Unggul Survei, Golkar Yakin Menang Pilgub Sulsel

Unggul Survei, Golkar Yakin Menang Pilgub Sulsel

Headline

Ist

inilah.com, Jakarta – Partai Golkar mengaku bersyukur atas kemenangan sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang.

Apalagi, hasil survei menunjukkan kemenangan pasangan dari Golkar. Sehingga, Golkar yakin hasil akhir nanti tetap berpihak kepada mereka.

“Ya tentunya ini perjuangan dari partai maupun rakyat Sulsel yang memang memilih. Apa yang dipilih ini adalah suatu hal yang memang di harapkan untuk pak Syahrul ini betul-betul sesuai dengan harapan mereka,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Syarif Cicip Sutardjo di kantor presiden, Selasa (22/1/2013).

Menurutnya, dengan selisih suara yang hampir jauh tersebut yakni sekitar 10 persen menunjukkan jika pasangan Cagub-Cawagub Partai Golkar merupakan pasangan yang diharapkan untuk memimpin Sulsel selama lima tahun kedepan.

“Jadi saya pikir itu memang representasi dari rakyat. Ya kita alhamdulilah. Karena jabatan itu bukan untuk partai tapi untuk kita mewujudkan dengan kemenangan pak Syahrul,” jelasnya.

Sebelumnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur incumbent Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang unggul sementara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) 2013.

Berdasarkan penghitungan cepat Lingkaran Survei Indonesia, pasangan nomor urut dua tersebut memperoleh 52,46 persen suara. Sedangkan, pasangan nomor urut 1 Ilham Arif Sirajuddin dan Abdul azis Kahar Muzakkar mendapatkan 41,54 persen suara.

Di posisi terakhir, ditempati oleh pasangan nomor tiga Andi Rudianto Asapa dan Andi Nawir dengan perolehan 6 persen suara. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Madrid Kepincut Bek Inter Milan

    Madrid Kepincut Bek Inter Milan

  • Falcao Makan Malam dengan Presiden Madrid?

    Falcao Makan Malam dengan Presiden Madrid?

Kasus Pilgub Bali Dibuka Lagi

Metortvnewsw.com, Denpasar: Setelah kisruh hasil pemungutan suara yang berujung pada proses hukum di Mahkamah Konstitusi, kini Pilgub Bali 13 Mei lalu kembali dipergunjingkan.

Pemicunya, apalagi jika bukan karena tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait dugaan suap dalam persidangan sengketa pemilu kada di dua kabupaten.

Kali ini polemik kembali menyeruak ke permukaan, lantaran Tim Hukum DPP PDIP melaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) soal dugaan suap dalam sengketa Pilgub Bali di MK.

Lalu apa reaksi kubu Made Mangku Pastika – Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta), yang memenangkan sengketa Pilgub Bali di MK atas kondisi ini?

”Itu hak mereka. Kami mendorong KPK untuk menindaklanjuti laporan itu,” ujar Ketua Tim Kampanye Pasti-Kerta Made Mudarta, di Denpasar, Rabu (9/10).

Pihaknya tak gentar dengan laporan tersebut, lantaran tidak ada sama sekali upaya suap-menyuap, lobi-lobi atau pertemuan dengan Ketua MK Akil Mochtar, baik di dalam maupun di luar persidangan, selama sengketa Pilgub Bali disidangkan.

”Semuanya (tim Pemenangan Pasti-Kerta) tidak ada yang bertemu dan komunikasi dengan Ketua MK selama proses persidangan digelar. Sebab, kami tahu kode etik. Yang kami persiapkan hanya saksi yang dibutuhkan saat itu dan tim advokasi. Sama sekali tidak ada komunikasi di luar persidangan,” tegas Mudarta. (Arnoldus Dhae)

Editor: Edwin Tirani

metrotvnews.com

DPRD Jatim tegaskan hanya sediakan anggaran Pilgub satu putaran

LENSAINDONESIA.COM:  Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2013 telah selesai. Tapi kemungkinan adanya peluang putaran kedua masih ada sebab salah satu calon pasangan yang kalah, yakni Khofifah Indar Parawansa dan Herman S. Sumawiredja
(BerKaH) menggugat KPU Jatim dan hasil Pilgub ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasangan yang diusung oleh PKB ini tak terima karena pasangan incumbent, Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) ditetapkan sebagai calon terpilih. Tim BerKaH menuding KarSa menggunakan banyak cara kecurangan selama kampanye dan pelaksanaan Pilgub. Bahkan KarSa juga dituding menggunakan uang APBD saat masih menjabat lewat program Jalin Kesra untuk kepentingan kampanyenya.

