DPR Usul Pencalonan Kepala Daerah 1 Tahun Sebelum Pemilihan

Politisi Partai Demokrat Andi Nurpati (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR FPDIP Arif Wibowo (kanan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pembahasan RUU Pemilukada di DPR mempertimbangkan rentang waktu pencalonan kepala daerah dilakukan satu tahun sebelum pemilihan dan pemungutan suara berlangsung. Dengan pertimbangan, waktu yang panjang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk menilai calon yang akan dipilih.

“Yang mau kami atur, kalau mau memajukan calon jangan sembarangan. Harus ada mekanisme kontrol yang kuat. Selam ini kan hanya beberapa bulan sebelum pemungutan suara, bagaimana kalau dibuat setahun sebelumnya partai sudah ajukan calonnya,” kata Wakil Ketua Komisi II, Arif Wibowo di Jakarta, Sabtu (12/10).

Dengan begitu, ujarnya, masyarakat memiliki kesempatan yang cukup panjang untuk menilai dan mempertimbangkan calon pemimpinnya. Termasuk mengamati apakah calon tersebut dipilih partai atas pertimbangan kekerabatan atau politik dinasti.

Memang, kata dia, keinginan untuk membatasi politik dinasti muncul seragam dari semua fraksi di DPR. Tetapi, legislator harus tetap mempertimbangkan hak konstitusi setiap orang untuk dipilih dan memilih.

Sebagai RUU yang diusulkan pemerintah, terdapat keinginan untuk memberikan jarak pada pengusungan calon. Kandidat yang memiliki hubungan dengan petahana, diusulkan boleh maju. Tetapi, petahana tersebut harus mundur terlebih dahulu dari jabatannya.

Namun, Komisi II seperti disampaikan Arif lebih menyoroti masalah politik dinasti ke arah rekrutmen parpol. Perekrutan yang terbuka akan memicu respon dari masyarakat. Sehingga, saat partai politik mengajukan calon yang tidak laik, akan timbul reaksi negatif dari kader atau pun masyarakat.

“Partai juga didorong agar tidak melakukan pola rekrutmen yang ngawur. Tiba-tiba suami, istri, anak didorong maju dengan alasan rakyat beri kepercayaan. tapi ada aspek lain dikorban, terutama menyangkut integritas,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dalam pembahasan RUU Pemilukada yang ditargetkan rampung akhir 2013 ini, menurut Arif, DPR lebih mengutamakan mekanisme dan tata cara pengusungan calon. Yakni cara pengusungan calon oleh partai politik yang memiliki mekanisme kontrol yang kuat.

“Posisi atau jabatan memang harus seurut dengan ekperience dan pengetahuan. Tidak bisa dipaksa seseorang jadi pemimpin karena pengetahuan saja, tapi tak punya pengalaman. Enggak bisa mendadak dangdut,” ungkapnya.

Republika.co.id

Harga Diri, Kunci Pencalonan Kalla

Harga Diri, Kunci Pencalonan Kalla


Liputan6.com, Kendari: Untuk pertama kalinya Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menegaskan pencalonan dirinya sebagai presiden kepada publik. Kesiapan itu ditegaskan Kalla dalam acara temu keluarga besar Partai Golkar se-Sulawesi Tenggara di Kendari, Rabu (25/2). Menurut Kalla, pernyataan kesiapan Partai Golkar mengusung capres atau cawapres mestinya disampaikan usai pemilu mendatang. Namun, karena kondisi dan situasi politik yang memanas dan menyinggung harga diri partai, telah membuatnya harus tampil membela harga diri Partai Golkar. Penegasan Kalla ini sekaligus menepis penilaian para petinggi Partai Demokrat yang menganggap pencalonan dirinya sebagai capres hanya manuver politik untuk menaikan popularitas Partai Golkar. Sementara itu, kesediaan Kalla ini dinilai strategis oleh Partai Golkar karena selama ini Kalla selalu menolak bicara soal capres sebelum pemilu legislatif. Namun, kalangan pengamat menilai keputusan Kalla bukan tanpa konsekuensi politik. Sebagai wakil presiden yang masih menjalankan roda pemerintahan hingga delapan bulan kedepan, bukan tidak mungkin keputusan tersebut akan mempengaruhi harmonisasi SBY-JK.(ADO/Tim Liputan 6 SCTV)

Partai Oposisi juga Dukung Pencalonan Komjen Sutarman

Partai Oposisi juga Dukung Pencalonan Komjen Sutarman
Sabtu, 28 September 2013 , 22:55:00 WIB

Laporan: Ujang Sunda

SALEH HUSIN/NET
  

RMOL. Partai di luar pemerintahan, Hanura, yang biasanya kurang sepaham dengan kebijakan Pemerintahan SBY, juga mendukung pencalonan Komjen Sutarman sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Timur Pradopo.

Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin menyatakan, pencalonan Sutarman adalah langkah yang paling tepat.

“Ini langkah tepat yaitu the right man in the right place. Saya kira proses fit and proper test di DPR akan berjalan mulus mengingat track record-nya cukup bagus dengan pengalaman jabatan yang sangat lengkap. Saya juga melihat gesekan di internal Polri hampir tidak ada,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online malam ini (Sabtu, 28/9).

Politisi Hanura yang juga pakar intelijen, Susaningtyas Kertopati juga menilai Sutarman sebagai sosok yang layak.

“Dilihat dari aspek track record-nya, seperti senioritas angkatan, kepangkatan, pendidikan, jenjang karier, varitas penugasan, dan jalinan koordinatif antar lembaga, saya rasa cukup bagus. Dia juga dekat dengan juniornya dan berkomunikasi dengan baik,” ujarnya.

Namun, sambung Nuning, kalau terpilih sebagai Kapolri, masa tugas Sutarman akan sangat singkat. Sebab, dia akan masuk masa pensiun pada 2015. “Yang perlu dipertanyakan adalah masa jabatannya yang kurang dari dua tahun pada masa pensiun. Apakah ini tak menyalahi peraturan pengangkatan Kapolri?” ujarnya.

Nuning tahu, Presiden memang berhak memperpanjang masa pensiun pejabat tertentu. Tapi dia khawatir akan menjadi preseden buruk ke depannya.

Kalau sudah terpilih menjadi Kapolri, sambung Saleh, Komjen Sutarman diharapkan mampu menata Polri menjadi polisi yang diidamkan dan menjadi pengayom masyarakat. “Kedepan tantangan dan permasalahan semakin kompleks sehingga perlu polisi yang tangguh dalam mengatasi berbagai masalah misalnya terorisme juga dapat menciptakan rasa aman buat masyarakat,” demikian Saleh. [zul]


Baca juga:

Partai Kabah Masih Mau Pelajari Semua Sisi terkait Komjen Sutarman
Demokrat dan Golkar Siap Muluskan Jalan Komjen Sutarman
Komjen Sutarman: Mohon Dukungannya
Priyo Yakin Penetapan Sutarman Berjalan Lancar
GMII Dukung Penuh Sutarman Jadi Kapolri


Komentar Pembaca

Pencalonan Pramono Edhie dan Jokowi Dipaksakan

Pencalonan Pramono Edhie dan Jokowi Dipaksakan

Headline

Pramono Edhie dan Joko Widodo – (Foto:inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Sekitar sepekan setelah Taufiq Kiemas meninggal dunia, sebuah rumor baru beredar di kalangan selebriti politik. Yaitu PDI Perjuangan dan Partai Demokrat akan berkoalisi.

Koalisi itu berbentuk kesepakatan dalam penentuan nama siapa yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan kedua partai papan atas itu di Pilpres 2014.

Disebutkan, Pramono Edhie, adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan KSAD, Kepala Staf Angkatan Darat akan dipasangkan dengan Jokowi. Gubernur DKI Jaya periode 2012-2017 yang belakangan disebut Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP sebagai salah seorang kader politik terbaik partainya. Pramono sebagai Capres dan Jokowi selaku Cawapresnya.

Sekilas rumor itu dianggap tidak masuk akal. Sebab persepsi yang ada selama ini adalah Megawati Soekarnoputri baik pribadi maupun sebagai Ketua Umum PDIP tidak akan mungkin pernah mau berkoalisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Bagi Megawati, SBY merupakan musuh permanennya. Sehingga yang menyepelekan rumor itu menganggap pasangan capres dan cawapres Demokrat-PDIP, tak akan mungkin terjadi di Pilpres 2014.

Namun demikian, ada juga yang mempercayainya. Dengan menyebutkan, pencalonan itu melibatkan berbagai kepentingan. Mulai dari kepentingan pribadi, politik dan termasuk kepentingan pihak asing.

Kepentingan pribadi, berupa rekonsialiasi SBY dengan Megawati. Kepentingan politik, menjaga kekuasaan Indonesia tetap dipegang “Partai Tengah” dan Partai Nasionalis. Kepentingan asing, khususnya Amerika Serikat. Negara adidaya ini ingin melanggengkan kekuasaan militer di Indonesia, tetapi penampilan pemimpin militer tetap dalam wajah sipil.

