Jabar Darurat Pendidikan SMA

Siswa SMK (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG– Angka partisipasi kasar (APK) siswa SMA/SMK di Jawa Barat tergolong rendah. Dari jumlah lulusan SMP di Jabar, hanya 51 pesen yang meneruskan ke SMA/SMK. Sisanya, sekitar 49 persen tak bisa meneruskan ke jenjang SMA/SMK. Karena, terkendala ruang kelas di SMA yang minim. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Jabar Denny Juanda, kondisi ini memperihatinkan. Bahkan, Denny menyebutnya sebagai darurat pendidikan SMA/SMK.

“Harus ada program khusus, Jabar ini darurat pendidikan SMA,” ujar Denny, Selasa (24/3).

Denny mengatakan, angka partisipasi SMA/SMKA di Jabar tersebut berada di bawah rata-rata nasional. Tingginya siswa lulusan SMP yang tidak meneruskan ke SMA/SMK dikarenakan berbagai faktor.  Di antaranya, seperti kekurangan ruang kelas dan guru. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan segera membangun sekolah baru di daerah pelosok. Hal ini sangat penting untuk memudahkan warga mengakses SMA/SMK. Saat ini, Pemprov Jabar sedang memetakan daerah mana saja yang tidak ada SMA/SMK. 

“Nantinya akan dibangun SMA/SMK di daerah yang banyak penduduk,” katanya.

Menurut Denny, rendahnya APK ini menjadi persoalan serius. Jika tidak ditindaklanjuti, program wajib belajar sembilan tahun tidak akan tercapai.

Sementara menurut Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, APK SMA/SMK di Jabar sebesar 61 persen. Namun, dibandingkan dengan APK sebelumnya sebenarnya sudah ada progress. Karena, kalau bandingkan hitungan awalnya, APK di Jabar sebesar 71 dan dikoreksi menjadi 61. Menurut Heryawan, Pemprov Jabar cukup berambisi dan bercita-cita besar kalau pengelolaan SLTA sudah dilimpahkan keprovinsi maka akan meningkatkan angka partisipasi kasar SLTA. Selain itu, Pemprov Jabar pun akan menggratiskan sebagian SMA kecuali sekolah yang unggulan.

“Sekolah gratis itu, nanti 2016 saat pengelolaan kewenangannya di ke Provinsikan,” katanya.

 

republika.co.id

3,6 Juta Anak Usia Sekolah Belum Dapat Pendidikan Formal

Dua orang siswa sekolah dasar negeri didampingi orang tua murid mengambil Rapor di SDN 01 Pagi Besuki Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/1).

PURBALINGGA — Jumlah anak usia sekolah yang belum tercover yang belum tercover pendidikan formal masih cukup besar. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa menyebutkan jumlahnya mencapai 3,6 juta anak. Namun dia menyatakan data tersebut belum tervalidasi.

‘Saat ini kita dari Kemensos masih melakukan validasi data tersebut,” jelasnya saat melakukan kinjungan kerja di Purbalingga, Ahad (22/3).

Meski demikian dia menyatakan, bila data tersebut benar, maka sebanyak 3,6 juta anak usia 6-21 tahun yang belum tercover pendidikan formal tersebut berasal dari kalangan anak terlantar dan anak jalanan. Untuk itu, dia berharap mereka yang belum tercover pendidikan formal tersebut, bisa tercover dalam program KIP sehingga bisa ikut mengenyam penddikan.

”Program Kartu Indonesia Pintar atau KIP ada di Kemdikbud dan Kemenag. Sedangkan yang ada di Kemensos adalah mereka yang tak terafiliasi dengan unit pendidikan. Karena itu, yang belum bisa mengenyam pendidikan bisa didaftaran ke dinas sosial dan kementerian sosial,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengemukakan saat ini dunia pendidikan di pesantren saat ini juga memiliki potensi untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Untuk itu, dia meminta pondok pesantren non madrasah formal, untuk mendaftarkan para santrinya mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.

Khofifah menjelaskan, nilai bantuan KIP bervariasi dari tingkat SD hingga SMA. Untuk yang siswa di jenjang pendidikan SD atau yang setara mendapat Rp 450 ribu per tahun, SMP Rp 750 ribu, untuk yang setara SMA mendapat Rp 1 juta.

republika.co.id

Minim Pengajar Berkualitas, Standar Pendidikan RI Menurun

Para pengajar berprestasi

JAKARTA — Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) menyatakan Indonesia kekurangan tenaga pengajar berkualitas untuk memenuhi banyaknya sekolah-sekolah baru yang dibangun selama masa puncak ekspor minyak pada 1970-1996.

