Kebakaran Landa Permukiman di Cawang Kompor

Kebakaran yang terjadi di daerah Cawang, Jakarta Timur, Kamis (24/10).

Jakarta – Kebakaran melanda permukiman di Gang Buntu, Cawang Kompor, Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cawang, Kramatjati, Jakarta Timur, Kamis (24/10). Api yang mulai terlihat sekitar pukul 18.15 WIB terus membesar.

Sebagian warga berupaya menyelamatkan barang-barang mereka. Berdasar pantauan SP di lapangan terdapat beberapa barang yang cukup membahayakan seperti tabung gas las, dan motor-motor yang coba diselamatkan warga.

Hingga kini api terus merembet ke beberapa rumah lainnya.

Sementara akibat peristiwa ini, lalu lintas dari arah Pusat Grosir Cililitan menuju Kampung Melayu terpantau macet cenderung tak bergerak. Saat berita ini dibuat, belum terlihat adanya petugas pemadam kebakaran di lokasi kejadian.

Suara Pembaruan

Google.co.id

Prananda Surya Paloh Blusukan ke Permukiman Banjir

Metrotvnews.com, Medan: Di tengah meluapnya air Sungai Deli akibat diguyur hujan deras semalam suntuk pada Senin (14/10) malam, Prananda Surya Paloh (PSP) langsung blusukan ke lokasi banjir di Jalan Multatuli Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimon, usai Salat Idul Adha 1443 H yang digelar di badan Jalan H Misbah Medan, Selasa (15/10) pagi pukul 9.30 WIB.

Kedatangan Prananda Surya Paloh ke permukiman padat penduduk tersebut, selain menyerahkan bantuan satu ekor hewan qurban di Masjid Nurul Muslimah, juga melakukan dialog pada warga yang tertimpa musibah banjir akibat meluapnya Sungai Deli.

Dalam blusukan tersebut, Prananda Surya Paloh, juga berjanji akan memberikan bantuan terhadap warga sekitar sebagai bentuk rasa prihatin bagi warga yang bermukim di Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kelurahan Hamdan.

“Kurban memiliki tiga makna utama bagi umat Islam pada Idul Adha. Makna  pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah, kedua adalah mengajarkan saling berbagi kepada sesama dan ketiga menguji keikhlasan sekaligus menjauhkan diri dari sifat tamak,”ujar Prananda Surya Paloh pada wartawan Selasa (15/10).

Sambung Nanda, kurban bermula dari kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah menyembelih anaknya, Ismail, melalui mimpi. Dengan perasaan resah, Nabi Ibrahim kemudian menceritakan mimpi kepada isterinya. Isteri Nabi Ibrahim ikhlas demi mendekatkan diri kepada Allah. Saat ingin menyembelih Ismail, Allah mengganti Ismail dengan hewan kurban. Kurban tersebut menguji keikhlasan Nabi Ibrahim.

“Untuk itu di Idul Adha ini, saya berharap kepada masyarakat di Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimon, untuk bersabar. Karena Allah SWT telah mencoba kita dengan situasi seperti ini. Di Idul Adha ini juga, kita diingatkan kepada sesama untuk saling membantu, bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah ini. Untuk itu Partai Nasdem senantiasa akan tetap memperhatikan akan kebutuhan yang menjadi khalayak banyak.””tegas Nanda. 

Usai memberikan bantuan, Prananda Surya Paloh menyambangi satu persatu terhadap warga yang mengalami musibah banjir. Bahkan Prananda Surya Paloh tidak segan-segan untuk berkomunikasi dengan warga DAS.

Situasi tersebut disambut hangat warga sekitar dengan menyalami Prananda  Surya Paloh. Dan tidak sedikit juga warga yang ingin menyampaikan aspirasi mereka terhadap PSP tersebut.

Sementara ratusan warga Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimon, menggelar salat Idul Adha di badan Jalan H Misbah depan RS Stella Maris, selain Masjid Muslimin yang tidak memadai kapasitasnya, juga disebabkan situasi air sungai yang meluap.

Air Sungai Deli meluap akibat digujur hujan deras semalaman. Akibatnya seratusan pemukiman warga di bantaran Sungai Deli, tenggelam dihantam air sungai.

