225 desa, 578 orang ikut pilkades serentak di Temanggung

(ANTARA News) – Sebanyak 578 orang berebut menjadi kepala desa di Kabupaten Temanggung pada pemilihan kepala desa yang berlangsung secara serentak di 225 desa di kabupaten tersebut, Sabtu.

Kepala Bagian Pemerintah Desa Pemkab Temanggung, Agus Sarwono, mengatakan, sebenarnya ada 226 desa yang menggelar pilkades, namun karena di Tanggulanom, Kecamatan Tlogomulyo tidak ada pendaftarnya maka hanya ada 225 desa.

Ia menyebutkan, dari 578 calon tersebut terdiri atas 532 laki-laki dan 46 perempuan.

“Dari sejumlah calon tersebut, 105 di antaranya adalah mantan kades yang mencalonkan kembali,” katanya.

Ia mengatakan, pencoblosan berlangsung secara serentak di 578 desa dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan pantauan, ada beberapa desa hanya terdapat satu calon sehingga harus bersaing dengan kotak kosong, antara lain di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo, Desa Kruwisan Kecamatan Kledung, dan Desa Tlilir Kecamatan Tlogomulyo.

Bupati Temanggung, Bambang Sukarno, berharap, pelaksanaan pilkades secara serentak ini bisa berlangsung tertib dan aman.

Ia mengatakan, semua pihak yang terlibat dalam pilkades wajib menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan serta tidak berpihak pada salah satu calon.

“Kami berharap pelaksanaan pilkades beserta rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar, aman, tertib, dan situasi kondusif,” katanya.

google.co.id

Pilkades serentak, anggota DPRD Jombang merasa ditelikung Pemkab

LENSAINDONESIA.COM: Surat Keputusan Bupati Jombang tentang waktu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak memantik reaksi kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang. Pemkab Jombang di bawah kepemimpinan Bupati Suyanto dinilai ingkar dari kesepakatan dengan DPRD Jombang.

Kalangan anggota Dewan meradang sebab Bupati Suyanto melalui Surat Keputusan No.188.4.45/251/415.10.10/2013 tentang Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 memajukan pelaksanaan Pilkades dari rencana yang disepakati pada Rapat Koordinasi (Rakor) antara eksekutif dan legislatif saat bulan puasa lalu. Berdasarkan SK tersebut, tertuang jadwal tahapan Pilkades mulai awal September hingga pelantikan pada minggu keempat bulan Oktober 2013.

Baca juga: 3.344 kepala keluarga di Jombang dihantam kekeringan dan Harga kedelai melejit, pengusaha tahu Jombang terjepit

Wakil Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi mengatakan, pihaknya merasa ditelikung Pemkab Jombang sebab pada Rakor sebelumnya, Pilkades bakal digelar pada 27 November 2013. “Ini kan tidak benar. Pemkab seharusnya taat terhadap koordinasi pada Rakor saat puasa lalu,” kata politisi PKB ini kepada LICOM, Selasa (03/09/2013).

Unsur pimpinan Dewan lainnya, Mastur Baidlowi menilai, SK Bupati Jombang tentang Pilkades serentak telah membohongi Dewan yang sebelumnya telah menetapkan secara bersama agenda Pilkades. “Kami akan memanggil Pemkab untuk klarifikasi,” ujar Wakil Ketua DPRD Jombang dari Fraksi Partai Golkar ini.

Anggota Fraksi PAN, Dhuha mengganggap Pemkab telah membohongi legislatif karena dalam menyusun jadwal Pilkades serentak di Jombang melenceng dari kesepakatan, yakni 27 November menjadi minggu keempat Oktober. “Pemkab sudah menelikung. Kita minta SK-nya diganti sesuai kesepakatan sebelumnya,” desaknya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Jombang, Gatut Wijaya menampik adanya kesepakatan tentang Pilkades dalam Rakor pada bulan lalu. Rakor dengan DPRD, Muspida, KPU dan Polres Jombang pada bulan puasa lalu tidak merekomendasikan waktu pelaksanaan Pilkades. “Hasil rekomendasi rapat lalu (rakor pilkades pada bulan puasa) tidak ada. Notulensinya juga tidak ada. Mana bisa kita mengada-ada bahwa sudah ada rekom dari dewan,” kata Gatut berkelit.@MOH_syafii

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Pilkades Dlingo Boyolali diulang kelima kalinya

(ANTARA News) – Pemerintah Kabupaten Boyolali kembali menggelar ulang pemilihan kepala desa (Pilkades) Desa Dlingo Mojosongo yang kelima kalinya karena calon tunggalnya sebanyak empat kali dikalahkan dengan kota kosong.