“Hal tersebut menyebabkan standar pendidikan di Indonesia menurun secara permanen,” kata Direktur Regional ICAEW Asia Tenggara, Mark Billington dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3).

Ia menjelaskan, dengan perekonomian ASEAN yang terus tumbuh dan mengarah ke tahap perkembangan berikutnya, pendidikan menjadi faktor penentu yang sangat penting dalam produktivitas.

“Tenaga kerja di ASEAN saat ini, didominasi oleh mereka yang berasal dari golongan yang tidak memiliki keterampilan hinggal level universitas,” katanya.

Permasalahan tersebut, kata Mark, menimbulkan kebutuhan akan ketrampilan teknis untuk bergerak dari tingkat perakitan ke tahapan produksi dari sebuah rantai ekonomi tetap terbelakang.

“Sebuah penekanan lebih besar pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi diperlukan, sehubungan dengan diciptakannya pekerjaan-pekerjaan dengan keterampilan yang lebih tinggi,” tuturnya.

Saat ini, menurut Mark, perencanaan dan investasi jangka panjang sangat penting terhadap kemampuan ASEAN dalam mengembangkan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi perlambatan dan pergeseran pertumbuhan komsumsi domestik di tahun-tahun mendatang.

“Pada saat ini, ASEAN harus melibatkan pengembangan keterampilan yang dapat menggantikan komoditas sebagai sumber pendapatan ekspor,” tuturnya.

ICAEW merupakan lembaga analisa ekonomi yang memberikan gambaran besar atau laporan mengenai kinerja ekonomi dari Asia Tenggara untuk 144 ribu anggotanya.

Laporan tersebut membahas mengenai tinjauan triwulan terhadap perekonomian Asia Tenggara dengan terfokus pada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

republika.co.id

Kekurangan Pengajar Berkualitas, Standar Pendidikan Indonesia Menurun

Para pengajar berprestasi

JAKARTA — Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) menyatakan Indonesia kekurangan tenaga pengajar berkualitas untuk memenuhi banyaknya sekolah-sekolah baru yang dibangun selama masa puncak ekspor minyak pada 1970-1996.

“Hal tersebut menyebabkan standar pendidikan di Indonesia menurun secara permanen,” kata Direktur Regional ICAEW Asia Tenggara, Mark Billington dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3).

Ia menjelaskan, dengan perekonomian ASEAN yang terus tumbuh dan mengarah ke tahap perkembangan berikutnya, pendidikan menjadi faktor penentu yang sangat penting dalam produktivitas.

“Tenaga kerja di ASEAN saat ini, didominasi oleh mereka yang berasal dari golongan yang tidak memiliki keterampilan hinggal level universitas,” katanya.

Permasalahan tersebut, kata Mark, menimbulkan kebutuhan akan ketrampilan teknis untuk bergerak dari tingkat perakitan ke tahapan produksi dari sebuah rantai ekonomi tetap terbelakang.

“Sebuah penekanan lebih besar pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi diperlukan, sehubungan dengan diciptakannya pekerjaan-pekerjaan dengan keterampilan yang lebih tinggi,” tuturnya.

Saat ini, menurut Mark, perencanaan dan investasi jangka panjang sangat penting terhadap kemampuan ASEAN dalam mengembangkan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi perlambatan dan pergeseran pertumbuhan komsumsi domestik di tahun-tahun mendatang.

“Pada saat ini, ASEAN harus melibatkan pengembangan keterampilan yang dapat menggantikan komoditas sebagai sumber pendapatan ekspor,” tuturnya.

ICAEW merupakan lembaga analisa ekonomi yang memberikan gambaran besar atau laporan mengenai kinerja ekonomi dari Asia Tenggara untuk 144 ribu anggotanya.

Laporan tersebut membahas mengenai tinjauan triwulan terhadap perekonomian Asia Tenggara dengan terfokus pada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

republika.co.id

Dewan Pendidikan Miliki Peran Penting

Seorang guru mengawasi siswa kelas 2 belajar di lantai. Ilustrasi

SLEMAN — Dewan pendidikan memiliki peran penting untuk memajukan pendidikan. Karena merekalah yang harus memberi rekomendasi pada Kepala Daerah untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di wilayah setempat. Hal ini disampaikan oleh Bupati Sleman Sri Purnomo pada Pengukuhan Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2015 – 2020, Sabtu (14/3).

