Aceng HM Fikri Meminta Maaf Kepada Masyarakat Garut dan Indonesia

Aceng HM Fikri Meminta Maaf Kepada Masyarakat Garut dan Indonesia


[Selasa, 4 Desember 2012 19:01 WIB] Metrotvnews.com, Bandung: Bupati Aceng HM Fikri secara resmi meminta maaf kepada masyarakat Garut dan masyarakat Indonesia atas kasus perceraiannya. Aceng juga berencana menuntut balik keluarga FO atas kasus tersebut. Dalam jumpa pers yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/12) sore, Bupati Garut itu menyampaikan permintaan maaf. Namun, Aceng tak mau meladeni pertanyaan wartawan mengenai karirnya di Partai Golkar. Ia juga bungkam soal tuntutan warga yang memintanya mundur. Selain itu, Aceng juga telah menunjuk kuasa hukum atas pelaporan keluarga FO ke Mabes Polri. Kuasa hukum Aceng, Ujang Sujai mengatakan, akan balik melaporkan keluarga FO ke Mabes Polri, Rabu (5/12) besok. Keluarga FO dilaporkan atas dasar pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan unsur penipuan, serta unsur pemerasan.(TII) www.metrotvnews.com Uploaded by CAPek-Ma : blog.umy.ac.id Catatan Akhir Pekan Group www.mf-abdullah.com Sponsor : www.kaosgila.com www.batikrg.com bmt.umy.ac.id

KY Jangan Melempem Usut Penggelapan BlackBerry

KY Jangan Melempem Usut Penggelapan BlackBerry



Headline

Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – Inilah.com

inilah.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syamsuddin meminta Komisi Yudisial (KY) segera menindak pejabat eselon dua di Mahkamah Agung (MA) Djoko Sarwoko yang diduga melakukan kongkalikong dengan Jonny Abbas pelaku penipuan dan penggelapan dalam reekspor 30 kontainer BlackBerry dan minuman keras senilai Rp 500 miliar.

Azis berharap KY tidak melempem dalam mengusut tuntas dugaan keterlibatan bekas hakim agung itu. “KY harus tetap mengusut tuntas kasus itu. Mengapa KY melempem menangai kasus tersebut,” kata Aziz, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/1/2013).

Ketua DPP Partai Golkar itu juga meminta agar KY berlaku sama seperti yang telah dilakukannya kepada Hakim Agung Achmad Yamanie yang diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

“KY juga harus progresif seperti kasus hakim Yamanie,” tegasnya.

Sekadar informasi, apabila hal ini terbukti maka ini menjadi kali kedua seorang hakim agung mencorengkan noda di lembaga itu. Hakim Agung Achmad Yamanie diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yamanie terbukti mengubah putusan peninjauan kembali terpidana kasus narkoba Hanky Gunawan dari 15 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara.

Sementara itu, terkait dugaan permainan putusan Blackberry, pelapor bernama Agus Asep Sunarya membeberkan kasus ini . “Ada uang jutaan dolar Amerika untuk memenangkan perkara ini,” kata Agus Asep Sunarya.

Dia telah meneken surat tanpa kop berisi perincian permainan gelap mafia hukum di Mahkamah Agung dalam kasus tersebut. Surat itu tertanggal 27 Agustus 2012 dan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

Peninjauan kembali diajukan oleh Jonny Abbas, terpidana kasus penipuan dan penggelapan dalam reekspor 30 kontainer BlackBerry dan minuman keras. Surat itu menyebutkan, operasi pembebasan Jonny dilakukan oleh seorang pejabat eselon dua di Mahkamah Agung. Djoko Sarwoko merupakan ketua majelis perkara ini. [rok]

Camat Jadi Korban Penipuan

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG — Camat Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Roni Kartika masih mempertimbangkan untuk melaporkan Abdul Fatah dan PT Fal, perusahaan penjualan mobil yang diduga telah menipu dirinya.

“Saya masih menunggu itikad baik dari Abdul Fatah untuk mengembalikan uang saya. Kerugian saya sebesar Rp 95 juta,” katanya, yang dihubungi dari Tanjungpinang, Selasa (9/10).