Wakil Bupati Boyolali, Agus Purmanto, di Boyolali, Rabu, mengatakan, pilkades Dlingo, Mojosongo, Boyolali, yang digelar ulang kelima kalinya dengan calon kepala desa tunggal pada Kamis (22/8).

Calon kepala desa yang maju dari putaran pertama hingga kelima hanya satu, yakni mantan kepala desa sebelumnya, Tahanta, tetapi karena pilkades putaran pertama hingga keempat sebelumnya dimenangkan kotak kosong maka harus diulang kembali.

Agus Purmanto berharap masyarakat Desa Dlingo, Kecamatan Mojosongo, dapat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani dalam Pilkades putaran kelima tersebut.

Hal tersebut, kata Agus Purmanto, agar Pilkades Dlingo berjalan dengan sistem demokrasi yang benar tanpa dilatarbelakangi politik, sehingga harus mengedepankan hati nurani jernih dalam memilih pemimpinnya.

Selain itu, Agus Purmanto juga meminta masyarakat untuk tetap menjaga daerahnya agar tetap aman dan kondusif selama Pilkades.

“Kami berharap jangan sampai terjadi benturan antara warga, dan pengrusakan. Peristiwa seperti sebelumnya, warga Dlingo merusak kantor balai desa yang akhirnya harus berurusan dengan aparat kepolisian,” katanya.

Wakil Bupati Boyolali, sangat berharap pelaksanaan Pilkades Dlino yang kelima kalinya berjalan lancar dan terpilih pemimpinnya, sehingga tidak sampai berlarut-larut.

Pelaksanaan Pilkades yang kelima kalinya akan berlangsung ramai dibanding pada putaran-putaran sebelumnya, karena diduga ada dua kelompok masyarakat yang mendukung calon tunggal Tahanta, dan lainnya kotak kosong.

Pada Pilkades putaran sebelumnya calon tunggal Tahanta selalu dikalahkan kotak kosong dengan selisih jumlah suara antara 250 hingga 300 suara.

Menurut Calon Kades Dlingo, Tahanta, dirinya maju mencolonkan kades yang kedua karena menjalankan amanah atas dukungan warga yang menginginkannya menjadi Kades Dlingo.

Selain itu, Tahanta juga ingin meneruskan program pembangunan desanya yang belum selesai selama enam tahun kepemimpinannya.

“Saya maju kembali karena sesuai aturan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup). Jika calon tunggal kalah dengan kotak kosong, maka Pilkades dapat diulang kembali hingga terpilihnya calon itu,” kata Tahanta.

Menurut Ketua Panitia Pilkades Dlingo, Darmadji, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dalam pilkades ulang pada putaran kelima masih sama dengan sebelumnya, yakni sebanyak 2.986 pemilih, dan rencananya digelar pada Kamis (22/8). (B018/H015)

google.co.id

Gara-gara Pilgub Jatim, Pilkades serentak se-Jombang ditunda

LENSAINDONESIA.COM: Pelaksaanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak se-Jombang terpaksa dimudurkan dari jadwal akibat pelaksaannya bersamaan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur.

Pilkades serentak yang sedianya dijadwalkan berlangsung mulai September ini, ditunda sampai akhir tahun 2013.

Baca juga: Proyek tol Kertosono-Mojokerto terganjal pembebasan lahan dan Makam desa dikomersilkan, warga ngluruk Kades

Kabag Pemerintahan Setdakab Jombang, Masduqi mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi antara eksekutif dan legislatif Pemkab Jombang akhir pekan lalu, pelaksanaan Pilkades secara serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2013. Rencana itu mundur 2 bulan dari jadwal sebelumnya yang mengagendakan Pilkades serentak pada bulan September.

“Padahal sebanyak 282 Kades di Jombang akan berakhir masa jabatannya pada 9 Agustus ini. Tapi Pilkades ditunda,” ungkapnya saat dihubungi LICOM, Rabu (07/08/2013).

Masduqi tidak membantah jika perubahan agenda perpolitikan Jawa Timur (Pilgub) turut mempengaruhi jadwal Pilkades serentak bagi 282 Desa dari Bulan September menjadi akhir November. Agar tidak terganggu tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, jadwalnya sengaja diundur.

Selain karena agenda Pilgub Jatim, musim haji pada bulan September juga jadi pertimbangan pengunduran jadwal Pilkades. “Agar waktunya pas dan dari sisi keamanan memungkinkan, agenda pilkades direkomendasikan diundur,” ujar dia.

Sementara itu, untuk mengisi kekosongan 282 kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada 9 Agustus ini, Pemkab Jombang membentuk penanggung jawab sementara (Pjs). Pjs Kades akan bertugas hingga ditetapkannya Kades yang baru.