Koalisi PDIP dan Demokrat dalam Pilpres 2014 dimungkinkan, sebab Megawati Soekanroputri sudah mengendorkan ketidak sukaannya terhadap SBY. Setelah Presiden SBY memberikan perhatian dan pelayanan yang serba prima dalam menangani pemulangan jenazah Taufiq Kiemas.

Dalam pemulangan jenazah suami Megawati itu dari Singapura ke Indonesia pada 9 Juni 2013 hingga ke pemakaman di TMP Kalibata, Megawati menyaksikan sendiri, begitu “all out” SBY memberikan waktunya. SBY menyediakan dua pesawat airbus dan satu hercules.

Ketika jenazah Taufiq Kiemas tiba bandara Halim Perdanakusumah, adalah SBY yang paling sibuk mulai dari penerimaan dan penyerahan jenazah, hingga penutupan lobang makam dan penyerahan bendera merah putih, bekas pembungkus jenazah kepada Megawati.

SBY benar-benar menunjukkan rasa hormatnya kepada Megawati melalui penghormatan terakhir yang serba berkelas kepada almarhum Taufiq Kiemas. Hal itu membuat Megawati tidak bisa lagi terus memelihara ketidak sukaannya terhadap SBY. Singkatnya, kepergian Taufiq Kiemas untuk selama-lamanya justru membuka peluang bagi terciptanya sebuah rekonsiliasi politik antara Megawati dan SBY.

SBY sendiri berkepentingan menjadikan iparnya Pramono Edhie sebagai suksesor. Tujuannya dalam rangka pengamanan keluarga Cikeas, setelah pemerintahan di Indonesia tak lagi dikendalikannya. Diyakini, bila Pramono terpilih menjadi Presiden, masa lalu pemerintahan SBY yang diwarnai oleh beberapa kasus, tak bakal diutak-atik.

Pemilihan Pramono Edhie juga diyakini akan sulit ditolak Megawati. Sebab ketika Pramono berpangkat Letnan Kolonel, prajurit Kopassus itu merupakan salah seorang Ajudan Megawati, tatkala putri Proklamator ini menjabat sebagai Presiden ke-5 RI pada Juni 2001 hingga Oktober 2004.

Kepentingan asing, kepentingan Amerika Serikat ikut disebut-sebut, sebab hanya berselang tiga hari jenazah Taufiq Kiemas dikebumikan, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel, menyempatkan diri bertemu Megawati Soekarnoputri. Diplomat karir dari AS itu dua kali bertamu ke kediaman Teuku Umar 27, Jakarta Pusat.

Pertemuan pertama dalam rangka menyampaikan ucapan duka cita, sedangkan pertemuan kedua yang memakan waktu lebih dari dua jam, untuk meyakinkan Megawati. Dubes Marciel kabarnya meminta Megawati untuk mengizinkan Jokowi berpasangan dengan Pramono Edhie.

Kombinasi pasangan ini bagi Amerika Serikat sangat ideal. Sebab Pramono Edhie sebagai bekas pimpinan tertinggi di TNI AD, dianggap bisa menjaga kepentingan Washington di Indonesia lewat jalur militer. Sementara Jokowi, dengan popularitasnya, tak soal apakah itu bagian dari rekayasa Washington atau tidak, namun bekas Walikota Solo itu dianggap mewakili kepentingan masyarakat sipil.

Yang menarik dari wacana pencapresan dan koalisi Demokrat dan PDIP ini yaitu menonjolnya unsur atau kegiatan yang dipaksakan. Mengapa ?

Celakanya jika wacana pencalonan seperti ini dilanjutkan, jelas yang terwakili hanya kepentingan kelompok. Bukan lagi mengutamakan kepentingan nasional. Karena ingin memenangkan kepentingan kelompok, mau tak mau para sponsor terpaksa menempuh berbagai cara yang nota bene sama dengan sebuah pemaksaan kepentingan.

Yang juga cukup menarik, bahasa tubuh dari Pramono Edhie dan Jokowi. Mereka tidak memperlihatkan sorot wajah yang penuh antusiasime untuk menjadi calon pemimpin nasional. Jawaban-jawaban mereka berdua terhadap pertanyaan wartawan, khususnya yang menyangkut pencalonan terkesan sangat hati-hati atau lebih tepat disebut tidak siap. Yang siap hanyalah para sponsor mereka. Jadi kembali ada aroma keterpaksaan yang mereka sembunyikan.

