Patrice Kembalikan Jabatan Ketum ke Surya Paloh

Patrice Kembalikan Jabatan Ketum ke Surya Paloh

Ketua Partai Nasdem, Patrice Rio Capella.

,JAKARTA–Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella mengembalikan jabatanya kepada Ketua Majelis Nasional partai politik tersebut Surya Paloh pada pembukaan kongres Partai NasDem di Jakarta Convention Center, Jumat malam.

“Tugas saya untuk mewujudkan Partai NasDem sebagai peserta pemilu legislatif bersama para kader sudah kita lalui,” kata Patrice Rio Capella ketika menyampaikan sambutan pada pembukaan kongres Partai NasDem.

Patrice menegaskan, tugas yang diembannya bersana para kader untuk membangun Partai NasDem berawal dari sebuah mandat.

Karena itu, di hadapan para kader dan simpatisan Partai NasDem, Patrice menegaskan, mengembalikan mandat tersebut kepada Surya Paloh sebagai pemberi mandat.

Pada kesempatan tersebut, Patrice juga menyatakan terima kasih kepada para kader, para pejuang partai, dan para peserta kongres, atas kerja keras sehingga terwujudnya Partai NasDem sebagai peserta pemilu 2014.

“Selanjutnya, Partai NasDem akan menghadapi tantangan yang lebih berat di medan yang berbeda untuk memenangkan pemilu legislatif 2014.

Patrice menegaskan, untuk memenangkan pemilu legislatif 2014, Partai NasDem harus menyiapkan pimpinan yang tepat, visioner dan berwibawa.

“Saya Patrice Rio Capella, mendukung Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Majelis Nasional Partai saat ini untuk diangkat sebagai Ketua Umum Partai NasDem melalui forum kongres ini,” katanya.

Patrice juga meyakini kepemimpinan Surya Paloh akan membawa Partai NasDem menuju kemenangan dan kejayaan.

Sementara itu, Surya Paloh mengucapkan terima kasih kepada Patrice Rio Capella dan para kader yang berjuang bersama-sama hingga Partai NasDem menjadi peserta Pemilu 2014.

Surya Paloh menilai para kader NasDem tidak hanya menjadi penonton, tapi turut berpartisipasi atif untuk membangun Indonesia lebih baik, melalui restorasi Indonesia.
“Perubahan itu, paling tidak perubahan paradigma masyarakat,” katanya.

Nasional | Ditinggal Hary Tanoe, Paloh: Iklan dan Logistik Bukan Segalanya!



Jakarta – Ketua Majelis Nasional Partai NasDem Surya Paloh meyakini partainya akan berkembang menjadi partai besar. Seolah menepis prediksi bakal tenggelamnya Partai NasDem sepeninggalan pengusaha Hary Tanoesoedibjo, Paloh menegaskan partainya akan tetap kokoh.

“Kita perlu iklan benar, kita perlu logistik benar. Tapi itu bukan segala-galanya bagi NasDem,” ujar Paloh bersemangat disambut riuh peserta Kongres NasDem di JCC, Jumat, (25/1/2013) malam.

Di hadapan pengurus NasDem, Paloh menegaskan partainya akan berhasil di Pemilu 2014. “Lolos nomor 1 di Kemenkum HAM dan dapat nomor urut 1 peserta Pemilu, ini tantangan bagi kita ke depan. Tantangan berani mengatakan partai ini didesain yang dikonstruksi bukan dari plastik ringan tapi dari molekul baja,” tuturnya.

Paloh meyakini dengan dukungan masyarakat, NasDem akan eksis di dunia politik bersama parpol lainnya yang lebih dulu didirikan.

“NasDem akan mampu membawa kejayaan, sepanjang konsisten perbuatan dan perkataan ada di benak sanubari, yakin percaya doa rakyat bersama saudara, doa rakyat tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun juga.

Mundurnya Hary Tanoe sebagai Ketua Dewan Pakar NasDem diprediksi banyak pihak akan mengganggu stabilitas NasDem. Sebagai pengusaha media yakni pemilik MNC Grup, sokongan iklan dan finansial dari perusahaan Hary dinilai telah berperan besar mendongkrak popularitas NasDem.

(fdn/fdn)

Nasional | Priyo: Enggar Hengkang ke Nasdem, Golkar tak Terpengaruh

Priyo: Enggar Hengkang ke Nasdem, Golkar tak Terpengaruh

Priyo Budi Santoso

,JAKARTA–Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai partainya tidak terlalu terpengaruh kepindahan Enggartiasto Lukita ke Partai Nasional Demokrat (NasDem).