Anggota Komisi A DPRD Jombang, Gangsar Raharjo mengatakan, pertimbangan pemilihan waktu tersebut dinilai tepat, meski sebenarnya seluruh pihak dan jajaran mengaku siap kapanpun pilkades digelar. Termasuk, dari pihak keamanan. “Untuk yang paling aman memang bulan November,” katanya.

Menurut Gangsar, sebelumnya perkembang dua opsi pemilihan waktu Pilkades, yakni tanggal 27 November dan 28 Oktober. Pada opsi yang kedua, mendapat pertimbangan khusus terkait pilgub Jatim. “Selain masuk bulan haji juga dimungkinkan pelaksanaan pilgub molor sampai dua putaran. Sehingga opsi pertama yang dinilai paling memungkinkan,” terang politisi Demokrat ini.@MOH_syafii

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Pilkades Diwarnai Pungli, Calon Kades Harus Cicil Dua Kali

Pungli (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA — Pemilihan calon kepala desa (Pilkades) secara serentak di Purwakarta, menuai protes. Pasalnya, dalam tahap seleksi itu beredar kabar adanya pungutan terhadap bakal calon sebesar Rp 15 juta.

Padahal, pemerintah kabupaten setempat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 juta untuk kegiatan seleksi sampai tahapan Pilkades tersebut.

Keterangan yang diperoleh Republika, panitia seleksi calon kades itu di Desa Cibogogirang, Kecamatan Plered, mengancam akan mundur jika tidak ada bakal calon (balon) yang menyerahkan pungutan sebesar Rp 15 juta. Pungutan itu diduga dipergunakan untuk operasional para panitia.

Sumber Republika mengatakan, pungutan itu atas inisiatif panitia yang mematok besaran sampai belasan juta rupiah. Tak hanya itu, di desa tersebut kembali diguncang isu baru bahwa panitia akan mundur jika tidak ada satu pun calon kades yang membayar pungutan.

“Kami sangat keberatan, jika harus dipungut sebesar Rp 15 juta,” ujarnya, kepada sejumlah wartawan, Jumat (2/8).

Calon kades asal Desa Pamoyanan Kecamatan Plered, Endang, mengaku, di desanya ada empat calon yang ikut meramaikan bursa pemilihan kepala desa. Dia pun menjelaskan, pungutan partisipasi itu memang benar ada. Bahkan, dia telah membayar Rp 5 juta kepada panitia.  “Uang itu,akan digunakan untuk membantu pelaksanaan Pilkades,” ujarnya.

Uang sebesar itu pun dibayar dengan cara dicicil dua kali. Artinya, panitia memberi keringan kepada setiap kandidat. Menurutnya, balon lainnya juga menyerahkan pungutan itu. Namun, dia tak mengetahui nilai yang diberikannya berapa.

Sumber Republika lainnya, balon kades dari Desa Sindangsari, Kecamatan Plered, mencurigai adanya kecurangan saat pelaksanaan tes tulis.

Pasalnya, panitia dari unsur TNI, Polri, serta Muspika tak memberikan transparansi nilai ke masing-masing calon. Padahal, transparansi itu sangat diperlukan. Sebab, pada pemilihan balon kades saat ini, diutamakan kejujuran. “Tapi, panitia sendiri tidak mau jujur,” ujar calon yang gugur ini.

Kecurigaan itu muncul saat dia dinyatakan tidak lolos oleh panitia. Dengan kondisi itu, dia pun berupaya untuk mengetahui hasil akhir. Supaya dia mengetahui tes apa yang memang kelemahannya. Namun, saat didesak panitia tak bisa memberikan jawaban yang puas. Bahkan, saat memperlihatankan nilai dari masing-masing panitia, durasinya sangat cepat. 

Tak hanya itu, penilaian tersebut dicurigai banyak yang diubah. Sehingga, dia mendapatkan nilai minimal dibanding lima calon lainnya. Selain itu, alasan dirinya gugur karena terbentur aturan. Yaitu, setiap desa maksimalnya harus lima calon. Sedangkan di desa itu ada enam calon.

google.co.id

Rusuh Pilkades, Kantor Desa dan Kecamatan Dirusak

Tangerang – Kantor Desa Pondok Jaya dan Kantor Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten, dirusak massa terkait hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, Azis Gunawan di Tangerang, Senin, mengatakan, kedua kantor tersebut dibakar oleh salah satu kelompok pendukung calon kades saat dilakukan penghitungan suara pada Minggu (30/6) pukul 21.00 WIB.

Kerusakan tersebut terjadi karena pendukung calon kades yang kalah menuding telah terjadi kecurangan dalam proses pemilihan.

“Kertas suara hasil penghitungan dibakar massa hingga menyebabkan kondisi ricuh dan merembet hingga merusak kantor desa dan kecamatan,” katanya.

Akibatnya, kantor desa Pondok Jaya dan Kecamatan Sepatan mengalami kerusakan berupa kaca kantor yang pacah.