Ketidak siapan Pramono dan Jokowi, sesungguhnya bisa dimengerti. Sebab nampaknya mereka berdua menyadari ketokohannya di panggung nasional, sebetulnya belum terbentuk. Ketokohan mereka di panggung nasional baru sebatas pencitraan yang dibuat oleh para sponsor.

Sekalipun Pramono Edhie lahir dari sebuah korps elit militer, tetapi prestasinya jika dibandingkan dengan sesama anggota Kopassus lainnya, belum bisa dibilang cemerlang. Tidak usah jauh-jauh. Bandingkan saja rekam jejaknya dengan Prabowo Subianto. Akan sangat mudah dilihat berbagai plus minus dari rekam rekam jejak mereka berdua.

Sama halnya dengan Jokowi. Sekalipun Jokowi paling sering dikritik bahkan dilecehkan Amien Rais, tapi tanpa merujuk pada serangan-serangan politisi gaek dari PAN tersebut, dengan mudah bisa dilihat apa yang menjadi kekurangan Jokowi bila dipilih menjadi pemimpin nasional.

Jadi kemampuan dan ketokohan Pramono Edhie dan Jokowi, secara politik maupun kepemimpinan, masih jauh dari persyaratan. Kemampuan mereka terlihat menonjol, karena memang ada pihak yang sengaja memaksa-maksakan.Sehingga secara keseluruhan pencalonan Pramono Edhie dan Jokowi patut dibilang terlalu dipaksakan.

Duet militer-sipil yang coba dikesankan dari wacana pencalonan mereka, juga begitu terasa sangat dipaksakan. Selain rezim militer bukan lagi eranya, era sipil yang coba diwakilkan lewat Jokowi, tidak cukup kuat alasannya.

Kalau berpijak pada filosofi dan teori politik, demokrasi yang sehat, hanya bisa lahir dari sebuah kondisi yang kondusif. Demokrasi yang sehat tak akan pernah lahir dari situasi yang dipaksakan. [mdr]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Iniesta Bantah Perseteruan Dengan Barca

    Iniesta Bantah Perseteruan Dengan Barca

  • Kiper Madrid Ini Tak Sabar Hancurkan Atletico

    Kiper Madrid Ini Tak Sabar Hancurkan Atletico

Inilah.com

DPP PDIP Belum Putuskan Pencalonan Jokowi

Joko Widodo (Jokowi)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan sampai dengan sekarang belum memutuskan pencalonan presiden meskipun Joko Widodo mendapat dukungan sejumlah kepengurusan PDIP di tingkat wilayah.

“Kami saat ini sedang memantau perkembangan politik di Indonesia dan akan diputuskan siapa yang akan maju menjadi calon presiden dan wakilnya setelah Pemilu Legislatif 2014 mendatang,” kata anggota DPP PDI Perjuangan Rudianto Tjen di Sungailiat, Rabu.

Diakuinya, sosok Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan telah berhasil menarik simpati rakyat Indonesia setelah berhasil mengubah DKI Jakarta menjadi lebih baik dibanding sebelumnya.

“Bahkan berbagai lembaga survei mencatat sosok Joko Widodo telah berhasil mengalahkan sejumlah tokoh politik nasional,” ujarnya.

Setelah hasil pemilu legislatif, kata dia, PDI Perjuangan akan menentukan sikap termasuk kemungkinan akan berkualifikasi dengan partai politik lain yang dianggap sejalan dengan misi dan visi PDI Perjuangan.

“Ibu Megawati Soekarnoputri juga belum mengambil keputusan tetang siapa yang dicalonkan menjadi presiden,” jelasnya.

Dia mengharapkan, siapapun calon presiden dari PDI Perjuangan hendaknya mendapat dukungan luas dari masyarakat Indonesia sehingga dapat menang dalam pemilihan presiden.

“Saya yakin calon presiden dari PDI Perjuangan akan mampu bersaing dengan calon lainnya, bahkan nantinya kader PDI Perjuangan yang berhasil menjadi presiden mampu bekerja menyejahterakan masyarakat,” katanya.

Mewujudkan cita-cita proklamator Indonesia, kata dia, wajib dilakukan oleh semua kader PDI Perjuangan mulai dari tingkat ranting sampai pusat. Komitmen PDI Perjuangan adalah partai wong cilik menyejahterakan masyarakat.

Republika.co.id