Editor: Irvan Sihombing

metrotvnews.com

Mikrolet Akan Dijadikan Angkutan Permukiman

Ilustrasi Angkutan Umum

Jakarta – Dalam penataan transportasi angkutan umum di Kota Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan mengubah mikrolet jadi transportasi wilayah atau permukiman.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ke depan mikrolet hanya akan beroperasi di wilayah saja. Sebab menurutnya, Pemprov DKI merencanakan mengganti mikrolet dengan bus berukuran sedang.

“Nanti lama-lama, mikrolet mesti maen di wilayah saja. Ke depan kita akan ganti mikrolet dengan bus sedang,” kata Ahok, sapaan akrab Basuki, Minggu (14/7).

Nantinya, lanjut Ahok, tiga mikrolet akan diganti dengan satu bus sedang. Namun, sebelum hal itu diterapkan, maka pool Perum Penumpang Djakarta (PPD) akan disiapkan terlebih dahulu. Sehingga nantinya, individu yang memiliki satu atau dua bus, dapat mengelola angkutan umumnya dengan layak melalui PPD.

Dijelaskan pula, PPD akan menawarkan jasa ke para pemilik angkutan umum ini dengan harga murah. Termasuk di pool, akan dilakukan pelatihan sopir. Sehingga diharapkan lama-kelamaan, pemilik satu-dua angkutan umum dapat dilebur menjadi pemilik saham PPD.

“Kalau mereka tidak mau gabung, ya rugi sendiri. Tapi kalau mereka mau gabung di PPD, kami akan menampung mereka. Kami kasih manajemen, mereka bayar fee kecil saja. Supaya mereka tetap hidup. Kita harus ingat jasa mereka juga kan. Selama ini kan mereka yang terus bekerja. Nah, itu solusinya,” terang mantan Bupati Belitung Timur ini.

Hingga saat ini, menurut Ahok, Pemprov DKI masih menunggu realisasi Pemerintah Pusat untuk menghibahkan PPD kepada Pemprov DKI.

“Kalau sudah dihibahkan ke kita, ya, kita harus menganggarkan penyertaan modal pemerintah. Karena kita harus bayar kewajiban sebesar Rp170 miliar. Kita harus bayar itu. Tapi kita dapat tanah yang luas beserta pool PPD,” tukasnya.

 

Google.co.id

Nasional | Lahan Pertanian Kota Sukabumi Menyusut

Lahan Pertanian Kota Sukabumi Menyusut

Lahan pertanian, salah satu faktor penopang ketahanan pangan nasional (ilustrasi)

, SUKABUMI — Luasan areal pertanaian di Kota Sukabumi makin menyusut. Kondisi ini disebabkan karena banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lokasi perumahan.

Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPK) Kota Sukabumi menyebutkan, lahan pertanian yang ada di Kota Sukabumi kini masih tersisa seluas 1.751 hektare. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

‘’Kami telah meminta para petani agar menjaga areal pertaniannya,’’ ujar Kepala DPK Kota Sukabumi, Kardina Karsoedi, kepada wartawan.

Namun, permintaan tersebut sifatnya hanya berupa himbauan. Pasalnya, ujar Kardina, pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk melarang pembangunan lahan milik warga. Hal tersebut merupakan hak pribadi masing-masing warga.

Asisten Daerah (Asda) II Deden Solehudin menambahkan pemkot memang tidak bisa melarang perubahan lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Pemkot hanya bisa menghimbau warga agar tidak merubah fungsi lahan pertanian.

‘’Jika areal pertanian berkurang, maka kemungkinan akan terjadi kekurangan pangan,’’ terang Deden. Fenomena seperti juga terjadi di daerah lainnya.

Permukiman di Tanah Sengketa Tak Bisa Ikut

(Bedah Kampung)
Permukiman di Tanah Sengketa Tak Bisa Ikut

Headline

(Foto: inilah.com)

Oleh: Ahmad Farhan Faris
metropolitan – Selasa, 4 Juni 2013 | 02:35 WIB

inilah.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan melakukan penataan permukiman kumuh di Jakarta, melalui program bedah kampung. Namun demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan program itu hanya bisa dilakukan di tanah warga yang mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah.