Hingga kini, kondisi di wilayah tersebut masih mendapatkan pengamanan kepolisian. Pasalnya, pendukung calon kades yang kalah tetap berada untuk berjaga – jaga di sana.

Aktivitas di kantor desa dan kecamatan sepatan pun mengalami gangguan karena ada beberapa bagian yang rusak.

Selain itu, massa dari pendukung Kades Adon Romdon pun menduduki kantor Kecamatan Legok untuk meminta agar Pilkades di Desa Cirarab diulang.

Jaya, perwakilan calon Kades Adon menuturkan, kecurangan yang terjadi karena adanya pemilih siluman dari luar desa Cirarab.

“Panitia pun tidak netral, kertas suara banyak yang hilang dan dimiliki oleh pendukung Imas (lawan Odon, red),” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang, akan melakukan pemilihan ulang kepala desa di empat desa terkait adanya kecurangan dan kericuhan antar pendukung.

Keempat desa tersebut yakni desa Pondok Jaya, Kecamatan Sepatan, desa Tapos, Kecamatan Tigaraksa, desa Kampung Melayu Timur dan desa Pangkalan Teluk Naga.

Sebanyak 147 desa dari total 246 desa di Kabupaten Tangerang, Banten, pada hari Minggu (30/6) serentak menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Pemilihan Kepala Desa sudah melalui berbagai tahapan seperti penetapan calon, pemilihan warna, nomor urut serta kebutuhan perlengkapan mulai dari kotak suara kotak suara dan perlengkapan lainnya.

Google.co.id

Pilkades Kabupaten Tanggerang Dikawal Ketat

Pilkades Kabupaten Tanggerang Dikawal Ketat

Warga mendatangi serta memasang spanduk di kantor kepala desa Rawa Rengas, Kosambi, Tangerang, (7/6). Warga tidak puas kepada panitia penyelenggara pemilihan umum kepala desa terkait pengumuman calon pasangan yang dinilai tidak netral. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta – Sebanyak 3.506 personil polisi diterjunkan untuk mengamankan pemilihan kepala desa yang digelar secara serentak di 147 desa di Kabupaten Tangerang, Ahad 20 Juni 2013. Ribuan polisi ini disebar di sejumlah titik rawan konflik. “Ada 38 titik rawan, personil polisi dititik rawan diperketat dengan jumlah personil yang lebih banyak,” ujar Kepala Bagian Operasional Polres Kota Tangerang, Komisaris Kustanto, Kamis, 27 Juni 2013.

Menurut Kustanto, pihaknya juga mendapatkan bantuan 400 Brimob dari Polda Metro Jaya yang disebar ke lima rayon di Kabupaten Tangerang. “Masing masing rayon ditempatkan 80 personil Brimob,” kata Kustanto.

Polisi telah memetakan sejumlah titik rawan konflik dalam pemilihan kepala desa yang digelar di 28 Kecamatan Kabupaten Tangerang itu. “Ada 38 desa rawan,” katanya.

Polisi telah disiagakan di setiap desa sejak tahapan Pilkades dimulai beberapa bulan belakangan ini. Ketika hari pencoblosan dan penghitungan suara jumlah personil yang diturunkan dilipat gandakan. Sedangkan untuk sejumlah titik rawan konflik, Kustanto melanjutkan, jumlah personil diperbanyak hingga 30 personil per desa. Sedangkan untuk desa yang kategori aman diterjunkan sekitar 17-20 polisi.

Selain itu pemerintah Kabupaten Tangerang juga mengerahkan ratusan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu menjaga keamanan. “Pihak kecamatan juga kami minta terus memonitor potensi konflik di desa yang akan menggelar Pilkades. Terlebih, dari 28 kecamatan menyelenggarakan Pilkades serentak, ada sekitar 11 kecamatan bermasalah pada administrasi bakal calon kepala desa,” kata Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, Azis Gunawan.

Ahad nanti, sebanyak 147 dari 246 desa di Kabupaten Tangerang akan menggelar pemilihan kepala desa secara serentak. Untuk pemilu tingkat desa ini Kabupaten Tangerang mengucurkan anggaran sebesar Rp 2,2 Milyar. Pilkades serentak kali ini adalah yang kedua kalinya diselenggarakan pemerintah Kabupaten Tangerang. Sebelumnya tahun 2007, 147 desa ini melakukan pemilihan kepala desa dalam waktu yang bersamaan juga.

JONIANSYAH

Topik terhangat:
Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Persija vs Persib | Penyaluran BLSM

Berita lainnya:
Ronaldo dan Tommy Winata Rangkulan
Mabes Polri Bebaskan Dua Perwira Pembawa Uang
Alasan Penyiksaan oleh Aparat Polisi
Kronologi Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS

Google.co.id