IPB Jadi Tuan Rumah Workshop Makanan dan Pertanian

Kampus IPB

BOGOR — Direktorat Riset dan Inovasi Institut Pertanian Bogor (DRI IPB) bekerja sama dengan The Australia-Indonesia Centre (AIC) Food and Agriculture Cluster menggelar workshop di IPB International Convention Center (IICC) Bogor, belum lama ini.

Acara ini diikuti sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia dan Australia. PTN dari Indonesia, yaitu IPB, ITS, ITB, Unair, UGM, Unhas dan UI. Sedangkan PTN Australia adalah Monash University, Australia National University, University of Melbourne, The University of Sydney serta lembaga riset CSIRO.

Acara dibuka oleh Wakil Rektor IPB Bidang Riset dan Kerja Sama Anas Miftah Fauzi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan tujuan dan agenda dari pertemuan tersebut, untuk menyamakan langkah dan persepsi yang menjadi kepentingan bersama antara Indonesia dan Australia.

Dari pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan kesamaan pemikiran agar nantinya dapat menentukan langkah bersama. Ia juga menekankan pengelolaan sistem pangan yang baik.

“Salah satu kemungkinan yang akan menjadi tantangan bagi kita adalah soal integrasi rantai nilai, yaitu sistem integrasi yang mengatur mulai dari petani sampai investor. Bukan hanya sistem integrasi dalam negeri tapi juga integrasi pada tataran global. Dengan adanya koordinasi maka akan jelas siapa harus mengerjakan apa,” ujar Anas.

republika.co.id

Produk CPO Sumbang 60% Ekspor Pertanian

Produk CPO Sumbang 60% Ekspor Pertanian

Headline

inilah.com

inilah.com, Jakarta – Ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau kelapa sawit mendekati 60% dari total ekspor pertanian. Ekspor pertanian sebesar US$ 33,7 miliar pada 2012.

Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan mengatakan CPO menjadi andalan ekspor Indonesia dan memang tercermin pada sumbangan devisa yang mencapai US$ 20 miliar pada 2012.

“CPO menjadikan produk terbesar untuk ekpor. Ekspor sawit mencapai hampir 60% peranan keseluruhan produk pertanian sebesar US$ 33,7 miliar, CPO begitu primadona,” ujar Rusman saat diskusi pengembangan Sektor Hulu – Hilir dalam Industri Minyak Sawit Nasional di Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Menurut Rusman, pencapaian itu bukan berarti CPO produksinya stagnan. Produksi CPO tetap terus ditingkatkan. Peningkatan produksi bukan dengan perluasan lahan perkebunan kelapa sawit melainkan dengan inovasi dan teknologi.

“Kita semua menaruh harapan besar ke kelapa sawit. Kita belum sampai puncak. Kalau produksi mikro ada grafik belum puncak. Secara makro masih bisa ditingkatkan,” jelas Rusman.

Rusman menjelaskan luas lahan perkebunan CPO pada 2012 mencapai 9,07 hektar. Produksi CPO mencapai 23,5 juta ton pada 2012. Untuk menggenjot produktifitas lanjut Rusman pihaknya telah merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) dari 26 menjadi 98.

“Kami merevisi Permentan 26 menjadi 98 adalah konteks semangat kita, tidak mendorong perluasan tapi produktifitas. Paling penting replanting atau peremajaan baik perusahaan negara, swasta, plasma dan swadaya, sama fokus peningkatan produktifitas,” jelas Rusman. [hid]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Hadir di Indonesia, Inilah 6 Keunggulan Lexus ES

    Hadir di Indonesia, Inilah 6 Keunggulan Lexus ES

  • Pemain Ini Tertekan Dibully Media Spanyol

    Pemain Ini Tertekan Dibully Media Spanyol

Google.co.id

Menteri Pertanian Jadi Saksi Sidang Luthfi Hasan

Menteri Pertanian Jadi Saksi Sidang Luthfi Hasan

Headline

Menteri Pertanian Suswono dan Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq – (Foto : inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq akan kembali menjalani persidangan dalam kasus suap pengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Dalam sidang kali ini, Menteri Pertanian Suswono dijadwalkan bakal menjadi saksi.

Sidang terdakwa kasus suap pengurusan penambahan kuota impor daging sapi pada Kementerian Pertanian dan pencucian uang,ini akan kembali digelar hari setelah sempat tertunda karena penyakit Wasir kambuh.

Menurut rencana, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi akan menghadirkan beberapa saksi penting untuk membuktikan dakwaan suap disangkakan kepada mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera itu.

Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum Luthfi, Muhammad Assegaf, ada enam nama saksi yang dia terima dari jaksa penuntut umum, termasuk Menteri Pertanian, Suswono.

“Saksi-saksi untuk sidang LHI Baran Wirawan, Soewarso, Suswono, Ahmad Rozi, Ahmad Zaky, Denni Pramudia Adiningrat,” kata Assegaf, Kamis (3/10/2013).

