Komisi III: Penetapan Ketua MK tak Terkait Perppu

Komisi III: Penetapan Ketua MK tak Terkait Perppu

Headline

Ketua Komisi III asal Partai Demokrat, Pieter Zulkifli – ist

inilah.com, Jakarta – Pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Hamdan Zoelva sebagai ketua MK, sah. Bahkan penetapan Hamdan tak berbenturan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2013 tentang MK.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III asal Partai Demokrat, Pieter Zulkifli. Menurutnya, proses pemilihan ketua MK tidak ada kaitannya dengan Perppu MK. Karena, Perppu MK focus kepada dua hal yakni mengatur proses rekrutmen serta pengawasan hakim kontitusi.

“Jadi, kalau ada yang bilang tidak sah (proses pemilihan ketua MK), mengaitkan Perppu MK, dasar alasannya apa. Perppu MK sudah jelas kok, tidak mengatur soal pemilihan ketua MK,” terangnya di Jakarta, Sabtu (02/10/2013).

Sekedar diketahui, sebelumnya Wakil Ketua DPR asal PAN Taufik Kurniawan meminta proses pemilihan ketua MK ditunda, karena menunggu disahkannya Perppu MK itu oleh DPR.

Kembali dijelaskan Pieter, Perppu itu termasuk hak istimewa presiden yang dilindungi konstitusi. Dalam situasi genting, presiden memang memiliki hak untuk mengeluarkan Perppu.

“Hanya saja, DPR diberikan waktu untuk mengkaji secara mendalam, apakah perppu tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya. Tapi, bukan berarti perppu harus mendapat persetujuan DPR. Tidak ada itu dalam konstitusi,” paparnya.

Meski demikian, terang Pieter, Perppu MK bisa saja ‘naik kelas’ menjadi undang-undang. Nah, disinilah perlu mendapatkan persetujuan dari DPR.

“Saya himbau kepada seluruh pihak, jangan asal bicara. Kalau memang tidak paham, lebih baik diam saja. Masalah perppu MK sudah jelas dan tegas, sah. Tidak perlu ada perdebatan lagi,” pungkasnya.[dit]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Baru Satu Babak, MU Sudah Pesta Gol

    Baru Satu Babak, MU Sudah Pesta Gol


  • “Chelsea Layak Kalah dari Newcastle United”

Inilah.com

Menakertrans: Penetapan UMP Perlu Hati-hati

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar mengatakan, penetapan upah minimum provinsi (UMP) memang perlu hati-hati. Pasalnya, penetapan UMP harus mempertimbangkan berbagai kondisi.

UMP harus diterapkan agar dapat berlaku efektif dan dipatuhi semua pihak, terutama pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah di masing-masing daerah. Maka, penetapan UMP harus dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.

“Bagi provinsi yang belum menetapkan, pembahasan penetapan upah minimum diharapkan dapat dipercepat, sehingga tidak menimbulkan masalah dan penetapan upah minimum dapat diterapkan dengan tepat waktu,” kata Muhaimin dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com, Sabtu (2/11).

Muhaimin mengatakan tim asistensi dan monitoring penetapan UM tahun 2014 yang dibentuk Kemnakertrans masih terus menunggu laporan dari provinsi-provinsi yang belum menetapkan upah minimum 2014. “Berdasarkan laporan sementara, penetapan UM 2014 yang tertunda di beberapa provinsi disebabkan masih dalam proses pembahasan akhir dan menunggu  surat keputusan gubernur masing-masing,” lanjutnya.

Editor: Afwan Albasit

google.co.id

Politisi Demokrat: Tren Politik Jadi Acuan Penetapan Upah Buruh

Politisi Demokrat: Tren Politik Jadi Acuan Penetapan Upah Buruh

Liputan6.com, Jakarta : Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo menduga, telah terjadi politisasi terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang terjadi di sejumlah daerah.

“Karena ada pergerakan tingkat UMP yang tidak random, tapi mengikuti pergerakan pilkada dan pileg. Jadi tren politik jadi acuan penetapan upah buruh,” kata Ikhsan dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2013).

Ikhsan mengungkapkan, angka tuntutan kenaikan UMP itu akan terus naik berbeda di setiap tahunnya. Ia mencontohkan antara 2005 hingga 2013 terjadi perbedaan kenaikan yang random.

“Mulai dari 2005 hingga 2013 kenaikannya random. Pada 2007 angka yang dituntut 9,9 persen, pada 2013 angka yang dituntut 43,8 persen, dan pada 2014 angka yang dituntut 68 persen,” ungkap Ikhsan.