Baca juga: KarSa konsisten kawal sidang gugatan BerKah di Mahkamah Konstitusi dan Khofifah menghindar saat ingin disalami Soekarwo

BerKaH minta kemenangan KarSa dibatalkan dan menuntut pilgub putaran kedua dengan syarat KarSa didiskualifikasi. Sehingga hanya tiga pasangan calon yang boleh ikut Pilgub Jatim putaran kedua jika MK nantinya mengabulkannya.

Tanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Sabron Djamil Pasaribu, menegaskan bahwa pihaknya tidak menyediakan anggaran untuk pilgub putaran kedua. “Kami hanya proyeksikan untuk pilgub satu putaran. Sehingga siapa yang mau membayar kalau nanti MK putuskan putaran kedua,” ungkapnya pada LICOM, Jumat (27/9/2013).

Sabron yang juga Wakil Ketua DPD Golkar Jatim ini meyakini bahwa Pilgub hanya terjadi satu putaran. “Saya kira semua sudah lakukan persiapan dengan baik, tidak ada gugat menggugat apalagi mereka juga ada deklarasi siap kalah dan siap menang. Tapi kenapa sekarang ada seperti ini. Seharusnya pihak-pihak itu legowo,” cetusnya.

Diketahui, anggaran untuk Pilgub Jatim periode 2013 telah dikucurkan oleh Pemprov Jatim sebesar Rp 800 miliar. Dana itu dibagi untuk sejumlah instansi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pilgub, seperti KPU Jatim, Bawaslu Jatim, Polda Jatim, Kodam V Brawijaya dan beberapa Dinas terkait. @sarifa

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Gelar Pilgub Oktober 2013, KPUD Lampung Dituding Main Proyek

Gelar Pilgub Oktober 2013, KPUD Lampung Dituding Main Proyek
Ilustrasi (Antara/Zabur Karuru)

Liputan6.com, Jakarta : Sekitar 100 aktivis daari LSM Lampung Bersatu mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Massa menuntut KPU tidak memperpanjang 5 komisioner KPU Lampung yang masa tugasnya berakhir 23 September 2013.

Koordinator LSM Lampung Bersatu Afriansyah menuding 5 komisioner KPUD Lampung telah melakukan kebohongan publik. KPUD Lampung juga tidak menaati hukum seperti yang telah tertuang dalam MoU. Alasannya, di penghujung masa tugasnya, KPUD Lampung justru menggelar Pemilihan Gubernur pada Oktober 2013.

“Ini jelas menyalahi aturan dan tidak taat hukum. Ini merupakan trik kotor dari komisioner KPUD Lampung,” kata Alfriansyah di depan Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2013).

Berdasarkan nota kesepahaman (MoU) KPU Pusat dengan KPUD Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Dalam Negeri menyatakan Pemilihan Gubernur tidak dilaksanakan pada 2013. Namun 5 komisioner KPUD Lampung memaksakan Pilgub digelar Oktober 2013.

Selain itu, sambungnya, penetapan tahapan Pilgub itu adalah siasat dari 5 komisioner KPUD Lampung untuk memperpanjang SK mereka yang telah habis masa jabatannya pada 23 September 2013.

“Kemudian kalau kita selidiki lagi, mereka (5 Komisoner KPU) cuma mau ambil proyek Pilgub ini dengan anggaran Rp 50 Miliar yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pilgub,” tudingnya.

Pihaknya pun meminta KPU Pusat segera menetapkan tidak akan ada perpanjangan masa aktif kerja bagi Komisioner KPU yang telah habis masa jabatannya. Kemudian Mendagri juga harus konsisten dengan MoU yang telah ditandatangani.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidique pernah menyatakan, sebaiknya 5 Komisioner KPUD Lampung segera diganti. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko cederanya demokrasi pada penyelenggaraan Pilgub.

