Pemkab Bekasi Berupaya Tarik Belasan Mobil Dinas Pensiunan

Mobil dinas (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG — Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tengah berupaya melakukan penarikan aset berupa 11 unit mobil dinas yang belum dikembalikan oleh pejabat yang telah pensiun.

“Saya sudah memerintahkan Sekretaris Daerah dan Bagian Rumah Tangga Perlengkapan untuk segera menarik mobil dinas yang masih ditangan pensiunan PNS,” ujar Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja di Cikarang, Ahad (22/9).

Menurut dia, mobil dinas itu sudah seharusya dikembalikan kepada pemerintah karena peminjamnya sudah tidak lagi bertugas sebagai pegawai negeri sipil (PNS). “Kendaraan itu sudah bukan hak mereka untuk menggunakan kendaraan operasional tersebut,” katanya.

Kondisi itu, kata dia, sudah berlangsung lama dan hingga kini belum tertangani dengan baik oleh pihak terkait.

Ia mengatakan bahwa 11 mobil dinas yang masih di tangan pensiunan PNS kondisinya sudah rusak termakan usia dan memerlukan derek untuk menariknya ke kantor pemerintah. “Dalam minggu ini akan kita tarik apa pun risikonya,” katanya.

Hasil pantauan sementara pihaknya, kata dia, diketahui mobil dinas tersebut sudah berada di luar Kabupaten Bekasi. “Hingga saat ini, baru 15 mobil dinas yang sudah berhasil dikembalikan ke Pemkab Bekasi,” katanya.

Kesulitan penarikan kendaraan selama ini, menurut dia, disebabkan adanya biaya penarikan untuk kendaraan dari luar kota. “Sebelumnya, kita belum mengalokasikan dana untuk penarikan kendaraan tersebut,” katanya.

google.co.id

Paksakan Demo, Pensiunan BRI Dinilai Tidak Beriktikad Baik

Ilustrasi Logo Bank BRI.

Jakarta – Sikap sekelompok pensiunan karyawan Bank BRI yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pensiunan Penuntut Pesangon (FKP3), yang tetap memaksakan diri untuk berunjuk rasa, semakin mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan.

Mereka dinilai hanya bertujuan menggiring opini publik, sehingga esensi tujuannya menjadi semakin bias.

“Kalau memang betul ada kesiapan dan keterbukaan dari pihak manajemen BRI, kemudian ada sikap kooperatif dari pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) untuk mediasi, tentu kita apresiasi. Itu respons yang baik. Nah, ini berarti ada yang janggal dan agak aneh jika para pensiunan karyawan BRI yang tergabung dalam FKP3 itu masih ngotot mau melanjutkan rencana demonya. Sehingga ini bisa dianggap tidak ada niatan baik dari mereka untuk menyelesaikan masalah terkait pesangon ini. Muncul kecurigaan, ada apa di balik kengototan mereka, jangan-jangan ada pesanan kepentingan lain yang membonceng atau memang mereka tidak mau kasus ini tuntas,” ujar pengamat gerakan perburuhan, Masinton Pasaribu, kepada wartawan, Kamis (5/9).

Ia mengkhawatirkan bila gerakan tersebut akhirnya hanya terjebak pada romantisme kebebasan sempit dan diperalat oleh kelompok kepentingan tertentu. Bila targetnya tuntutan mereka bisa dipenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka sebaiknya jalan mediasi tripartit lah yang ditempuh. Yaitu dengan melibatkan institusi di bawah Kemnakertrans sebagai mediator.

“Memang tidak ada jalan lain selain menempuh jalan mediasi dan dialog secara setara. Tapi dengan satu syarat, dialog itu harus setara dan win-win solution, tidak ada pihak yang dirugikan, baik buruh maupun perusahaan. Dengan jalan itu, tuntutan pihak yang merasa tidak puas akan dicarikan solusinya berdasarkan ketentuan UU Tenaga Kerja No 13 tahun 2003. Bila dalam mediasi tuntutan mereka dinilai tidak sejalan dengan ketentuan, ya harus legowo menerimanya. Aturan hukum kan tidak bisa diinterpretasikan berdasarkan asumsi selera sendiri, itu namanya ngawur,” terangnya.

Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) ini menambahkan, berdasarkan pengamatannya sebagai mantan pentolan aktivis, pada setiap kasus perburuhan, mediasi itu merupakan alternatif penyelesaian sengketa perburuhan yang amat efektif, baik dari segi waktu maupun biaya. Unjuk rasa belum tentu bisa efektif dalam upaya penyelesaian perselisihan, malah cenderung mendapat stigma negatif dari masyarakat.

“Kalau memang ada solusi mediasi secara sehat dan setara, saya sarankan agar ditempuh cara itu saja, karena itu lebih produktif dan menguntungkan semua pihak. Sambut saja segera ajakan pemerintah untuk mediasi, tinggal mengajukan surat permohonan sesuai prosedur saja kok. Kan kemnakertrans juga sudah bilang begitu,” harapnya.

Terkait pengajuan mediasi yang melibatkan pemerintah, Masinton menyarankan agar ditempuh prosedur yang sesuai aturan. Yaitu, mengajukan surat mediasi sengketa ketenagakerjaan melalui Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Kemnakertrans. Hal ini sekaligus menjawab pernyataan pihak FKP3 yang mengklaim sudah mengajukan surat melalui Sekretaris Kemnakertrans.

“Ajukan saja surat mediasi sesuai prosedur yang ada. Jangan sampai salah alamat. Jangan ajukan kepada pejabat yang tidak berwenang, tentunya salah alamat. Kalau itu wewenang Direktorat PPPHI, ya ajukan ke sana, jangan ke Sekretaris Menterinya. Itu salah alamat dan janggal,” pungkasnya.

Sikap FKP3

Mengomentari perkembangan tersebut Koordinator Nasional FKP3, AG Kabul menyatakan, pihaknya mengapresiasi opini yang berkembang.

“Kami juga menghormati ajakan pihak Kemnakertrans yang akan memediasi. Kita sambut baik. Kalau mediasi yang dilakukan nanti sederajat dan memang untuk mencari solusi, kami sambut baik, kami bersedia,” ujar AG Kabul kepada wartawan, Kamis (5/9).

Selain itu, ia menambahkan pihaknya saat ini mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan mediasi kepada pihak Kemnakertrans. “Bila pihak Kemnakertrans memang serius dan bisa bersikap adil, tentunya kami akan lakukan pengajuan ke sana sesuai prosedur yang ditentukan dalam waktu dekat ini. Tapi bila (Kemnakertrans-red) tidak adil kami akan demo mereka,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan oleh pelaksana bagian hukum FKP3 Jawa Barat Wawan Darmawan. Ia menyatakan bila mediasi dinilai merupakan jalur terbaik, pihaknya akan mendorong agar dapat segera terlaksana langkah mediasi tersebut.

“Kami sebenarnya sudah matang untuk melanjutkan demo itu. Kalau ada ajakan dialog, kami bersedia saja untuk mediasi dan membatalkan demo. Kami juga tidak mau masalah ini berlarut-larut tanpa penyelesaian. Yang kami inginkan, semua pihak duduk bersama, setara, tidak ada yang dirugikan. Mari dialog secara seimbang, jangan satu pihak mau menang sendiri. Kalau modelnya sederajat mediasi itu, pasti kami bersedia,” katanya kepada wartawan , Kamis (5/9).

Suara Pembaruan

Google.co.id

Pemerintah Berencana Naikkan Premi Asuransi Pensiunan

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono

Jakarta – Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono mengatakan, pemerintah berencana menaikkan subdisi premi bagi para pensiunan pegawai negeri.

“Jika selama ini premi asuransi pensiunan yang dibayarkan oleh pemerintah hanya dua persen dari total gaji, maka 2014 mendatang direncanakan menjadi 3 persen,” kata Menko Kesra Agung Laksono di sela HUT ke-51 Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), Kamis (5/9) malam.

Lebih lanjut Agung menambahkan, untuk premi tanggungan pemerintah naik menjadi tiga persen sedang premi yang dibayar pensiunan tetap dua persen. Karena dalam aturan BPJS nanti, premi asuransi harus lima persen dari total gaji.

Dengan naiknya besaran premi asuransi kesehatan tersebut, Agung berharap nilai manfaat yang diperoleh para pensiunan PNS akan meningkat.

Sebab jumlah tanggungan dan dana asuransi yang dikelola oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial atau BPJS kesehatan (eks Askes) akan bertambah besar.

Dengan cara seperti itu maka pemerintah akan lebih mudah melakukan subsidi silang terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sementara itu, Ketua Umum PWRI Haryono Suyono mengatakan PWRI berkomitmen untuk mensukseskan program JKN pada 2014.

“Kita akan terus sosialisasikan cara hidup sehat kepada anggota PWRI agar klaim asuransi yang diajukan PWRI tidak membebani keuangan negara,” katanya.

Haryono mengatakan seiring makin bertambahnya usia harapan hidup manusia Indonesia, juga akan dibarengi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

Google.co.id

BRI Diyakini Sudah Profesional Penuhi Hak Karyawan dan Pensiunan

Logo BRI

Jakarta – Pengamat perburuhan yang juga Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Saepul Tavip menilai, unjuk rasa yang dilakukan sekelompok pensiunan BRI yang tergabung dalam gerakan Forum Komunikasi Pensiunan Penuntut Pesangon (FKP3) sebagai manifestasi ketidakpuasan semata.

Namun, bukan berarti aksi tersebut mesti terus-menerus bisa dilakukan, seolah tidak ada jalan lain yang masih bisa ditempuh. Apalagi soal tuntutan yang diminta itu amat normatif sekali, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan.

“Saya kira demo mereka itu hak normatif yang bisa dilakukan terkait tuntutan yang menurut asumsi mereka belum dipenuhi. Namun harus dicarikan solusi terbaik, dan sebaiknya tidak melulu demo yang justru dapat berdampak negatif bagi masyarakat umum lainnya. Sebagai perusahaan perbankan milik pemerintah, saya yakin BRI profesional dalam pemenuhan hak-hak para karyawan maupun yang sudah pensiun. Jelas BRI akan mengacu pada ketentuan yang berlaku soal pesangon, dan itu sudah menjadi kewajiban bagi tiap perusahaan,” terang Saepul kepada wartawan, Rabu (4/9).

Pengamat UI itu menanggapi sikap keras FKP3 yang berniat tetap menempuh jalur demonstrasi ketimbang mediasi dalam penyelesaian perselisihan perburuhan, antara pensiunan dan manajemen BRI.

Dikatakannya, justru seharusnya dalam kaitannya dengan perselisihan perburuhan semacam itu, para pensiunan menyiapkan pihak yang dapat memfasilitasi proses bipartit maupun tripartit untuk solusi yang baik. Jika memang ada celah yang dianggap mereka masih bisa untuk memenuhi tuntutannya itu.

“Saya sangat mendesak keterlibatan pemerintah secara aktif untuk menyelesaikan polemik itu. Kalau memang pemerintah dalam hal ini Kemenakertrans sudah membuka diri dan berinisiatif melakukan mediasi, tentu saya sangat mengapresiasi. Itu kemajuan. Kemenakertrans memang tidak boleh pasif, harus selalu aktif memediasi,” tegasnya.

Karena itu, lanjut Saepul, upaya FKP3 turun ke jalan jika dilakukan amat riskan dan bisa menambah gejolak. Sebab, dasar hukum dari persoalan perselisihan ini saja sudah terang dan jelas bahwa manajemen BRI berada di pihak yang taat azas.

“Asal semua pihak mau serius dan taat azas untuk menyelesaikan persoalan ini, saya kira akan selesai. Nah, Kemnakertrans harus turun tangan. Kalau masih ada persoalan, mengacu saja kepada regulasi yang ada. BRI saya kira akan patuh pada regulasi dan tidak akan mengabaikan pesangon para pensiunan itu,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Persatuan Pensiunan BRI Purwanto mengakui, demonstrasi yang dilakukan pensiunan BRI itu semata-mata untuk membentuk opini publik. Dari kronologi kasus perselisihan perburuhan antara manajemen BRI dan pensiunan yang tergabung dalam kelompok FKP3 itu yang diketahuinya sudah lewat proses ketentuan undang-undang ketenagakerjaan.

Dengan kata lain, menurut Purwanto, manajemen BRI dalam perselisihan ini telah sejalan dengan koridor undang-undang. Bahkan, sebagai bank BUMN yang punya reputasi baik utamanya di kalangan masyarakat kecil, manajemen terbukti patuh terhadap aturan undang-undang.

“Forum pensiunan BRI yang tergabung dalam FKP3 itu ilegal. Di BRI itu satu-satunya forum pensiunan yang legal cuma Persatuan Pensiuan BRI atau PPBRI. Nah, FKP3 itu bikin masalah saja, tuntutannya mengada-ada. Manajemen BRI itu sudah memenuhi ketentuan aturan tentang pemberian pesangon. Kalau eks karyawan yang memang menurut undang-undang tidak berhak terima pesangon, ya enggak boleh dong dapat pesangon. BRI itu sudah taat azas,” paparnya kepada wartawan, Rabu (4/9).

Malah sejak kasus ini diajukan ke pengadilan hingga mendapat putusan incraht di MA semakin menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya.

“Kalau kita baca dengan cermat, tidak ada aturan yang mengatur bahwa karyawan yang pensiun mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan pensiun secara sekaligus. Enggak ada aturan begitu. Tafsir mana dari ketentuan yang berlaku yang mensyaratkan demikian?” tanyanya.

Dijelaskan dia, terkait hal itu Pasal 167 Ayat 1 UU No 13 tahun 2003 menyatakan, pekerja BUMN yang diikutsertakan dalam program pensiun berhak mendapatkan UP dan UPMK dengan ketentuan tertentu. Karenanya bila pekerja telah diikutsertakan dalam program pensiun yang iuran preminya dibayar penuh oleh perusahaan, maka pekerja yang bersangkutan tidak berhak mendapat pesangon.

“Jadi intinya, pekerja yang mendapat pesangon hanya pekerja yang terkena PHK. Sementara pekerja yang memang masuk usia pensiun tidak dinyatakan dalam undang-undang itu untuk punya hak memperoleh pesangon,” ungkap dia.

Karena itulah, terang Purwanto, aturan tersebut lebih lanjut menyebutkan bahwa pihak pekerja hanya berhak atas uang penggantian hak (UPH) yang meliputi hak cuti yang belum diambil dan belum gugur, biaya ongkos pulang ke tempat pekerja diterima bekerja, uang penggantian 15% dari akumulasi UP dan UPMK bila memenuhi syarat serta hak-hak lain yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

“Tapi karena ini bernama “pesangon” mungkin interprestasi teman-teman FKP3 itu ke mana-mana. Seolah-olah, kalau judulnya pesangon, maka semua orang yang pensiun dari BRI berhak dapat pesangon dalam berbagai kategori pesangon. Ini yang salah. Mereka salah memahami aturan. Pemenuhan hak pesangon itu bergantung pada klasifikasi dan macam-macamnya,” tandas Purwanto.

Google.co.id

30 Pensiunan Pejabat Belum Kembalikan Mobil Dinas

Mobil dinas (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID,KUTAI KARTANAGARA–Sebanyak 30 mobil dinas masih dikuasai pensiunan pejabat, kata Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Fakhruddin.

“Berdasarkan inventarisasi yang kami lakukan, ada 30 unit mobil dinas yang masih dikuasai para pejabat yang telah pensiun. Seharusnya, mobil tersebut dikembalikan ke pemerintah setelah dia pensiun,” kata Fakruddin usai menerima mobil dinas dari mantan
Asisten IV Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, lanjut dia, telah menerbitkan surat keputusan penarikan mobil dinas dari pejabat yang telah pensiun.

“Kami selaku tim penertiban kendaraan dinas telah melakukan identifikasi beberapa kendaraan yang harus ditarik. Kami sudah menyurati para mantan pejabat pemegang mobil dinas itu agar rela mengembalikan ke pemerintah kabupaten,” katanya.

Sejauh ini, kata dia, pihaknya masih melakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan dengan batas waktu tertentu, kemudian jika masih tidak mau mengembalikan akan dilakukan penarikan paksa.

Penarikan mobil dinas itu dilakukan, kata Fakhruddin, sebagai upaya menertibkan aset milik pemerintah kabupaten sebagai dukungan untuk memperoleh penilaian pengelolaan keuangan yang ditargetkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Penertiban ini dalam rangka menginventarisasi seluruh aset pemerintah kabupaten untuk menunjang pencapaian penilaian pengelolaan keuangan,” kata Fakhruddin.

Langkah yang ditempuh mantan Asisten IV Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Ruznie Oms itu semestinya menjadi contoh pejabat lainnya.

Mobil dinas jenis Toyoto Camry dengan nomor polisi KT 1605 C itu diserahkan oleh Hamka yang merupakan mantan sopir Ruznie Oms langsung kepada Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Beliau (Ruznie) dengan besar hati mengembalikan mobil dinasnya dalam kondisi normal, siap pakai, dan bersih. Ini seharusnya menjadi contoh bagi mantan pejabat lainnya,” ungkap Fakhruddin.

Sementara itu, sopir mantan Asisten IV Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara itu mengakui bahwa dirinya diminta oleh Ruznie Oms untuk memperbaiki mobil dinas tersebut sebelum dikembalikan ke pemerintah kabupaten.

“Kata beliau (Ruznie), mobil dinas itu harus diperbaiki dahulu setelah itu dikembalikan ke pemkab. Jadi, saya turuti mendat itu,” ungkap Hamka.

google.co.id

Pensiunan BRI tuntut pesangon

(ANTARA News) – Puluhan anggota Forum Komunikasi Pensiunan BRI Pejuang Pesangon Wilayah Jawa Tengah-Utara menggelar unjuk rasa menuntut pembayaran uang pesangon dari  bank pemerintah itu, di depan kantor Bank Indonesia Wilayah Semarang, Kamis.

Ketua Forum Komunikasi Pensiunan BRI Pejuang Pesangon Wilayah Jawa Tengah Utara, Haryanto, mengatakan, para pensiunan ini menuntut pembayaran pesangon yang berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak.

Selain itu, lanjut dia, para pensiunan ini juga mendesak BRI untuk menggunakan data valid dalam penghitungan uang pensiun. “Jangan hanya berdasarkan data dana pensiun yang belum jelas kebenarannya,” kata Haryanto.

Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Perusahaan BRI, Muhamad Ali, minta mereka agar menyinkronkan aspirasinya dengan aturan dan perundang-undangan. PT BRI, menurut dia, akan terus menjaga kesejahteraan pensiunannya. 

“Kami minta agar pensiunan menyinkronkan aspirasinya dengan regulasi, agar aspirasi itu mudah diserap,” ujarnya.

Ali mengatakan bahwa setiap tuntutan dan aspirasi akan segera diproses, baik oleh perusahaan maupun pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bila telah sesuai dengan undang-undang dan aturan. (*)

google.co.id

CIMB Niaga dan Pos Indonesia Fasilitasi Pembayaran Kredit Pensiunan

Ilustrasi CIMB Niaga

Jakarta – PT Bank CIMB Niaga Tbk bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk tiga layanan yang diberikan kepada para pensiunan Pegawai Negara Sipil (PNS) dan pensiunan TNI/Polri, serta PNS Kementerian Pertahanan/Polri.

Presiden Direktur CIMB Niaga Arwin Rasyid mengatakan, kerja sama tersebut yaitu pertama untuk pemotongan uang pensiun untuk pembayaran angsuran kredit. Kedua, pemanfaatan layanan wesel pos instan, dan ketiga untuk pengiriman surat maupun paket.

“Ini bukan kerja sama yang pertama kali, sehingga kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kerja sama serupa yang telah dilakukan sejak 2005. Kontrak kali ini akan dilakukan selama dua tahun ke depan,” kata Arwin dalam sambutannya pada penandatanganan kerja sama di Graha Niaga, Jakarta, Kamis (4/4).

Menurut Arwin, sebagai salah satu perusahaan jasa pengiriman ternama, Pos Indonesia memiliki jangkauan layanan hingga ke pelosok Indonesia. Apalagi, saat ini Pos Indonesia telah didukung oleh koneksi online real time. Dengan begitu, kerja sama tersebut akan memudahkan para pensiunan di daerah dalam melakukan pembayaran angsuran kredit yang diambil di CIMB Niaga.

“Dana dipotong langsung dari uang pensiun mereka, sehingga para pensiunan tidak perlu repot-repot menyisihkan uang pensiunnya untuk pembayaran angsuran,” kata Arwin.

Hingga akhir 2012, CIMB Niaga telah menyalurkan kredit pensiunan sebesar Rp 437 miliar atau melonjak 126,4%, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 193 miliar. Total pensiunan yang telah dibiayai mencapai 13.700 orang.

Arwin mengungkapkan, saat ini potensi kredit pensiunan masih besar. Sebab, jumlah pensiunan TNI/Polri, PNS Kemenhan/Polri, serta PNS yang dikelola oleh dua institusi pemerintah mencapai lebih dari 6 juta pensiunan.

Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana mengatakan, saat ini jumlah jaringan kantor pos di Indonesia mencapai 3.800 unit, dengan 3.726 di antaranya telah terhubung secara online. Pihaknya melayani pembayaran tagihan, pembayaran zakat/sodaqoh/infaq, layanan Giropos, serta pengiriman/penerimaan uang melalui jasa agensi internasional (Western Union).

Google.co.id