Roni yang pernah ditetapkan Pemerintah Kepri sebagai camat terbaik di wilayah itu pada tahun 2012, menambahkan, mobil yang dibelinya secara kontan itu merek Xenia. Mobil itu dibeli dari PT Fal melalui Abdul Fatah pada Juni 2012.

Pada pertengahan Agustus 2013, kata dia, mobil tersebut ditarik Aloisius, warga sipil yang mendapat mandat dari PT Fal untuk menarik mobil tersebut. Mobil itu pun terpaksa diberikan.

“Saya berikan mobil itu dengan berat hati,” ujar Roni yang belum ingin membeberkan penyebabnya.

Sementara itu, salah seorang pejabat di Pemerintah Kepri, Said Haris, yang menantunya juga menjadi korban penipuan penjualan mobil, mengemukakan, Roni maupun korban lainnya diintervensi oleh orang yang bertugas sebagai penarik mobil yang dijual PT Fal sehingga merelakan mobilnya diambil. PT Fal tidak memiliki alasan untuk menarik mobil tersebut, karena mobil itu dibeli secara kontan.

“Kalau pembayaran macet silahkan saja tarik mobil itu, tetapi kenyataannya kan korban membeli mobil itu secara kontan. Para korban itu terpaksa menyerahkan mobilnya, karena diintervensi,” katanya.

Said Haris yang juga Panglima Muda Zuriat Perhimpunan Agung Kerabat Kerajaan Riau-Lingga menyatakan, jumlah korban yang membeli mobil dari PT Fal yang diketahui saat ini sebanyak delapan orang. Sedangkan Andi, menantu Said Haris yang bekerja di Biro Humas dan Protokoler Kepri, membeli mobil dari PT MTJ.

Padahal kedua perusahaan itu dikendalikan oleh Teguh, yang memiliki kaki tangan di Tanjungpinang yaitu Abdul Fatah.

Selain Andi dan Roni, korban lainnya adalah Umar yang bekerja guru di Bintan, Lukman wiraswasta, dr Aan bekerja di RSUP Kepri, Raja Hafiz dan Adi pegawai Dinas Kesehatan Kepri, Budi pegawai Dinas Olahraja Kepri dan Harahap anggota Intelkam Polres Tanjungpinang. Mereka membeli mobil merek Rush dengan harga murah dari PT Fal.

“Delapan mobil itu terdiri dari tujuh unit merek Rush dan satu unit merek Xenia. Mereka tertarik membeli mobil itu, karena dijual murah oleh PT Fal dan PT MTJ,” katanya.

google.co.id

Begini Modus Penipuan Catut Blackberry

TEMPO.CO , Jakarta: Salah satu modus penipuan yang mengatasnamakan RIM Blackberry Indonesia yaitu melalui pesan singkat blackberry atau yang lebih dikenal dengan blackberry messenger (BBM). Mulanya pelaku penipuan mengundang pin blackberry korban dengan tampilan nama RIM Blackberry Indonesia.

Setelah korban menyetujui pengundangan pin Blackberry tersebut, pelaku menyebarkan undian palsu yang berhadiah sebuah mobil Honda Jazz. Bahkan demi meyakinkan korbannya, dalam undian tersebut, dicantumkan izin dari beberapa instansi pemerintah yaitu Polda Metro Jaya, Pemkot DKI Jakarta, Depsos RI dan Dirjen Pajak RI.

Undian tersebut juga mencantumkan alamat resmi RIM Indonesia yang berada di CEO Suite Jakarta, lantai 15, One Pacific Place, Jakarta beserta 2 nomor customer service RIM. Di dalam undian tersebut, pihak pemenang diharapkan membayar biaya jaminan mutasi balik nama STNK/BPKB kendaraan sebesar Ro 3,75 juta.

