Teater Kampus Jadi Harapan Bagi Industri Seni Peran

 Kelompok teater Casanova melakukan aksi teaterikal pada peringatan 8 tahun aksi kamisan di Depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (22/1). (foto: Septianjar Muharam)

BANDUNG — Industri teater mahasiswa yang menjadi tumpuan bagi teater nasional masih membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Eksekutif Produser Teater Oddisey Yealinzka Tinnovia mengatakan teater kampus memiliki pengaruh yang besar bagi keberlangsungan teater di Indonesia agar tetap bertahan.

“Pengaruh teater mahasiswa sangat besar bagi keberlangsungan teater di Indonesia agar tetap bertahan . Sayang, perhatian masyarakat kepada dunia teater masih kurang,” kata Yealinzka, Ahad (22/3).

Teater Oddisey merupakan agenda tahunan bagi mahasiswa baru Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) ITB. Pagelaran itu merupakan salah satu hasil pembelajaran dalam mata kuliah Leadership and Management Practice (LMP) yang merealisasikan ide krearif menjadi sebuah pertunjukan akbar.

Yealinzka menjelaskan, salah satu sebab teater mahasiswa tetap ada lantaran sejumlah kampus masih menerapkan mata pelajaran yang menuntut mahasiswa bereksplorasi dalam dunia teater. “Hal ini tentu sangat baik bagi pengembangkan industri teater di Indonesia,” kata mahasiswi semester dua tersebut ITB itu.

Namun begitu, menurutnya teater kampus menghadapi berabagai kendala. Misalnya, minimnya bentuk pendanaan dari pihak sponsor sehingga banyak teater mahasiswa sulit menembus pasar.
Yealinzka beranggapan, pihak sponsor cenderung lebih suka mendanai konser musik atau pentas seni lainnya lantaran acara seperti itu dapat menarik banyak massa.

“Kendala lainnya di mana orang-orang yang masih melihat sebuah brand dari pagelaran teater. Mereka cenderung memilah-milih pertunjukan apa yang akan ditonton,” katanya.

republika.co.id

Dewan Pendidikan Miliki Peran Penting

Seorang guru mengawasi siswa kelas 2 belajar di lantai. Ilustrasi

SLEMAN — Dewan pendidikan memiliki peran penting untuk memajukan pendidikan. Karena merekalah yang harus memberi rekomendasi pada Kepala Daerah untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di wilayah setempat. Hal ini disampaikan oleh Bupati Sleman Sri Purnomo pada Pengukuhan Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2015 – 2020, Sabtu (14/3).

“Adapun tugas dewan Pendidikan  antara lain menghimpun, menganalisa, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan,” ungkap Sri Purnomo.

Selain itu Dewan Pendidikan berfungsi untuk memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat kabupaten untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Bupati berharap agar dewan dapat segera bekerja. Mengingat jumlah institusi pendidikan di Sleman yang cukup banyak. Menurut Sri mutu lembaga pendidikan wajib ditingkatkan secara terus menerus. Karena peserta didik mendapatkan pengalaman belajar formal terbanyak selama di sekolah.

Sri menambahkan bahwa peningkatan kualitas ini harus dimulai dari perbaikan SDM pengajar. Dimana guru adalah ujung tombaknya. “Oleh sebab itu, profesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang berkualitas dan bermartabat,” tutur Sri.

Profesi guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting. Visi pendidikan yang harus dicapai oleh guru adalah menciptakan generasi penerus yang cerdas, komprehensif, dan kompetitif.

Dewan pendidikan harus peka untuk menampung aspirasi masyarakat, guru, dan siswa. Agar masukan yang diberikan pada Bupati bisa tepat sasaran dan efisien.

Adapun anggota Dewan Pendidikan, yaitu  Avin Fadilla Helmi (ketua HIMPSI DIY), Ahmad Burhani (anggota PGRI Sleman), Purwanto (Dosen UGM), Nursya’bani Purnama (Dosen UII), Suyono (PD Muhammadiyah Sleman), Didik Rinan Sumekto (Dosen Universitas Widya Darma Klaten), Buchori (Ketua PD Muhammadiyah Sleman), Riyanto (Dosen UII), Sudiyo (ketua PGRI Sleman), Bagus Sukendra (PD Muhammadiyah Sleman), dan Nurjamil Dimyati (Ketua PC. NU Sleman).

