasilitas lebih banyak dari PTT baik gaji maupun aset negara hendaknya bukan sekedar datang ke kantor untuk mengisi absensi masuk dan pulang kerja.

“Jika masih ada PNS yang bermental seperti itu dan hanya menikmati hak tanpa menjalankan kewajiban sebagai aparatur pemerintah dan pelayan masyarakat maka rezeki yang didapatnya tidak membawa berkah,” ungkapnya.

google.co.id

GSF. Tenaga Honorer Tahun 2005 Yang Diangkat PNS. azg part 3.wmv

GSF. Tenaga Honorer Tahun 2005 Yang Diangkat PNS. azg part 3.wmv


Selama ini banyak calo-calo yang muncul dalam penerimaan cpns, sehingga menjadikan lahan oleh segelintir oknum para calo, mafia calon pegwai negeri sipil (cpns), yang memungut uang dari rp 60 juta hingga 90 juta rupiah, dimana hati nurani mereka yang mempermainkan hak orang lain yang terzalimi. Sehingga para pns setelah mendapatkan jabatan hanya memikirkan bagaimana cara untuk membalikkan modal yang telah ia keluarkan, pihaknya akan menertibkan masalah itu mulai dari pusat hingga ke daerah, tidak berlaku lagi sistem angkat mengangkat tanpa mekanisme dan kemampuan,liputan tim gsf aceh (azg)

GSF. Tenaga Honorer Tahun 2005 Yang Diangkat PNS. azg part 2.wmv

GSF. Tenaga Honorer Tahun 2005 Yang Diangkat PNS. azg part 2.wmv


Hal ini kata menteri, tidak ada kata toleransi dan berlaku untuk semua kalangan, sebab hal ini diterapkan sesuai dengan peraturan presiden, jika ada yang berminat ingin menjadi pns silakan mengikuti tes ketika ada pembukaan penerimaan cpns nantinya. Menpan, akan terus mengevaluasi tentang tenaga honorer diberbagai daerah, jika terbukti menggelabui data maka pihaknya akan menindak sesuai hukum yang berlaku, menurut azwar, yang diperbolehkan oleh negara dalam mengrekrut tenaga honorer seseorang menjadi pns dibidang spesialis yang memang sangat dibutuhkan, seperti tenaga kedokteran dan bidang khusus lainnya yang sangat susah mencari tenaga katanya dalam pidato dimeulaboh.

Nasional | RUU ASN Mampu Tekan Politisasi Sipil?

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat meminimalisasi peluang terjadinya politisasi birokrasi.

“RUU itu juga mengatur tentang penempatan pejabat karir tertinggi di daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK). Hal ini sebagai salah satu langkah untuk menghindari politisasi birokrasi,” kata Azwar Abubakar di Jakarta, Minggu.

Politisasi birokrasi diakuinya sebagai isu nasional yang dapat memberi dampak luas terhadap birokrasi di pemerintahan setempat.

KemenPANRB mendapati suatu kasus di mana salah seorang kepala dinas di salah satu kabupaten dimutasi pascapelantikan bupati terpilih, karena dia bukan anggota tim sukses sang bupati.

Meski sudah memenangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bupati tersebut tetap tidak mengindahkan Putusan PTUN itu. Terkait dengan kasus semacam itu, dalam RUU ASN juga disebutkan pasal yang memperkuat keberadaan PTUN dalam penyelesaian sengketa pilkada.

Sementara itu, Deputi Tatalaksana KemenPANRB Dedu S. Bratakusuma mengatakan kasus demikian bisa terjadi karena bupati itu tidak paham akan kekuatan putusan PTUN.

“Bupati masih bisa berkelit bahwa aturan yang dipakai adalah UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, sehingga menganggap putusan PTUN tidak bersifat mengikat,” katanya.
Akibat buruk dari politisasi birokrasi tersebut adalah penjatuhan karir pegawai birokrasi atau PNS yang bersangkutan.

Kandidat kepala daerah yang menang seringkali memasukkan orang-orang yang dianggap mendukung pemilihannya ke dalam jajaran birokrasi pemda setempat. “Akibatnya, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan juga terganggu. Ini tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.

Putusan PTTUN Soal PBB Belum Final

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memiliki upaya hukum lanjutan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Ini mengaju pada pasal 269 ayat (7) UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu.

Menurutnya, jika KPU merasa keputusannya tentang Partai Bulan Bintang (PBB) benar, maka ada upaya hukum lanjutan, yakni mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Dalam undang-undang bisa. Dulu waktu menyusun undang-undang kita sudah pikirkan sampai situ. Biar puas. Karena pastinya ada perbedaan prinsip antara KPU dan PTTUN,” kata Wasekjen Partai Golkar Nurul Arifin, Jumat (8/3).

Jaminan hukum di UU Pemilu tersebut berbunyi, “Terhadap putusan PTTUN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.” 

Untuk itu, kata dia, KPU memiliki waktu paling lama tujuh hari kerja sejak putusan PTTUN. Artinya masih ada waktu bagi KPU untuk mengkaji dan mengambil keputusan. 