Ketika Tempo mengkonfirmasikan mengenai cara pelaku mengundang korban melalui pin blackberry kepada RIM, Manager Public Relations Research in Motion (RIM) Indonesia, Yolanda Nainggolan mengatakan ada dua cara untuk mengundang pin blackberry. Pertama, pelaku bisa mengundang pin blackberry secara acak dari kombinasi antara huruf dan angka, hal ini seperti modus penipuan melalui pesan singkat biasa. “Atau bisa mengundang pin blackberry berdasarkan surel, walaupun pelaku tidak mengetahui pin Blackberry korban,” kata Yolanda kepada Tempo pada 2 Agustus 2013.

Alamat surel yang digunakan untuk mengundang pin Blackberry, bisa dengan menggunakan alamat surel dari Blackberry ataupun alamat surel lain. “Alamat surel yang terakses waktu pertama kali membuat Blackberry ID,” kata Yolanda.

Yolanda menjelaskan sebelumnya ada beberapa modus undian penipuan yang mengatasnamakan RIM Blackberry Indonesia. “Selain dengan BBM, ada dengan pesan broadcast, pesan singkat maupun surel” kata Yolanda.

RIZKI PUSPITA SARI

Google.co.id

Warga Surabaya Diminta Waspadai Penipuan CPNS

Oknum PNS (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Pemkot Surabaya mengimbau warga agar tidak mempercayai adanya modus penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengatasnamakan pejabat pemkot pascapelantikan dan mutasi pejabat pada Jumat (5/7) lalu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemkot Surabaya Yayuk Eko Agustin, Senin (8/7), mengatakan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ingin memanfaatkan momen pelantikan pejabat baru untuk mengeruk keuntungan pribadi.

“Modus yang digunakan yakni dengan meminta transfer sejumlah uang ke rekening tertentu,” katanya.

Menurut dia penipuan atas nama pejabat pemkot memang masih sering terjadi. Namun, dia menegaskan itu hanyalah ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Yayuk bahkan telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian guna diproses lebih lanjut. “Oleh karenanya, kami mengimbau masyarakat tidak gampang percaya ulah oknum tersebut,” ujarnya.

Yayuk mengatakan trik yang paling banyak digunakan yakni iming-iming naik jabatan maupun diterima menjadi calon PNS. Padahal, kata Yayuk, hingga saat ini belum ada informasi pembukaan pendaftaran calon PNS. “Kami baru berangkat ke Jakarta pada 15 Juli mendatang. Itu pun hanya untuk menerima susunan formasi saja,” katanya.

Soal penerimaan calon PNS tahun 2013, Yayuk mengatakan pemkot mengajukan 130 orang dan ditambah 309 jatah formasi pemkot yang tidak diambil pada 2012 lalu. Namun, lanjut dia, itu masih sebatas usulan, diterima atau tidak tergantung kebijakan pemerintah pusat.

google.co.id

‘Waspadai Penipuan Mencatut Nama Kemenkeu di Daerah’

Penipuan/ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau masyarakat waspada dan berhati-hati terhadap upaya penipuan yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan instansi tertentu. Penipuan kerap dilakukan sehubungan dengan penawaran program-program pembangunan infrastruktur daerah.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Yudi Pramadi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (10/5), menyebutkan Kemenkeu menemukan adanya satuan kerja (satker) yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan di Kotamobagu, Sulawesi Utara.

“Aktivitas yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut yakni menawarkan kepada pemerintah daerah setempat program-program pembangunan infrastruktur daerah yang tidak dibiayai melalui mekanisme APBN atau non-APBN,” sebut Yudi Pramadi.

Ia menyebutkan Ditjen Perimbangan Keuangan merupakan unit eselon I di lingkungan Kemenkeu yang tidak memiliki instansi vertikal (satuan kerja) di daerah dan hanya mengelola dana APBN yaitu dana transfer ke daerah.

“Karena itu penggunaan nama Kemenkeu dan Ditjen Perimbangan Keuangan pada satker di Kotamobagu dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Yudi.

Ia mengimbau jika masyarakat memperoleh informasi tentang indikasi penipuan terkait penawaran serupa, segera menghubungi Kemenkeu untuk melakukan konfirmasi. Masyarakat juga dapat melaporkan perbuatan penipuan tersebut kepada penegak hukum.

google.co.id