Perda Pajak Reklame Kota Bekasi Direvisi

Pemkot Bekasi

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi memberikan angin segar kepada para pengusaha. Sebab, Perda Nomor 14 Tahun 2012, perihal pajak reklame yang ditetapkan sebesar 300 persen yang dinilai memberatkan pengusaha dalam pemasaran di Kota Bekasi, telah direvisi.

Anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi, Hely Mulyaningsih mengatakan kepada Republika, Ahad (20/10), usulan perubahan Perda oleh Wali Kota Bekasi telah disetujui DPRD Kota Bekasi.

“Atas usulan Wali Kota Bekasi yang disampaikan kepada DPRD Kota Bekasi, Komisi C diberi tugas untuk membahas perubahan perda no 14 tahun 2012 tentang pajak reklame ini,” katanya menjelaskan.

Revisi Perda Pajak Reklame ini, ia melanjutkan, dikarenakan banyaknya keluhan dari pengusaha reklame dengan besaran tarif baru pajak reklame tahun 2012 lalu sebesar 300 persen.

“Dalam upaya menurunkan harga pajak, DPRD melakukan serangkaian kegiatan penyesuaian tarif pajak reklame antara lain uji petik, rapat dengan pihak advertising, menerima masukan dari dinas terkait dan sosialisasi setiap komisi di DPRD,” kata Elly menjelaskan.

Dalam hasil pembahasan Perda, ia menambahkan, disebutkan untuk iklan papan reklame atau video besarannya antara Rp 5.000 sampai Rp 11 ribu per meter, per hari.

Sementara untuk umbul-umbul besarannya Rp 10 ribu hingga Rp 21 ribu per meter per bulan untuk kelas jalan tiga sampai kelas jalan khusus.

Namun, atas adanya penurunan tarif reklame ini. Pemkot Bekasi, menurut Elly, perlu adanya tim pengawas guna dapat mengatur dan memperhatikan estetika kota.

“Kami menginginkan segera dibuatkan Perwal turunan dalam pelaksanaan Perda perubahan agar diawasi dan dibentuk tim guna pelaksanaan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syaikhu, mengatakan, memberikan apresiasi kepada Badan Anggaran beserta Komisi C atas kesepakan yang telah dihasilkan, dimana Perda nomor 14 tahun 2012 telah disepakati untuk direvisi.

“Perubahan tarif pajak reklame ini diharapkan target PAD Kota Bekasi dari pajak reklame dapat terpenuhi,” tuturnya.

google.co.id

Pemerintah Diminta Segera Sahkan Perda Miras

 Petugas memberikan keterangan dalam gelar perkara miras ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Kediri, Jawa Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah didesak melakukan tindakan preventif untuk mencegah lebih banyak masyarakat yang tewas karena menenggak miras oplosan. Salah satu caranya mengeluarkan peraturan daerah tentang peredaran miras.

Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, sekarang lembaganya masih menggodok perda tersebut. Pria yang akrab disapa Bang Sani itu berkata, Balegda DKI masih harus  mengumpulkan naskah akademik serta masukan dari berbagai pihak sebelum perda itu disahkan.

“Secara pribadi saya harap perda miras itu tahun ini bisa selesai,” ujar Sani, Ahad (13/10).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini menuturkan, dalam perda itu nantinya akan diatur zona-zona larangan peredaran miras, pengaturan iklan dan reklame yang menampilkan produk miras, serta sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tersebut.

Berbicara terpisah, Plt Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Andi Baso mengatakan, peredaran minuman beralkohol sebenarnya sudah diatur. Setiap pihak yang menjual minuman keras tersebut harus memiliki Surat Ijin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang dikeluarkan Dinas Perdagangan.

Itu pun, kata Adi, kadar alkohol yang diizinkan hanya lima persen saja. Namun, Andi mengaku tidak mengetahui perda miras yang saat ini sedang disusun DPRD. “Mungkin itu DPRD yang inisiatif. Karena memang dibolehkan seperti itu,” jelasnya.

google.co.id

Wonogiri Kini Punya Perda Lingkungan

Salah satu sudut kota Wonogiri.

REPUBLIKA.CO.ID, WONOGIRI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri selangkah lebih maju dalam menyusun regulasi lingkungan hidup. Wilayah kabupaten kondisi alam geografis gersang,  dan pegunungan tandus itu, ini telah memiliki perangkat Perda PPLH (Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Wonogiri, Sri Wahyu Widayato, patut bersyukur daerahnya telah memiliki Perda PPLH. Menurutnya, tak semua kabupaten/kota di Indonesia memiliki seperti peraturan tersebut. ”Kami salah satu daerah yang memiliki perda lingkungan hidup,” katanya, kemarin.

Dikatakan, penyusunan Perda PPLH harus menerapkan prinsip-prinsip objektivitas. Di antaranya, mengacu pada kondisi riil lapangan, sehingga tak harus sama persis dengan regulasi peraturan di atasnya.

Perda PPLH yang telah disahkan oleh Pemkab Wonogiri, tertuang dalam Nomor 6 Tahun 2012. Menurut Sri Wahyu Widayato, proses penyusunan perda cukup panjang. Mulai dari penyusunan draf, khususnya menyesuaikan dengan UU di atasnya, termasuk peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (Permen), hingga perda provinsi.