“5 Komisoner KPUD Lampung diganti sebelum akhir tahun 2013 ini. Apabila tidak, dikhawatirkan akan mempunyai dampak hukum terhadap penyelenggaraan Pemilu 2014. Selain itu, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung sebaiknya digelar pada 2015 untuk meminimalisasi risiko,” kata Jimly. (Mut/Ism)

liputan6.com

BerKaH umumkan pemenang sayembara Pilgub Jatim 2013

LENSAINDONESIA.COM: Tim Relawan Keluarga Khofifah-Herman (BerKaH) mengumumkan pemenang sayembara yang bisa mendokumentasikan kecurangan yang terjadi saat Pilgub Jawa Timur 2013.

Ketua Tim Relawan Keluarga BerKaH, Iwan Dwi Laksono, menjelaskan pihaknya telah menetapkan satu orang sebagai pemenang dengan mengumpulkan bukti video dan foto tim pasangan incumbent, KarSa bagi-bagi amplop kepada 115 tukang becak saat kampanye di Tulungagung pada 27 Agustus lalu.

Baca juga: Gugatan BerKaH dalam Pilgub Jatim 2013 tak kunjung ditanggapi MK dan KarSa siap islah dengan BerKaH meskipun hasil Pilgub Jatim digugat

“Kami menetapkan satu orang pemenang saja. Sebenarnya ada 6 sampai 7 bukti pelanggaran lagi. Tapi setelah kami hubungi balik semuanya mengundurkan diri dan nggak berani ¬†videonya dipublikasikan. Hanya satu orang ini yang mau, sehingga dia kami tetapkan sebagai pemenangnya,” katanya saat ditemui LICOM di Kantor DPW PKB Jatim, Kamis (19/9).

Pemenang sayembara ini bernama Robi Ridwan asal Tulungagung. Dia mendapat hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 3 Juta. “Untuk menyiapkan hadiah bagi pemenang sayembara ini kami peroleh dengan cara patungan dan ada sumbangan dari beberapa Caleg dari Relawan Keluarga BerKaH,” bebernya.

Selain itu, bukti dari pemenang ini juga telah dilaporkan oleh Tim Keluarga BerKaH ke Bawaslu Jatim. “Bukti ini juga kami jadikan laporan ke Bawaslu. Sampai saat ini kami masih menunggu keputusan dari laporan kami itu. Besar kemungkinan bukti ini juga kami ajukan ke MK tapi harus kami rundingkan dulu dengan tim hukum BerKaH,” tegasnya.

Sementara dikonfirmasi terkait gugatan BerKaH yang sudah diterima oleh MK, pihaknya mengaku bersyukur karena perjuangan tim BerKaH tidak sia-sia dalam mengungkap berbagai pelanggaran yang terjadi selama Pilgub Jatim yang digelar pada 29 Agustus lalu itu.¬†”Bagi kami itu merupakan berkah tersendiri karena gugatan yang kami ajukan diterima MK. Kami tunggu proses hukumnya. Yang paling utama kami menginginkan Pemilu yang jujur, adil dan bersih,” pungkas Iwan.

Diberitakan sebelumnya, upaya tim sukses pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S. Sumawiredja (BerKaH) dalam memproses gugatan kecurangan Pilgub Jatim 2013 memasuki babak baru.

Dari informasi yang diterima LICOM lewat Blackberry Messenger (BBM) atas nama Ahmad Millah, salah satu tim sukses BerKaH menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menerima berkas gugatan yang diajukan pasangan BerKaH.

Adapun bunyi pesan BBM tersebut, “Yth. Seluruh pendukung Jatim BerkaH. Dengan hormat kami sampaikan, berkas gugatan kita sudah diregister Selasa 24 Sept jam 14.00 sidang pertama. Mohon support dan saling sambung do’a ya. Tks atensinya. Wassalam. KIP”. @sarifa

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Farid-Sofyan juga temukan indikasi kecurangan Pilgub Kaltim

(ANTARA News) – Calon Gubernur yang diusung PPP dan PDIP, Farid Wadjdy-Sofyan Alex juga mengaku menemukan adanya indikasi pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2013-2018.