Pengukuhan tersebut dihadiri pula oleh Sekda Sleman Sunartono, Asekda bidang Pembangunan Suyamsih, Wakil DPRD Sleman, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Arif Haryono. 

republika.co.id

KY punya peran besar kawal MK

(ANTARA News) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menilai Komisi Yudisial (KY) miliki peran besar dalam mengawal Mahkamah Konstitusi (MK), setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013.

“Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 mengenai MK belum utuh kami pelajari. Namun, catatan sementara, KY punya peranan yang besar sekali,” kata Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Jafar kepada Antara di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan peranan besar KY dalam mengawal MK terkait kewenangan dalam setiap proses penjaringan calon hakim MK melalui kekuasaan pembentukan panel ahli.

Selain itu, menurut dia KY memiliki kewenangan terlibat dalam penyusunan kode etik MK, kewenangan bersama MK untuk membentuk majelis kehormatan hakim konstitusi.

“Atau dengan kata lain KY mempunyai otoritas baru untuk mengawasi MK dan hakim konstitusi yang selama ini di luar jangkauannya,” ujarnya.

Menurut Marwan dalam ketentuan kekuasaan kehakiman di UUD 1945 tidak ada penegasan KY mempunyai peranan dalam mengontrol kelembagaan MK dan perangkat hakim MK. Dia menilai kewenangan KY hanya sebatas mengusulkan pengangkatan hakim agung dan kewenangan lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

“Dan pengaturan ketentuan KY dalam UUD 1945 hanya serangkai dengan pengaturan MA (pasal 24A dan 24 B) MK tidak dalam pengawasan KY,” katanya.

Karena itu, menurut dia, pengaturan lebih jauh dalam kelembagaan MK di Perpu ini di luar skema pengaturan ketentuan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UUD 1945.

Dia mempertanyakan apakah keberadaan panel ahli akan menjawab mekanisme penjaringan hakim di MK yang kredibel dan bersih.

Selain itu, menurut dia, panel ahli sebagai pengendali atau penentu akhir diterimanya calon hakim MK usulan presiden, MA dan DPR apakah menjamin tidak terjadinya permainan `nakal` atau `konspirasi`.

“Sifatnya yang menjadi muara akhir apa tidak semakin rawan pelokalisiran `dealing jahat` di panel ahli,” tanyanya.

Terkait proses penjaringan dan pemilihan hakim MK menurut dia sudah jelas diatur dalam pasal 24 C ayat 3 UUD 1945, yaitu hakim MK ditetapkan Presiden berdasarkan ajuan MA (3 orang), DPR (3 orang), dan Presiden (3 orang).

Marwan menegaskan DPR mempunyai mekanisme menentukan hakim MK dalam uji kelayakan dan kepatutan secara jujur dan terbuka.

Marwan juga mempertanyakan korelasi antara persyaratan calon hakim MK harus steril 7 tahun bebas dari keanggotaan parpol sebelum dicalonkan menjadi hakim MK dengan `kegentingan yang memaksa` dalam membuat Perppu.

Dia mengatakan terkait Akil Mochtar yang diduga `nakal` dalam beberapa putusan MK apa bisa digeneralisir semua hakim MK berlatar parpol nakal dan terjebak dalam kepentingan politik.

Menurut dia, sebelum kasus Akil Mochtar, MK juga banyak prestasinya dalam mengawal konstitusi kita meskipun sekarang dalam terpaan isu keruntuhan MK.

“MK masih bekerja profesional, mengawal konstitusi, persyaratan ini dengan jelas hanya mengkambinghitamkan partai politik dalam kasus pribadi Akil Mochtar. Kasus Akil Muchtar murni pidana dan sifatnya pribadi, bukan partai politik yang menjadi sumber masalah di MK,” ujarnya.

Marwan mengatakan isi Perppu terkait ketentuan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi menjadi badan tetap di MK itu patut didukung. Karena menurut dia wilayah pengawas MK sampai saat ini masih kosong, sebelum ada Perppu tersebut.

google.co.id

Peneliti: Peran KY Perlu Diperkuat

Gedung Komisi Yudisial

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Peran Komisi Yudisial (KY) perlu diperkuat dalam melakukan pengawasan perilaku hakim termasuk hakim Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), kata peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ali Ridho.