Sidang sempat vakum selama satu bulan lantaran Ketua Majelis Hakim Gusrizal memerintahkan supaya Luthfi dibantarkan. Pembantaran itu dilakukan karena penyakit wasir diidap Luthfi kambuh, sehingga perlu perawatan intensif. Akhirnya, Luthfi pun harus menjalani operasi dan dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.[bay]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Debat Seru Soal Burka, Walikota London Tersudut

    Debat Seru Soal Burka, Walikota London Tersudut

  • Peralatan Pengamanan Obama ke Bali Dikurangi

    Peralatan Pengamanan Obama ke Bali Dikurangi

Inilah.com

Ahli Dalam Penyuluhan Pertanian? Daerah Ini Membutuhkannya

Penyuluh Pertanian

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinisi Papua, Ir Samuel Siriwa, mengatakan bahwa daerah tersebut sangat membutuhkan tenaga penyuluh pertanian.

Data terakhir jumlah Penyuluh pertanian di daerah ini berjumlah 1.300 orang dan jumlah ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan jumlah kampung yang ada ada di Papua yang sudah mencapai 3.000 kampung, kata Samuel di Jayapura, Papua, Rabu (2/10).

“Jika kita bandingkan dengan jumlahjumlah kampung yang ada dan saat ini sudah mencapai 3.000 maka tenaga penyuluh pertanian di Papua jelas sangat kurang,” katanya.

Disampaikannya bahwa tenaga penyuluh di Papua hanya mencapai 1.300 orang termasuk didalamnya penyuluh kontrak dari Kementrian terkait. Idealnya penyuluh pertanian itu, katanya, satu kampung itu ada satu orang penyuluh pertanian agar bisa bekerja secara optimal.

“Memang jumlah yang ada saat ini masih jauh dari harapan. Saya juga belum tahu jika penenerimaan PNS kali ini apakah ada jatah penyuluh untuk kami,” katanya. Samuel menduga penyuluh pertanian yang ada di daerah paling timur Indonesia itu kebanyakan sudah masuk dalam pegawai struktural. Yang mungkin ikut-ikut saja jadi tim sukses apalagi kalau sudah diberikan jabatan, katanya.

Hal lainnya, kata Samuel, Provinsi Papua juga belum memiliki Badan Koordinasi Penyuluh sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 16 tentang?perlunya Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. “Di tanah air semua provinsi sepertinya sudah memiliki badan tersebut dan sisa tiga provinsi yang belum bentuk termasuk Papua,” katanya.

“Kami berharap hal ini bisa dimengerti oleh pemerintah dan pihak terkait, agar kantor atau Badan Penyuluh Pertanian? Segera terbentuk sesuai dengan aturan yang berlaku dan dipedomani,” tambahnya.

google.co.id

Jumlah lahan pertanian Bekasi terus menyusut

(ANTARA News) – Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencatat jumlah rumah tangga usaha pertanian di wilayah setempat pada 2013 telah mengalami penurunan setiap tahunnya.

“Pada 2013 ini tercatat rumah tangga usaha pertanian sebanyak 85.587 kepala keluarga, namun jumlah itu menurun dari tahun sebelumnya yang sempat mencapai 203.000 lebih kepala keluarga,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, Heri Gunawan, di Bekasi, Kamis.

Menurutnya, jumlah tersebut merupakan potret dari penurunan minat masyarakat Kabupaten Bekasi di bidang pertanian.

“Kemungkinan mereka sudah beralih ke bidang usaha lain. Atau, bisa juga karena faktor lainnya,” katanya.

Faktor lain yang dimaksud ialah, banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke sektor industri maupun perumahan akibat pesatnya pembangunan industri di wilayah setempat.

“Lahan pertanian khususnya di wilayah selatan Kabupaten Bekasi bisa dikatakan hilang akibat alih fungsi tersebut,” katanya.

Data tersebut diperolehnya dari hasil survei pertanian ke sejumlah kecamatan setempat pada awal 2013 lalu.

Heri menambahkan, pemerintah daerah diharapkan bisa menjalankan anjuran DPRD yang sebelumnya menyediakan lahan abadi untuk menjaga kelangsungan lahan pertanian setempat di tahun mendatang.

“Bisa juga dibuatkan peraturan daerah mengenai lahan abadi tersebut demi pelestarian area pertanian. Karena jika seluruh area pertanian beralih fungsi, tentu sangat berdampak terhadap masyarakat yang memang hanya mengandalkan mata pencaharian dari bertani,” katanya.

google.co.id

Kadin Indonesia Dorong Inovasi Pembiayaan dan Tata Kelola Pertanian yang Berkelanjutan

(ki-ka) Franky O. Widjaja, Wakil Gubernur Riau Mambang Mit (Plt), Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Suswono, Hatta Rajasa, MS Hidayat, Gita Wirjawan, Suryo Bambang Sulisto, Shinta Widjaja Kamdani.

Pekanbaru – Peningkatan produktivitas yang berkelanjutan telah menjadi perhatian para pelaku usaha nasional dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa tercapai hingga 6 persen sekaligus memenuhi target penurunan emisi sebesar 26 persen di tahun 2020.