Ihwal terkait dengan isi perda, Sri Wahyu menambahkan, adalah berupa perlindungan atas kelestarian dan kelangsungan lingkungan hidup pada suatu daerah. Aturan itu juga mengatur hal-hal yang bersinggungan dengan konsep penyelamatan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup itu sudah menjadi isu internasional, katanya, bukan regional atau nasional lagi. Sehingga, lanjutnya, langkah bijak seandainya setiap daerah memiliki Perda PPLH. Kabupaten Wonogiri sendiri yang lokasi geografisnya berada didaerah pegunungan gersang dan tandas, memang harus memiliki perangkat yang mengatur lingkungan hidup.

google.co.id

Balikpapan rancang Perda larangan reklame rokok

(ANTARA News) – Pemerintah Kota Balikpapan sedang menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) yang melarang reklame rokok di Kota Minyak itu.

Wali Kota Rizal Effendi di Balikpapan, Jumat, mengatakan larangan reklame rokok itu adalah kelanjutan dari penetapan Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR) yang sudah ditetapkan sejak 2004.

Saat ini juga sudah berlaku larangan di kawasan tertentu pemasangan produk maupun gambar reklame dari produk tembakau.

“Jadi kita sudah mulai sebenarnya, sudah kita larang pemasangan di beberapa kawasan,” kata Wali Kota Rizal Effendi.

Wali Kota juga sudah melarang instansi-instansi Pemkot agar tidak lagi menggandeng sponsor rokok dalam setiap kegiatan.

“Sudah, Pemkot kan sudah tidak ada lagi pakai sponsor rokok, jadi sebenarnya kita sudah lakukan secara bertahap,” ujarnya.

Wali Kota mengakui, jumlah perokok di Balikpapan terus meningkat setiap tahunnya. Karena itu, dia berharap dikeluarkannya kebijakan larangan merokok di kawasan tertentu dan larangan iklan rokok bisa menekan jumlah perokok.

Pemkot Balikpapan melarang orang merokok di kantor-kantor pemerintah, rumah sakit, sekolah, kampus, tempat ibadah, sarana umum, termasuk mal.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan Dyah Muryani juga mengungkapkan, Pemkot kini gencar melakukan sosialisasi Kawasan Sehat Tanpa Asap Rokok bagi pelajar.

Hal itu, ujarnya, karena data menyebutkan jumlah perokok terbesar justru mereka yang usia muda.

“Data kami, 42 persen perokok masih berusia 19 tahun, artinya masih sangat muda, jadi kita ingatkan bahaya merokok,” kata drg Dyah Muryani.

Kepala DKK juga menganalisis, bahwa daya beli yang tinggi di Balikpapan menjadi salah satu penyebab jumlah perokok terus meningkat.

Di seluruh Kalimantan Timur jumlah perokok mencapai 3,8 persen dari keseluruhan penduduk yang 3,5 juta orang.

Dari jumlah itu terdapat 2 orang balita dari Balikpapan yang tengah direhabilitasi oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
(KR-NVA/A041)

google.co.id

Malang segera terbitkan perda lindungi sawah

(ANTARA News) – Pemerintah Kabupaten Malang segera menerbitkan peraturan daerah (perda) untuk melindungi lahan pertanian, khususnya sawah yang dalam beberapa tahun terakhir ini terus menyusut.

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Malang Ajunuddin di Malang, Minggu, mengatakan lahan yang wajib dilindungi seluas 33 ribu hektare, namun berdasarkan pembahasan rancangan peraturan daerah (Perda) rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang bakal dipertahankan seluas 45.888 hektare.

“Rancangan perda tersebut masih dalam pembahasan di Bappeda. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah selesai dan disahkan menjadi perda, sehingga lahan pertanian di daerah ini bisa dipertahankan,” tegasnya.

Lahan pertanian sawah (padi) di wilayah Kabupaten Malang saat ini mencapai 67.277 hektare. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, penyusutan lahan pertanian rata-rata mencapai 10 sampai 15 hektare per tahun.

Padahal, lanjutnya, lahan pertanian di Kabupaten Malang sangat subur dengan produktivitas 6,939 ton per hektare. Hasil panen padi di Kabupaten Malang setiap tahun rata-rata mencapai 461.267 ton gabah kering giling atau setara dengan 287.969 beras.

Setelah dikurangi untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat selama satu tahun, Pemkab Malang masih surplus beras lebih dari 65 ribu ton per tahun.

Dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, tiga kecamatan yang paling cepat penyusutan lahan sawahnya adalah Kecamatan Singosari, Kepanjen, dan Lawang. Penyusutan lahan tersebut akibat pesatnya pembangunan perumahan, industri serta dibukanya lahan perkebunan tebu.

Belum lama ini Bupati Malang Rendra Kresna juga meminta pada petani untuk tidak mengalihkan lahan pertanian padi (sawah) menjadi kawasan industri atau perumahan dengan menjual sawahnya kepada pengembang.

“Beberapa tahun terakhir ini banyak lahan sawah yang beralih fungsi, sehingga luasannya terus berkurang. Mulai sekarang, jangan ada lagi pengalihan lahan sawah agar tidak sampai mengganggu ketahanan pangan nasional,” tegas Rendra Kresna.

Sebab, tegasnya, Kabupaten Malang hingga saat ini masih tetap mengandalkan sektor pertanian sebagai penghasil devisa utama. Dari potensi pertanian yang dikelola maksimal ini menyumbangkan produk daerah regional bruto (PDRB) sebesar 28,59 persen pada tahun 2012.

PDRB sebesar 28,59 persen tersebut, katanya, mampu memicu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang hingga 7,44 persen.

“Selain berupaya mempertahankan lahan sawah agar tidak sampai beralih fungsi, upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah itu adalah menggalakkan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) di sejumlah lokasi,” katanya, menambahkan.

google.co.id