“Dalam jangka panjang perlu dipikirkan untuk melakukan amendemen UUD 1945 yang menguatkan peran Komisi Yudisial (KY) tersebut,” katanya menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK), di Yogyakarta, kemarin.

Menurut dia, hal itu penting karena Perpu MK tidak memasukkan unsur KY sebagai bagian dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK). “Padahal KY merupakan organ konstitusional yang tugas utamanya adalah menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim konstitusi,” kata Kepala Divisi Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) itu.

Ia mengatakan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) MK tidak memiliki urgensi. Perppu yang diterbitkan karena tertangkapnya mantan Ketua MK Akil Mochtar belum cukup menjadi alasan untuk menyatakan adanya kondisi kegentingan yang memaksa. Soalnya, kata dia, karena MK masih bisa berjalan dengan delapan hakim yang ada.

Selain itu, Presiden juga perlu memberikan penjelasan rasional terkait dengan jeda waktu sebagai anggota partai politik sebelum menjadi calon hakim MK dan panel ahli sebagaimana diatur dalam Perpu tersebut. Penjelasan juga perlu disampaikan terkait dengan syarat minimal pendidikan yang berbeda antara calon hakim MK dan panel ahli.

“Seorang panel ahli yang harus melepaskan kedudukannya sebagai anggota partai politik paling singkat lima tahun juga perlu diberikan penjelasan rasionalitasnya, terutama jika dikaitkan dengan syarat seorang hakim yang harus melepaskan kedudukannya sebagai anggota partai politik paling singkat tujuh tahun,” katanya.

google.co.id

Peran Media dalam Pendidikan Politik Dipertanyakan

Peran Media dalam Pendidikan Politik Dipertanyakan
(Liputan6.com/ Addy Hasan)

Liputan6.com, Jakarta : Jelang Pemilu 2014, atmosfer politik sangat terasa terutama di media massa yang memberitakan kondisi terbaru sosial, politik dan ekonomi. Namun pemberitaan yang kerap menonjolkan sisi negatif membuat kondisi negara sepertinya carut marut sehingga menimbulkan dampak pesimisme di masyarakat.

“Dengan banyaknya pemberitaan dan opini negatif yang dibentuknya membuat hidup dalam berbangsa dan bernegara saat ini seperti kehilangan muara. Hingga kita tak tahu siapa harus melakukan apa. Seharusnya media juga berperan memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat tidak hanya memberitakan,” kata Bambang saat membuka seminar nasional “Peran Media Masa dalam Pendidikan Politik,” di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (17/10/2013).

Bambang menuturkan pengaruh media pun kini sangat diperhitungkan bahkan bisa memprovokasi masyarakat karena itu ia menyebut media bisa menjadi angkatan kelima selain tentara dan polisi.

“Pengaruh media bisa menjadi angkatan kelima di Indonesia,” jelasnya.

Ia menembahkan menurutnya media saat ini tidak hanya menginformasikan dan juga menghibur namun juga mempengaruhi alam sadar dan pikiran karena masing-masing media memiliki perspektif kebenarannya masing-masing. Alhasil, pikiran masyarakat tergiring apa pun yang diungkapkan media sebagai kebenaran sebelum kebenaran yang dibuktikan dalam proses hukum ditetapkan.

“Kalau ini (kebenaran) diambil alih media sangat berbahaya. Apa yang ada di media dianggap sebagai kebenaran dan pembenaran,” imbuhnya.

Bambang yang juga mantan Dekan Fakultas Ilmu Pengetahunan Budaya (FIB) UI itu juga mengingatkan independensi media saat ini juga perlu dipertanyakan karena berbagai media dimiliki berbagai kalangan tertentu yang terlibat langsung dalam proses Pemilu 2014. Sehingga berpengaruh terhadap proses pembentukan opini masyarakat seperti yang ditayangkan media tersebut. Terlebih, pemberitaan media kerap dianggap sebagai kebenaran.

“Tentu akan berpengaruh terhadap pemberitaan dan porsi pemberitaan. Terutama dalam pembentukan opini public pada media massa,” imbuhnya.

Karena itu, Bambang minta agar media menjaga netralitas, berimbang dalam pemberitaan karena merupakan sumber utama yang diperoleh oleh masyarakat. Terutama dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang wakil rakyat.

“Pemilu 2014 bukan hanya sekedar pergantian pucuk pimpinan tapi juga untuk menyejahterakan rakyat,” tukas Bambang.(Adi)

liputan6.com