“Adapun tugas dewan Pendidikan  antara lain menghimpun, menganalisa, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan,” ungkap Sri Purnomo.

Selain itu Dewan Pendidikan berfungsi untuk memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat kabupaten untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Bupati berharap agar dewan dapat segera bekerja. Mengingat jumlah institusi pendidikan di Sleman yang cukup banyak. Menurut Sri mutu lembaga pendidikan wajib ditingkatkan secara terus menerus. Karena peserta didik mendapatkan pengalaman belajar formal terbanyak selama di sekolah.

Sri menambahkan bahwa peningkatan kualitas ini harus dimulai dari perbaikan SDM pengajar. Dimana guru adalah ujung tombaknya. “Oleh sebab itu, profesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang berkualitas dan bermartabat,” tutur Sri.

Profesi guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting. Visi pendidikan yang harus dicapai oleh guru adalah menciptakan generasi penerus yang cerdas, komprehensif, dan kompetitif.

Dewan pendidikan harus peka untuk menampung aspirasi masyarakat, guru, dan siswa. Agar masukan yang diberikan pada Bupati bisa tepat sasaran dan efisien.

Adapun anggota Dewan Pendidikan, yaitu  Avin Fadilla Helmi (ketua HIMPSI DIY), Ahmad Burhani (anggota PGRI Sleman), Purwanto (Dosen UGM), Nursya’bani Purnama (Dosen UII), Suyono (PD Muhammadiyah Sleman), Didik Rinan Sumekto (Dosen Universitas Widya Darma Klaten), Buchori (Ketua PD Muhammadiyah Sleman), Riyanto (Dosen UII), Sudiyo (ketua PGRI Sleman), Bagus Sukendra (PD Muhammadiyah Sleman), dan Nurjamil Dimyati (Ketua PC. NU Sleman).

Pengukuhan tersebut dihadiri pula oleh Sekda Sleman Sunartono, Asekda bidang Pembangunan Suyamsih, Wakil DPRD Sleman, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Arif Haryono. 

republika.co.id

Dinas Pendidikan di Sampit Tetap Gelar Try Out UN

Ujian Nasional

SAMPIT — Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tetap akan menggelar “try out” atau uji coba meski kelulusan siswa tidak lagi ditentukan dari hasil Ujian Nasional.

“Try out akan tetap kita laksanakan untuk membantu para siswa dan pihak sekolah menghadapi pelaksanaan ujian nasional. Try out tetap penting untuk dilaksanakan sebagai bekal bagi para siswa,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kotim, Suparmadi di Sampit, Minggu.

Try out tingkat SMP sederajat rencananya dilaksanakan pada 16-19 Maret, sedangkan tingkat SMA sederajat pada 24-26 Maret. Saat ini Dinas Pendidikan sedang melakukan berbagai persiapan untuk pelaksanaan try out tersebut.

Try out setidaknya dapat menentukan parameter siswa sekaligus sekolah untuk mengukur kesiapan para siswa. Hasil try out bisa menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah untuk melakukan perbaikan dalam membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional.

“Orang tua juga memegang peranan sangat penting untuk mengingatkan anaknya agar siap menghadapi ujian nasional. Orangtua harus lebih memperhatikan anak mereka agar persiapan anak-anak benar maksimal dalam menghadapi ujian nasional,” ungkapnya.

Jumlah peserta UN di Kotim 2.263 siswa SMA/MA Negeri/Swasta dan 1.610 siswa SMK Negeri/Swasta. Total sekolah SMA Negeri/Swasta 20 sekolah, SMK Negeri/Swasta 23 sekolah, dan MA 6 sekolah.

Meski ujian nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa, namun bukan berarti pihak sekolah dan siswa bisa semaunya. Ujian nasional tetap menjadi tahapan penting untuk mengukur kemampuan para siswa dibanding siswa di sekolah dan daerah lainnya.

Guru juga diminta menjalankan tugas secara profesional dan meningkatkan kemampuan diri.

Kualitas guru akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kemampuan para siswa.

republika.co.id