“Syarat mutlak bedah kampung yakni warga wajib memiliki sertifikat tanah milik, bukan tanah sengketa atau tanah milik negara,” ujar pria yang akrab disapa Ahok itu, di Balaikota, Jakarta, Senin (3/6/2013).

Ahok mengakui, di wilayah Jakarta cukup banyak rumah milik warga yang dibangun di atas tanah milik negara atau tanah sengketa. Hal inilah yang membuat Pemprov DKI Jakarta sulit untuk melaksanakan program penataan permukiman kumuh.

“Rumah di atas tanah milik negara, gimanapun kondisinya tidak bisa diubah,” ucapnya.

Ahok melanjutkan, meski ingin melakukan penataan permukiman kumuh, namun ia tidak mau dikemudian hari timbul kesan jika ini diperbolehkan, dapat menimbulkan kesan Pemprov DKI Jakarta mendukung warga menduduki tanah secara illegal.

“Saya sudah minta ke Dinas Perumahan untuk dicek dulu keabsahan sertifikat tanahnya. Jadi kalau mau bedah kampung ya, tanah milik warga dan gak boleh sengketa,” jelasnya.

Ia menambahkan, belum lama ini, Pemprov telah melakukan bedah kampung yang dilaksanakan di pemukiman warga RW 01 Kelurahan Cakungbarat, Jakarta Timur. Dana yang digunakan untuk program ini berasal dari corporate social responsibility (CSR) dari tiga perusahaan.

“Silakan ditanya teknis bedah kampung di Cakungbarat ke Dinas Perumahan saja. Tapi, penataan kampung mesti ada negosiasi bersama warga. Kemarin, kita bisa kerjakan bedah kampung dengan cepat karena terjadi kebakaran,” tandasnya.[man]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Moratti Tidak Jual Inter ke Pengusaha Indonesia

    Moratti Tidak Jual Inter ke Pengusaha Indonesia

  • Ulang Tahun, Nadal Tembus Perempatfinal

    Ulang Tahun, Nadal Tembus Perempatfinal

Google.co.id

Nasional | Kabupaten Bandung Endemis TBC

REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG — Ancaman penyakit tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Bandung mengkhawatirkan. Pasalnya Kabupaten Bandung termasuk wilayah endemis TBC. Upaya penanganan TBC di Kabupaten Bandung dinilai masih kurang. Program preventif untuk mengantisipasi penyakit tersebut perlu dilakukan secara masif dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Riantini, mengatakan penyakit TBC dapat diketahui dari pengidap Basil Tanpa Asam (BTA). Pada 2012 lalu pengidap BTA positif mencapai 3.446 orang, dengan penderita TBC mencapai 2.892 orang.

Dari jumlah tersebut, 2.653 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh. “Dari dari angka kesakitan 91,7 persen, kami menargetkan kesembuhan penderita TBC ini sebesar 85 persen, sehingga kami terus berusaha untuk menurunkannya,” ujarnya, Selasa (5/3).

Riantini mengatakan, jika melihat angka prevalensi kesakitan TBC di Kabupaten Bandung terbilang cukup tinggi. Angka prevalensinya mencapai 235 orang per 100 ribu orang. Di Jawa Barat prevalensi kesakitannya 224 orang per 100 ribu orang, dan secara Nasional adalah 107 orang per 100 ribu orang. “Dari data tersebut, bisa dikatakan bahwa Kabupaten Bandung sebagai daerah endemis TBC,” kata dia.

Menurutnya, banyak penyebab munculnya penyakit TBC. Penyebabnya adalah kondisi lingkungan permukiman yang kurang sehat. Apalagi di kawasan permukiman padat penduduk dengan syarat rumah sehat tidak terpenuhi. “Di pemukiman padat penduduk dan kumuh biasanya kondisi lingkungan tidak sehat. Pencahayaan atau sinar matahari sulit masuk ke dalam ruangan. Padahal, bakteri penyebab TBC ini akan mati jika terkena sinar matahari,” ujar dia.