“Partai Golkar masih memiliki segudang kader potensial yang siap menggantikan Pak Enggar,” kata Priyo Budi Santoso di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Enggartiasto Lukita adalah anggota DPR RI dari Partai Fraksi Golkar yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat delapan yakni Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.

Menurut Priyo, sebaliknya bagi Partai NasDem kehadiran Enggartiasto justru menambah derajat dan meningkatkan amunisi bagi partai politik yang baru akan menjadi peserta pemilu legislatif tersebut.

Ia mengharapkan kehadiran Enggartiasto di Partai NasDem bisa banyak memberikan kontribusi gagasan positif untuk partai politik baru tersebut.

Enggartiasto yang sudah duduk di parlemen sejak 1997, menurut Priyo, merupakan salah satu kader terbaik Partai Golkar dan telah mengundurkan diri secara resmi dari Partai Golkar karena ingin pindah ke Partai NasDem. “Pimpinan Partai Golkar sudah menerima surat pengunduran dirinya, kemarin,” kata Priyo.

Wakil Ketua DPR RI ini, menegaskan atas nama pribadi maupun atas nama partai, menghargai langkah Enggartiasto untuk beralih ke partai politik lain.

Namun demikian, kata dia, kepergian Enggartiasto tidak berpengaruh apa-apa terhadap Partai Golkar, karena sangat banyak kader potensial yang siap menggantikannya.

“Bahkan Partai Golkar harus mencermati satu per satu untuk menempatkan kader-kader potensial di daerah pemilihannya,” katanya.

Perihal posisi Enggartiasto Lukito sebagai anggota Komisi I DPR RI, menurut dia, akan segara digantikan oleh calon anggota legislatif dari daerah pemilihan yang sama.

Sebelumnya, Enggartiasto Lukita secara terbuka menyampaikan pengunduran diri dari keanggotaan Partai Golkar dan keanggotaan di DPR RI dan selanjutnya memilih bergabung dengan Partai NasDem.

“Saya sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, serta Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI,” kata Enggartiasto, di Jakarta, Kamis (24/1).

Enggartiasto Lukita menjadi anggota Partai Golkar sejak 1979 dan kemudian menjadi anggota MPR RI dari Partai Golkar pada periode 1997-1999. Dia menjadi anggota DPR RI pada tiga periode berturut-turut? pada 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014.

PDI-P Cemas Tak Lolos Verifikasi Faktual

PDI-P Cemas Tak Lolos Verifikasi Faktual


Pagi ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU mendatangi markas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, KPU melakukan verifikasi faktual terhadap PDIP yang bermarkas di lenteng agung Jakarta Selatan. Verifikasi faktual ini mulai dilangsungkan saat ketua umum PDIP Megawati hadir di markas PDIP, Komisioner KPU Ida Budhiati sempat menanyakan sosok Puan Maharani yang tak tampak saat moment penting bagi PDIP untuk lolos menjadi peserta pemilu 2014, namun Puan akhirnya datang terlambat, ia hadir pas saat nama puan Maharani diabsen oleh KPU. Pada tahap verifikasi faktual, KPU memeriksa tiga poin penting, yaitu terkait kebenaran dan keabsahan pengurus pusat, keterwakilan kepengurusan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen, domisili kantor DPP parpol, dan keberadaan keanggotaan.

Nasional | KPK: Integritas Caleg Bisa Dilihat dari Konsistensi Kata & Perbuatannya



Jakarta – KPK mengimbau kepada parpol agar selektif dalam menjaring bakal caleg untuk pemilu legislatif mendatang. Pengujian integritas bisa dilihat dari hal terkecil: konsistensi perkataan dan perbuatan.

“Kriteria seseorang dianggap berintergritas adalah pertama konsisten antara perkataan dan perbuatannya. Dan kedua, taat kepada hukum yang berlaku,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam perbincangan Kamis (24/1/2013).

Untuk poin taat kepada hukum, Pandu mencontohkan, caleg yang pernah menjadi penyelenggara negara seharusnya selalu melaporkan harta kekayaannya. Begitu juga jika yang bersangkutan pernah mendapatkan hadiah.

“Atau apabila yang bersangkutan pernah membuat pesta pernikahan, maka yang bersangkutan melaporkan semua pemberian tamu undangannya kepada KPK,” kata komisioner yang membidangi sektor penindakan dan pencegahan ini.

Dalam setiap tahunnya, Persidangan pengadilan Tipikor tak pernah absen menghadirkan anggota DPR sebagai terdakwa. Sebagai lembaga yang menyeret para anggota dewan ke persidangan, KPK memiliki pandangan mengenai kriteria caleg pada periode mendatang.

“Diharapkan Parpol merekrut para caleg yang berintegritas dan mempunyai kemampuan spritualitas intelektual,” kata Ketua KPK Abraham Samad kepada detikcom, Kamis (24/1/2013).