“Kami legowo dan mengakui hasil rekapitulasi penghitungan suara pilkada Kaltim yang menetapkan pasangan nomor urut 1 Awang Faroek Ishak-Mukmin Faisal sebagai peraih suara terbanyak. Namun, kami juga tetap menghormati protes dari pasangan nomor urut 3 Imdaad Hamid-Ipong Muchlissoni yang mencurigai terjadinya pelanggaran sebab kami pun juga merasakan itu,” ungkap calon wakil gubernur nomor urut 1 Aji Sofyan Alex, ditemui usai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan pasangan terpilih di Hotel Senyiur Samarinda, Rabu petang.

Pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih yang dilaksanakan KPU Kaltim itu, saksi Imdaad-Ipong yakni Ibnu Saut, menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pentetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Saksi pasangan Imdaad-Ipong tersebut menyampaikan, telah menemukan empat pelanggaran yang dilakukan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yakni, pertama, indikasi pergerakan aparat pemerintah untuk memenangkan salah satu pasangan, penggelembungan suara di sejumlah TPS dan desa, penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kaltim serta pemberian sejumlah uang kepada pemilih untuk memilih pasangan tertentu.

“Di masa akhir kampanye, kami mencurigai adanya gerakan aparat untuk memantau pelaksanaan pilkada. Hal itu didasarkan pada surat keputusan (SK) Sekretaris Provinsi Kaltim untuk memantau pelaksanaan pemilu,” katanya.

“Pertanyaannya, apa perlu itu dilakukan karena sudah ada KPU dan Bawaslu. Seharusnya, pemda tidak berhak karena KPU berada di atas pemda pada pelaksanaan pilkada, baik pemilu maupun pilgub. Hal itulah yang mencurigakan bagi mereka (pasangan nomor urut 3) dan bagi kami juga merasakan hal itu. Tapi bagi kami, apapun yang dilakukan karena suara yang kami peroleh terpaut jauh sehingga biarlah itu menjadi pendidikan politik bagi masyarakat agar jangan sampai terulang,” ungkap mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim tersebut.

Aji Sofyan Alex yang juga mantan Ketua DPD PDIP Kaltim juga membenarkan sinyalemen penggunaan dana yang bersumber dari APBD Kaltim oleh pasangan tertentu.

“Dugaan penggunaan APBD kecenderungan itu bisa saja ada dan kita tunggu saja gugatan yang akan dilakukan pasangan calon lain,” ungkap Aji Sofyan Alex.

Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur itu, pasangan Awang Faroek Ishak-HM Mukmin Faisyal HP ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2013-2018.

Pasangan nomor urut 1 Awang Faroek Ishak-HM Mukmin Faisyal HP ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih periode 2013-2018 setelah meraih suara terbanyak dengan 644.887 suara atau 43,02 persen, mengungguli dua pasangan lainnya, yakni pasangan nomor urut 2 Farid Wadjdy-H Aji Sofyan Alex, dan pasangan nomor urut 3 Imdaad Hamid-Ipong Muchlissoni.

Pasangan Imdaad-Ipong menduduki posisi kedua dengan perolehan 545.638 suara atau 36,40 persen dan pasangan Farid-Sofyan berada di posisi ketiga dengan perolehan suara sebanyak 308.572 suara atau 20,58 persen.

Dari 2.795.821 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Kaltim di 14 kabupaten/kota di Kaltim dan Kalimantan Utara, sebanyak 1.560.259 pemilih atau 55,81 persen pemilih menggunakan hak pilihnya, sedangkan sebanyak 1.235.562 pemilih atau 44,19 persen tidak menggunakan hak pilihnya atau golput.

Acara tersebut dihadiri oleh dua pasangan calon yakni Awang Faroek Ishak dan Mukmin Faisyal serta pasangan Farid Wadjdy dan Aji Sofyan Alex. Sedangkan pasangan nomor urut 3 Imdaad Hamid dan Ipong Muchlissoni tidak hadir dalam acara tersebut. (*)

google.co.id