Riantini mengatakan, bagi masyarakat yang telah dinyatakan positif menderita TBC, harus menjalani terapi selama enam bulan berturut-turut. Karena jika terputus-putus, justru bisa menimbulkan multiple drugs resistensi (MDR). “Kalau sudah resisten, justru resiko kematiannya semakin tinggi. Hal yang patut diwaspadai adalah penularan kepada orang-orang di sekitarnya.”

Nasional | Pengembangan 22 Kawasan Transmigrasi Cetak 7.240 Wirausahawan

Rumah di lokasi transmigrasi. (JG Photo/Fitri)

Jakarta – Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) menargetkan mencetak sebanyak 2.000 orang wirausaha baru yang sebagiannya dihasilkan dari pelaksanaan program transmigrasi.

“Kita mencetak banyak wirausaha baru dari lokasi transmigrasi,” kata Rosari Tyas Wardani.

Dirjen Pembinaan  Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2NKT), Kemnakertans itu mengatakan hal itu dalam acara konferensi pers di kantornya, di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (4/3).

Sari, demikian akrab dipanggil Rosari Tyas Wardani, mengatakan, sejak 2009, pemerintah berhasil mewujudkan sekitar 7.240 orang wirausahawan baru di lokasi transmigrasi dan hinterland sekitarnya.

“Bahkan secara keseluruhan saat ini pengembangan 22 kota terpadu mandiri (KTM) dari 48 KTM yang ada di kawasan transmigrasi diproyeksikan menyerap sebanyak 244.745 orang tenaga kerja,” kata Sari.

Menurut Sari, untuk mengembangkan program transmigrasi dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia, maka pemerintah harus menetapkan program transmigrasi sebagai program wajib dalam bukan  program  bukan hanya program pilihan. Pengembangan kawasan  transmigrasi dan penyerapan tenaga kerja yang berhasil di kawasan transmigrasi sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional.

“Bahkan, sektor transmigrasi juga mengentaskan kemiskinan, pengembangan wilayah, dan pemberian areal atau lahan pada penduduk,” kata Sari.

Selain itu, lanjut Rosari, pengembangan pola transmigrasi tercatat dari 408 kabupaten/kota di Indonesia, ternyata ada 103 kota/kabupaten di antaranya dibangun dari wilayah transmigasi.

Daerah transmigrasi, dia menambahkan juga menyumbang sedikitnya 5,4 juta ton beras setiap tahunnya untuk mendukung kebutuhan pangan di Tanah Air.
Pada tahun ini, pemerintah akan memberdayakan sebanyak 40.704 kepala keluarga permukiman transmigrasi (kimtrans).

“Pemerintah berharap 17 kimtrans dapat mandiri, sehingga tanggung jawab pembinaannya dapat diserahkan ke pemda di tingkat kabupaten dan kota,” jelasnya.

Di bidang wirausaha, Roosari mengatakan pengembangan wirausaha khusus di kawasan transmigrasi kini tidak hanya sekedar memberikan bantuan pendanaan, melainkan juga melalui lembaga pendampingan Himpunan Wirausaha Ketransmigrasian (HWK).

Pembentukan lembaga Himpunan Wirausaha Ketransmigrasian menjadi jawaban pengembangan wirausaha khusus di kawasan transmigrasi dan permukiman di sekitarnya.

“Dengan lembaga pembinaan dan pendampingan itu membuat para transmigran, serta penduduk di sekitar kawasan mendapat pengetahuan dalam mengembangkan kewirausahaan di lokasi transmigrasi, “ kata Sari.

Rosari menambahkan dengan pembinaan dan pendampingan lembaga HWK maka para transmigran mampu menghasilkan produk pengolahan dari hasil pertanian dan perkebunan yang ada.

Hasil olahan itu di antaranya berupa makanan coklat, makanan dari bahan baku beras, jagung, dan juga hasil perkebunan rotan, serta batik.

“Wirausaha transmigrasi tidak hanya memberikan penghidupan bagi masyarakat transmigran dan penduduk sekitar kawasan, tapi juga mengeliminir potensi konflik,” ungkapnya.