Dalam strategi jangka panjang, misi untuk mewujudkan peningkatan produksi membutuhkan dukungan penerapan praktik berkelanjutan yang ramah lingkungan untuk memastikan adanya ketersediaan pangan.

“Peningkatan produksi membawa kesejahteraan petani, tetapi strategi keberlanjutan harus dimulai dari perubahan paradigma konsumsi pangan oleh seluruh lapisan konsumen, dan ditingkatkan skala implementasinya oleh dunia usaha melalui praktik produksi dengan prinsip keberlanjutan yang jelas penting agar kesejahteraan itu bisa diperoleh sampai generasi yang akan datang,” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Shinta W. Kamdani dalam siaran persnya yang diterima redaksi.

Menurut Shinta, pemerintah memegang peranan penting untuk mendesain program edukasi secara besar-besaran dan berskala nasional tentang tuntutan perubahan pola konsumsi yang sudah tidak dapat ditawar, jika bangsa Indonesia ingin mempertahankan kemampuannya memperoleh pangan yang layak dalam jangka panjang.

Sementara dari sisi Kadin Indonesia, pekerjaan rumah mereka adalah meningkatkan produktivitas petani dan seluruh rantai nilai produksi pangan dengan mendorong inovasi bagi ketahanan pangan nasional. Disamping itu tentang perbaikan tata kelola lahan harus menjadi bentuk pekerjaan bersama antara Kadin dan Pemerintah Indonesia.

“Penyelesaian masalah kerusakan lahan harus komprehensif, sehingga perlu pendekatan-pendekatan yang inovatif untuk tata kelola lahan yang berdasarkan azas keberlanjutan, dan bukan hanya prinsip lingkungan semata dan mengabaikan potensi pertumbuhannya,” ungkap Shinta.

“Prinsip produktivitas dan sustainability harus menjadi komitmen bersama, tidak hanya bagi pelaku usaha saja tetapi juga semua pihak, mulai dari masyarakat tak terkecuali pemerintah,” ujarnya lagi.

Pihaknya sedang gencar mendorong optimisme swasembada pangan yang kompetitif di tengah fenomena defisit pangan yang dialami Indonesia akhir-akhir ini.

“Produktivitas dan efisiensi produksi harus terus ditingkatkan baik on farm maupun off farm, begitu pula dengan program diversifikasi pangan harus tetap dijalankan,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis dan Pangan Franky O. Widjaja.

Di sisi lain, sejumlah komoditas strategis memerlukan inovasi pembiayaan untuk merealisasikan produktivitas ideal seperti yang diharapkan. Seperti kisah sukses komoditas kelapa sawit dengan program Inti-Plasma yang merupakan pola kemitraan antara petani dan pelaku usaha yang didukung Pemerintah dan World Bank, telah terbukti menjadikan Indonesia unggul sebagai produsen kelapa sawit nomor satu di dunia.

“Terobosan inovatif pembiayaan perlu dikembangkan untuk komoditas lainnya,” ungkap Franky.

Jalur keuangan pertanian, perlu dievaluasi agar menjadi lebih baik dan terarah. Skema-skema baru yang cocok bisa diterapkan misalnya dengan resi gudang atau inovasi pembiayaan melalui lembaga non bank yang khusus ke pertanian.

“Kedepan perlu juga adanya sinergi antara kebijakan makro dengan praktik-praktik usaha mikro, demikian halnya dengan pola Inti-Plasma,” jelas Franky.

Pihaknya juga mengaku, saat ini tengah merancang paket inovasi pembiayaan agribisnis untuk petani sawit, sebagai prototipe untuk dikembangkan lebih lanjut di berbagai komoditas dengan lingkup yang lebih besar, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan mengacu pada program 10 Years Sustainable Consumption and Production (SCP).

Dalam Program 10 Years Sustainable Consumption and Production (SCP) Kadin Indonesia melalui Bidang Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (LHPIPB) akan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang menjadi focal point dari pemerintah Indonesia.

Indonesia tidak hanya sebagai salah satu produsen terbesar dan eksportir sumber daya alam, tetapi juga sebagai konsumen terbesar dengan jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia.

“Indonesia adalah rumah bagi pemodal, produsen, pengolah dan pembeli dalam rantai ekonomi, tak hanya domestik tetapi juga memasok pasar luar negeri. Oleh karenanya, isu lingkungan dan keberlanjutan harus diperhatikan dengan cermat,” kata Shinta.

Shinta mengatakan bahwa tugas pokok bidangnya adalah berkoordinasi dengan seluruh bidang sektoral di Kadin Indonesia untuk mencari keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keamanan pangan yang memperhatikan aspek lingkungan untuk kesejahteraan sosial masyarakat di negara yang padat penduduknya seperti Indonesia.

“Pelaku usaha berupaya untuk tetap memenuhi pasokan dan kompetitif, namun demikian secara bersamaan kita juga turut serta menciptakan kondisi yang diperlukan untuk penggunaan lahan yang berkelanjutan,” ungkap Shinta.

Google.co.id