Angka random tersebut, Ikhsan menuturkan, tidak disukai pihak swasta. Namun di satu sisi, dia pun tak menyalahkan buruh. Ikhsan yang juga seorang ekonom menambahkan, pemerintah sudah memberi solusi atas masalah tersebut, yakni dengan mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang penetapan upah minimum provinsi.

“Ini coba dijawab presiden dengan Inpres tersebut. Silakan upah buruh naik tapi tidak melebihi 10 persen inflasi. Ada inflasi 6 persen naik 16 persen itu wajar. Tapi pada 2013, di mana inflasi mencapai sembilan hingga 10 persen, dan angka upah minimun naik sebesar 68 persen, itu jomplang,” pungkas Ikhsan. (Ein)

google.co.id

PDIP Minta Penetapan DPT Ditunda

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

REPUBLIKA.CO.ID,PDIP Minta KPU Tunda Penetapan DPT

JAKARTA – PDI Perjuangan mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang sedianya akan diumumkan pada 4 November lusa. PDI Perjuangan menilai sampai saat ini masih banyak persoalan DPT yang terjadi di berbagai daerah.

“DPP PDIP mendesak kepada KPU menunda penetapan DPT. Karena proses pemutakhiran data DPT masih carut-marut,” kata politisi PDI Perjuangan, Arif Wibowo di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (2/11).

Wakil Ketua Komisi II DPR mengatakan dari data perbaikan DPT terakhir yang diserahkan KPU ke partai politik, masih terdapat puluhan data DPT yang tidak sesuai dengan syarat undang-undang. “Syarat pemilih, sekurang-kurangnya NIK, tanggal lahir dan alamat tempat tinggal. Ini adalah masalah yang harus dituntaskan KPU degan bantuan pemerintah dan pengawasan oleh Bawaslu,” ujar Arif.

Arif mengklaim partainya memiliki rincian hingga tingkat kecamatan soal data DPT yang tidak sesuai dan melanggar undang-undang. Carut-marut DPT juga misalnya masih terlihat dari insinkronisasi antara data DPT yang diserahkan KPU ke Komisi II DPR dan ke partai politik. “Puworedjo ada NIK ganda 2.128. Banyumas ada NIK ganda 10.787,” contoh Arif.

Penundaan penetapan DPT tidak akan mengganggu tahapan pemilu yang dilakukan KPU. Arif mengatakan apabila KPU tetap menetapkan DPT pada 4 November nanti, maka patut dicurigai KPU memiliki motif politik tertentu. “Sebagai parpol yang mau memenangkan pemilu, kita tidak mau dilegitimasi oleh DPT yang karut marut,” katanya.

Republika.co.id

Golkar tidak Berharap Penetapan DPT Mundur Lagi

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Partai Golkar di DPR berharap penetapan dan rekapitulasi DPT tingkat nasional tidak mundur dari jadwal yang telah ditetapkan yakni 4 November 2014 mendatang.

“Jika pengumuman DPT terus mundur, pertanyaannya sampai kapan? Jika mundur terus memang masalahnya akan selesai? Kita tidak dapat berharap clear 100%,” ucap anggota Komisi II DPR RI Nurul Arifin saat berbincang, Jumat (1/11).

Pihaknya berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjalankan tahapan Pemilu sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah disusun sejak lama. Menurutnya, masih terdapat masyarakat berusia pemilih namun tidak terdaftar dalam DPT, maka bisa ditampung dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) hingga tiga hari menjelang pemungutan suara pada 9 April 2014.

“Persoalan DPT itu dinamis, setiap hari ada yang meninggal dan setiap hari pula (penduduk) usia 17 tahun bertambah. Oleh karena itu semua kekurangan itu diakomodir dalam UU 8/2012 dengan DPK itu,” tandasnya.

Kata dia lebih lanjut, jika pada tanggal 4 November dirasa tidak memungkinkan untuk dilakukan penetapan DPT tingkat nasional, maka pengunduran jadwal tersebut harus dijadikan penundaan terakhir.

“Ya, kalau harus mundur, itu harus dijadikan yang terakhir kalinya. Jangan masalahnya dibiarkan mengambang tanpa kepastian,” tutupnya. (Astri Novaria)

Editor: Edwin Tirani

metrotvnews.com

Golkar Berharap Penetapan DPT Tak Mundur Lagi

 Nurul Arifin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Fraksi Partai Golkar berharap penetapan dan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional tidak mundur lagi dari jadwal pada 4 November.

Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI, Nurul Arifin di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) mengenai DPT Pemilu, Kamis (31/10) malam.

“Jika pengumuman DPT terus mundur, maka pertanyaannya sampai kapan? Jika mundur terus memang masalahnya akan selesai? Kita tidak dapat berharap clear 100 persen,” kata Nurul Arifin.

Karenanya, ia berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjalankan tahapan Pemilu sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah disusun sejak lama. Menurutnya, jika masih terdapat masyarakat berusia pemilih namun tidak terdaftar dalam DPT, maka bisa ditampung dalam daftar pemilih khusus (DPK) hingga tiga hari menjelang pemungutan suara pada 9 April 2014.

“Masalah DPT itu sangat dinamis, setiap hari ada yang meninggal dan setiap hari pula (penduduk) usia 17 tahun bertambah. Oleh karenanya semua kekurangan itu diakomodir dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dengan DPK itu,” katanya menjelaskan.

Namun, jika 4 November dirasa tidak memungkinkan untuk dilakukan penetapan DPT tingkat nasional, maka pengunduran jadwal kembali menjadi solusi terbaik untuk mendapatkan DPT akurat.

“Jika memang harus mundur, maka itu menjadi mundur yang terakhir. Jangan masalahnya dibiarkan mengambang dan tanpa kepastian, harus jelas dan terukur,” ujarnya.

RDP antara Komisi II dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berlangsung hingga Jumat (1/11) dini hari.

Dalam rapat tersebut, antara Kemendagri dan KPU masih memiliki selisih data terkait masyarakat pemilih yang belum terunggah dalam daftar pemilih.

KPU menemukan sedikitnya 13,9 juta penduduk berusia pemilih belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) sehingga meminta Kemendagri memberikan NIK terhadap sebanyak orang tersebut.

Namun Kemendagri keukeuh, 13,9 juta penduduk itu merupakan bagian dari 190 juta DP-4 yang seluruhnya telah memiliki NIK pada saat diserahkan ke KPU pada tanggal 7 Februari lalu.

Setelah dilakukan analisis dan penyandingan terhadap 13,9 juta penduduk tersebut, tim teknis Kemendagri menyebutkan bahwa 10,4 juta di antaranya adalah data pemilih yang elemen datanya belum lengkap pascapemutakhiran oleh petugas KPU.

Selain itu, 2,8 juta lainnya merupakan bagian dari 160 juta pemilih yang sudah dipastikan ketunggalannya.

Republika.co.id

KPU Jamin Penetapan DPT Pemilu 2014 tak Diundur

KPU Jamin Penetapan DPT Pemilu 2014 tak Diundur

Headline

inilah.com/Agus Priatna

inilah.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mengumumkan dan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Rabu (23/10/2013) ini. Penetapan ini ditengah mitra kerja KPU, Komisi II DPR termasuk partai politik masih menentangnya.

KPU optimistis menggelar rapat pleno tebuka terkait rekapitulasi DPT pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada 2014. Jadwalnya, KPU menetapkan pada Rabu (23/10/2013) siang ini.

“Tidak ada penundaan (pengumuman DPT). Penetapannya ditentukan. Kami optimis akan menetapkan sesuai dengan jadwal,” tegas Komisioner KPU Sigit Pamungkas, di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Kritikan juga datang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Asumsi Bawaslu, data-data KPU belum lengkap untuk ditetapkan sebagai DPT. Namun KPU beralasan bahwa data-data sudah lengkap dan hanya kurang dibawah 1% saja.

“Data yang bermasalah itu kurang dari 1%, yaitu data jenis kelamin, elemen Nomor Induk Kependudukan, dan elemen perkawinan,” ungkap Sigit.

Dia menambahkan, penetapan DPT pada Rabu ini akan mengundang KPU provinsi seluruh Indonesia, DKPP, Bawaslu, Komisi II DPR dan perwakilan partai politik.

Dia juga mengatakan, sejauh ini data yang di terima KPU melalui Sidalih diperkirakan sebesar 186-187 juta. Namun KPU masih melihat secara manualnya atas keterangan yang akan disampaikan oleh KPU provinsi pada rapat pleno nanti.

“Data yang masuk sejauh ini melalu pantauan sidalih 186-187 juta. Kami akan melihat secara manual ketika KPU provinsi menyampaikan dalam rapat pleno terkait data realnya seperti apa,” tandas Sigit. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda



  • “Madrid Bukan Cuma Bale dan Ronaldo”

  • Cara Melihat PIN BBM di Android & iPhone

    Cara Melihat PIN BBM di Android & iPhone

Inilah.com