“Dengan begitu putusan PT-TUN belum final,” ujar Nurul yang ikut membidani lahirnya UU Pemilu.

Namun, ujar Nurul, jika gugatan PBB dianggap dapat diterima maka otomatis KPU harus memasukannya sebagai peserta pemilu 2014. KPU menyatakan PBB tidak lolos verifikasi karena terkait kepengurusan perempuan dan pengurus PNS.

“Kita tunggu saja sikap KPU dalam satu pekan ini,” ujar anggota Komisi I DPR tersebut.

Nasional | 16 Kementerian & Lembaga Akan Dirampingkan, Ini Daftarnya



Jakarta – Salah satu program utama pemerintah adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Salah satu caranya dengan melakukan perampingan struktur di 16 Kementerian dan Lembaga pemerintah.

“Sasaran pemerintah adalah melakukan perampingan di semua lini,” ujar Wakil Presiden Boediono di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2013).

Beberapa pihak dilibatkan dalam melakukan proses evaluasi dan audit kepada kementerian dan lembaga pemerintah tersebut. Bahkan Boediono menyebut ini merupakan tahap pertama yang akan diikuti oleh instansi yang lain.

“Audit dan evaluasi ini adalah proses diagnosa untuk merumuskan langkah-langkah konkret,” ucap Boediono.

Seperti apa perampingan Kementerian dan Lembaga itu? Dalam audit yang dilakukan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kemnterian terkait, jika hasilnya menunjukkan diperlukan perampingan maka hal tersebut akan dilakukan.

Menurut Boediono, biasanya hasil audit ini merekomendasikan perubahan struktur atau jika perlu mengurangi struktur di Kementerian dan lembaga pemerintah yang dimaksud hingga pada tinggakt Eselon I. Hasil audit juga akan memperpendek rentang kendali organisasi dan peningkatan profesioanlisme PNS.

“Maksimal enam bulan setelah ini harus ada hasil konkret dari masing-masing K/L untuk melakukan right sizing. Usulan ini termasuk estimasi dam pengkajian mengenai dampaknya. Karena kelak ada pengalihan personalia dan sebagainya. Saya yakin dalam enam bulan bisa kita lakukan,” ujar Wapres.

Berikut ke-16 Kementerian/Lembaga Pemerintah yang akan dirampingkan:

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian PAN dan RB
5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Kementerian Hukum dan HAM
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Pekerjaan Umum
10. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
11. Kementerian Pertanian
12. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 13. Kementerian Kesehatan
14. Arsip Nasional Republik Indonesia 15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

(fiq/ndr)

Kantor DPRD Jatim Sepi, Anggota Dewan Sibuk Urusi Partai

Baru Hadir Jika Ada Sidang Paripurna

Editor: Andiono Hernawan | Selasa, 05 Maret 2013 11:53 WIB, 1 menit yang lalu



Kantor DPRD Jatim Sepi, Anggota Dewan Sibuk Urusi Partai - Baru Hadir Jika Ada Sidang Paripurna - Parkiran mobil di gedung DPRD Jatim banyak yang kosong. Menandakan Anggota Dewan banyak yang tak ngantor

Parkiran mobil di gedung DPRD Jatim banyak yang kosong. Menandakan Anggota Dewan banyak yang tak ngantor(Foto: panji)

LENSAINDONESIA.COM: Suasana politik menjelang Pilgub Jatim 2013 mempengaruhi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim. Hampir seluruh anggota dan jajaran pimpinan DPRD Jatim tak muncul di kantornya.

Dari pantauan di lokasi, kondisi di dalam gedung DPRD Jatim nampak lengang. Di sejumlah ruangan komisi maupun fraksi DPRD Jatim yang terlihat hanya para staf yang merupakan PNS maupun honorer Pemprov Jatim.”Biasanya kalau gak ada kegiatan paripurna atau fraksi atau kegiatan komisi disini sepi mas. Kalau ada paripurna baru ramai,” kata salah seorang staff di salah satu komisi DPRD Jatim yang enggan disebutkan namanya, Selasa (5/3/2013).

Baca juga: Dipecat Demokrat, Hanura Siapkan ‘Karpet Merah’ untuk WW dan Pemprov Jatim Belum Setor Data Pemilih Terbaru ke KPU Jatim

Staff yang keberatan namanya disebutkan ini menambahkan, apalagi saat ini Jatim tengah menghadapi momen pemilukada di daerah-daerah maupun Jatim sendiri. Olehnya, tak heran jika para legislator tingkat satu tengah sibuk beraktifitas di kantor DPD partai masing-masing.

Kondisi ini cukup berdampak pada pelayanan masyarakat yang membutuhkan campur tangan para legislator tingkat satu ini. Mereka terpaksa harus pulang dengan tangan hampa lantaran aspirasinya tak tersampaikan.

“Kami sendiri tidak bisa memastikan kapan dan jam berapa mereka ada di kantor. Kami hanya bisa membantu informasi itu saja karena tidak bisa memastikan kapan mereka ngantor,” tandasnya. @Panjichuby_666

Berita Terkait: