HABIB RIZIEQ COMEBACK 1 – AQIDAH FONDASI BANGSA ( MILAD FPI )

HABIB RIZIEQ COMEBACK 1 - AQIDAH FONDASI BANGSA ( MILAD FPI )


Habib Rizieq telah kembali, membicarakan soal aqidah fondasi umat islam yang terpenting, dan harus dipelihara, serta di jaga, disini ceramahnya sekembalinya dibebaskan bersyarat dari penjara, sehingga kita pada bisa dengerin lagi pengetahuan tausiah dari habib rizieq shihab, dimana pun kita berada selama masih terkoneksi dgn internet ngebuka youtube jampanx

HABIB RIZIEQ COMEBACK 2 – AQIDAH FONDASI BANGSA ( MILAD FPI )

HABIB RIZIEQ COMEBACK 2 - AQIDAH FONDASI BANGSA ( MILAD FPI )


Habib Rizieq telah kembali, membicarakan soal aqidah fondasi umat islam yang terpenting, dan harus dipelihara, serta di jaga, disini ceramahnya sekembalinya dibebaskan bersyarat dari penjara, sehingga kita pada bisa dengerin lagi pengetahuan tausiah dari habib rizieq shihab, dimana pun kita berada selama masih terkoneksi dgn internet ngebuka youtube jampanx

Nasional | LPSK Gagas Penjara Khusus Bagi Justice Collaborator


ilustrasi (hasan/detikcom)

Jakarta – Jaminan hukum bagi justice collaborator dan whistle blower semakin kuat. Komitmen para penegak hukum dalam memberikan perlindungan bagi para pembongkar fakta inipun semakin tinggi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana membuat lapas khusus bagi para justice collaborator ini.

“Diharapkan lapas khusus ini juga bisa ditempati oleh justice collaborator lainnya yang masuk dalam program perlindungan LPSK,” ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai dalam jumpa pers di Kantor LPSK, Jalan Proklamator, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2013).

Ia mengatakan, lapas khusus ini hanya akan diberikan kepada saksi-saksi yang penting dan berhak mendapatkan perlindungan. LPSK akan bekerjasama dengan penegak hukum untuk menentukan saksi yang berhak memperoleh perlakuan istimewa tersebut.

“Biasanya LPSK meminta kepada institusi yang menangani untuk memberikan penilaian. Seberapa penting keterangan dari orang tersebut,” ujarnya.

Sebab LPSK tidak memiliki kewenangan untuk membaca semua berkas. Sehingga penilaian dari penegak hukum sangat menjadi pertimbangan bagi LPSK untuk memberikan perlindungan bagi justice collaborator maupun whistle blower.

Justice collaborator yang melaporkan sendiri akan kami koordinasikan terlebih dahulu kepada penegak hukum yang menanganinya. Benar tidak keterangan dia dan ada dampaknya atau tidak bagi kasus itu,” tuturnya.

Karena itulah, untuk justice collaborator yang mendapatkan rekomendasi dari penegak hukum, perlindungannya akan lebih cepat. LPSK akan langsung menangani.

“Dengan begitu kita juga mendukung penegak hukum untuk menyelamatkan uang negara dari kasus korupsi,” tuturnya.

Ia berharap, dengan semakin meningkatnya perlindungan terhadap justice collaborator, akan semakin banyak kasus yang terungkap. Sehingga penegakan hukum di negeri ini akan semakin baik.

(asp/asp)

Hukuman Nazaruddin Ditambah Tiga Tahun

Hukuman Nazaruddin Ditambah Tiga Tahun

Headline

M Nazaruddin – inilah.com/Agus Priatna

inilah.com, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi terdakwa kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Palembang, Muhammad Nazaruddin, dan mengabulkan permohonan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menambah masa hukumannya.

Majelis hakim yang terdiri atas Hakim Agung Artidjo Alkostar sebagai ketua serta Hakim Agung Mohammad Askin dan MS Lumme sebagai anggota pada Selasa (22/1/2013) memutuskan menambah masa tahanan Nazaruddin dari empat tahun 10 bulan menjadi tujuh tahun.

Menurut Hakim Agung Artidjo Alkostar di Jakarta, Rabu (23/1/2013), majelis hakim juga menambah pengenaan denda bagi Nazaruddin menjadi Rp300 juta.

Hakim Agung yang mengadili perkara itu menyatakan Nazaruddin terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf b UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada 20 April 2012, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkeputusan secara bulat bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin terbukti bersalah karena menerima hadiah atau gratifikasi sebesar Rp4,6 miliar berupa cek dari PT Duta Graha Indah, rekanan Kemenpora dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Pelembang, Sumatra Selatan senilai Rp191 miliar. Hadiah itu sebagai bentuk terima kasih karena Nazaruddin sudah mengupayakan PT DGI mendapatkan proyek tersebut.

Majelis hakim menghukumnya selama empat tahun dan 10 bulan penjara dan denda Rp200 juta, subsider empat bulan kurungan penjara. [ant/mvi]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Besok Bursa Libur, Jumat Beroperasi Kembali

    Besok Bursa Libur, Jumat Beroperasi Kembali

  • Kalah di Pilkada, Partai Demokrat Dibenci Rakyat

    Kalah di Pilkada, Partai Demokrat Dibenci Rakyat

Masih Tersangka, Rusli Zainal Kendalikan Pemerintahan dari Penjara

 Gubernur Riau Rusli Zainal mengenakan baju tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (14/6).    (Republika/Adhi Wicaksono)

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU–Gubernur Riau HM Rusli Zainal mengendalikan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dari balik jeruji besi penjara sejak ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhitung pertengahan 14 Juni 2013.

Dari pantauan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Pekanbaru di Jalan Sialang Bungkuk, Rabu (23/10), Rusli Zainal ditemani pengawal pribadi dari Biro Umum Setdaprov Riau atas nama Yoyok untuk mengurus berbagai keperluannya.

Berdasar informasi, Yoyok telah mengurusi segala keperluan tersangka korupsi PON XVIII dan penyalahgunaan wewenang penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan tahun 2001 sampai 2006 sejak Rusli ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta.

Dosen hukum tata Negara dari Universitas Riau Mexasai Indra mengatakan proses hukum lambat yang harus dijalani Rusli Zainal terjadi karena penegakan hukum yang lamban pula  dilakukan oleh lembaga antikorupsi tersebut.

“KPK lamban dalam penuntasan berita acara pemeriksaan dengan tersangka Rusli Zainal, sehingga berakibat pada proses masa jabatan yang berakhir sempurna,” ujarnya.

Oleh karena situasi yang sedemikian itu, pihaknya tidak bisa menyalahkan tersangka korupsi Rusli Zainal karena secara yuridis normatif tidak ada ketentuan yang dilanggar.

“Pelimpahan Rusli ke pengadilan atau perubahan status ke terdakwa dengan register yang dikeluarkan dari pengadilan, baru bisa menjadi dasar pengalihan jabatan,” katanya.

“Sementara KPK selama ini bekerja dengan lambat dan masa jabatan Rusli diperkirakan berakhir dengan penuh atau lima tahun yang berdampak pengendalian roda pemerintahan dari jeruji besi,” jelas Mexasai.

google.co.id

Dituntut 17 Tahun 6 Bulan Penjara, Fathanah Kaget

Ahmad Fathanah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ahmad Fathanah dituntut pidana 17 tahun 6 bulan penjara. Jaksa menilai Fathanah bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengurusan permohonan kuota impor daging sapi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Kaget juga. Ya sebagai manusia biasa,” kata Fathanah selepas persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (21/10). Namun setelah mendengar tuntutan itu, Fathanah masih bisa tersenyum. Ia pun meladeni beberapa pertanyaan yang dilontarkan awak media.

Fathanah tidak menyangka akan tingginya tuntutan jaksa. Namun, ia mengatakan, semuanya belum final. Ia dan penasihat hukum berencana untuk mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada agenda persidangan berikutnya, pekan depan. “Nanti kita kan ada pembelaan. Apa adil atau tidak,” katanya.

Jaksa menilai Fathanah menerima uang Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Maria Elizabeth Liman. Dana itu disebut merupakan bagian dari total komisi senilai Rp 40 miliar. Jaksa menyebut dana itu ditujukan untuk Luthfi Hasan Ishaaq yang saat itu masih menjabat sebagai anggota DPR RI dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pemberian dana itu agar Luthfi bergerak untuk memengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian sehingga permohonan kuota impor daging sapi sebesar 8.000 ribu ton bisa terealisasi.

Sedangkan terkait TPPU, jaksa menilai Fathanah tidak bisa membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Selama periode Januari 2011-Januari 2013, Fathanah disebut melakukan transaksi senilai Rp 38,709 miliar. Ia disebu melakukan transaksi, antara lain mengirim uang ke sejumlah orang, membeli aset, seperti rumah dan mobil, kemudian membeli perhiasan. Harta itu dinilai tidak sesuai dengan profil penghasilan Fathanah. Fathanah mengaku mempunyai penghasilan Rp 100 juta per bulan dengan pekerjaan sebagai penghubung antar pengusaha.

Dalam tindak pidana korupsi, jaksa menuntut Fathanah dihukum tujuh tahun dan enam bulan penjara. Ia juga dituntut membayar denda Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan. Sedangkan dalam TPPU, jaksa menuntut Fathanah divonis 10 tahun penjara. Ia juga dituntut untuk membayar denda Rp 1 miliar subsidair satu tahun enam bulan kurungan.

republika.co.id