Pemilu Legislatif memang semakin dekat. Pada April tahun ini Parpol harus sudah menyerahkan nama Caleg ke KPU. Saat ini, sebanyak 10 partai politik nasional yang menjadi peserta pemilu mulai disibukkan dengan persiapan penyusunan daftar calon anggota legislatif yang akan diusung masing-masing partai. Pada tanggal 9-15 April 2013 mendatang, seluruh partai diharuskan menyerahkan daftar calon sementara (DCS).

(fjr/ndr)

Nasional | Parpol Diminta Teliti Melihat Rekam Jejak Integritas Caleg

Jakarta – KPK mengimbau agar parpol benar-benar memilih caleg yang berintegritas untuk diajukan ke KPU dalam pemilu legislatif. Caranya, parpol harus teliti dalam melihat rekam jejak si kandidat.

“Politisi berintegritas adalah jalan pertama mencegah partai berkorupsi. Ada banyak hal untuk mengukur integritas. Salah satunya rekam jejak,” kata peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim dalam perbincangan, Kamis (24/1/2013).

Selain itu, lanjut Hidzil, hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengkaji secara detail harta kekayaan si kandidat caleg. Hifdzil juga menyatakan afiliasi politik di masa lalu juga bisa menjadi parameter.

“Bisa juga dengan riwayat harta benda dan afiliasi politik sebelumnya,” tegasnya.

Dalam setiap tahunnya, Persidangan pengadilan Tipikor tak pernah absen menghadirkan anggota DPR sebagai terdakwa. Sebagai lembaga yang menyeret para anggota dewan ke persidangan, KPK memiliki pandangan mengenai kriteria caleg pada periode mendatang.

“Diharapkan Parpol merekrut para caleg yang berintegritas dan mempunyai kemampuan spritualitas intelektual,” kata Ketua KPK Abraham Samad kepada detikcom, Kamis (24/1/2013).

Pemilu Legislatif memang semakin dekat. Pada April tahun ini Parpol harus sudah menyerahkan nama Caleg ke KPU. Saat ini, sebanyak 10 partai politik nasional yang menjadi peserta pemilu mulai disibukkan dengan persiapan penyusunan daftar calon anggota legislatif yang akan diusung masing-masing partai. Pada tanggal 9-15 April 2013 mendatang, seluruh partai diharuskan menyerahkan daftar calon sementara (DCS).

(fjr/ndr)

Nasional | KPK: Uji Integritas Caleg, Parpol Perlu Libatkan Lembaga Independen



Jakarta – Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja memiliki gagasan mengenai bagaimana parpol dapat memastikan seorang caleg berintegritas. Sang kandidat harus lolos dari tes yang dilakukan oleh lembaga independen.

“Para calon seyogyanya adalah mereka yang dapat membesarkan partai dan tidak berpotensi untuk menjadi beban partai. Diperlukan dua syarat minimal yakni integritas tinggi, dan mempunya kompetensi prima,” kata Pandu dalam perbicangan, Kamis (24/1/2013).

Menurut Pandu, ada beberapa cara untuk menguji tingkat keintegritasan seseorang. Khusus untuk caleg yang pernah berstatus sebagai penyelenggara negara, kata Pandu, parameter pengujiannya lebih detil.

“Kedua hal tersebut bisa diperoleh dengan cara, pertama lolos tes yang diselenggarakan oleh lembaga independen. Kedua untuk mereka yang penyelenggara negara, harus lolos clearens dari KPK, PPATK, dan Komnas HAM serta mengisi formulir harta kekayaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar mantan sekretaris Kompolnas ini.

Sejak KPK berdiri pada 2002, lembaga ini sudah berulang kali menyeret anggota dewan ke pengadilan. Sampai saat ini, tak ada satupun terdakwa yang dihadirkan KPK, dibebaskan oleh pengadilan. Terakhir, Angelina Sondakh diputus bersalah dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun oleh pengadilan negeri Tipikor Jakarta.

Pemilu Legislatif memang semakin dekat. Pada April tahun ini Parpol harus sudah menyerahkan nama Caleg ke KPU.

Saat ini, sebanyak 10 partai politik nasional yang menjadi peserta pemilu mulai disibukkan dengan persiapan penyusunan daftar calon anggota legislatif yang akan diusung masing-masing partai. Pada tanggal 9-15 April 2013 mendatang, seluruh partai diharuskan menyerahkan daftar calon sementara (DCS).

Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi caleg pada 16-22 April 2013. Penetapan daftar caleg tetap untuk tingkat DPR akan dilakukan pada 4 Agustus 2013.

(fjr/ndr)